BEIJING - Meskipun tidak memberikan tanggapan secara publik, Apple sebenarnya memainkan peran aktif dalam memaksa xAI untuk mengubah cara kerja Grok.

Sebelumnya, Apple secara diam-diam telah memperingatkan perusahaan xAI milik Elon Musk bahwa mereka mungkin akan menghapus aplikasi Grok dari App Store jika aplikasi tersebut tidak segera menghentikan chatbot tersebut menghasilkan gambar telanjang eksplisit seksual dan gambar deepfake.

Informasi ini terungkap dalam surat yang dikirim Apple kepada para senator AS dan kemudian dipublikasikan oleh media.

Menurut surat tersebut, pada bulan Januari, Apple menemukan bahwa Grok telah melanggar pedoman moderasi konten App Store.

Perusahaan tersebut meminta xAI untuk mengembangkan rencana pengendalian konten khusus untuk mencegah pembuatan gambar yang menyinggung, terutama gambar deepfake tanpa persetujuan.

Sebelumnya, Grok menghadapi gelombang kritik keras ketika pengguna di platform X membagikan banyak gambar wanita dan bahkan anak-anak yang telah diubah secara digital menjadi bersifat seksual tanpa persetujuan mereka.

Banyak dari gambar-gambar ini dibuat berdasarkan foto asli individu, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi dan etika dalam penggunaan AI.

Insiden tersebut dengan cepat menjadi pusat kontroversi di komunitas teknologi. Meskipun Apple tidak memberikan tanggapan publik pada saat itu, mereka sebenarnya berperan aktif dalam memaksa xAI untuk mengubah metode pengoperasian Grok.

Selama diskusi tersebut, Apple dilaporkan menolak solusi awal yang diusulkan xAI, dengan alasan solusi tersebut "tidak cukup kuat." Perusahaan tersebut memperingatkan bahwa tanpa penyesuaian lebih lanjut, aplikasi Grok akan dihapus dari App Store.

Grok milik Elon Musk menghadapi 'badai' kritik karena kontennya yang sensitif.

Setelah beberapa putaran diskusi yang menegangkan, xAI telah memperbarui sistem moderasi kontennya.

Apple akhirnya menyetujui versi baru aplikasi tersebut, dengan menyatakan bahwa peningkatan yang dilakukan dapat diterima.

Situasi semakin memburuk ketika senator AS Ron Wyden, Ben Ray Luján, dan Edward Markey mengirim surat yang menuntut agar Apple dan Google menghapus Grok, dengan alasan bahwa gambar yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut melanggar peraturan yang melarang konten yang menyinggung dan mengeksploitasi.

Para anggota parlemen juga menekankan bahwa respons Apple akan menjadi ujian bagi argumen lama perusahaan tersebut bahwa App Store adalah ekosistem yang dikontrol ketat dan dirancang untuk melindungi pengguna.

Jika Grok tetap ada dan terus membuat konten sensitif, hal itu dapat merusak reputasi Apple baik di mata publik maupun dalam sengketa hukum.

Setelah pengumuman tersebut, platform X memposting pernyataan yang menegaskan larangan kerasnya terhadap pembuatan deepfake pornografi tanpa persetujuan dan penggunaan AI untuk "menelanjangi" orang sungguhan.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka telah menerapkan berbagai pengamanan seperti pemantauan terus-menerus, analisis perilaku penghindaran secara real-time, pembaruan model yang sering, dan penerapan filter yang cepat.

Namun, menurut investigasi terbaruNBC News, meskipun jumlah gambar deepfake sensitif telah berkurang secara signifikan, Grok masih dapat dieksploitasi untuk membuat konten serupa.

Beberapa pengguna tampaknya telah memodifikasi metode input perintah mereka untuk melewati lapisan sensor.

Kisah Grok menggambarkan tantangan yang semakin besar bagi platform teknologi dalam mengendalikan konten yang dihasilkan AI. Seiring dengan semakin canggihnya perangkat tersebut, batasan antara kreativitas dan penyalahgunaan menjadi sangat kabur.

PemerintahIndonesia dan Malaysia mengumumkan bahwa mereka telah memblokir sementara akses ke Grok, sebuah chatbot yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk, menyusul penyebaran gambar-gambar pornografi.

Bisnis.com, JAKARTA - Huawei resmi membawa HUAWEI Mate 80 Pro ke Indonesia pada 16 April 2026. Langkah ini menyusul kesuksesan besar di pasar global. Di Tiongkok, seri HUAWEI Mate 80 mencatat penjualan satu juta unit dalam waktu singkat, membawa Huawei kembali ke posisi puncak market share nomor satu pada akhir 2025.

HUAWEI Mate 80 Pro mengusung dua keunggulan utama, yakni akurasi fotografi dan durabilitas kelas atas. Dari sisi kamera, perangkat ini dibekali sistem True-to-Colour Camera 2.0 yang diklaim mampu mereproduksi warna mendekati kondisi asli di berbagai skenario pencahayaan.

EVOLUSI MATE SERIES

Perjalanan seri Mate dimulai pada 2017 dengan peluncuran HUAWEI Mate 10, mulai dari mempopulerkan AI NPU hingga menghadirkan fitur World's First Reverse Wireless Charging di Mate 20.

Inovasi terus berlanjut di setiap generasi. Mate 50 membawa Kunlun Glass dengan sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistance. Mate 60 hadir dengan fitur satellite calling. Mate 70 menyusul dengan satellite enhanced paging. Kini Mate 80 Pro mengusung Revolutionary Architecture Design yang memadukan Super Durable Architecture dengan 2nd Gen Kunlun Glass yang menghasilkan ketahanan fisik jauh lebih solid untuk penggunaan sehari-hari.

FOKUS PADA AKURASI WARNA DAN CAHAYA

Sensor berukuran besar memungkinkan tangkapan cahaya optimal. Fitur Macro Telephoto pertama di industri memberikan fleksibilitas untuk memotret detail objek dari jarak dekat secara presisi.

Dukungan teknologi HDR terbaru turut memastikan keseimbangan cahaya tetap natural di area gelap maupun terang. Kapabilitas kamera ini juga diperkuat dukungan AI untuk mempermudah dokumentasi profesional.

DURABILITAS HINGGA 20 KALI LIPAT

Dari sisi ketahanan, Huawei mengusung konsep Engineered to Last melalui Super Durable Architecture yang memadukan bodi full metal dengan generasi kedua Kunlun Glass. Kombinasi ini diklaim meningkatkan ketahanan layar hingga 20 kali lipat dibandingkan kaca ponsel biasa. Panel belakang menggunakan material vegan fibre bertekstur premium dengan resistansi tinggi terhadap benturan, sementara sertifikasi IP68 dan IP69 menjamin perlindungan dari debu, tumpahan air, hingga semprotan bertekanan tinggi.

LEGACY INOVASI YANG TAK TERPUTUS

Kehadiran Mate 80 Pro di Indonesia merupakan kelanjutan dari evolusi panjang seri Mate yang dimulai sejak tahun 2017. Seri ini dikenal sebagai pioneer di sejumlah teknologi, seperti Mate 20 memperkenalkan reverse wireless charging pertama di dunia, Mate 50 membawa Kunlun Glass generasi pertama dengan sertifikasi SGS 5-star drop resistance, Mate 60 menghadirkan satellite calling, dan Mate 70 memperkenalkan satellite enhanced paging.

Bagi pasar Indonesia, kehadiran HUAWEI Mate 80 Pro berpotensi menggoyang persaingan segmen premium dengan mobilitas tinggi yang tangguh, andal, ditambah dukungan baterai berkapasitas besar serta fast charging yang kini menjadi kebutuhan wajib para pengguna.

Budi Setiyono

Semendukbangga

Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengingatkan publik tentang paradoks Indonesia: negeri yang kaya sumber daya alam, besar secara ekonomi, namun masih menyisakan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di istana tanggal 8-4-2026 kemarin, Presiden kembali menekankan fenomena tersebut. Paradoks ini bukan sekadar retorika politik, melainkan diagnosis yang tepat atas tantangan struktural pembangunan nasional.

Data ekonomi terbaru menunjukkan paradoks itu dalam bentuk yang lebih konkret. Pada 2025, Indonesia mencatat realisasi investasi tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar Rp 1.931 triliun. Kepercayaan investor domestik dan asing menguat. Stabilitas makroekonomi terjaga. Fondasi pertumbuhan jangka panjang semakin kokoh.

Namun pada saat yang sama, jutaan warga usia produktif masih mencari pekerjaan. Dari investasi besar tersebut, lapangan kerja yang tercipta sekitar 2,7 juta orang, sementara jumlah penganggur masih berada di kisaran 7,4 juta orang. Selain dari itu selama setidaknya dua dekade terakhir, ekonomi tumbuh dikasaran 5-6%, tetapi angka kemiskinan justru terus bertambah.

Lagi pula, jumlah kelas menengah juga turun, sementara jumlah kebocoran fiskal mencapai Rp. 2.500 triliun setiap tahun. Di sinilah paradoks Indonesia bekerja: ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat dan pencari kerja.

Paradoks yang Sedang Dihadapi, Bukan Diabaikan

Penting untuk ditegaskan: kondisi ini bukan kegagalan kebijakan, melainkan fase transisi struktural. Indonesia sedang bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah dan tenaga kerja murah menuju ekonomi industri dan teknologi bernilai tambah tinggi. Transisi ini, di hampir semua negara, selalu disertai tantangan ketenagakerjaan.

Sebagian besar investasi 2025 mengalir ke sektor-sektor strategis: hilirisasi mineral, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur. Sektor-sektor ini krusial untuk kedaulatan ekonomi jangka panjang—persis seperti yang ditekankan Presiden Prabowo—tetapi memang bersifat padat modal, bukan padat karya.

Dengan kata lain, investasi hari ini sedang membangun mesin ekonomi masa depan, namun mesin itu belum otomatis menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia saat ini. Paradoks inilah yang perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat, bukan disederhanakan menjadi dikotomi “pro atau kontra pemerintah”.

Bonus Demografi: Kesempatan yang Sedang Dipersiapkan

Indonesia masih berada dalam jendela bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mendominasi. Presiden Prabowo secara konsisten menekankan bahwa bonus ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan nasional, bukan beban sosial.

Di sinilah investasi berperan strategis. Tanpa investasi besar, tidak akan ada industrialisasi, tidak ada transfer teknologi, dan tidak ada lompatan produktivitas. Pemerintah telah memilih jalur yang tepat: memperkuat basis ekonomi terlebih dahulu, sambil secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja.

Namun, agar bonus demografi benar-benar optimal, investasi perlu dikaitkan lebih erat dengan penciptaan kerja. Ini bukan berarti menghambat investasi strategis, melainkan melengkapinya dengan kebijakan pendukung.

Mengubah Paradoks Menjadi Sinergi

Pendekatan pemerintah ke depan dapat dibaca sebagai upaya mengurai dan menyelesaikan paradoks, bukan menafikannya.

Pertama, dengan menggeser orientasi kebijakan investasi dari sekadar nilai nominal ke dampak sosial-ekonomi. Program Kerja Prioritas Nasional dalam delapan kluster serta insentif yang mempertimbangkan rasio penciptaan kerja akan membuat investasi padat karya modern—seperti agroindustri, manufaktur menengah, dan industri berbasis UMKM—semakin menarik.

Kedua, melalui industrialisasi bernilai tambah yang inklusif. Hilirisasi yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo tidak harus berakhir di smelter dan pabrik besar saja, tetapi akan diperluas ke rantai pasok domestik yang menyerap tenaga kerja lokal.

Ketiga, dengan reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pemerintah telah mengarah ke sana melalui vokasi, link and match, dan pelatihan kerja. Tantangannya kini adalah mempercepat skala dan ketepatannya, agar tenaga kerja muda benar-benar siap masuk ke sektor-sektor baru hasil investasi.

Keempat, pemberdayaan UMKM sebagai jembatan utama penciptaan kerja. UMKM bukan sektor pelengkap, melainkan tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Ketika UMKM terintegrasi dengan investasi besar, paradoks antara pertumbuhan dan pemerataan mulai menyempit. Presiden menginginkan distribusi kredit yang lebih adil kepada pelaku usaha kecil dan mikro, dibandingkan dengan memprioritaskan kelompok elit yang sudah kaya.

Paradoks sebagai Titik Tolak Kepemimpinan

Dalam banyak pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekayaan nasional harus kembali kepada rakyat. Paradoks Indonesia, dalam kerangka ini, bukanlah ironi yang melemahkan, melainkan tantangan yang disadari dan sedang dijawab secara bertahap.

Investasi besar yang masuk hari ini adalah prasyarat. Penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas adalah tahap berikutnya. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan harus disinergikan.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara yang berhasil adalah negara yang sabar namun konsisten: membangun fondasi ekonomi kuat, lalu memastikan hasilnya mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Indonesia berada di jalur itu.

Paradoks Indonesia bukan kutukan. Ia adalah pekerjaan rumah besar—dan dengan arah kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang kuat, serta koreksi berbasis data, paradoks itu justru bisa menjadi sumber lompatan kemajuan nasional. Tugas kita memperkuat bahu Presiden untuk berhasil menuntaskan paradoks agar tidak terus berlanjut.

Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penertiban impor gula rafinasi yang merembes ke pasar konsumsi karena menekan harga, sehingga gula petani tidak terserap dan berpotensi merugikan petani nasional.

“Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap. Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Mentan menyoroti kondisi petani tebu yang kian tertekan akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri. Di tengah kebutuhan gula nasional yang masih tinggi, justru terjadi fenomena rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang dinilai merugikan petani.

Amran menegaskan persoalan utama tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

Di sisi lain, Mentan juga menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Meskipun impor gula masih dilakukan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap di pasar.

“Selain itu, terdapat kondisi yang cukup janggal. Di satu sisi kita masih melakukan impor gula, namun di sisi lain gula dalam negeri tidak terserap. Hal yang sama juga terjadi pada molase," ujar Mentan.

Dia menyebutkan sebelumnya harga molase mencapai Rp1.900 per liter, namun pada Maret 2026 turun hingga sekitar Rp1.000.

"Ini tentu perlu menjadi perhatian, karena gula kita pun tidak bisa laku,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi tahun 2025, luas panen tebu eksisting mencapai 563.357 hektare dengan produktivitas Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 4,74 ton per hektare atau setara 69,35 ton tebu per hektare. Dengan capaian tersebut, produksi GKP diperkirakan sebesar 2,67 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton yang terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri, sehingga masih terdapat kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan distribusi gula rafinasi melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran ke pasar konsumsi.

Selain pembenahan di sektor hilir, pemerintah juga menggenjot peningkatan produksi di sektor hulu melalui program bongkar ratoon (peremajaan tebu).

Mentan mengungkapkan sekitar 70–80 persen tanaman tebu nasional saat ini sudah tidak produktif, sehingga perlu segera diremajakan.

“Bapak Presiden meminta kami membantu petani tebu. Kami sudah anggarkan Rp1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan perbaikan tata niaga dan jaminan pasar menjadi kunci dalam mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi.

“Intinya kunci swasembada itu sederhana, banyak tanam, banyak panen, dan banyak produksi. Tapi sekarang terjadi paradoks, kita impor gula, sementara gula petani tidak laku. Ini karena banjir gula rafinasi ke pasar konsumsi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jaminan harga dan penyerapan hasil sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani tebu.

“Kalau gula petani dijamin dibeli dengan harga baik, pasti petani semangat. Karena itu pengawasan gula rafinasi harus diperketat agar tidak merembes ke pasar konsumsi,” tambahnya.

Dengan langkah penertiban gula rafinasi dan peningkatan produksi secara simultan, pemerintah optimistis kesejahteraan petani tebu dapat meningkat sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada gula konsumsi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan menjadi strategi penting dalam menghadapi puncak bonus demografi Indonesia pada 2030 sekaligus menjawab tantangan ekonomi ke depan.

“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujar Helvi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Saat menghadiri Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin, Helvi menjelaskan UMKM berkontribusi hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Penguatan kewirausahaan diyakini mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapita, dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.

Namun, ia mengakui tantangan masih besar. Sebanyak 99 persen UMKM masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal baru sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan.

Keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan standardisasi juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.

“Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.

Ia menambahkan penguatan kewirausahaan juga menjadi bagian dari penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Ia menyampaikan Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045. Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025, kata dia, telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja.

Target tersebut diyakini dapat tercapai apabila rasio kewirausahaan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Untuk mencapai target, Helvi menekankan perlunya ekosistem kewirausahaan terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta akselerasi transformasi digital.

Integrasi program kewirausahaan ke dalam instrumen kebijakan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

“Langkah-langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Helvi menekankan bahwa pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.

Ekosistem yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai aktor utama.

Ia mengatakan Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk dengan sivitas akademika, untuk menumbuhkan wirausaha produktif yang siap bekerja, berani mengambil peluang, adaptif terhadap perubahan, dan terus berinovasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta program Transformasi Usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN (Persero) mencatat penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1447 Hijriah (H) dibandingkan periode yang sama di 2025.

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12-31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi dibandingkan periode lebaran tahun lalu. Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa peningkatan signifikan penggunaan SPKLU mencerminkan semakin kuatnya adopsi kendaraan listrik di masyarakat, khususnya saat momentum mudik Lebaran.

"Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Hal ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur dan layanan yang kami hadirkan secara optimal selama periode mudik," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (2/4).

PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia, dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer.

Khusus di jalur mudik utama Trans Sumatra, Jawa, dan Bali, PLN menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik, meningkat sekitar 70 persen dibandingkan Idulfitri tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, PLN juga menyiagakan 15 unit SPKLU Mobile di titik-titik strategis, terutama di area exit tol, yang didukung oleh ribuan personel siaga.

Selain penambahan infrastruktur, PLN juga meningkatkan kualitas layanan melalui modernisasi teknologi pengisian daya. Beberapa SPKLU dengan tingkat penggunaan tinggi telah ditingkatkan dari standard charging menjadi fast charging hingga ultra fast charging sehingga proses pengisian menjadi lebih cepat.

Penguatan layanan ini turut didukung oleh pengembangan ekosistem digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan SPKLU secara terintegrasi.

PLN juga menghadirkan fitur Trip Planner untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan informasi lokasi SPKLU dan ketersediaan konektor, serta fitur AntreEV yang memungkinkan pemantauan antrean secara real time.

Selain itu, PLN menghadirkan kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran elektronik EV-TAP yang tersedia di sejumlah SPKLU di jalur mudik Trans Jawa sehingga proses pengisian daya menjadi lebih cepat, praktis, dan tanpa hambatan.

"Kami akan terus memperkuat infrastruktur dan layanan kendaraan listrik agar masyarakat semakin nyaman beralih ke energi bersih," tutup Darmawan.

REPUBLIKA.CO.ID,PT PLN (Persero) mencatat lonjakan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 Hijriyah (H). Lonjakan tersebut seiring dengan konsumsi listrik kendaraan listrik yang juga meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025, mencerminkan pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di masyarakat.

“Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12–31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

Capaian ini menjadi bagian dari keberhasilan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, sekaligus memastikan keandalan pasokan energi nasional selama periode RAFI.

JAKARTA - Komisi III DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas kasus korupsi videografer Amsal Sitepu pada Senin (30/3/2026) pukul 09.00 WIB. Rapat digelar sekaligus merespons banyaknya desakan masyarakat yang anggap kasus itu tak adil.

"RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Dalam kasus itu, Amsal dituntut dua tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Adapun nilai proyek itu sebesar Rp30 juta.

Habiburokhman menyoroti Amsal yang dituduh menggelembungkan anggaran video promosi desa. Menurutnya, pekerjaan kreatif seperti videografi tidak memiliki standar harga tertentu.

"Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu," katanya.

Habiburokhman mengingatkan, KUHP dan KUHAP yang baru telah berlaku dan menghasilkan keadilan substantif. Dia mengatakan pengembalian kerugian negara seharusnya menyasar kasus-kasus kakap dengan nominal yang jauh lebih besar.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan, penegakan hukum sesuai KUHP dan KUHAP baru diharapkan menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar formalistik.

"Komisi III mengingatkan kepada penegak hukum, bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistik belaka. Di sisi lain, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap," ujar Habiburokhman.

Sekedar informasi, Amsal dituntut hukuman 2 tahun lantaran diduga korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Selain itu, Amsal juga dituntut membayar denda Rp50 juta sibsider tiga bulan kurunan.

Amsal juga dituntut membayar uang pengganti Rp202,1 juta yang jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tak mencukupi, diganti pidana satu tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pertahanan atau Menhan RI Juwono Sudarsono dilaporkan telah meninggal dunia.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun telah meninggal dunia Prof. Dr. Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu," dalam pesan singkat keluarga yang diterima Bisnis, Sabtu (29/3/2026).

Mantan Menhan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu meninggal dunia pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.

Rencananya, mendiang Juwono rencananya bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (29/3/2026).

Berdasarkan informasi yang dirangkum Bisnis, Juwono lahir pada 5 Maret 1942 di Ciamis, Jawa Barat. Dia merupakan anak dari Sudarsono yang pernah menjabat sebagai Mensos saat Indonesia baru merdeka.

Bicara soal pendidikan, Juwono sempat menempuh kuliah di Universitas Indonesia. Kemudian, bersekolah di Institute of Social Studies, Den Haag; di University of California Berkeley; hingga The London School of Economics.

Dalam karier pemerintahan, Juwono juga pernah menjabat diangkat menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden BJ Habibie.

Selanjutnya, Juwono menjadi Menteri Pertahanan di masa meski di kalangan akademisi. Sementara itu, pada era pemerintahan Presiden Megawati, Juwono diangkat menjadi Duta Besar di Inggris.

Adapun, semasa Presiden RI dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Juwono kembali mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan.

Jakarta: Indonesia sedang berada dalam fase yang sering disebut sebagai bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif mendominasi, dengan Generasi Z dan milenial mencapai lebih dari separuh populasi.

Secara teori, kondisi ini adalah bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya, besarnya jumlah usia produktif belum otomatis menciptakan peluang.

Rasio kewirausahaan nasional yang berada di kisaran 3,29% pada 2025 menunjukkan ruang untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha masih terbuka lebar. Tantangannya bukan hanya soal keberanian, tapi juga akses terhadap peluang yang realistis terutama yang tidak membutuhkan modal besar.

Di sinilah profesi tenaga pemasar mengambil peran yang sering luput dari perhatian. Banyak yang masih memandangnya sebagai pekerjaan “jualan” semata, padahal karakter pekerjaannya lebih dekat dengan wirausaha.

Tenaga pemasar bekerja dengan membangun relasi, mengelola waktu sendiri, dan menetapkan target secara mandiri. Mereka pada dasarnya menjalankan bisnis personal, dengan tingkat fleksibilitas yang sulit ditemukan di pekerjaan kantoran.

Di industri asuransi, peran ini bahkan meluas. Tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemahaman finansial yang lebih baik.

Membangun usaha sendiri sering terdengar menarik, tapi kenyataannya tidak selalu sederhana.
Begitu hitungan dimulai, biaya sewa tempat, stok barang, promosi, hingga potensi kerugian, banyak orang akhirnya mengurungkan niat karena kendala modal menjadi penghalang pertama.
Di sisi lain, lanskap dunia kerja berubah cepat. Semakin banyak orang, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan jalur karier konvensional yang serba kaku.

Mereka mencari alternatif yang lebih fleksibel, tetapi tetap memberi ruang untuk berkembang.
Di tengah perubahan itu, profesi tenaga pemasar, khususnya di industri asuransi, mulai dilirik
sebagai salah satu jalan tengah.

Kisah Raka Rosadi Putra mencerminkan perubahan cara pandang tersebut. Raka yang berprofesi sebagai agency builder di Prudential Syariah melakukan pendekatan rasional membandingkan berbagai opsi usaha dari sisi risiko dan potensi keuntungan. Hasilnya cukup mengejutkan bagi dirinya sendiri.

“Awalnya ini pilihan terakhir. Tapi setelah saya bandingkan, justru yang paling masuk akal dari sisi risiko dan peluang,” ujarnya.

Keputusan itu membawanya menekuni profesi ini secara penuh sejak 2022. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan literasi keuangan syariah masih berada di angka 43,42%, sementara inklusinya baru 13,41%. Angka ini menggambarkan satu hal yakni kebutuhan akan edukasi keuangan masih sangat besar.

Di titik ini, tenaga pemasar tidak lagi sekadar berorientasi pada penjualan. Mereka berfungsi sebagai pendamping membantu masyarakat memahami risiko, memilih perlindungan, hingga mengambil keputusan finansial yang lebih matang.

Bagi sebagian orang, daya tarik utama profesi ini mungkin terletak pada potensi pendapatan.
Namun pengalaman di lapangan menunjukkan dimensi lain yang tidak kalah penting.
Tenaga pemasar kerap berada di garis depan saat nasabah menghadapi situasi sulit mulai dari proses klaim hingga memastikan hak perlindungan terpenuhi.

Raka merasakan langsung hal tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mendampingi berbagai proses klaim, dari nominal jutaan hingga ratusan juta rupiah.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya adalah saat membantu klaim hingga Rp500 juta. Total nilai klaim yang pernah ia tangani kini mencapai miliaran rupiah.

Jika ada satu benang merah dari profesi ini, itu adalah rendahnya kebutuhan modal finansial di awal. Namun sebagai gantinya, ada tuntutan lain yang tidak kalah besar: konsistensi.
Belajar terus-menerus, membangun jaringan, mengelola waktu, dan menjaga kepercayaan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan.

“Tanya dulu, punya mimpi atau tidak, dan mau capainya bagaimana. Kalau masih ragu, kosongkan gelas giat belajar dan lihat peluang dari sudut pandang baru,” ujarnya.

Di tengah bonus demografi dan perubahan pola kerja, profesi tenaga pemasar terutama di industri asuransi menawarkan kombinasi yang jarang: fleksibilitas, potensi pertumbuhan, dan dampak sosial.

Namun seperti banyak peluang lain, kuncinya bukan pada seberapa besar modal yang dimiliki, melainkan pada keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk bertahan.

(SAW)

Jakarta: PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik nasional tetap andal saat pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Sabtu (21/3). Keandalan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat selama momen Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa seluruh personel PLN disiagakan penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap stabil, khususnya saat momen krusial seperti Salat Idulfitri. Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Idulfitri adalah momen kebersamaan bagi masyarakat. Karena itu, seluruh insan PLN bekerja dengan penuh dedikasi untuk menjaga layanan listrik tetap hadir bagi masyarakat, sehingga ibadah dan kebersamaan keluarga dapat berlangsung dengan nyaman,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2026.

Kapasitas cadangan daya nasional

Ia menjelaskan keandalan pasokan listrik pada perayaan Idulfitri 1447 Hijriah ditopang oleh kapasitas daya mampu pasok nasional sebesar 51,37 gigawatt (GW).
Sementara itu, beban puncak tercatat mencapai 34,77 GW, sehingga masih terdapat cadangan daya yang sangat mencukupi.

Status siaga kelistrikan masih akan berlangsung hingga 31 Maret 2026, seluruh elemen perusahaan berkomitmen menjaga sistem kelistrikan tetap beroperasi secara optimal.

Lebih lanjut, Darmawan menambahkan bahwa seluruh unit PLN telah melaporkan kondisi kelistrikan di berbagai lokasi prioritas dalam kondisi aman dan terkendali.

Ribuan lokasi prioritas dipantau ketat

Sebanyak 4.429 lokasi prioritas, yang meliputi 2.044 tempat ibadah, 706 titik transportasi, 439 lokasi keramaian, 426 pusat perbelanjaan, dan 814 rumah sakit, menjadi fokus pengamanan pasokan listrik selama momentum Idulfitri.

“Lokasi-lokasi prioritas terpantau aman dan terkendali tanpa adanya gangguan kelistrikan. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas pada momen Idulfitri ini dengan lancar,” tambahnya.

Kondisi listrik daerah tetap prima

Dari Indonesia bagian timur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan di NTB selama momen Idulfitri berada dalam kondisi yang prima.

Pada sistem Lombok di Pulau Lombok, beban saat pelaksanaan Salat tercatat sebesar 326 megawatt (MW), sementara daya mampu sistem mencapai 380 MW dengan cadangan daya sebesar 54 MW.

Sementara itu, pada sistem Tambora di Pulau Sumbawa, beban puncak mencapai 139 MW dengan daya mampu 188 MW, sehingga masih tersedia cadangan daya sebesar 49 MW.

“Dengan cadangan daya yang tersedia, sistem kelistrikan NTB berada dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama perayaan Idulfitri, termasuk saat pelaksanaan Salat Idulfitri,” tutur Sri.

Hal senada disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng), Iwan Soelistijono. Ia menegaskan bahwa sistem kelistrikan di wilayahnya beroperasi optimal pada momen perayaan Idulfitri.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di seluruh wilayah Kalselteng dapat berjalan dengan lancar. Sistem kelistrikan kami beroperasi optimal dan masih didukung cadangan daya yang memadai,” tegas Iwan.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - PT PLN (Persero) terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, termasuk Sumatera Utara. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya intensif agar aktivitas masyarakat dan ibadah dapat berlangsung dengan nyaman.

Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, E. Haryadi, saat meninjau langsung kesiapan sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara pada Kamis (12/3/2026) menyampaikan PLN telah mengoptimalkan sistem operasi berbasis digital serta kesiapan personel untuk menjaga layanan listrik tetap andal selama periode siaga RAFI 2026.

“PLN terus menjaga kesiapan sistem kelistrikan melalui penguatan teknologi, pemeliharaan preventif, serta monitoring sistem secara real time. Hal ini penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas, khususnya ibadah di bulan Ramadan hingga Idulfitri, dengan nyaman tanpa gangguan kelistrikan,” ujar Haryadi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, menjelaskan kondisi sistem kelistrikan Sumatera Utara memiliki daya mampu sebesar 2.323 megawatt (MW) dengan beban puncak sekitar 2.210 MW, sehingga masih tersedia cadangan daya yang memadai sekitar 113 MW.

“Dengan cadangan daya yang tersedia, sistem kelistrikan di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman untuk mendukung aktivitas masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Mundhakir.

Untuk menjaga keandalan tersebut, PLN UID Sumatera Utara turut menyiagakan 3.318 personel yang tersebar di 384 posko siaga kelistrikan. Para personel dilengkapi berbagai peralatan pendukung, diantaranya 135 unit genset, 96 unit Unit Gardu Bergerak (UGB), 55 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 164 unit mobil operasional, 225 unit sepeda motor, serta 22 unit truk crane guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi gangguan kelistrikan.

"Kami juga melakukan pengamanan berlapis pada lokasi-lokasi prioritas seperti masjid, pusat transportasi, pusat perbelanjaan, serta fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri," kata Mundhakir.

Guna mendukung mobilitas pengguna kendaraan listrik, PLN UID Sumatera Utara telah menyediakan 113 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 91 lokasi baik jalur tol maupun non-tol.

Tak hanya itu, untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan, PLN mengimbau pentingnya mengakses aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan gangguan listrik, membeli token, membayar tagihan, hingga mengakses fitur Trip Planner dan AntreEV bagi pengguna kendaraan listrik.

“PLN UID Sumatera Utara telah mempersiapkan seluruh infrastruktur distribusi agar berada dalam kondisi optimal serta didukung kesiapan personel siaga di berbagai titik strategis. Kami berkomitmen menghadirkan listrik yang andal agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idulfitri dengan nyaman,” kata Mundhakir.