Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional dalam kondisi melimpah sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Amran meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama (Indonesia) merdeka," tambah Amran.

Menurutnya pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

Amran meminta para pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga beras di pasar karena ketersediaan stok nasional saat ini sangat mencukupi.

Menurut dia, berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika stok beras di gudang Bulog hanya sekitar 1 juta ton sehingga kenaikan harga sering berujung pada kebijakan impor, namun saat ini Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dan telah berhasil mencapai swasembada pangan.

"Sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Selain itu, dia juga mendorong Bulog untuk dapat memaksimalkan penyaluran beras premium selain beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Hal itu karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Bapanas mencatat per 12 Juni 2026 stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai terang-terangan menuding praktik mafia pangan sebagai penyebab harga bahan pokok tetap tinggi meski produksi dan stok melimpah.

Kondisi itu dinilai menjadi anomali yang menunjukkan persoalan pangan nasional bukan lagi semata produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang dikuasai segelintir pelaku besar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia.

“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia,” ujarnya dalam Dialog Swasembada Pangan, dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan fokus memburu produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran.

“Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” katanya.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Dia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang disebutnya menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun.

Pernyataan Amran mengemuka di tengah sorotan terhadap tingginya harga pangan di tingkat konsumen, meski stok nasional relatif aman dan produksi sejumlah komoditas meningkat. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa harga tetap mahal sementara petani justru tidak menikmati keuntungan besar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien.

“Tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional,” ujarnya ketika dihubungi.

Dia mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kilogram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan.

Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama.

Dia mengemukakan komoditas yang paling rentan terhadap praktik manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi. Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok.

Inflasi pangan pun masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.

Cara Kerja Mafia Pangan

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional.

Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula.

“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ungkapnya dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan.

Said Didu juga mengungkap pola permainan kuota impor yang disebut telah terorganisir. Menurut dia, kapal pembawa komoditas sering kali sudah berada di dekat pelabuhan bahkan sebelum kuota impor resmi diumumkan.

“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar,” katanya.

Dia menilai kondisi tersebut membuat pasokan praktis telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu sehingga pelaku lain kesulitan memperoleh barang, termasuk BUMN pangan.

Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah penertiban praktik mafia pangan dan penguatan produksi domestik.

Dia juga menilai stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional. Jika pemerintah gagal menjaga harga dan pasokan pangan, gejolak sosial dan tekanan politik dapat meningkat.

Meski demikian, kalangan ekonom menilai solusi persoalan pangan tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau penindakan sesaat. Pembenahan mendasar harus dilakukan pada tata niaga dan distribusi pangan nasional.

Rizal mengatakan reformasi distribusi dan digitalisasi rantai pasok menjadi langkah paling penting untuk memutus ruang permainan spekulan.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat data stok nasional, memperpendek rantai distribusi, memperbesar akses petani ke pasar langsung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap kartel dan penimbunan.

Tanpa pembenahan tersebut, anomali harga pangan diperkirakan akan terus berulang. Produksi melimpah tidak otomatis membuat harga murah jika distribusi dan penguasaan pasokan masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.

Tanjungpinang (ANTARA) - Bulog Cabang Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat kepulauan terluar RI, seperti Anambas dan Lingga, selama tiga bulan ke depan.

Kepala Cabang Bulog Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan per 23 April 2026, stok beras di gudang Siantan, Kabupaten Anambas sebanyak 376 ton, sedangkan di gudang Sungai Besar, Kabupaten Lingga sebanyak 310 ton.

"Estimasi konsumsi beras sekitar 100 ton per bulan, sehingga stok CBP di dua pulau ini masih aman dan cukup sampai tiga bulan ke depan," kata Arief dihubungi di Tanjungpinang, Sabtu.

Sedangkan stok CBP di gudang Bulog Melayu Kota Piring, yang menyimpan beras untuk kebutuhan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih tersedia sekitar 2.400 ton, dengan ketahanan stok pangan selama empat bulan ke depan.

Oleh karena itu, Arief mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan, apalagi secara nasional stok beras Bulog melimpah yang mencapai lima juta ton.

"Bahkan Bulog menyewa gudang-gudang swasta untuk menyimpan stok CBP, karena gudang kita terbatas dan tak bisa menampung semuanya," ucap Arief.

Arief menyampaikan sejak awal 2026, permintaan beras medium Bulog meningkat drastis dibanding 2025, yang dari biasanya 10 ton per pekan, naik menjadi 60 ton per pekan.

Menurut dia tingginya antusiasme warga membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) itu, salah satunya dipengaruhi kondisi harga beras di pasaran yang berfluktuasi.

"Beras Bulog menjadi alternatif pilihan masyarakat, karena harganya lebih terjangkau dan berkualitas baik," ujar Arief.

Dia turut memastikan harga beras Bulog masih stabil, yaitu sebesar Rp65.500 per lima kilogram. Masyarakat juga dapat mengakses beras SPHP tersebut di mitra Bulog, mulai dari rumah pangan kita (RPK), pasar, toko/ritel moderen hingga pedagang eceran.

Pewarta: Ogen
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut, stok beras saat ini begitu banyak sehingga kesulitan menyediakan gudang penyimpanan.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah Sam Herodian, mengatakan saat ini perdebatan mengenai swasembada beras sebenarnya sudah terlambat.

Tantangan yang pemerintah hadapi kini tidak lagi ketersediaan bahan pangan utama melainkan fasilitas pascaproduksi.

“Ini justru kalau sekarang bukan masalah kekurangan pangannya, justru kita kesulitan bagaimana menyimpan beras,” ujar Sam dalam diskusi yang digelar Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sam mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir ia pergi ke luar negeri untuk mencari pasar beras.

Stok beras yang sudah meluap di gudang-gudang PT Perum Bulog membuat pemerintah harus mencari negara tujuan ekspor.

“Karena hari-hari saya jalan-jalan ke luar negeri untuk mencari pasar beras. Jadi bukan cuma cukup enggak sih, ada enggak sih barangnya,” jelas Sam.

Sam mengatakan, per 18 April 2026 stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,91 juta ton.

Kementerian Pertanian memperkirakan, dalam dua hari ke depan stok CBP di gudang Bulog mencapai 5 juta ton. “Kita akan semacam syukuran lima juta ton, apa namanya, stok kita,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Sam menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang meragukan capaian produksi beras nasional.

Pada 2025, produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton sementara kebutuhan konsumsi hanya 31 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), hingga Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan produksi beras surplus sekitar 3,7 juta ton. “Nah ini kan bukan data main-main yang, dan itu kita buktikan dengan data di lapangan,” tutur Sam.

Capaian produksi beras itu, ditopang luasan lahan panen 11,32 juta hektar per tahun.

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan bahwa luas lahan sawah hanya 7,3 juta hektar sehingga produksi beras tidak bisa bertambah.

Menurut Sam, banyak bidang lahan sawah di Indonesia bisa ditanami dan panen setahun tiga kali atau dua kali.

Hal itu membuat luasan lahan panen per tahun bisa mencapai 11,32 juta dollar AS. “Jadi bapak-ibu sekalian, kalau kita punya sawah 7,3 juta hektar itu bukan berarti kita akan panen segitu juga. Karena kita setahun bisa tiga kali tanam,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Cadangan beras pemerintah (CBP) nasional saat ini tercatat mencapai 4,9 juta ton. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dengan stok sekitar 1,2 juta ton. Di gudang Bulog wilayah Sidoarjo, kapasitas penyimpanan bahkan terlihat penuh hingga harus ditopang dengan penambahan gudang sewaan.

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog di Magelang, Jawa Tengah, untuk memastikan langsung ketersediaan stok beras nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Dalam peninjauan Presiden, rombongan melihat langsung gudang dengan kapasitas 7.000 ton yang terisi penuh. Temuan ini memperkuat keyakinan pemerintah bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman

Capaian ini ditopang kinerja produksi yang meningkat signifikan. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen. Dengan total kekuatan stok beras nasional kini termasuk yang berada di masyarakat dan potensi panen, diperkirakan mencapai 28 juta ton, setara dengan ketahanan pangan hingga 11 bulan ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa, guru besar, dan pakar pertanian di Jawa Timur mengecek gudang Bulog di Sidoarjo, Ahad (19/4/2026). Ia menegaskan stok beras yang melimpah saat ini capaian yang belum pernah terjadi.

Mentan ingin seluruh elemen masyarakat bisa langsung melihat dan memastikan stok beras melimpah dan aman. Di sela peninjauan, Koordinator Umum Aliansi BEM Delta Sidoarjo, Sultan Saladin Batubara, mengapresiasi capaian tersebut sekaligus menyampaikan pandangan dari sisi mahasiswa.

“Per hari ini kita tahu secara nasional, ini ada 4,9 juta ton, di bawah kepemimpinan Mentan. Dan menurut saya pribadi, ketika Jawa Timur 1,2 juta ton, ini berarti penyumbang beras terbanyak,” kata Sultan.

Kepada mahasiswa yang ikut mengecek gudang Bulog, Mentan Amran meminta mereka melihat langsung kondisi riil di lapangan. “Banyak enggak beras ini? Selama Republik Indonesia merdeka, baru sekarang begini ya? Tidak pernah terjadi kan?” ujar Mentan Amran.

Mahasiswa pun menjawab serempak, “Tidak pernah terjadi.” Mentan Amran menegaskan capaian tersebut terjadi di pemerintahan saat ini, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengawasan distribusi.

“Nah, sekarang distribusi tolong bantu kolaborasi. Yang penting dulu Anda lihat, cek seluruh gudang Indonesia dimanapun berada, silahkan mahasiswa, LSM, silahkan cek. Jangan kita beropini yang tidak benar,” katanya.

Menanggapi tawaran Mentan Amran, Sultan bersama mahasiswa lainnya menyatakan siap ikut terjun dalam proses distribusi. “Kami sebagai mahasiswa siap menjadi mitra, pemerintah untuk mengawal pendistribusiannya langsung di lapangan.”

Mentan Amran juga menyinggung adanya pihak yang tidak menginginkan Indonesia berdaulat pangan. “Tahu enggak? Memang ada orang tertentu tidak bahagia swasembada. Aku tanya mahasiswa, kira-kira siapa yang tidak bahagia kalau berdaulat pangan?” Mahasiswa spontan menjawab, “Mafia, mafia beras, importir.”

Mentan Amran pun mengajak mahasiswa untuk bersikap tegas terhadap praktik tersebut. “Jadi kita harus lawan ya? Iya dong mahasiswa, kita lawan mafia. Iya gitu, tantang, pokoknya tantang,” tegasnya.

Lebih lanjut, mentan Amran menekankan capaian swasembada beras didukung data lembaga kredibel. “Data ini bukan kementerian menyampaikan ini, bukan Bulog. Tapi boleh diverifikasi ke Bulog. Yang menyampaikan swasembada beras, yang pertama BPS, kemudian FAO. Kemudian USDA,” jelasnya.

Mentan Amran juga mengungkap kondisi gudang yang telah melampaui kapasitas hingga harus menyewa tambahan.

“Fakta ini kita lihat, penuh gudang, sewa gudang berapa tadi? 205 unit. Kapasitasnya? 615 ribu. Kita sewa karena gudang sudah penuh semua. Sekarang yang sudah diisi 250 ribu ton. Itu antre di luar,” ungkapnya.

Di akhir dialog, Amran kembali menegaskan pentingnya keberpihakan pada petani dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Kalau ada yang mengatakan tidak swasembada beras, berarti mau impor kan? Kalau mau impor, berarti dia pro pada petani negara lain. Berarti dia mengkhianati petani Indonesia yang 100 juta. Benar enggak?” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bachtiar Utomo menyatakan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah memperkuat optimisme terhadap capaian swasembada komoditas tersebut.

“Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik,” kata Bachtiar dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bachtiar menilai berbagai kritik yang meragukan capaian swasembada beras tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons polemik yang berkembang, termasuk kritik dari seorang pengamat berinisial FA, yang dinilai tidak mencerminkan fakta aktual sektor pertanian nasional.

Menurut Bachtiar, kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke sejumlah gudang Perum Bulog menjadi bukti konkret kondisi pangan nasional.

Ia menekankan hasil pantauan langsung memperlihatkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi itu mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, Bachtiar juga menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.

“Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target,” lanjut Bachtiar.

Terkait kritik yang dilontarkan pengamat inisial FA, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani.

“Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes,” ujarnya.

Ia menegaskan petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.

HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal itu mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

"Jadi kunjungan ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," kata Sudaryono.

Wamentan menuturkan, dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

"Cadangan Beras Pemerintah hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri," beber Sudaryono.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan stok CBP saat ini tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,8 juta ton hingga pertengahan April 2026.

Mentan pun meminta pihak yang meragukan ketersediaan stok beras di gudang Bulog untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Laju kredit mengalami penurunan ke level 8,9% year on year ketika likuiditas ekonomi Indonesia masih melimpah dengan uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.089 triliun pada Februari 2026.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara ketersediaan likuiditas dan penyaluran pembiayaan di perbankan.

Pendorong utama pertumbuhan uang beredar berasal dari lonjakan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 25,6% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 22,6% (yoy) menurut data uang beredar Bank Indonesia.

Di sisi lain, penyaluran kredit hanya mencapai Rp8.420,5 triliun atau tumbuh 8,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2026 sebesar 10,2% (yoy). Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh melandainya ekspansi kredit pada segmen korporasi dan perorangan.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja (KMK) tumbuh 3,7% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 4,7% (yoy), seiring penurunan penyaluran pada sektor pertanian dan pertambangan.

Sementara itu, kredit investasi (KI) tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan tinggi sebesar 20,0% (yoy), meskipun juga turun dari posisi Januari sebesar 22,0% (yoy).

Adapun kredit konsumsi tumbuh 6,3% (yoy), melanjutkan tren perlambatan dari bulan sebelumnya sebesar 7,2% (yoy), terutama dipengaruhi oleh melambatnya kredit kendaraan bermotor serta kredit multiguna.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp9.449,1 triliun atau tumbuh 9,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan Januari yang tumbuh 10,8% (yoy).

Meski melambat, giro masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,6% (yoy), diikuti tabungan 7,7% (yoy) dan simpanan berjangka 3,7% (yoy).

Secara sektoral, perlambatan juga terlihat pada kredit properti yang tumbuh 13,7% (yoy), turun dari 14,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Sementara itu, kredit UMKM masih mengalami kontraksi sebesar 0,6% (yoy), mencerminkan belum pulihnya pembiayaan pada segmen usaha kecil dan menengah.

Di tengah kondisi tersebut, suku bunga kredit dan simpanan tercatat mulai menurun. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit turun tipis menjadi 8,78% dari sebelumnya 8,79%. Penurunan juga terjadi pada suku bunga simpanan berjangka di berbagai tenor.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok sebagian besar pangan pokok strategis untuk 2026 tidak memerlukan importasi. Sebab, stok carry over dari 2025 masih banyak.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang diolah Bapanas bersama kementerian/lembaga terkait, pangan pokok strategis seperti beras, jagung, dan gula konsumsi menorehkan carry over stock dari 2025 yang sangat kuat. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada pengadaan dari luar negeri karena produksi dalam negeri mampu memenuhinya.

"Secara bersama-sama dan mufakat, pemerintah telah memutuskan tidak perlu ada impor untuk beras dan gula konsumsi serta jagung pakan untuk tahun 2026. Ketersediaan stok dan produksi secara nasional dipastikan telah kuat dan mampu memenuhi konsumsi masyarakat," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Stok carry over 2025 ke 2026 untuk beras berada di angka 12,529 juta ton. Ini sudah termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog yang sampai 31 Desember 2025 masih ada di angka 3,248 juta ton.

Dengan stok carry over beras secara nasional tersebut dikalkulasikan masih dapat memenuhi hampir lima bulan lamanya di 2026. Ini dengan asumsi kebutuhan konsumsi beras bulanan di angka 2,591 juta ton.

Bahkan, dengan proyeksi produksi beras setahun 2026 di angka 34,7 juta ton, maka stok akhir 2026 beras secara nasional nantinya dapat semakin kokoh di angka 16,194 juta ton. Kemudian untuk ekspor beras diperkirakan dapat berada sekitar 71 ton pada, 2026. Sementara impor nihil.

Untuk jagung, stok carry over ke 2026 sebesar 4,521 juta ton. Ini diperkirakan masih dapat memenuhi hampir tiga bulan kebutuhan bulanan dengan asumsi 1,421 juta ton. Dengan estimasi produksi jagung setahun 2026 di angka 18 juta ton, nantinya stok jagung akhir 2026 dapat berada di level 4,581 juta ton.

Selain itu, terdapat perkiraan ekspor jagung di 2026 yang diharapkan dapat mencapai 52,9 ribu ton. Selanjutnya untuk impor jagung pakan, benih, dan rumah tangga dipastikan tidak ada di 2026.

Beranjak ke gula konsumsi, diperkirakan memiliki stok carry over ke 2026 sejumlah 1,437 juta ton. Dengan level stok tersebut masih dapat memenuhi hingga enam bulan di 2026 dengan asumsi kebutuhan konsumsi bulanan di 236,4 ribu ton.

Produksi gula nasional untuk 2026 diestimasikan dapat mencapai 2,72 juta ton, sehingga stok akhir 2026 nantinya dapat berada di 1,32 juta ton. Gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi di 2026.

"Tidak hanya itu, jangan lupa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah tidak membutuhkan impor untuk kebutuhan konsumsi bawang merah, cabai, telur ayam ras, dan daging ayam. Indonesia telah sufficient. Produksi petani dan peternak kita mumpuni," ujar Ketut.

Dalam catatan Bapanas, bawang merah di Neraca Pangan 2025 memiliki perkiraan produksi setahun di 1,397 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi tahunan berada di 1,239 juta ton. Dengan itu, produksi bawang merah nasional masih dapat mencukupi.

Sementara untuk cabai besar dan cabai rawit, produksi secara nasional di 2025 masing-masing dapat mencapai angka 1,609 juta ton dan 1,744 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2025 masing-masing di 920,3 ribu ton dan 904,8 ribu ton.

"Artinya ada surplus yang cukup antara produksi dan konsumsi," ujarnya.

Sama halnya pula pada telur dan daging ayam ras. Di 2025, perkiraan produksinya cukup besar masing-masing 6,532 juta ton dan 4,287 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi selama setahun di 2025 masing-masing 6,487 juta ton dan 4,139 juta ton. Ini juga masih ada surplus produksi terhadap konsumsi.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, SEMARANG — Jelang pergantian tahun, harga bawang merah di Pasar Johar, Kota Semarang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Para pedagang menyebut bahwa penurunan harga ini dipicu oleh melimpahnya pasokan bawang merah dari daerah sentra produksi yang mengalami panen secara bersamaan.
Lestari, salah satu pedagang bawang merah di Pasar Johar mengatakan harga bawang merah mengalami penurunan melimpahnya pasokan dari Kabupaten Nganjuk dan Brebes. “Kalau sekarang bawang merah ini murah, udah turun anjlok banyak sekali. Soalnya panennya bareng dan banyak, setiap daerah panen,” ujar Lestari, dikutip Selasa (29/12/2025).
Lestari menjelaskan bahwa harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp35.000-40.000 per kilogram untuk bawang merah berkualitas super. “Sekarang harganya anjlok, tapi nggak terlalu masih di bawah Rp40 ribu. Kalo yang Rp40.000 itu bawang merah yang besar, super, dan pilihan nomor satu. Kalau bawang merah yang biasa itu di bawah Rp35.000,” jelas Lestari
Lebih lanjut, Lestari juga mengungkap bahwa sebelum perayaan Hari Raya Natal, harga bawang merah sempat mengalami kenaikan harga yang menyentuh Rp55.000 per kilogram. Namun, setelah perayaan Natal harga bawang merah terus mengalami penurunan. “Sehabis natal terus turun dari Rp55.000 jadi Rp45.000, terus sampai sekarang Rp40.000,” ungkapnya.
Senada dengan pernyataan Lestari, pedagang lainnya di Pasar Johar, Sukini juga merasakan penurunan harga bawang merah di tokonya. Sukini mengatakan bahwa harga bawang merah saat ini jauh lebih murah dibandingkan sebelum perayaan Natal. “Hari ini turun, tapi kalau yang satu bulan ini sebelum Natal itu rada mahal. Tapi sekarang bawang merah terlalu anjlok karena panen raya, kalau enggak panen ya mahal,” ujar Sukini.
Sukini menyebut harga bawang merah cenderung bervariasi tergantung dengan kualitas. “Sekarang ada bawang merah yang harganya Rp20.000 sampai 30.000,” katanya.
Mendekati pergantian akhir tahun 2025, Sukini mengatakan bahwa harga bawang merah diperkirakan tidak akan kembali mengalami kenaikan karena melimpahnya pasokan seiring dengan panen raya di daerah pemasok bawang merah. “Nggak naik malah anjlok karena ya panen raya, jadi di mana-mana kan ada brambang (bawang merah),” jelas Sukini.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar di Jawa Tengah pada November 2025 sebesar 0,04% dari total inflasi Jawa Tengah sebesar 0,19% (Month to Month/m-to-m). Selain bawang merah, terdapat komoditas kacang panjang dan cabai merah yang juga menyumbang andil inflasi terbesar di Jawa Tengah pada November 2025. (Fadya Jasmin Malihah).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari respons pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Sumatra.

“Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem [Gubernur Aceh],” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh pada pekan ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

Adapun bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat senilai total 34.000 ton beras.

Di sisi lain, Amran menuturkan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 mencapai 3,68 juta ton. Dia menyebut jumlah ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok beras akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10.000 ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret–April 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran menambahkan bahwa Indonesia kini sudah swasembada beras dengan produksi yang melimpah. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total stok beras nasional diprediksi mencapai 34,79 juta ton di akhir 2025.

Pemerintah, sambung dia, memastikan stok beras nasional tetap aman hingga lepas panen raya 2026 dengan proyeksi stok akhir cadangan beras pemerintah pada Desember 2025 di atas 3,5 juta ton.

“Dulu kita harus impor jutaan ton, sekarang justru bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tanpa khawatir kekurangan. Ini berkah besar bagi bangsa, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya bagi petani Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju indeks harga saham gabungan (IHSG) pada kuartal terakhir tahun ini seakan tak terbendung. Adapun, stimulus dari pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu penopang anti badai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data BEI, IHSG mencetak rekor tertinggi atau all time high (ATH) dalam dua hari berturut-turut pekan lalu dan kini bergerak di kisaran atas 8.300. Adapun, IHSG mencatatkan pelemahan sebesar 0,04% ke level 8.391,24 hari ini, Senin (10/11/2025).

IHSG dibuka di level 8.443,32 pada perdagangan hari ini dan sempat mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH) intraday di level 8.478 pada perdagangan sesi pertama hari ini.

Lantas, bagaimana tren laju positif IHSG berlanjut dan dapat terhindar dari aksi profit taking setelah investor mendulang lonjakan harga portofolio saham mereka?

Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus mengatakan peluang aksi ambil untung menjadi lebih besar saat indeks komposit menembus area ATH dan disertai sentimen pemicu.

"Yang menjadi perhatian adalah PDB pada kuartal keempat nanti setelah semua stimulus yang diberikan ke masyarakat untuk mendongkrak daya beli menunjukkan efeknya. Optimisme Menteri Keuangan Purbaya terhadap PDB kuartal keempat dengan likuiditas melimpah menjadi sentimen positif," ujar Angga kepada Bisnis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat himpunan bank milik negara (Himbara) telah menyalurkan dana injeksi likuiditas dari pemerintah sebanyak Rp167,6 triliun rupiah hingga 22 Oktober 2025, setara 84% dari total dana penempatan pemerintah.

Realisasi tersebut meningkat sekitar 48% dibandingkan nilai penyaluran per 9 Oktober 2025 yang mencapai Rp113 triliun atau 56% dari total dana penempatan pemerintah.

Dengan penyaluran tersebut, Kemenkeu optimistis pertumbuhan kredit industri dapat meningkat ke level 10% year on year (YoY) pada akhir 2025, dibandingkan level pertumbuhan 7,56% YoY sebelum pengumuman injeksi likuiditas.

Per September 2025, sudah terlihat peningkatan pertumbuhan uang beredar (M2), serta mulai terakselerasinya tren pertumbuhan kredit industri ke level 7,7% YoY.

Namun, apabila data makroekonomi di kuartal IV/2025 tak sesuai ekspektasi, Angga mengatakan terdapat sejumlah sektor saham yang rawan terdampak aksi profit taking, khususnya sektor yang saham-saham konstituennya telah mengalami kenaikan signifikan.

"Namun, terlihat kenaikan IHSG ditopang juga dengan aksi beli asing dan sentimen positif dari masuknya beberapa saham ke MSCI. Jadi kenaikan dapat lebih bertahan," tambahnya.

Menilik data ekonomi, pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal III/2025 berada di angka 5,04% YoY. Level tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal III/2024 di 4,95% YoY, tetapi melambat dibandingkan dengan kuartal II/2025 di level 5,12%.

Melihat data tersebut dan membandingkannya dengan IHSG yang tembus rekor tertinggi baru, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa mengatakan bahwa hubungan pasar saham dan perkembangan perekonomian tidak terlalu signifikan saat ini.

"Seperti contoh, meski PDB melambat, tetapi tingginya partisipasi investor ritel dan institusi lokal menjaga IHSG tetap stabil belakangan ini," ujar Reydi.

Menurutnya, penggerak saham saat ini sebagian besar digerakkan oleh likuiditas, arus dana, serta sentimen optimisme dan pesimisme pasar.

"Tetapi, ke depan apabila daya beli terus melemah lalu berdampak ke kinerja keuangan emiten dan tercermin dalam analisis fundamental, maka saham bisa kehilangan minat dari investor sehingga IHSG akan mulai terkoreksi," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan likuiditas tetap melimpah (ample) di akhir tahun kendati pertumbuhan uang primer (M0) adjusted sebagaimana laporan Bank Indonesia (BI) tumbuh melambat pada Oktober 2025 sebesar 14,44% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Sekadar catatan, pertumbuhan tersebut menyebabkan uang primer tercatat mencapai Rp2.117,6 triliun pada Oktober 2025. Pertumbuhannya melambat dari posisi September 2025 yakni 18,6% (yoy) sehingga posisi uang primer mencapai Rp2.152,4 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro berpandangan likuiditas akan tetap ample sampai akhir tahun kendati pertumbuhan uang primer mulai melandai.

"Hal tersebut didukung oleh ekses likuiditas dari korporasi serta belanja Pemerintah," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Di sisi lain, BI diperkirakan bakal menjaga keseimbangan antara pelonggaran likuiditas dan stabilitas nilai tukar, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, per 1 Desember 2025, BI juga akan memberlakukan insentif tambahan kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM maksimal 0,5% bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit. Langkah itu berpotensi memengaruhi posisi giro wajib minimum ke depan.

Di sisi lain, bank sentral diperkirakan masih terbuka untuk memangkas lagi kebijakan suku bunga acuan seebesar 25 basis poin (bps) pada akhir 2025. Namun, ruang pelonggaran itu terbatas dengan memperhitungkan laju penurunan suku bunga The Fed dan stabilitas rupiah.

Andry menilai kondisi likuiditas yang longgar ke depan berpotensi menurunkan cost of fund perbankan dan memperkuat akselerasi penyaluran kredit pada akhir tahun.

Akan tetapi, timpalnnya, risiko eksternal tetap perlu diantisipasi, terutama terkait dengan kondisi penutupan operasional pemerintah AS yang berkepanjangan dan perlambatan ekonomi China yang dapat memengaruhi arus modal dan kinerja ekspor.

"BI diperkirakan akan mempertahankan strategi likuiditas adaptif untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung pemulihan ekonomi domestik," jelasnya.

Penyebab Pelambatan

Adapun perkembangan uang primer (adjusted) pada Oktober 2025 yang melambat, papar Andry, dipengaruhi oleh normalisasi Giro Bank Umum di BI yang pertumbuhannya turun menjadi 10,49% (yoy), dari laju pada September 2025 sebesar 28% (yoy).

Hal itu juga seiring dengan penyesuaian atas insentif penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dalam skema KLM yang telah digulirkan BI dengan total mencapai Rp393 triliun.

Aktiva Luar Negeri Bersih (NFA) juga dinilai memengaruhi pertumbuhan M0 Adjusted, yang mana tumbuh 8,91% (yoy) pada Oktober 2025 atau melambat dari 13,35% (yoy) pada September 2025. Ini sejalan dengan moderasi aliran masuk devisa dan penyesuaian cadangan devisa akibat volatilitas global.

Posisi cadangan devisa Oktober 2025 tercatat sebesar US$149,9 miliar atau naik dari bulan sebelumnya yakni US$148,7 miliar. Namun, posisinya masih lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2024 sebesar US$151,2 miliar dan US$155,7 miliar pada akhir 2024.

"Sementara itu, Pengendalian Moneter Adjusted meningkat signifikan sebesar 17,65% yoy, mencerminkan operasi likuiditas yang ekspansif oleh BI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika global," pungkas Andry.