Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi menyusul kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh rantai distribusi pada Mei 2026, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,58% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 8,10%.

Menanggapi tren tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan perdagangan bahan pokok penting tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa pengendalian harga.

“Dagang atau berjualan di sektor pangan penting atau bapokting [bahan pokok penting] itu tidak bisa ambil untung secara ugal-ugalan. Produsennya ya ketakar, konsumennya juga ketakar harganya,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menjaga keseimbangan harga melalui instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

Sudaryono menilai mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menyiapkan tiga langkah, yakni penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual beras di atas ketentuan.

“Mohon maaf ya harus ditindak. Ya harus ditindak, toko yang jual mahal itu karena mana, kita akan tindak ujungnya, hulunya bukan hilirnya,” terangnya.

Data BPS menunjukkan kenaikan harga terjadi pada seluruh kategori kualitas beras di tingkat penggilingan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras premium di tingkat penggilingan naik 0,56% secara bulanan dan 12,81% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,79% secara bulanan dan 6,57% secara tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Kenaikan harga juga tercermin di tingkat grosir dan eceran.

BPS mencatat rata-rata harga beras grosir mencapai Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,68% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp14.476 per kilogram. Secara tahunan, harga beras grosir meningkat 6,11%.

Adapun rata-rata harga beras eceran tercatat sebesar Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.300 per kilogram. Secara tahunan, harga beras eceran meningkat 4,55%.

Kenaikan harga yang terjadi di seluruh rantai distribusi tersebut menunjukkan tekanan harga beras belum mereda meskipun produksi padi nasional masih berada dalam periode panen. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan stabilitas harga pangan bagi konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari respons pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Sumatra.

“Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem [Gubernur Aceh],” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh pada pekan ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

Adapun bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat senilai total 34.000 ton beras.

Di sisi lain, Amran menuturkan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 mencapai 3,68 juta ton. Dia menyebut jumlah ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok beras akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10.000 ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret–April 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran menambahkan bahwa Indonesia kini sudah swasembada beras dengan produksi yang melimpah. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total stok beras nasional diprediksi mencapai 34,79 juta ton di akhir 2025.

Pemerintah, sambung dia, memastikan stok beras nasional tetap aman hingga lepas panen raya 2026 dengan proyeksi stok akhir cadangan beras pemerintah pada Desember 2025 di atas 3,5 juta ton.

“Dulu kita harus impor jutaan ton, sekarang justru bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tanpa khawatir kekurangan. Ini berkah besar bagi bangsa, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya bagi petani Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Prof. Bustanul Arifin, menilai capaian Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025 merupakan tonggak bersejarah sekaligus bukti keberhasilan pemerintah dalam menata kebijakan pangan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, capaian ini bukan sekadar swasembada, melainkan sudah 'beyond' swasembada pangan.

“Kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah, saya kira sudah oke, tumbuh tinggi, tercapai swasembada. Saya katakan tadi 'beyond' swasembada,” kata Prof. Bustanul pada Rabu (22/10/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi Januari–November 2025 mencapai 10,86 juta hektare (naik 12,08 persen) dengan produksi 57,60 juta ton GKG atau 33,19 juta ton beras, meningkat sekitar 4 juta ton dibanding tahun 2024. FAO juga mencatat Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi padi tertinggi kedua di dunia, tumbuh 4,5 persen.

Bustanul yang merupakan President of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) menjelaskan bahwa produksi pertanian meningkat karena intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi didukung dengan penggunaan teknologi, teknik pemupukan berimbang, pertanian cerdas atau smart farming, dan lainnya.

”Tahun ini kita hasilkan produktivitas rata-rata sekitar 5,3 ton per hektare. Naik dibandingkan tahun 2025 sebesar 5,29 ton per hektare. Arahnya ke depan adalah pertanian presisi yaitu pertanian yang efisien dan peningkatan akan lebih tercapai,” jelasnya.

Prof. Bustanul mengapresiasi langkah pemerintah termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Selain peningkatan produksi, ia juga menyarankan pemerintah terus melakukan upaya stabilitas harga beras.

”Langkah selanjutnya adalah stabilisasi harga beras di dalam negeri. Sehingga akses pangan pokok menjadi lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan,” terangnya.

Terkait hal ini, Mentan Amran terus menggencarkan operasi pasar untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, pemerintah juga saling bersinergi untuk memperketat pengawasan harga beras hingga tingkat pengecer ataupun pedagang.

Dalam kesempatan yang sama, Bustanul memberikan komentar terhadap terobosan pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Menurutnya, langkah ini perlu berjalan paralel dengan pendampingan Kementan kepada petani untuk melakukan pemupukan berimbang.

”Itu kalau sudah menurunkan harga seperti itu, bagaimana kita mampu mendampingi petani untuk melakukan pemupukan yang lebih bijaksana. Istilah sekarang namanya pupuk berimbang,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/National Food Agency/NFA) Andi Amran Sulaiman memastikan operasi pasar akan terus digencarkan hingga Februari 2026. Langkah ini menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga beras, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran menyampaikan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) yang dijalankan melalui Perum Bulog masih memiliki alokasi lebih dari satu juta ton hingga akhir tahun. Dengan demikian, kegiatan operasi pasar dapat berlanjut tanpa gangguan pasokan sampai awal tahun depan.

“Bapak Presiden perintahkan operasi pasar terus-menerus. Alokasi stok kita masih ada satu juta lebih untuk SPHP beras. Ini operasi pasar sampai Januari, Februari 2026. Yang penting, sekarang kita operasi pasar terus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Berdasarkan laporan realisasi penjualan SPHP per 19 Oktober 2025, dari total target 1,5 juta ton sepanjang tahun, sekitar 492,9 ribu ton telah tersalurkan ke masyarakat. Beras SPHP dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.

Distribusi beras SPHP dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk pasar tradisional dan ritel modern. Penyaluran melalui pasar tradisional tercatat sebanyak 51,8 ribu ton, sedangkan melalui ritel modern mencapai 17,3 ribu ton.

Amran menegaskan, kebijakan HET dirancang agar keseimbangan harga antara petani dan konsumen tetap terjaga. Pemerintah juga menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen sebagai panduan perdagangan pangan.

“Harga eceran tertinggi itu tujuannya menjaga petani untung, konsumen juga tersenyum. Dua-duanya harus seimbang,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut.

Selain melalui SPHP beras, pemerintah juga memperluas intervensi harga pangan lewat program Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Januari hingga 17 Oktober 2025, pelaksanaan GPM tercatat mencapai 10.212 kali di 37 provinsi dan 375 kabupaten/kota.

Program ini menjadi instrumen utama stabilisasi harga pangan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta asosiasi petani dan pelaku usaha pangan. GPM juga dirancang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.

Pada 2024, pelaksanaan GPM mencapai 9.547 kali. Angka itu meningkat signifikan pada 2025 dengan tambahan 665 kegiatan hingga pertengahan Oktober. Jika dibandingkan dengan 2022 yang hanya terlaksana 442 kali dan 2023 sebanyak 1.626 kali, maka lonjakan pelaksanaan GPM menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi pangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan sepanjang tahun berjalan 2025 berada di 3,32 persen. Angka ini masih dalam kisaran target inflasi volatile food antara 3–5 persen sebagaimana ditetapkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian pada 31 Januari 2025.

Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi tahun berjalan pada 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 5,61 persen dan 6,73 persen. Sedangkan pada 2024, inflasi pangan tercatat hanya 0,12 persen.