Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap buronan red notice Interpol kasus penipuan online lintas negara berinisial LCS.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan LCS merupakan WNI. Buronan internasional itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (3/5/2026).

“Penangkapan terhadap tersangka LCS ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi lintas negara serta bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” ujar Himawan dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, LCS sebelumnya sebagai tersangka dalam kasus penipuan online lintas negara yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja.

Kasus ini tercatat memiliki sedikitnya 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh laporan itu kemudian ditangani terpusat oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri agar mempermudah proses penyidikan.

"Berdasarkan hasil penyidikan, LCS diduga berperan sebagai operator dalam menjalankan aksi penipuan online dengan menggunakan platform bernama “abbishopee”," imbuhnya.

Adapun, Himawan mengemukakan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti dengan penangkapan LCS. Sebab, Polri akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

“Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat, serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan guna pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Dittipidsiber Bareskrim Polri juga telah menangkap tiga tersangka lain yang terkait dengan jaringan LCS. Ketiganya telah diproses hukum hingga memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Masa depan ekonomi nasional tidak hanya dibangun di balik meja perkantoran, tetapi juga tumbuh subur di atas roda gerobak yang terkoneksi secara digital

Jakarta (ANTARA) - Di tengah pemberitaan kerja sama QRIS Lintas Negara (cross border) Indonesia-China serta pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, apresiasi layak diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengambil peranan penting sebagai tulang punggung kedaulatan ekonomi nasional.

Data hingga April 2026 menunjukkan UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen hingga 61,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Jika kita bedah lagi, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki porsi 37,4 persen dari total PDB. Namun, di balik angka makro tersebut, terdapat dinamika menarik pada sektor informal jalanan, pedagang gorengan, dan kopi keliling, yang kini sedang mengalami transformasi fundamental melalui adopsi teknologi digital. Fenomena "algoritma trotoar" ini menandai era baru formalisasi ekonomi akar rumput yang mampu menjembatani kesenjangan inklusi finansial di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, pedagang gorengan dan kopi keliling (starling) terjebak dalam ekosistem informal yang sulit terukur. Namun, integrasi sistem pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi katalisator perubahan. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi QRIS nasional pada kuartal I-2026 tumbuh pesat mencapai 119 persen. Bagi pelaku UMKM, QRIS bukan sekadar alat bayar, melainkan instrumen formalisasi data.

Setiap transaksi yang terekam secara digital menciptakan rekam jejak keuangan yang valid. Hal ini secara otomatis menyelesaikan kendala klasik UMKM, yaitu ketiadaan laporan keuangan resmi. Dari perspektif kebijakan, ini adalah kemajuan besar. Transformasi dari transaksi tunai yang "gelap" menjadi data digital yang "terang" memungkinkan pemerintah dan lembaga keuangan untuk memetakan profil risiko serta kapasitas ekonomi pelaku usaha secara akurat, tanpa perlu melalui proses birokrasi yang rumit.

Agunan masa depan

Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah status unbankable dari mayoritas pedagang mikro dan kecil. Tanpa aset fisik, seperti sertifikat tanah atau BPKB, akses terhadap modal sering kali tertutup. Di sinilah letak peran strategis teknologi digital dalam menyempurnakan kebijakan inklusi keuangan.

Data transaksi harian dari penjualan kopi dan gorengan, kini bertransformasi menjadi digital credit scoring. Dalam analisis kebijakan perbankan modern, riwayat transaksi digital yang konsisten dapat dijadikan sebagai basis penilaian kelayakan kredit, menggantikan agunan fisik tradisional. Ini adalah bentuk demokratisasi modal yang nyata. Dengan mendorong pedagang jalanan masuk ke ekosistem digital, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun infrastruktur data yang memungkinkan penyaluran bantuan modal menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis kinerja riil di lapangan.

Secara mikro, adopsi teknologi ini terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha secara signifikan. Riset lapangan menunjukkan adanya peningkatan omzet rata-rata sebesar 15 persen hingga 30 persen pasca-penerapan QRIS. Selain faktor kemudahan, terdapat aspek neuro-ekonomi ketika transaksi digital mampu meminimalisir pain of paying (beban psikologis saat mengeluarkan uang tunai). Konsumen cenderung lebih cair dalam bertransaksi, yang pada akhirnya meningkatkan volume penjualan per unit usaha.

Selain perangkat lunak, kehadiran armada listrik (e-bike) pada bisnis minuman keliling menambah dimensi efisiensi baru. Startup kopi keliling yang telah mengamankan pendanaan seri B senilai US$12,5 juta (Rp200 miliar) pada awal 2026 membuktikan bahwa sektor ini memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Efisiensi biaya operasional dari penggunaan tenaga listrik dibandingkan bahan bakar fosil tidak hanya mempercepat titik impas (break-even point) bagi pedagang, tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi hijau yang dicanangkan pemerintah.

Tantangan dan rekomendasi

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam guna memastikan keberlanjutan ekosistem ini:

Pertama, perlindungan dan kedaulatan data. Seiring dengan masifnya data transaksi yang dihasilkan, diperlukan regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa data pelaku usaha mikro-kecil terlindungi dari eksploitasi pihak ketiga. Kebijakan manajemen data harus diarahkan agar data ini tetap menjadi milik pelaku usaha yang digunakan untuk kepentingan pengembangan bisnis mereka, bukan sekadar komoditas bagi penyedia platform digital.

Kedua, literasi keuangan digital berkelanjutan. Tantangan di lapangan bukan lagi sekadar cara menggunakan aplikasi, melainkan bagaimana mengelola arus kas dari pendapatan digital tersebut. Sering kali, pendapatan digital yang terkumpul di saldo elektronik tidak terkelola dengan baik untuk re-investasi bahan baku. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan melalui program "UMKM Naik Kelas" yang fokus pada manajemen literasi keuangan digital agar modal kerja tetap terjaga.

Ketiga, harmonisasi regulasi ruang publik. Masuknya modal ventura ke sektor kopi keliling menciptakan fenomena korporatisasi trotoar. Untuk menjaga keadilan ekonomi, kebijakan penataan ruang kota harus mampu mengakomodasi kehadiran pedagang mandiri tradisional agar tidak tergerus oleh jaringan korporasi digital. Standardisasi kualitas (seperti penggunaan minyak goreng yang lebih sehat dan pengurangan gula) dapat didorong melalui insentif, bukan sekadar sanksi administratif.

Fenomena menjamurnya pedagang gorengan dan kopi keliling yang melek digital adalah bukti ketangguhan ekonomi domestik Indonesia dalam beradaptasi dengan teknologi. Peran pemerintah, kini beralih dari sekadar regulator menjadi fasilitator ekosistem. Dengan memperkuat infrastruktur digital dan menyelaraskan instrumen keuangan dengan data transaksi riil, Indonesia berpotensi menciptakan model ekonomi mikro paling inklusif di Asia Tenggara.

Masa depan ekonomi nasional tidak hanya dibangun di balik meja perkantoran, tetapi juga tumbuh subur di atas roda gerobak yang terkoneksi secara digital. Algoritma trotoar ini, jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan suportif, akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tangguh, dan berkelanjutan.

*) Aries Purnomohadi, Analis Senior Bank Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – Bank NTB Syariah melakukan ekspansi dengan implementasi QRIS Cross Border yang memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar.

Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin menjelaskan melalui inovasi ini, nasabah dan merchant Bank NTB Syariah kini dapat melayani pembayaran dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, dan Singapura secara mudah, cepat, dan aman.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses transaksi bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Mengusung semangat "Lokal ke Global", Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bersaing secara teknologi dan menghadirkan layanan berstandar internasional.

Nazar menyebut QRIS Cross Border menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan daerah kini telah mendunia, sejalan dengan penguatan positioning NTB sebagai destinasi wisata global yang modern dan inklusif.

"Keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini merupakan bagian dari inovasi tanpa batas yang terus kami dorong. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah kini sejajar dengan bank nasional lainnya dalam hal teknologi pembayaran internasional. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memudahkan wisatawan asing bertransaksi secara cashless dengan aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar," ujar Nazaruddin dikutip dari keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Nazar juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat layanan digital Bank NTB Syariah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan UMKM.

Dengan QRIS Cross Border, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukar uang tunai.

"Hal ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bertransaksi di berbagai destinasi unggulan di NTB," kata Nazaruddin.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, inovasi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi transaksi non-tunai, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Bank NTB Syariah akan terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi QRIS dan penguatan platform RIMO (Rinjani Mobile Banking) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah.

Isu ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dibutuhkan kolaborasi global yang kuat

Yogyakarta (ANTARA) - Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global di sektor peternakan dan ketahanan pangan.

"Isu ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dibutuhkan kolaborasi global yang kuat," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Budi Guntoro dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, kolaborasi lintas negara tersebut diwujudkan melalui forum The 7th International Joint Graduate Seminar (IJGS) yang digelar Fakultas Peternakan UGM di Maejo University, Thailand, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut menjadi ajang akademik internasional bagi mahasiswa pascasarjana, dosen dan peneliti untuk berbagi hasil riset sekaligus memperkuat jejaring ilmiah lintas negara.

"Dan IJGS menjadi salah satu jembatan penting untuk itu," katanya.

Melalui penyelenggaraan IJGS, Fapet UGM menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertukaran ilmu pengetahuan, inovasi riset dan pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang peternakan.

"Kegiatan IJGS diharapkan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya kolaborasi riset berkelanjutan serta kontribusi nyata terhadap pembangunan pangan dan pertanian global," katanya.

IJGS merupakan forum ilmiah tahunan yang diinisiasi Fapet UGM sebagai bagian dari komitmen memperkuat kerja sama dengan berbagai universitas di negara-negara kawasan ASEAN.

Penyelenggaraan IJGS ke-7 ini menandai keberlanjutan kerja sama akademik antara Fapet UGM dan Maejo University yang selama ini telah terjalin melalui berbagai program kolaboratif, seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, hingga publikasi ilmiah internasional.

"Melalui IJGS, kami ingin memberikan ruang bagi mahasiswa pascasarjana untuk tampil percaya diri dalam forum internasional, sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi riset yang berdampak nyata bagi pengembangan peternakan dan pertanian berkelanjutan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, IJGS ke-7 memiliki sejumlah tujuan, antara lain menyediakan forum ilmiah internasional bagi mahasiswa pascasarjana, meningkatkan kapasitas akademik dan kemampuan komunikasi ilmiah, serta mendorong kolaborasi riset lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN.

"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat jejaring akademik global serta mendukung internasionalisasi perguruan tinggi," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kerja sama pembayaran lintas negara (cross-border payment) ke China, memperbesar peluang transaksi digital lintas batas sekaligus memperkuat konektivitas sistem pembayaran Indonesia dengan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan QRIS Antarnegara merupakan contoh nyata implementasi inovasi domestik yang dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya hingga lintas negara.

Seiring dengan diluncurkannya QRIS Antarnegara Indonesia-China, Perry menyebut bahwa warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke China tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini juga berlaku bagi warga negara China yang sedang berada di Indonesia.

“Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup gunakan ponsel, dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Perry dalam Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Implementasi QRIS antarnegara Indonesia–China juga mempertegas komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas (Local Currency Transaction/LCT), sehingga dapat meredam risiko fluktuasi nilai tukar sekaligus meningkatkan efisiensi arus perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Pada kesempatan tersebut Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan komitmen pemerintah China untuk selalu mendukung perluasan akseptasi dan partisipasi QRIS Antarnegara.

“Kami akan terus memperluas partisipasi serta penerimaannya dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran,” ujar Wang.

Dengan resminya kerja sama ini, China kini menjadi negara keenam yang bisa mengakses QRIS, setelah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Fokus Penguatan Fondasi Ekosistem

Pada tahap awal, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menuturkan bahwa implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China akan difokuskan pada penguatan fondasi ekosistem. Hal ini termasuk perluasan akseptasi merchant, kesiapan infrastruktur, serta edukasi dan adopsi pengguna di kedua negara.

Selain itu, sebagai inisiatif baru dalam konektivitas pembayaran lintas negara, dinamika permintaan dan perilaku pengguna masih dalam tahap pembentukan.

“....sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat market-driven,” ujar Filianingsih kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Kendati demikian, Filianingsih mengungkapkan bahwa hasil sandbox telah menunjukkan traction yang sangat kuat, dengan lebih dari 1,6 juta transaksi inbound senilai sekitar Rp550 miliar serta outbound sekitar 8.900 transaksi senilai Rp6,4 miliar.

Capaian ini, kata dia, menjadi indikasi awal potensi pertumbuhan ke depan seiring semakin luasnya penggunaan dan akseptasi QRIS Antarnegara Indonesia–China.

Ke depan, Filianingsih menyebut bahwa perluasan QRIS Antarnegara akan diarahkan pada negara-negara mitra yang memiliki hubungan ekonomi kuat dan potensi transaksi tinggi dengan Indonesia, serta menunjukkan kesiapan dari sisi ekosistem pembayaran dan kerja sama otoritas.

“Implementasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing negara dan perkembangan ekosistem pembayaran lintas negara,” tuturnya.

Adapun, negara yang sedang dalam penjajakan dan diskusi intensif antara lain Vietnam, Filipina dan beberapa negara lainnya.

Implementasi Bertahap

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (Aspi) Santoso memandang, langkah BI memperluas penggunaan QRIS ke Negeri Tirai Bambu sangat strategis, mengingat besarnya ekosistem digital kedua negara. Dia menyebut, potensi pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga akan memperkuat transaksi bisnis ke depan.

“Ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini,” kata Santoso di sela-sela Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Dari sisi Indonesia, implementasi QRIS lintas negara dengan China tidak menghadapi kendala berarti. Pasalnya, sistem QRIS telah terintegrasi dalam satu standar nasional.

Tantangan justru datang dari sisi China yang masih perlu menyatukan berbagai platform pembayaran digitalnya agar dapat terhubung untuk transaksi internasional.

Santoso menuturkan, selama ini sistem pembayaran di China lebih berfokus pada kebutuhan domestik dengan transaksi berbasis mata uang yuan.

Sementara dalam skema lintas negara dengan Indonesia, transaksi dilakukan menggunakan konsep Local Currency Transaction (LCT), yakni langsung antara rupiah dan yuan tanpa melalui mata uang perantara. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian sistem di China, mengingat terdapat perbedaan penggunaan yuan untuk domestik (CNH) dan internasional (CNY).

“Jadi mereka harus mengintegrasikan, tentu ada sedikit adjustment,” ujarnya.

Meski demikian, Santoso menyebut integrasi tersebut terus berjalan secara bertahap. Saat ini, dia mengungkapkan bahwa layanan pembayaran seperti Alipay dan UnionPay sudah dapat digunakan dalam skema QRIS Antarnegara.

Ke depan, Aspi membuka peluang kerja sama dengan mobile payment chat lainnya seperti WeChat Pay.

“Diharapkan nanti semua QR di China akan bisa digunakan,” ungkap Santoso.

Sementara itu, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut bahwa perluasan penggunaan QRIS di sejumlah negara menunjukkan eksistensi sistem pembayaran Indonesia. Selain mempermudah pengguna QRIS di negara lain, layanan ini juga mengurangi biaya konversi valuta asing.

Kendati begitu, lanjut dia, baik BI maupun industri pembayaran perlu memerhatikan sejumlah risiko. “Risko siber dan keamanan data, risiko operasional, dan risiko pelindungan konsumen bila terjadi dispute di negara tempat transaksi perlu diperhatikan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan data BI, volume transaksi pembayaran digital pada kuartal I/2026 tumbuh sebesar 37,69% secara tahunan (year on year/YoY), mencapai 14,82 miliar. Capaian ini mencakup transaksi QRIS yang terus tumbuh signifikan mencapai 116,43% YoY.

Sejak perdana diluncurkan pada 2020 hingga saat ini, BI melaporkan bahwa akseptasi QRIS telah menjangkau 44 juta merchant yang utamanya adalah UMKM dan 61,7 juta pengguna. Sejak diluncurkan pada 2020, QRIS telah memfasilitasi sekitar 31 miliar transaksi dengan total nilai mencapai Rp2.970 triliun.

Kinerja QRIS antarnegara terus mencatat tren yang positif. Transaksi wisatawan asing di Indonesia (inbound) tercatat lebih besar dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri (outbound), baik dari sisi jumlah maupun nilai transaksi.

Pada kuartal I/2026, otoritas moneter mencatatkan total volume transaksi QRIS inbound mencapai 2,79 juta atau meningkat 222% YoY, dengan nilai nominal Rp713,59 miliar. Sementara, transaksi volume QRIS outbound juga meningkat, tercatat 737.647 transaksi dengan nilai transaksi Rp249,26 miliar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperluas jangkauan layanan pembayaran digital dengan menghadirkan fitur QRIS Cross Border di China melalui aplikasi wondr by BNI. Inisiatif ini memungkinkan transaksi lintas negara menjadi lebih praktis tanpa penukaran uang tunai.

Fitur tersebut memungkinkan nasabah BNI melakukan pembayaran di merchant yang terhubung dengan Alipay dan UnionPay hanya dengan memindai kode QR. Layanan ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas sistem pembayaran global.

Peluncuran inisiatif ini dilakukan bersama Bank Indonesia serta berbagai penyedia jasa pembayaran dan lembaga keuangan pada 30 April 2026. Acara tersebut dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Senior Executive Vice President Network and Sales BNI, Sri Indira, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran yang semakin terhubung secara global.

"Peluncuran ini menjadi langkah nyata BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital yang semakin global. Kami ingin memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di mana pun, termasuk di China, sekaligus mendorong peningkatan transaksi wisatawan mancanegara di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Fitur QRIS Cross Border tidak hanya berlaku satu arah. Wisatawan asal China juga dapat bertransaksi di merchant BNI di Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran mereka yang sudah terintegrasi dengan QRIS.

BNI menilai interkoneksi sistem pembayaran Indonesia-China ini berpotensi mendorong transaksi inbound, khususnya dari wisatawan China yang merupakan salah satu kontributor utama sektor pariwisata nasional. Kemudahan transaksi lintas negara dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi.

Tren positif ini sejalan dengan data terkini Bank Indonesia. Volume transaksi pembayaran digital nasional mencapai 14,39 miliar transaksi pada kuartal I 2026, tumbuh 33,76% secara tahunan seiring meningkatnya penerimaan digital di berbagai sektor.

Sri Indira menambahkan, BNI tidak berhenti di satu negara saja dan sudah menyiapkan peta jalan ekspansi berikutnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di luar negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) cross border atau antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026). Kini, masyarakat Indonesia yang bepergian ke China bisa menggunakan QRIS. Sebaliknya, masyarakat China yang bepergian ke Indonesia juga bisa menggunakan QR-nya.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda. Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China di Kompleks BI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Peluncuran kerja sama QRIS antarnegara tersebut merupakan upaya BI dalam memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Kerja sama tersebut secara resmi menambah deretan negara yang warganya bisa menggunakan QR masing-masing di negara yang menjalin kerja sama. Negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel), serta China.

Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, menyampaikan pihaknya mengapresiasi pencapaian kerja sama QRIS dengan China sebagai langkah memanfaatkan perkembangan digitalisasi.

“Kita hidup di dunia yang berubah dengan cepat, dan sektor perbankan juga sedang mengalami transisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan digitalisasi. Kita perlu memperkuat kapasitas dengan berinvestasi pada teknologi dan skill,” ujarnya.

Peluncuran QRIS antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026) tersebut merupakan soft launching. Baru ada beberapa platform pembayaran seluler dan online yang bisa digunakan dalam pemanfaatan QRIS per hari ini, yakni Alipay dan UnionPay. Nantinya akan lebih banyak lagi platform yang bisa digunakan, dan kemudian akan diadakan grand launching.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kerja sama sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) ke China. Dengan demikian, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini dapat digunakan di enam negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, dengan diluncurkannya implementasi QRIS Antarnegara China, warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke China tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini juga berlaku bagi warga negara China yang sedang berada di Indonesia.

“Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup gunakan ponsel, dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Perry dalam Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Perry mengungkapkan bahwa local currency transaction (LCT) antara Indonesia dan China telah mencapai sekitar US$18 miliar atau setara Rp311,83 triliun.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyambut baik kerja sama antar kedua negara. Seiring adanya peluncuran ini, Wang menyebut bahwa pihaknya akan memperluas partisipasi penggunaan QRIS, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran.

“Kami akan terus memperluas partisipasi serta penerimaannya dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran,” ujar Wang.

Sebagai catatan, QRIS sebelumnya telah digunakan di lima negara yang tersebar di Asia. Negara-negara itu yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, serta Korea Selatan

Melansir laman resmi BI, kehadiran QRIS Antarnegara bertujuan untuk mempermudah transaksi perdagangan dan pariwisata serta mendukung UMKM dengan memungkinkan mereka menerima pembayaran digital.

Adapun dalam catatan Bisnis, sepanjang 2025, volume transaksi QRIS outbound WNI ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang mencapai 1.681.112 transaksi.

Transaksi inbound dari turis ketiga negara ASEAN tersebut ke Indonesia jauh lebih besar, yakni 5.892.621 transaksi. Data transaksi inbound Jepang belum tercatat karena layanan baru berjalan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian geopolitik global yang kian terfragmentasi mendorong perlunya platform kolaborasi bisnis lintas negara yang lebih netral dan terstruktur. Melalui B57+ Asia Pacific, pelaku usaha didorong memperkuat kerja sama guna menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan.

Ketua Umum B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid mengatakan kehadiran B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada Februari 2026 menjadi langkah konkret untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan bersama di tengah dinamika global yang belum stabil.

“Sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berperan dalam mendorong perdagangan antar mitra Organisasi Kerja Sama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan yang konkret dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Platform ini berada di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development dan ditujukan untuk memperkuat hubungan perdagangan serta ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

Penunjukan Indonesia sebagai hub kawasan Asia Pasifik didasarkan pada faktor demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, serta pengaruh ekonomi yang tercermin dari posisi konsisten di tiga besar Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Adapun, empat prioritas utama dalam pengembangan B57+ Asia Pacific meliputi penguatan ketahanan rantai pasok lintas batas, reformasi regulasi berbasis bukti, perluasan peran keuangan syariah, serta peningkatan akses pasar dan permodalan.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai tekanan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, berisiko mengganggu jalur distribusi global dan hubungan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan strategi jangka pendek dan menengah dari sektor publik maupun privat.

“Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil,” katanya.

Liza menambahkan, B57+ Asia Pacific Chapter dengan Indonesia sebagai pusat koordinasi kawasan dinilai relevan dalam meredam dampak ketegangan geopolitik global. Kolaborasi yang bersifat netral dan berorientasi pada keuntungan bersama dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia mengumumkan tengah memperkuat infrastruktur sistem pembayaran digital melalui pengembangan layanan baru Bank Indonesia Fast Payment alias new BI-Fast. Secara pararel, BI juga memperluas konektivitas pembayaran lintas negara.

Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI menyebut kinerja transaksi pada sistem BI-Fast menunjukkan pertumbuhan signifikan pada awal tahun ini. Pada triwulan I 2026, volume transaksi BI-Fast mencapai 1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% secara year on year. Sementara rata-rata transaksi harian meningkat menjadi 15,6 juta transaksi dari 14,8 juta transaksi pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi nilai, nominal transaksi BI-Fast tercatat mencapai Rp3.519 triliun atau tumbuh 28,35% secara year on year. Untuk meningkatkan layanan transaksi nasabah ritel yang dikenai biaya Rp2.500 itu, Bank Indonesia menyatakan pengembangan new BI-Fast. Penyempurnaan ini merupakan bagian dari implementasi roadmap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Sistem baru ini dirancang dengan standar teknis, bisnis, dan tata kelola yang lebih terintegrasi guna memastikan interoperabilitas serta efisiensi jangka panjang.

Selain itu, platform baru tersebut juga dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume transaksi di masa depan serta memperkuat manajemen risiko.

"New BI-Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber," katanya dikutip Kamis (23/4/2026).

Dorong Pembayaran Lintas Negara

Disebutkan juga, pengembangan new BI-Fast juga dilengkapi fitur pembayaran lintas negara atau cross-border retail payment melalui skema Project Nexus, yang memungkinkan transaksi instan antarnegara anggota.

Negara yang tergabung dalam skema ini antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India, sementara Uni Eropa saat ini berstatus sebagai pengamat.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mempercepat implementasi pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Terbaru yakni dengan Cina. Implementasi ini melanjutkan peluncuran kerja sama serupa dengan Korea Selatan pada 1 April 2026.

Uji coba kerja sama pembayaran Indonesia–Cina menunjukkan respons pasar yang kuat. Dalam tahap sandboxing, volume transaksi tercatat mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp556 miliar.

Saat ini, uji coba tersebut melibatkan 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Dari pihak Tiongkok, terdapat 19 penyelenggara yang berpartisipasi.

Bank Indonesia menilai kesiapan implementasi kerja sama tersebut telah terpenuhi, baik dari sisi teknis maupun bisnis. "Jadi pada dasarnya baik dari aspek teknis maupun aspek bisnis ini (QRIS Indonesia -Cina) sudah siap untuk diimplementasikan. Jadi nanti istilahnya tanggal 30 kita akan gunting pita," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) sedang mempersiapkan pengembangan New BI fast sebagai bagian dari peta jalan (roadmap) dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Semula, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan saat ini BI Fast pada kuartal I/2026 terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi volume maupun nominalnya. Secara volume, transaksi BI Fast mencapai Rp1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% (year on year/YoY)

“Sementara kalau rata-rata harian triwulan I/2026 itu meningkat 15,6 juta transaksi dari triwulan sebelumnya mencapai 14,8 juta transaksi,” ucapnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, lanjutnya, secara nominal dari transaksi BI Fast tumbuh sangat pesat sebesar 28,35% YoY menjadi Rp3,519 triliun.

“Dan sesuai dengan roadmap dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 saat ini kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI Fast, BI Fast baru dan juga industri fast payment,” tuturnya.

Filianingsih mengatakan dengan aransemen yang lebih terstandar dan juga baik dari sisi teknis maupun bisnis serta governance-nya, dapat memastikan bahwa interoperabilitas dan efisiensi yang jangka panjang.

“Dan new BI Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ, new BI Fast ini juga dilengkapi dengan fitur cross border, sehingga dapat memfasilitasi pembayaran retail lintas negara yang nantinya menggunakan instant payment melalui skema nexus.

Filianingsih menyebutkan bahwa dalam nexus itu yang tergabung ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan India. Sementara itu, Uni Eropa masih sebagai observer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan akan segera meluncurkan kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara dengan China. Direncanakan, peluncuran QRIS cross border Indonesia-China bakal dilakukan pada akhir April 2026 mendatang.

“QRIS antarnegara Indonesia-China diluncurkan pada 30 April 2026,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang digelar secara daring, Rabu (22/4/2026).

Peluncuran kerja sama QRIS cross border tersebut merupakan upaya BI dalam memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Kerja sama tersebut akan secara resmi menambah deretan negara yang warganya bisa menggunakan QR masing-masing di negara yang menjalin kerja sama. Negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menerangkan, dalam proses uji coba penggunaan QRIS cross border Indonesia-China, antusiasme masyarakat tinggi. Uji coba QRIS cross border Indonesia-China diketahui dilakukan mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan RI.

“Kita lihat antusiasme dalam uji coba ini sangat besar. Dalam uji coba itu sendiri, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai Rp 556 miliar. Ini baru sandboxing atau baru uji coba. Jadi, nanti pada saat launching mudah-mudahan akan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Fili menyebut, saat ini sudah ada 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri atas 16 bank dan delapan lembaga selain bank yang ikut berkontribusi dalam pemanfaatan QRIS cross border Indonesia-China. Sementara dari China sendiri ada 19 penyelenggara.

“Jadi pada dasarnya, baik dari aspek teknis maupun aspek bisnis, ini sudah siap untuk diimplementasikan. Nanti istilahnya tanggal 30 kita akan gunting,” katanya.

Sebelumnya, kemudahan transaksi lintas negara makin terasa bagi masyarakat Indonesia. Dengan ekspansi QRIS ke Korea Selatan, warga kini bisa bertransaksi cukup dengan memindai kode QR melalui ponsel tanpa perlu menukar uang tunai.

Perluasan ini menambah daftar negara yang telah terhubung dengan sistem pembayaran digital Indonesia, setelah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Hingga awal 2026, total transaksi QRIS lintas negara tercatat lebih dari 7,6 juta transaksi, didominasi kebutuhan wisata dan konsumsi harian.

Bagi masyarakat, sistem ini memberi kemudahan langsung. Nominal pembayaran otomatis dikonversi ke rupiah saat transaksi sehingga pengguna tidak perlu lagi menghitung kurs secara manual atau membawa uang tunai dalam jumlah besar.