REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di China dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem transaksi lintas negara yang aman, cepat, dan transparan. QRIS sendiri merupakan standar kode QR nasional Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui berbagai aplikasi uang elektronik.

Direktur Technology Product and Operation sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Finance Risk and Management Finnet Indonesia (Finpay), Apep Noormansyah, mengatakan integrasi sistem pembayaran ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di berbagai merchant di China menggunakan aplikasi pembayaran domestik yang telah terhubung dengan layanan QRIS.

“Kehadiran QRIS di China sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur digital nasional dalam mendukung konektivitas sistem pembayaran regional yang semakin terintegrasi di era ekonomi digital global,” ujar Apep dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Implementasi QRIS antarnegara untuk Republik Rakyat China (RRC) diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) di sela peresmian Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

Melalui keterhubungan QRIS dan QR China, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara lebih mudah hanya dengan menggunakan telepon genggam untuk memindai kode QR. Kolaborasi sistem pembayaran kedua negara ini juga didorong tingginya nilai perdagangan Indonesia dan China yang mencapai 18 miliar dolar AS atau setara dengan Rp293 triliun.

Apep menilai langkah tersebut membuka kemudahan bagi masyarakat Indonesia di China, baik wisatawan maupun pelaku bisnis, untuk melakukan transaksi secara instan tanpa perlu menukarkan uang tunai atau menggunakan metode pembayaran konvensional yang lebih rumit.

Sementara itu, secara terpisah, Head of Office & Asset Management PT Finnet Indonesia, Andi Syahputra, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada sektor Pendidikan Berkualitas (Quality Education), melalui pemanfaatan teknologi guna mendukung akses belajar, pembinaan, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan berupa 20 unit laptop dan enam unit televisi kepada dua yayasan sosial, yakni Yayasan Rumah Piatu Muslimin dan Yayasan Rumah Kebaikan Abadi.

Melalui program tersebut, Finnet menyalurkan perangkat yang masih dalam kondisi layak pakai sebagai bentuk reuse sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Andi, perangkat tersebut sebelumnya merupakan fasilitas kerja perusahaan yang sudah tidak lagi digunakan untuk operasional, namun masih memiliki nilai guna dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan yayasan.

“Melalui program ini, kami juga ingin mendorong terciptanya nilai keberlanjutan dan kepedulian sosial melalui pemanfaatan fasilitas yang masih layak guna,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital QRIS Antarnegara ke India, Hongkong, dan Timor Leste pada tahun ini.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan QRIS Antarnegara tahun ini yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara.

Adapun saat ini QRIS Antarnegara telah digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

"Kita juga akan memperluas kerja sama QRIS Crossborder. Mungkin di tahun 2026 ini kita akan menargetkan dengan India, dengan Hongkong, dan juga dengan Timor Leste," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2026).

Dia mengungkapkan, saat ini nilai transaksi QRIS Antarnegara terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra (outbound) maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia (inbound).

Tercatat, nilai transaksi QRIS Antarnegara oleh turis asing yang berbelanja di Indonesia telah mencapai Rp 2,28 triliun sejak sistem pembayaran digital antarnegara ini diluncurkan.

"Saat ini sudah terhubung dengan enam negara dan baik transaksi QRIS inbound maupun outbound itu menunjukkan peningkatan," kata dia.

Transaksi QRIS Dalam Negeri

Bersamaan dengan itu, Fili menambahkan, penggunaan QRIS di dalam negeri juga terus meningkat baik dari sisi pengguna maupun merchant.

Nilai transaksi QRIS di dalam negeri sudah mencapai Rp 7,83 miliar dari target tahun ini sebesar Rp 17 miliar.

Pertumbuhan transaksi itu diiringi dengan bertambahnya jumlah pengguna QRIS menjadi 63 juta dari target tahun ini 70 juta pengguna.

Sementara jumlah merchant yang melayani pembayaran QRIS telah mencapai 45,3 juta merchant dari target tahun ini sebesar 47 juta.

Fili menyebut, penggunaan QRIS di dalam negeri maupun antarnegara merupakan bagian dari mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebab sistem pembayaran digital ini memudahkan transaksi keuangan hingga ke level UMKM.

Oleh karenanya, BI ke depannya akan terus memperluas implementasi QRIS di dalam maupun luar negeri baik dari sisi pengguna maupun merchant.

"Ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan digital ekonomi dan financial inclusion ingin menjangkau minimal 66 persen UMKM karena kita tahu UMKM ini menyumbang sekitar 61 persen dari PDB," tuturnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan berbagai layanan transaksi nontunai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program digitalisasi sistem pembayaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Di sektor pengeluaran daerah, Bank Jateng telah mengintegrasikan layanan perbankan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Integrasi tersebut memungkinkan proses pencairan dana daerah dilakukan secara daring melalui sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digital.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng Mas Waris mengatakan bahwa digitalisasi juga diperkuat melalui penyediaan layanan pembayaran berbasis QRIS guna mempermudah transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah secara lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Bank Jateng menghadirkan layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi pemerintah daerah untuk mendukung transaksi pengeluaran secara online yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi layanan turut diperluas hingga tingkat desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan layanan Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Hingga kini, implementasi Siskeudes telah berjalan di 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Meski demikian, Waris mengakui percepatan transaksi nontunai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait resistensi masyarakat terhadap perubahan pola transaksi dari tunai ke digital.

“Tantangan terbesar masih pada resistensi terhadap transaksi nontunai. Generasi muda relatif sudah terbiasa menggunakan sistem cashless, sementara kelompok usia yang lebih senior masih cenderung memilih transaksi tunai,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia mengumumkan tengah memperkuat infrastruktur sistem pembayaran digital melalui pengembangan layanan baru Bank Indonesia Fast Payment alias new BI-Fast. Secara pararel, BI juga memperluas konektivitas pembayaran lintas negara.

Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI menyebut kinerja transaksi pada sistem BI-Fast menunjukkan pertumbuhan signifikan pada awal tahun ini. Pada triwulan I 2026, volume transaksi BI-Fast mencapai 1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% secara year on year. Sementara rata-rata transaksi harian meningkat menjadi 15,6 juta transaksi dari 14,8 juta transaksi pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi nilai, nominal transaksi BI-Fast tercatat mencapai Rp3.519 triliun atau tumbuh 28,35% secara year on year. Untuk meningkatkan layanan transaksi nasabah ritel yang dikenai biaya Rp2.500 itu, Bank Indonesia menyatakan pengembangan new BI-Fast. Penyempurnaan ini merupakan bagian dari implementasi roadmap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Sistem baru ini dirancang dengan standar teknis, bisnis, dan tata kelola yang lebih terintegrasi guna memastikan interoperabilitas serta efisiensi jangka panjang.

Selain itu, platform baru tersebut juga dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume transaksi di masa depan serta memperkuat manajemen risiko.

"New BI-Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber," katanya dikutip Kamis (23/4/2026).

Dorong Pembayaran Lintas Negara

Disebutkan juga, pengembangan new BI-Fast juga dilengkapi fitur pembayaran lintas negara atau cross-border retail payment melalui skema Project Nexus, yang memungkinkan transaksi instan antarnegara anggota.

Negara yang tergabung dalam skema ini antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India, sementara Uni Eropa saat ini berstatus sebagai pengamat.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mempercepat implementasi pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Terbaru yakni dengan Cina. Implementasi ini melanjutkan peluncuran kerja sama serupa dengan Korea Selatan pada 1 April 2026.

Uji coba kerja sama pembayaran Indonesia–Cina menunjukkan respons pasar yang kuat. Dalam tahap sandboxing, volume transaksi tercatat mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp556 miliar.

Saat ini, uji coba tersebut melibatkan 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Dari pihak Tiongkok, terdapat 19 penyelenggara yang berpartisipasi.

Bank Indonesia menilai kesiapan implementasi kerja sama tersebut telah terpenuhi, baik dari sisi teknis maupun bisnis. "Jadi pada dasarnya baik dari aspek teknis maupun aspek bisnis ini (QRIS Indonesia -Cina) sudah siap untuk diimplementasikan. Jadi nanti istilahnya tanggal 30 kita akan gunting pita," tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp757,46 miliar pada Triwulan I/ 2026.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan realisasi PAD Medan hingga pertengahan April mencapai 19,91% dari target tahunan yang ditetapkan.

“Capaian PAD tahun anggaran ini 2026 ini menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan April 2026, realisasi total PAD tercatat telah mencapai 19,91% dari target tahunan yang ditetapkan,” ujar Rico, Kamis (16/4/2026).

Dia menyampaikan, target PAD Medan untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun. Realisasi sebesar Rp757,46 miliar pada triwulan I/ 2026 disebutnya disokong oleh sektor perpajakan.

Kinerja sektor pajak restoran dan perhotelan, misalnya dinilai Rico menunjukkan tren positif. Rico pun mendorong optimalisasi sistem pembayaran digital khususnya melalui QRIS guna meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan. Dia menyebut digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam memaksimalkan PAD.

“Perlu sinkronisasi antara pelaporan manual (self assessment) dan sistem digital agar tidak terjadi tumpang tindih data,” ujarnya.

Sejumlah penerimaan pajak yang disebut Rico masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilainya masih rendah, serta pajak reklame yang potensi pendapatannya belum tergarap maksimal.

Rico meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan segera mengindentifikasi wajib pajak PBB yang masih menunggak, serta meminta dilakukan pendataan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

“Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas,” tandasnya.

Meski menilai penerimaan pajak daerah Medan masih cukup baik, Rico meminta jajarannya tak berpuas diri dan lengah mengingat sejumlah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi realisasinya.

“Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus tetap mendorong agar realisasi pajak lebih optimal,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian memaparkan target pajak daerah tahun ini sebesar Rp3,64 triliun dengan realisasi mencapai Rp735,67 miliar per 14 April 2026. Angka ini setara dengan capaian sebesar 20,16%.

Di sisi lain, sektor retribusi daerah hingga 13 April 2026 terealisasi sebesar Rp21,78 miliar dari target Rp154,31 miliar, atau setara 14,12%.

Dengan realisasi yang hampir menyentuh 20% di awal kuartal kedua, Agha menyebut pemerintah optimistis target tahunan dapat tercapai.

“Fokus ke depan akan diarahkan pada optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagai kontributor terbesar, sembari mendorong percepatan sektor retribusi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Diki Kartikoyono mendorong pemerintah daerah (pemda) agar semakin melek digital, melalui platform Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Diki mengatakan, saat ini sekitar 91,8% pemerintah daerah (pemda) di Tanah Air sudah memiliki kemampuan digital. Kendati begitu, dia menilai bahwa kemampuan memahami ekosistem digital perlu terus didorong, melalui platform Katalis P2DD.

“Platform ini merupakan platform sharing knowledge. Kekuatan dari satu Pemda di-share untuk Pemda lain,” ungkap Diki dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon deputi gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Adapun KATALIS P2DD juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan fiskal di masing-masing daerah, melalui sistem pembayaran digital yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Menurutnya, jika pemda mampu mengembangkan sistem pembayaran yang terintegrasi, dia meyakini pendapatan asli daerah dan retribusi daerah dapat meningkat.

Kemudian dari sisi belanja, Diki mengusulkan adanya marketplace kebutuhan pemda secara nasional. Nantinya, marketplace ini akan langsung terkoneksi dengan sistem pembayaran.

“Tentunya outcome-nya kita bisa yakini, optimalisasi belanja dan pengelolaan keuangan daerah ini tentu akan menjadi optimal, efisiensi dan produktivitas dari setiap Pemda kita bisa ukur,” tuturnya.

Profil Diki Kartikoyono

Pria lulusan Master Bidang Project Management George Washington University ini sempat memegang jabatan sebagai pegawai setingkat Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia London.

Jabatan itu diembannya selama kurang lebih dua tahun, mulai 2020 sampai dengan 2022. Pada saat yang sama, Diki bertugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia London.

Setelahnya, Diki mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola selama kurang lebih setahun, mulai 2022 sampai dengan 2023.

Kemudian sejak 2023, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Papua mencatat sepanjang 2025 jumlah transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah Papua mencapai 39,479 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp 4,584 miliar. Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Faturachman di Jayapura, Ahad (25/1/2026), mengatakan capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam pemanfaatan sistem pembayaran digital di Bumi Cenderawasih.

“QRIS kini semakin diterima masyarakat Papua sebagai alat pembayaran yang mudah, cepat, dan aman, baik untuk transaksi ritel, pelaku UMKM, maupun layanan publik,” katanya.

Menurut Faturachman, peningkatan transaksi QRIS tersebut tidak terlepas dari dorongan digitalisasi sistem pembayaran yang dilakukan BI bersama pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha.

“Selain dari sisi transaksi, kami juga mencatat adanya penambahan 7.419 pengguna baru QRIS di Papua sepanjang 2025,” ujarnya.

Dia menjelaskan, meskipun transaksi non-tunai terus meningkat, penggunaan uang tunai tetap perlu difasilitasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua serta segmen masyarakat yang masih terbiasa bertransaksi secara tunai.

“Untuk pembayaran secara tunai, kami tetap menyarankan opsinya tetap terbuka dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan adanya segmen masyarakat yang masih terbiasa,” katanya lagi.

Dia menambahkan, hal tersebut bukan menjadi hambatan. Penggunaan QRIS justru semakin sering, sementara masyarakat yang belum terbiasa dapat tetap menggunakan transaksi tunai sambil belajar memanfaatkan QRIS.

“Kami juga mencatat sejumlah wilayah di Papua, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah, belum optimal memanfaatkan sistem pembayaran digital akibat keterbatasan infrastruktur jaringan dan kondisi geografis,” ujarnya.

Dia menjelaskan, meski demikian, pihaknya menegaskan akan terus memperluas digitalisasi pembayaran melalui penguatan infrastruktur dan literasi agar pemanfaatan QRIS dapat menjangkau seluruh wilayah Papua secara merata dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami terus mendorong pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital agar manfaat QRIS dapat dirasakan lebih luas,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan sejumlah capaian diplomasi ekonomi Indonesia, mulai dari perluasan sistem pembayaran digital lintas negara hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang bersifat sistemik, Indonesia terus memperkuat inklusi keuangan melalui mekanisme inovatif seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Melalui upaya diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, sistem pembayaran tersebut telah memfasilitasi transaksi lintas batas di sejumlah negara, antara lain Thailand, Malaysia, China, dan Jepang.

“Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Dan kementerian luar negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh mendukung agenda penguatan ekonomi nasional tersebut. Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa serta Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia juga memastikan implementasi peningkatan kerja sama perdagangan melalui ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 dan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Di saat yang sama, pemerintah mendorong pembukaan peluang kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, khususnya di kawasan Afrika, seperti Rwanda.

Menurutnya, diversifikasi mitra dagang tersebut dilakukan dengan kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak serta perlambatan ekonomi yang tengah dihadapi mitra-mitra tradisional. Langkah serupa juga tercermin dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS.

Di samping itu, diplomasi ekonomi diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui peningkatan investasi yang ditopang oleh kemudahan berusaha (ease of doing business).

Di luar aspek ekonomi, Sugiono menekankan bahwa diplomasi Indonesia juga dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, diplomasi turut menopang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, berbagai badan internasional, serta negara-negara mitra. Keberhasilan Indonesia dalam menyediakan makanan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui disebut mulai menjadi referensi di tingkat global.

“Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra,” ucapnya.

Sugiono menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mencerminkan kesadaran politik bahwa pembangunan manusia merupakan tumpuan utama kekuatan nasional Indonesia.

“Dan lebih dari sekadar kebijakan sosial, program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengingatkan petani agar tidak memanen gabah terlalu dini di tengah peningkatan target serapan beras nasional dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa meskipun Bulog menyerap gabah petani tanpa syarat kadar air maupun kadar hampa (any quality) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2025, kualitas hasil panen tetap menjadi perhatian.

“Supaya tidak terjadi seperti sebelumnya, ketika kualitas beras menurun, kami memberikan catatan bahwa gabah yang diserap adalah gabah yang sudah memasuki usia panen,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, panen yang dilakukan sesuai umur tanaman akan menghasilkan beras dengan mutu lebih baik, tekstur lebih pulen, serta meminimalkan tingkat pecahan.

Di tengah peningkatan target serapan, Bulog memastikan tetap membeli gabah petani dengan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut berlaku secara nasional sesuai ketentuan pemerintah.

Untuk memastikan pembayaran di tingkat petani berjalan sesuai ketetapan, Bulog berencana menerapkan sistem pembayaran digital.

“Harapannya, petani memiliki rekening dan buku tabungan. Setelah terdaftar, pembayaran bisa langsung ditransfer,” ujar Rizal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026. Penugasan pengadaan cadangan tersebut diberikan kepada Perum Bulog.

“Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dinaikkan dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton,” ujar Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Selain beras, pemerintah juga meningkatkan target cadangan jagung pemerintah dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, termasuk makan bergizi gratis (MBG).
menyesuaikan untuk kanal pertanian/pangan.

Bisnis.com, SEMARANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DI Yogyakarta mencatat jumlah uang kartal yang berputar di masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mengalami penurunan.

BI telah menyiapkan uang kartal sebesar Rp2 triliun dengan jumlah uang kartal yang keluar sebesar Rp1,34 triliun.

"Realisasi outflow pada Desember 2025 tersebut lebih tinggi 76,9% dari realisasi outflow November 2025 yang sebesar Rp757,51 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi outflow tersebut lebih rendah sebesar 20,67% di mana pada Desember 2024 tercatat Rp1,69 triliun," kata Sri Darmadi Sudibyo, Kepala Perwakilan BI DI Yogyakarta, Senin (5/1/2026).

Sudibyo menjelaskan bahwa penurunan realisasi outflow uang kartal selama Nataru disebabkan oleh semakin luasnya adopsi sistem pembayaran digital di DI Yogyakarta.

Imbasnya, masyarakat lebih sering menggunakan transaksi nontunai termasuk ketika sedang berlibur.

"Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjaga ketersediaan uang rupiah yang cukup, berkualitas, dan tepat waktu, sekaligus terus mendorong efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan transaksi nontunai," tulis Sudibyo dalam siaran persnya.

Pada perkembangan lain, meningkatnya kunjungan wisatawan selama periode Nataru ikut meningkatkan konsumsi di wilayah DI Yogyakarta.

Peningkatan kebutuhan tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.

Pada Desember 2025, kelompok pengeluaran tersebut mengalami inflasi sebesar 1,66% (month-to-month/mtm).

Secara bulanan, inflasi di DI Yogyakarta pada Desember 2025 tercatat di angka 0,25% (mtm). Sudibyo menyampaikan bahwa inflasi tahunan di DI Yogyakarta masih berada dalam target sasaran inflasi nasional tahun 2025, tepatnya di 3,11% (year-on-year/yoy).

"BI memprakirakan inflasi DI Yogyakarta tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran target 2,5±1% (yoy)," jelas Sudibyo.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang bakal dilanjutkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DI Yogyakarta diyakini akan mendukung target tersebut.

Selain itu, pelaksanaan operasi pasar melalui optimalisasi Kios Segoro Amarto sebagai price reference store diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 2026, persaingan industri layanan pembayaran digital diperkirakan semakin ketat seiring penguatan regulasi dan meningkatnya kebutuhan akan sistem transaksi yang andal.

Kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk memperkuat perizinan dan kapasitas layanan guna menjaga keberlanjutan bisnis. Salah satu penyedia infrastruktur pembayaran digital, PT PrismaLink International, menargetkan penguatan perizinan.

CEO Plink Laksono mengatakan perusahaan membidik penguatan status sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 serta QRIS MPM Acquirer.

Adapun, penguatan perizinan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus memperluas cakupan layanan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

“Kami melihat kebutuhan akan sistem pembayaran yang andal justru semakin meningkat, terutama di sektor esensial. Hal ini mendorong kami untuk terus memperbaiki infrastruktur dan memperluas ekosistem pembayaran digital yang lebih inklusif,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/12/2025).

Selain penguatan regulasi, perusahaan juga menyiapkan ekspansi pasar melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk instansi pemerintah, untuk mendorong adopsi pembayaran digital yang lebih luas dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem transaksi non-tunai, terutama di sektor layanan publik dan sektor esensial.

Di tengah ketatnya persaingan industri pembayaran digital, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjaga keandalan sistem, keamanan transaksi, serta kenyamanan penggunaan layanan bagi mitra usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya jumlah pelaku industri.

Sebelumnya, sepanjang 2025 perusahaan juga memperkuat ekosistem pembayaran melalui kolaborasi dengan berbagai mitra teknologi serta perluasan jaringan layanan yang terhubung dengan sejumlah bank besar di Indonesia.

Sebagai informasi, PrismaLink International merupakan perusahaan teknologi keuangan penyedia layanan payment gateway yang berdiri sejak 2011. Perusahaan telah menjalin kemitraan dengan sejumlah bank nasional, antara lain BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, hingga Bank Syariah Indonesia (BSI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan penolakan pembayaran menggunakan uang tunai di salah satu gerai makanan. Gerai tersebut hanya menerima pembayaran nontunai seperti debit dan QRIS.

Pro kontra muncul di kalangan warganet. Ada yang menilai merchant tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena menolak uang tunai, namun tak sedikit yang mendukung karena pembayaran nontunai tetap sah selama menggunakan rupiah.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang Indonesia adalah rupiah.

Sementara itu, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem ini lahir seiring dengan munculnya konsep uang sebagai media pertukaran dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan.

Melansir website Bank Indonesia tentang sistem pembayaran, pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki tiga tahapan utama, yakni otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement). Ketiga tahapan tersebut memastikan transaksi berjalan aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan sistem pembayaran tidak terlepas dari evolusi uang itu sendiri. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong evolusi tersebut, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi atau kebiasaan masyarakat, serta kebijakan otoritas.

Pada awalnya, alat pembayaran menggunakan sistem barter antarbarang. Namun, sistem ini menimbulkan berbagai kendala, seperti perbedaan kesepakatan nilai tukar atau ketidaksesuaian kebutuhan antar pihak yang bertransaksi.

Dalam perkembangannya, uang primitif muncul dalam bentuk cangkang kerang atau hewan lainnya. Uang kertas mulai digunakan secara luas sebagai alat pembayaran pada periode berikutnya. Swedia tercatat sebagai negara pertama di Eropa yang menggunakan uang kertas pada 1661, setelah pabrik kertas berdiri di Spanyol pada 1150.

Secara umum, sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran nontunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal berupa uang kertas dan uang logam sebagai alat transaksi.

Sementara itu, sistem pembayaran nontunai menggunakan berbagai instrumen seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, serta uang elektronik berbasis kartu maupun peladen (server). Sistem pembayaran nontunai ini mencakup transaksi nilai besar (wholesale) dan transaksi ritel.

Transaksi nilai besar memiliki karakteristik bernilai tinggi dan bersifat mendesak, seperti transaksi antarbank atau transaksi di pasar keuangan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses transaksi ini antara lain Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Adapun transaksi ritel mencakup transaksi antarindividu dengan nilai di bawah Rp 1 miliar yang frekuensinya relatif tinggi. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses transaksi ritel adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).