Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya untuk periode 1–7 Juli 2026 naik dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tanaman umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99%.

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga yang digelar Selasa (30/6/2026), harga TBS untuk tanaman umur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.781,37 per kilogram dan berlaku selama sepekan ke depan.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan penetapan harga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025 tentang Pedoman Umum Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra.

"Hasil rapat tim penetapan harga menetapkan bahwa harga TBS mitra swadaya periode 1–7 Juli 2026 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99 persen, sehingga harga pembelian TBS menjadi Rp3.781,37 per kilogram," kata Defris di Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Menurut Defris, kenaikan harga TBS didorong oleh menguatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel) pada periode ini.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO dan harga kernel. Pada periode ini harga penjualan CPO naik sebesar Rp277,49 per kilogram dan harga kernel naik sebesar Rp373 per kilogram dibandingkan minggu sebelumnya," ujarnya.

Dalam penetapan kali ini, indeks K ditetapkan sebesar 92,45% dengan harga cangkang Rp23,11 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata CPO tercatat Rp15.541,13 per kilogram dan harga kernel Rp13.319 per kilogram.

Defris menjelaskan apabila terdapat pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan, penetapan harga tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Dalam kondisi tersebut, harga yang digunakan merupakan harga rata-rata tim atau harga rata-rata KPBN setelah melalui proses validasi.

"Harga rata-rata CPO KPBN periode ini sebesar Rp15.525,00 per kilogram dan harga kernel KPBN sebesar Rp12.795,00 per kilogram. Mekanisme ini dilakukan agar penetapan harga tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Dia menambahkan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga terus membenahi tata kelola penetapan harga TBS agar lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

"Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga agar sesuai regulasi dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Upaya ini didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Rincian harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya Provinsi Riau periode 1–7 Juli 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.923,85/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.263,53/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.504,91/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.640,78/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.722,68/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.768,04/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.781,37/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.740,94/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.676,90/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.603,42/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.519,88/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.456,66/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.404,73/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.386,06/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.357,12/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.302,31/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.262,08/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.170,13/kg.

Bisnis.com, PAINAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalami peningkatan mencapai Rp2.200 per kilogram pada pekan ketiga Juni 2026 .

Menurut keterangan pengepul di Sutera, Pesisir Selatan, Anggi, harga Rp2.200 per kilogram itu mengalami kenaikan bila dibandingkan pada pekan pertama Juni 2026, dimana harga TBS sawit rakyat anjlok jadi Rp600 per kilogram.

"Harga ini sudah naik, bahkan seperti harga awal tahun 2026. Biasanya harga tertinggi harga TBS sawit rakyat di wilayah Kecamatan Sutera ini Rap2.700 per kilogram," katanya, Sabtu (20/6/2026).

Dia menjelaskan adanya kenaikan harga TBS sawit rakyat ini, setelah adanya gerak cepat pemerintah merespon kondisi harga di tingkat petani yang tidak bermitra dengan perusahaan. Alhasilnya, gerak pemerintah itu memberikan dampak yakni kembalinya harga TBS di posisi biasanya.

"Kalau harga TBS sawit rakyat ini kan beda dengan harga sawit plasma yang sudah bermitra dengan perusahaan, dan harga TBS nya itu mengacu pada penetapan pemerintah. Beda dengan sawit rakyat, perusahaan yang menentukan," ungkapnya.

Dia menceritakan sebagai pengepul, biasanya yang menjadi pertimbangan harga oleh perusahaan CPO itu adalah kualitas buah sawitnya itu, punya rendemen berapa, serta beberapa persyaratan lainnya. Kemudian yang jadi tolak ukur pengepul, terkait jarak tempuh lokasi panen untuk dikirim ke pabrik.

"Jadi semakin jauh lokasi pabrik nya dari kawasan perkebunan rakyat, kami pengepul juga perlu menghitung biaya angkut nya. Seperti di Pesisir Selatan, pabrik CPO banya ke arah Selatan Sumbar, jarak dari Sutere ke pabrik butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan," ucapnya.

Oleh karena itu, bicara soal sawit rakyat, maka banyak persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga membuat harga TBS sawit rakyat jauh berbeda dengan sawit plasma.

Salah seorang petani sawit, Zulmasri mengatakan harga Rp2.200 per kilogram ini terbilang harga yang cukup bagus. Artinya dari hasil panen, masih bisa menyisahkan sedikit modal untuk beli pupuk, dan bisa pula untuk kebutuhan rumah tangga.

"Rp2.200 per kilogram ini sudah lumayan, dari pada Rp600 per kilogram dulu. Kalau bisa berharap, ingin pula menikmati harga yang ditetapkan pemerintah kepada petani sawit plasma itu," pintanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska menilai solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian kebun sawit rakyat itu adalah pemerintah perlu menambah keberadaan pabrik CPO yang disebar ke sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Dia bilang dari data yang dimilikinya, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit pabrik CPO, dan keberadaan 5 unit pabrik tersebut, belum memadai untuk menampung luas lahan dan produksi sawit yang ada di Pesisir Selatan.

Kemudian untuk lokasi pabrik masih tersentra di wilayah selatan nya, sedangkan perkebunan kelapa sawit masih banyak dari Kecamatan Sutera, hingga ke Lunang yang berdekatan dengan perbatasan Sumbar - Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Novermal menjelaskan melihat data tahun lalu, di Pesisir Selatan tercatat ada 41 ribu hektar kebun kelapa sawit dengan status kebun rakyat (milik masyarakat) atau kebun swadaya. Lalu, ada 36 ribu hektar kebun HGU (milik perusahaan), dan kebun plasma baru sekitar 700-an hektar.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit pabrik CPO nya. Kini baru ada 5 unit pabrik CPO, dan hal ini adalah sebuah masalah sebenarnya, kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia menyebutkan bicara soal harga sawit untuk kebun rakyat yang rendah bukanlah hal yang baru, malahan sudah berlangsung lama. Kondisi itu bahkan sudah berulang kali diperjuangkan, termasuk dua kali hearing di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, tapi hasilnya masih nol koma nol.

Sekarang dengan adanya Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra. Artinya, selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. “Tapi, Pergub-nya belum ada. Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, Novermal meminta kepada Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan tegas untuk memperjuangkan nasib petani sawit terutama yang kebun rakyat.

Selanjutnya, kepala daerah perlu untuk segera membuat Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, dan iringi dengan cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Surantih sampai Silaut, dan pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya agar segala bentuk aturan tersebut berjalan cepat, jadikan saja para pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok tani atau ketua koperasi, dan pekebun mitranya sebagai anggota, dan fasilitasi mereka bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal, Anggota Komisi I DPRD Pessel ini.

Selain itu, Novermal juga berharap agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktek usaha yang terindikasi curang ini. “Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Hal itu dinilai sebagai angin segar bagi perekonomian masyarakat di sentra perkebunan.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Sumsel) Ichwansyah menjelaskan bahwa tren positif tersebut merupakan hasil kombinasi faktor global dan penguatan tata kelola harga di tingkat daerah.

“Harga pembelian [TBS] produksi pekebun terus merangkak naik, menembus angka psikologis baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, penguatan harga crude palm oil (CPO) di pasar global, khususnya bursa Malaysia dan Rotterdam, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga TBS di tingkat petani.

Selain itu, kebijakan hilirisasi nasional melalui penguatan mandatori biodiesel dan pengembangan bioavtur juga ikut menyerap pasokan CPO domestik secara signifikan, sehingga menjaga harga tetap tinggi.

Ichwansyah menuturkan, untuk tingkat regional, stabilitas harga juga didukung oleh terjaganya Indeks K pada level optimal, yakni di atas 92%.

“Ini menunjukkan efisiensi biaya operasional pabrik semakin baik. Di sisi lain, kualitas TBS petani juga meningkat karena semakin banyak yang menerapkan praktik budidaya yang baik atau good agricultural practices,” katanya.

Dia menambahkan, kenaikan harga TBS ini membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah sentra sawit seperti Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

Daya beli masyarakat perdesaan disebut mengalami peningkatan nyata seiring naiknya pendapatan petani sawit. Tidak hanya itu, efek berantai dari pertumbuhan sektor perkebunan juga mulai dirasakan oleh sektor penunjang lain, seperti jasa transportasi, bengkel kendaraan niaga, hingga perdagangan retail di wilayah sentra produksi.

“Kenaikan harga ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah. Aktivitas usaha di sekitar sentra sawit ikut bergerak,” imbuhnya.

Meski demikian, Ichwansyah mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi fluktuasi harga di masa mendatang.

Petani diminta memanfaatkan momentum harga tinggi ini, untuk memperkuat pemeliharaan kebun dan pemupukan agar produktivitas tetap terjaga.

“Kami juga terus mengawasi agar seluruh PKS mematuhi harga ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi, sehingga petani tetap mendapatkan harga yang adil,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Selatan memandang kenaikan harga sawit belakangan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha di sektor tersebut.

Ketua Gapki Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Sugiarto mengatakan harga memang terlihat mengalami kenaikan. Namun, di saat yang sama, berbagai komponen biaya usaha seperti pupuk hingga logistik turut meningkat.

“Kalau kita melihat harga memang ada koreksi naik. Tetapi di sisi lain, biaya kami pun naik. Jadi kalau bicara pendapatan, sebenarnya kurang lebih sama saja,” ujarnya usai pembukaan Andalas Forum VI, di Palembang, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga sawit yang terjadi saat ini tidak serta-merta menjadi kabar baik bagi pelaku industri. Sebab, margin usaha relatif tidak berubah karena beban operasional ikut terkerek.

Selama beberapa waktu terakhir, harga pupuk telah naik sekitar 30%. Sementara itu, kenaikan harga sawit dinilai belum mampu mengimbangi lonjakan biaya tersebut.

“Harga pupuk kurang lebih sudah naik sekitar 30%, sedangkan harga sawit tidak sampai sebesar itu. Jadi sebenarnya tidak imbang,” jelasnya.

Alex mengungkapkan, kenaikan harga kelapa sawit salah satunya dipengaruhi gejolak global yang berdampak pada rantai pasok dan distribusi. Gangguan logistik internasional serta meningkatnya kebutuhan pasar dunia turut memicu tekanan pada biaya pengiriman dan ketersediaan barang.

Meski demikian, eksporcrude palm oil(CPO) dari Sumsel sejauh ini masih relatif aman. Pelaku usaha diminta tetap mewaspadai potensi keterlambatan apabila konflik global berlangsung lebih lama.

“Sejauh ini masih relatif aman, tetapi tentu akan bertahap. Ada kemungkinan terhambat kalau situasi perang ini berlanjut lama,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Angin segar menghembus di tengah petani kelapa sawitKalimantan Timur, mengingat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mencatatkan kenaikan konsisten dalam beberapa pekan terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir menyatakan tren kenaikan harga ini tidak muncul tanpa sebab.

Menurutnya, fenomena ini dipicu oleh penguatan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional yang dibarengi dengan lonjakan permintaan global.

"Harga rata-rata tertimbang CPO saat ini berada pada level Rp14.705,52 per kilogram, sementara kernel mencapai Rp13.757,20 per kilogram," kata Ahmad Muzakkir dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Dia menambahkan, pihaknya menetapkan harga TBS periode 1 April-15 April 2026 yang bervariasi berdasarkan umur tanaman. Pohon sawit berusia 3 tahun, harga ditetapkan Rp3.036,58 per kilogram.

Lebih lanjut, Muzakkir merinci bahwa sawit berusia 4 tahun dihargai Rp3.235,43 per kilogram, 5 tahun mencapai Rp3.257,56 per kilogram, dan 6 tahun naik menjadi Rp3.293,28 per kilogram.

"Selanjutnya, untuk umur 7 tahun Rp3.313,65 per kilogram, 8 tahun Rp3.338,17 per kilogram, 9 tahun seharga Rp3.410,56 per kilogram, dan 10 tahun mencapai Rp3.450,42 per kilogram," paparnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan daftar harga tersebut merupakan standar bagi petani yang telah menjalin kemitraan dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim, khususnya kebun plasma.

Dengan kata lain, kolaborasi antara kelompok tani dan Pabrik Minyak Sawit (PMS) menjadi kunci untuk memastikan transparansi harga.

Adapun dia berharap skema kemitraan ini mampu memangkas rantai distribusi yang kerap merugikan petani, terutama praktik manipulasi harga oleh para tengkulak yang selama ini bagaikan lintah darat.

"Melalui pola kemitraan ini, kami optimistis kesejahteraan petani kelapa sawit dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus meroket jelang Idulfitri 1447 Hijriah hingga hari ini, Selasa (17/3/2026) telah menyentuh Rp3.912,42 per kilogram (kg).

Sebelumnya, harga TBS petani mitra plasma Provinsi Sumut ini ditetapkan Rp3.776,35 per kg, atau terjadi kenaikan sekitar Rp136,07 per kg dari harga periode ini.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan dampak perang telah nyata berdampak pada harga komoditas. Saat ini, rata-rata harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) acuan melonjak menjadi Rp15.516 per liter dari sebelumnya Rp14.901,56 per liter.

“Ada lonjakan harga CPO acuan kembali sekitar Rp600 per liter dari periode sebelumnya imbas tensi geopolitik global. Harga CPO saat ini rata-rata Rp15.516 per liter,” ujar Dewiana, Selasa (17/3/2026).

Minggu lalu, juga tercatat adanya lonjakan harga CPO acuan sekitar Rp600 per liter dari periode sebelumnya yang berdampak pada peningkatan harga TBS.

Peningkatan harga TBS juga didorong oleh kenaikan harga kernel yang saat ini ditransaksikan Rp14.660 per kg dari sebelumnya Rp14.478,36 per kg.

“Kenaikan harga CPO dan kernel acuan berdampak pada peningkatan harga TBS di tingkat petani,” tambah Dewiana.

Adapun Disbunak Pemprov Sumut saat ini merilis harga TBS untuk usia 25-30 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun, yakni sebesar Rp3.918,25 per kg dari sebelumnya Rp3.782,58 per kg.

Dewi mengatakan penentuan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel.

Ketentuan harga tersebut dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut. “Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” kata Dewi.

Sebagai informasi, harga pembelian tertinggi sebesar Rp3.912,42 per kg TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,42%.

Adapun faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Maret 2026 sebesar 92,54%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 18 sampai dengan 24 Maret 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.301,38,-

* Usia 4 tahun = Rp3.520,69,-

* Usia 5 tahun = Rp3.642,02,-

* Usia 6 tahun = Rp3.748,28,-

* Usia 7 tahun = Rp3.715,29,-

* Usia 8 tahun = Rp3.846,70,-

* Usia 9 tahun = Rp3.880,91,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.912,42,-

* Usia 21 tahun = Rp3.918,25,-

* Usia 22 tahun = Rp3.882,92,-

* Usia 23 tahun = Rp3.827,23,-

* Usia 24 tahun = Rp3.710,77,-

* Usia 25 tahun = Rp3.603,88,-

* Usia 26 tahun = Rp3.576,04,-

* Usia 27 tahun = Rp3.524,11,-

* Usia 28 tahun = Rp3.469,11,-

* Usia 29 tahun = Rp3.413,00,-

* Usia 30 tahun = Rp3.356,68,-

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode 11 -17 Maret 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim untuk kenaikan harga tertinggi berada dikelompok umur 9tahun sebesar Rp 109,29/Kg atau mencapai 3,02 persen dari harga periode lalu.

“Harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp3.723,20/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan, dengan harga cangkang sebesar Rp16,51/Kg," ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Pada periode ini, indeks K yang dipakai adalah 92,98%. Harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 465,52 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 268,07 dari minggu lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 14.710,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 14.203,00.

"Harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh faktor naiknya harga CPO dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 8 Periode : Rabu - Selasa, 11-17 Maret 2026

• Umur 3 Th (Rp 2,875.81 )
• Umur 4 Th (Rp 3,254.38 )
• Umur 5 Th (Rp 3,447.35 )
• Umur 6 Th (Rp 3,596.64 )
• Umur 7 Th (Rp 3,674.80 )
• Umur 8 Th (Rp 3,718.14 )
• Umur 9 Th (Rp 3,723.20 )
• Umur 10-20 Th (Rp 3,703.94 )
• Umur 21 Th (Rp 3,646.67 )
• Umur 22 Th (Rp 3,592.02 )
• Umur 23 Th (Rp 3,533.39 )
• Umur 24 Th (Rp 3,469.26 )
• Umur 25 Th (Rp 3,397.00 )
• Umur 26 Th (Rp 3,353.31 )
• Umur 27 Th (Rp 3,309.57 )
• Umur 28 Th (Rp 3,267.13 )
• Umur 29 Th (Rp 3,250.77 )
• Umur 30 Th (Rp 3,237.13 )

Bisnis.com, PEKANBARU-- Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil kesepakatan, penetapan harga TBS kelapa sawit periode 4 - 10 Maret 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp55,57/Kg atau mencapai 1,56 persen dari harga periode lalu.

“Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp3.613,91/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan, dengan harga cangkang sebesar Rp16,51/Kg,” katanya Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,98%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 131,61 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 599,14 dari minggu lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN.

Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp14.235,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp13.883,00.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 7 Periode : Rabu - Selasa, 4 - 10 Maret 2026

• Umur 3 Th (Rp 2,792.44 );
• Umur 4 Th (Rp 3,159.13 );
• Umur 5 Th (Rp 3,346.16 );
• Umur 6 Th (Rp 3,490.90 );
• Umur 7 Th (Rp 3,566.85 );
• Umur 8 Th (Rp 3,608.90 );
• Umur 9 Th (Rp 3,613.91 );
• Umur 10-20 Th (Rp 3,595.31 );
• Umur 21 Th (Rp 3,539.86 );
• Umur 22 Th (Rp 3,486.98 );
• Umur 23 Th (Rp 3,430.21 );
• Umur 24 Th (Rp 3,368.13 );
• Umur 25 Th (Rp 3,298.16 );
• Umur 26 Th (Rp 3,255.88 );
• Umur 27 Th (Rp 3,213.56 );
• Umur 28 Th (Rp 3,172.52 );
• Umur 29 Th (Rp 3,156.67 );
• Umur 30 Th (Rp 3,143.47 );

Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga kembali merilis hasil rapat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemitraan plasma.

Untuk periode 4 Februari hingga 10 Februari 2026, harga diputuskan mengalami kenaikan signifikan yang membawa angin segar bagi para petani di Bumi Lancang Kuning.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menjelaskan bahwa penetapan harga periode ini telah mengacu pada regulasi terbaru, yakni Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144 Tahun 2025.

Dengan dasar hukum tersebut, standardisasi harga kini mencakup klasifikasi umur tanaman mulai dari 3 hingga 30 tahun guna memberikan kepastian nilai ekonomi bagi pekebun mitra.

Berdasarkan hasil kajian tabel rendemen dari PPKS Medan, kenaikan tertinggi tercatat pada kelompok umur 9 tahun.

"Harga pembelian TBS petani untuk satu minggu ke depan naik sebesar Rp131,95/Kg atau mencapai 3,65 persen dari periode sebelumnya, sehingga harga dipatok menjadi Rp3.743,34/Kg dengan tambahan harga cangkang sebesar Rp19,47/Kg," kata Supriadi, Selasa (3/2/2026).

Kenaikan ini dipicu oleh tren positif di pasar komoditas global. Supriadi merincikan bahwa indeks K yang digunakan pada periode ini berada di angka 92,67%.

Tercatat, harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) minggu ini mengalami lonjakan sebesar Rp551,58, sementara harga kernel atau inti sawit juga merangkak naik sebesar Rp378,96 dibandingkan pekan lalu.

Terkait mekanisme pasar, tim penetapan harga juga mengantisipasi adanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan.

Sesuai Pasal 16 Permentan Nomor 13 Tahun 2024, jika terjadi validasi 2, maka rujukan yang digunakan adalah harga rata-rata KPBN. Saat ini, harga rata-rata CPO KPBN berada di level Rp15.189,20 dan harga kernel sebesar Rp12.637,50.

Supriadi menegaskan bahwa fluktuasi harga yang menguntungkan petani ini murni didorong oleh penguatan harga internal CPO dan kernel di tingkat produsen.

Dia berharap stabilitas harga ini dapat terus terjaga untuk mendukung produktivitas lahan sawit di Riau yang merupakan salah satu sentra perkebunan terbesar di Indonesia.

Selain faktor pasar, Disbun Riau berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola penetapan harga agar tetap berkeadilan bagi petani maupun perusahaan mitra.

Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang transparan dan akuntabel.

"Membaiknya tata kelola ini adalah kerja keras kolektif seluruh stakeholder. Komitmen bersama ini pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan riil para petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas," tutup Supriadi.

Daftar Harga TBS Sawit Mitra Plasma Riau (4 - 10 Februari 2026):

Bisnis.com, BADUNG — Analis pasar minyak nabati global menilai kebijakan biodiesel B50 Indonesia belum layak diterapkan dalam waktu dekat karena berpotensi memicu lonjakan harga minyak sawit di pasar dunia maupun domestik.

Executive Director, ISTA Mielke Gmbh (Oil World) Thomas Mielke menilai implementasi kebijakan B50 berisiko besar memicu kenaikan harga minyak sawit secara drastis karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan tambahan bahan baku biodiesel.

Meski secara konsep B50 merupakan kebijakan yang baik, Mielke menilai keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada ketersediaan pasokan minyak sawit yang memadai.

“Jadi, Anda membutuhkan sekitar 2,2 juta ton minyak sawit, mungkin sedikit lebih banyak untuk B50, yang pada saat ini tidak sesuai dengan volume produksi Indonesia,” kata Mielke dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025).

Dia menilai, kebijakan tersebut idealnya diterapkan setelah pemerintah memastikan peningkatan produksi, baik melalui penambahan area tanam maupun peningkatan produktivitas. Sebab, sambung dia, penerapan B50 secara tergesa-gesa justru dapat memberikan dampak besar terhadap pasar global.

“Jika B50 diterapkan, misalnya pada paruh kedua 2026, kebijakan tersebut akan memberikan dampakbullishyang sangat kuat terhadap harga minyak sawit di pasar dunia, yang kemudian juga akan menular ke pasar domestik,”ujarnya.

Lebih jauh, Mielke menilai dampak kenaikan harga minyak sawit global akan merembet ke pasar domestik. Alhasil, pemerintah tidak akan mampu menahan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan menghambat upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak sawit dan produk turunannya tetap wajar bagi konsumen.

Di sisi lain, kenaikan harga dalam negeri tidak akan bisa sepenuhnya dikendalikan pemerintah. “Ini akan menghambat rencana pemerintah untuk menjaga harga domestik pada tingkat yang wajar bagi konsumen,” imbuhnya.

Selain itu, Mielke menyebut produksi sawit Indonesia justru berpotensi menurun pada 2026—2027 akibat berbagai intervensi pemerintah dan faktor-faktor produksi.

Dia memperkirakan produksi minyak sawit di Indonesia akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya imbas penggunaan pupuk dan input pertanian lainnya dikurangi, dan dampak dari pengurangan ini baru terlihat secara bertahap.

Padahal, sambung dia, Indonesia memegang peran kunci sebagai pemasok minyak nabati terbesar di pasar global, sehingga setiap pengurangan signifikan dalam ekspor dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan dunia.

Dengan demikian, dia menyampaikan penerapan B50 secara paksa dalam kondisi saat ini diperkirakan akan mendorong lonjakan harga yang tajam, menciptakan konflik kepentingan antara kebijakan energi dan perlindungan konsumen.

“Harga akan melonjak dan konsumen akan dirugikan, konsumen pangan di negara-negara pengimpor maupun di Indonesia,” pungkasnya.