Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis.com, JAKARTA—PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) resmi meluncurkan AIcosystem, sebuah ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terpadu yang menyatukan kapabilitas AI di lingkungan

TelkomGroup guna menggarap peluang adopsi AI di berbagai sektor industri.

Peluncuran AIcosystem digelar di Jakarta, Kamis (4/6/2026), oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni (UKP Muda Seni) Raffi Ahmad.

Kehadiran AIcosystem menegaskan posisi Telkom sebagai Indonesia’sEnd-to-End AI Ecosystem Enabler melalui pengembangan kapabilitas AI yang menyeluruh, mulai dari infrastruktur, platform, hingga solusi dan aplikasi.

Dian Siswarini menegaskan AIcosystem merupakan wujud komitmen Telkom menghadirkan AI sebagai fondasi transformasi digital yang memberikan nilai nyata bagi Indonesia.

“AI bukan hanya perkembangan teknologi masa kini, melainkan fondasi baru transformasi digital yang perlu dibangun secara kolaboratif dan

berkelanjutan. Dengan AIcosystem, kami menyatukan seluruh kekuatan AI TelkomGroup agar Indonesia memiliki ekosistem AI yang solid dan terintegrasi,” ujarnya pada peluncuran bertajuk Beyond Innovation,Impact for the Nation.

Melalui AIcosystem, pengembangan AI yang selama ini dilakukanmasing-masing operating company (OpCo) kini dapat terhubung lebih sinergis. Portofolio yang dihimpun mencakup Telkom AI Center ofExcellence (AI CoE), Telkomsel AI, Neutra Compute dari NeutraDC, AI Infomedia, AI Digiserve, hingga Telkom University.

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan,pembeda AIcosystem dari inisiatif AI lainnya adalah pendekatan fullstack yang dibangun secara end-to-end. “AIcosystem dibangun dengan pendekatan fullstack sehingga TelkomGroup tidak hanya menghadirkan solusi dalam bentuk aplikasi, tetapi juga memperkuat fondasi AI-nya melalui infrastruktur, data, model, dan platform,” jelas Faizal.

Pendekatan tersebut mencakup tiga lapisan, yakni AI Infrastructure (data center, GPU, CPU, dan memory), AI Models & Platforms (AI platform, big data platform, hingga Large Language Model/LLM bahasa Indonesia),serta AI Solutions & Applications yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Solusi AI TelkomGroup telah dimanfaatkan di sektor pendidikan, pemerintahan, transportasi, energi dan migas, keuangan, logistik,

telekomunikasi, hingga manufaktur. Implementasinya meliputi pricing analytics, traffic management, HR profiling analytics, AI legal document review, hingga infrastructure planning berbasis AI. Pada sektor pendidikan, platform Pijar milik Telkom memanfaatkan AI untuk membantu guru mengoreksi esai lebih cepat.

AIcosystem juga dikembangkan berdasarkan konteks Indonesia. Dukungan LLM bahasa Indonesia, penguatan keamanan data, serta infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan di dalam negeri mencerminkan komitmen Telkom untuk memperkuat kedaulatan AI dan kedaulatan digital nasional.

Sementara itu, Raffi Ahmad menilai perkembangan AI membuka peluang luas bagi generasi muda untuk belajar, berinovasi, dan memperluas kolaborasi.

“Kehadiran AIcosystem yang dikembangkan TelkomGroup menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga pencipta AI. AIcosystem akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar anak muda Indonesia dapat belajar, berkreasi, dan menciptakan inovasi yang berdampak bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.

JAKARTA - JustMarkets, platform trading yang kini telah dipercaya lebih dari 3 juta klien aktif di 160 negara, bersiap merayakan ulang tahun ke-14. Sebuah pencapaian penting ini melalui sebuah program apresiasi khusus. Bagi JustMarkets, usia ke-14 tahun bukan sekadar tentang angka, melainkan tentang komitmen mendampingi jutaan individu dalam menavigasi pasar finansial global.

Sebagai bentuk rasa terima kasih atas loyalitas komunitasnya, sebuah ajang bertajuk Kontes Anniversary Spesial resmi diluncurkan. Program yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026 ini dirancang secara inklusif, membuka ruang apresiasi baik bagi mereka yang baru memulai langkah di dunia trading maupun para profesional. 4 Temuan Penting di Tengah Kejatuhan IHSG Hampir 30% dan Rupiah Mendekati Rp18.000/USD

Berbeda dengan kampanye promosi konvensional, perayaan kali ini menghadirkan total hadiah USD50.000 yang dipadukan dengan penghargaan istimewa berupa emas batangan fisik berkisar antara 5 gram-20 gram. Kehadiran logam mulia ini diharapkan dapat menjadi simbol nilai investasi jangka panjang yang bermakna bagi para partisipan.

Menurut JustMarkets, kontes Anniversary Spesial merupakan cara mereka mengapresiasi—dengan emas batangan, hadiah uang tunai, dan undian mingguan untuk menghargai aktivitas trading mereka. ”Kami antusias merayakan Hari Jadi kami dengan kebanggaan, kemeriahan, serta bonus bagi yang paling berarti bagi JustMarkets—para trader berharga kami," demikian pernyataan tertulis mereka, Rabu (5/6/2026).

Panduan dan Langkah Mengikuti Kontes

Bagi Anda yang ingin menguji kemampuan trading sekaligus berpartisipasi dalam momentum perayaan ini, berikut adalah langkah-langkah formal yang perlu diikuti. Pertama, Persyaratan Akun. Pastikan Anda merupakan klien JustMarkets yang telah terverifikasi. Program ini berlaku untuk klien lama yang ingin memantau progresnya via Area Personal, maupun klien baru yang membuka akun live selama periode kontes.

Kedua, Saldo Minimum. Akun trading yang digunakan wajib memiliki saldo minimal USD100. Ketiga, Pendaftaran Resmi. Masuk ke Area Personal Anda di platform JustMarkets untuk melakukan pendaftaran kontes secara resmi.

Keempat, Aktivitas Trading. Lakukan transaksi trading minimal 3+ lot selama periode kontes berlangsung. Kelima, Akumulasi Poin. Setiap aktivitas trading akan dikonversi menjadi poin yang memengaruhi posisi Anda di papan peringkat (leaderboard). Papan peringkat ini diperbarui secara berkala selama sembilan minggu penuh untuk menjaga transparansi kompetisi.

Tiga Alur Apresiasi bagi Partisipan

Untuk memastikan peluang yang adil bagi berbagai tingkat aktivitas trading, program sembilan minggu ini membagi distribusinya ke dalam tiga kategori paralel. Pertama, Jaminan Emas untuk TOP 15 Papan Peringkat.

Apresiasi tertinggi berupa emas batangan fisik akan diberikan secara langsung kepada 15 trader paling aktif yang berhasil mempertahankan posisi mereka di papan peringkat teratas hingga akhir periode.

Rinciannya , Peringkat TOP 3 mendapatkan emas batangan seberat 20 gram. Peringkat TOP 8 Mendapatkan emas batangan seberat 10g. Peringkat TOP 15 mendapatkan emas batangan seberat 5 gram. Apa yang Mendefinisikan Platform Trading Modern Tahun Ini?

Kedua, Undian Berhadiah Mingguan. Sebagai stimulus bagi trader yang konsisten, setiap minggunya akan dipilih 5 orang peserta yang telah mencapai target trading minimal 3+ lot untuk mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sebesar USD200. Ketiga, Undian Berhadiah Final (Berdasarkan Volume). Pada akhir periode, seluruh trader yang berhasil membukukan total volume transaksi minimal 10+ lot akan diikutsertakan dalam undian berjenjang.

Di setiap jenjangnya, akan dipilih 10 orang pemenang secara acak dengan rincian peluang sebagai berikut. Tingkat 1 (100+ lot) berkesempatan memenangkan hadiah USD1.000. Tingkat 2 (50-99 lot) berkesempatan memenangkan hadiah USD500. Tingkat 3 (10-49 lot): Berkesempatan memenangkan hadiah USD300. Informasi lebih lanjut mengenai regulasi lengkap, syarat, dan ketentuan aktivitas ini dapat diakses secara resmi melalui situs JustMarkets serta kanal media sosial resmi perusahaan di Instagram, Facebook, X, YouTube, Telegram, dan LinkedIn.

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti pentingnya tata kelola perpajakan yang lebih terukur dari sektor digital termasuk industri platform streaming atau over-the-top (OTT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dalam Diseminasi Hasil Studi “Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa, koefisien pajak digital (digital tax coefficient) di Tanah Air hanya sebesar 0,27.

“Itu masih sangat rendah sekarang, jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor telekomunikasi atau sektor dari sisi perbankan,” kata Huda.

Ia menilai, saat ini peran dari OTT yang diisi oleh perusahaan-perusahaan teknologi global, seringkali hanya berada di sisi permintaan layanan saja, bukan dari sisi suplai/penyediaan infrastruktur digital.

“Perusahaan OTT sebagai pengguna layanan industri telekomunikasi diharapkan juga mampu mendukung penyediaan infrastruktur digital nasional yang masih ada ketimpangan dengan berkolaborasi dengan industri telekomunikasi,” ujar Huda.

Menurut dia, upaya ini dapat mendukung pembangunan industri digital nasional yang memiliki potensi menjangkau seluruh kawasan di Indonesia, sehingga mampu mendorong industri kreatif dalam negeri secara merata.

“Ini seperti yang didorong oleh Uni Eropa bahwa harus ada fair share antara perusahaan telekomunikasi dan juga perusahaan teknologi (big tech), serta melibatkan pelaku industri kreatif termasuk musisi hingga sineas lokal,” ujarnya.

Huda pun menegaskan pentingnya dasar hukum agar negara dapat memajaki platform global meski tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

“Kita punya preseden di Undang-Undang Cipta Kerja dimana ada pasal terkait dengan significant economic presence. Jadi meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, kalau mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia, kita punya hak untuk menerapkan pajak termasuk PPh badan,” ujar Huda.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan terkait pajak sektor digital tidak boleh berhenti pada penerimaan negara semata.

“Kita harapkan ada keadilan fiskal ketika perusahaan OTT global pendapatannya signifikan dan sustain, tetapi pelaku industri di dalam negeri termasuk ekonomi kreatif tidak mendapatkan fair share yang optimal. Kondisi ini harus diregulasi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi industri ke negara,”katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong kebijakan optimalisasi penerimaan negara melalui skema perpajakan berkeadilan bagi platform digital termasuk layanan streaming/over-the-top (OTT) di Indonesia.

Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini menyusul mayoritas platform OTT yang merupakan perusahaan teknologi global besar, serta investasi konektivitas digital untuk penyelenggaraan layanan tersebut yang mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional.

“Selanjutnya, di sisi kebijakan fiskal, platform OTT global dapat beroperasi tanpa mengharuskan kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu loop hole yang membuat platform OTT sering kali lolos dari kerangka perpajakan yang ada,” ujar Rolly.

“Permasalahan tersebut segera perlu diselesaikan antara lain melalui kebijakan optimalisasi penerimaan negara dengan mendorong pengembangan skema perpajakan yang berkeadilan termasuk skema PPN (pajak pertambahan nilai) dan opsi PPh (pajak penghasilan) Badan,” imbuhnya.

Langkah selanjutnya adalah memastikan level playing field dengan mengembangkan regulasi dan tata kelola industri OTT yang berimbang.

“Ini agar memberikan kesempatan setara untuk semua pelaku industri global dan nasional, kontribusi yang proporsional untuk negara, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, Rolly menilai reinvestasi untuk ekosistem dan infrastruktur juga sangat diperlukan.

Langkah ini memastikan penerimaan pajak dan kontribusi fair share OTT dialokasikan secara proporsional untuk pengembangan ekosistem konten dan media digital, serta membangun infrastruktur digital dalam negeri.

Ia juga mendorong penguatan arus investasi digital di Asia Tenggara dan meningkatkan kerja sama tata kelola industri OTT dalam rangka memperluas kedaulatan akses pasar regional melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Tentunya langkah-langkah ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola ekosistem digital, khususnya industri OTT, menjadi lebih berkeadilan, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Rolly.

Di sisi lain, Ketua Tim Ekonomi Digital Kementerian PPN/Bappenas Reza Adityan mengatakan bahwa salah satu persoalan utama dalam ekonomi digital adalah ketimpangan antara pelaku lokal dan pemain global.

“Pelaku lokal harus patuh pada pajak, regulasi, dan kewajiban membangun infrastruktur serta menyerap tenaga kerja, sementara banyak platform global justru menikmati pasar Indonesia tanpa kontribusi yang sebanding,” ujar Reza.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan digital tidak bisa hanya berfokus pada platformnya saja, melainkan harus melihat ekosistem secara keseluruhan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai langkah Indonesia belum maksimal dalam memungut pajak dari penyelenggara over-the-top (OTT) seperti Google, TikTok, Meta dan lain sebagainya.

Dengan nilai transaksi digital (GMV) mencapai Rp1.350 triliun, Indonesia “hanya” berhasil memungut Rp32,32 triliun pajak digital dan menghasilkan digital tax coefficient sebesar 0,27. Angka ini jauh di bawah sektor konvensional seperti manufaktur dan jasa keuangan yang tax coefficient-nya dua hingga tiga kali lebih tinggi.

Dalam laporan bertajuk Tata Kelola Industri Over-The-Top di Indonesia, Celios mengungkap masih ada kesenjangan fiskal yang mengkhawatirkan di sektor ekonomi digital nasional.

Kajian ini menelaah struktur perpajakan digital Indonesia, pola bisnis platform Over-The-Top (OTT) global, perbandingan regulasi di berbagai negara, serta dampak ekonomi dari tiga skenario kebijakan: Withholding Tax (WHT) 1 persen, WHT 3 persen, dan pungutan Universal Service Obligation (USO) 0,75 persen.

Hasilnya, semua skenario menunjukkan potensi penerimaan negara yang jauh lebih besar dari kondisi saat ini, dengan multiplier positif terhadap output, PDB, dan penyerapan tenaga kerja.

“Setiap Rp100 nilai transaksi digital, negara hanya berhasil memungut 27 sen sebagai pajak. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini adalah kegagalan sistemik,” kata Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia mengatakan platform OTT global beroperasi di Indonesia tanpa physical presence yang signifikan, menghasilkan pendapatan ratusan triliun dari pasar Indonesia, tetapi tidak tunduk penuh pada yurisdiksi perpajakan nasional.

“Rantai nilai tercipta di Indonesia, tapi pemajakannya tidak terjadi di sini,” kata Huda.

Dia menuturkan ketimpangan ini makin terasa ketika menelusuri komposisi penerimaan pajak digital yang ada. Lebih dari 77% penerimaan pajak digital selama ini bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

Huda menyampaikan PPN sejatinya dibayar oleh konsumen Indonesia, bukan oleh platform OTT global itu sendiri. Sementara pajak atas laba korporasi digital global nyaris tidak ada, meski Indonesia adalah pasar ke-4 pengguna Google dan ke-3 pengguna Facebook di dunia, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif.

“Ini artinya yang menanggung beban fiskal dari ekonomi digital adalah rakyat Indonesia, bukan perusahaan platform globalnya,” kata Celios.

Di sisi lain, kata Huda, operator telekomunikasi harus menginvestasikan 17,2% pendapatannya untuk membangun infrastruktur digital, sementara platform OTT yang paling banyak menggunakan jaringan itu tidak menanggung kewajiban yang sebanding.

Jaya Dharmawan, Peneliti Kebijakan Publik dan Fiskal CELIOS, memproyeksikan potensi penerimaan negara yang signifikan apabila kebijakan yang tepat segera diterapkan.

Pada 2026, potensi penerimaan berkisar Rp7,52 triliun hingga Rp30 triliun tergantung instrumen yang dipilih. Proyeksi ini terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2030, skenario WHT 1 persen berpotensi menghasilkan Rp37,42 triliun.

“WHT 3 persen mencapai Rp112,27 triliun, sementara skema USO 0,75 persen bisa menyumbang Rp28,07 triliun dengan earmarking langsung untuk pembangunan infrastruktur TIK,” kata Jaya.

Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi CELIOS, menjelaskan bahwa CELIOS merekomendasikan enam paket kebijakan yang harus segera dijalankan secara simultan.

“Yang paling mendesak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai Badan Usaha Tetap Digital, dengan ambang Significant Economic Presence berbasis jumlah pengguna, volume transaksi, atau pendapatan iklan," kata Ayu.

Bersamaan dengan itu, lanjut Ayu, pemerintah harus segera menerapkan Withholding Tax minimal 1% atas gross revenue platform OTT global. Dia mengatakan mekanismenya sudah ada, platform pembayaran dan bank bisa menjadi withholding agent yang terintegrasi dengan sistem yang sudah eksis.

"Ini bukan hal yang rumit secara teknis, ini soal keberanian politik untuk melakukannya,” tegasnya.

Untuk USO Digital, Celios mengusulkan perluasan subjek pungutan dari operator telekomunikasi domestik ke platform OTT asing dengan tarif 0,75% dari pendapatan bruto.

“Dana ini harus di-earmark secara khusus untuk pembangunan infrastruktur data nasional, kecerdasan buatan, dan konektivitas 5G di wilayah 3T. Selain itu, dana ini bisa digunakan untuk ekosistem ekonomi kreatif yang menjadi penopang ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” kata Ayu.

Implementasi IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045,

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, keberlanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia.

“Keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,” katanya dalam agenda Sosialisasi Nasional dan Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB), dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

IYB merupakan instrumen dan inisiatif nasional yang dirancang untuk mendukung tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah (kabupaten/provinsi).

Melalui IYB, lanjutnya, Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan.

Teguh juga menekankan perlunya dukungan integrasi data lintas sektor, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif petani, asosiasi, dan sektor swasta dalam implementasi IYB.

“Implementasi IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ucap Teguh.

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi platform IYB sendiri menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola komoditas perkebunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi yang terintegrasi, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi menuju tata kelola berkelanjutan, memperkuat sistem pemantauan berbasis yurisdiksi, meningkatkan transparansi data, serta mendukung sistem produksi yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto.

Dukungan terhadap pengembangan IYB disampaikan pula oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi yang menilai IYB selaras dengan perkembangan standar keberlanjutan global dan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Representative Country Director of GIZ for Indonesia Karin Allgoewer menyampaikan, keberlanjutan saat ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dalam sistem perdagangan global yang semakin menuntut transparansi dan ketertelusuran rantai pasok.

Melalui diskusi multi pihak, para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya interoperabilitas dan integrasi data lintas sektor, penguatan kapasitas daerah dan pekebun, harmonisasi kebijakan keberlanjutan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi IYB.

Selain itu, IYB diharapkan dapat menjadi instrumen yang memperkuat tata kelola perkebunan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar, serta mendukung pengembangan sistem produksi yang transparan, inklusif, dan berdaya saing.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menggelar pertemuan dengan para penjual dan perwakilan platform marketplace untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce).

“Tentu masalah yang disampaikan hari ini tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Budi menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi penjual di platform e-commerce nantinya akan menjadi bahan tindak lanjut dalam revisi Permendag 31/2023. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penyusunan rencana aksi bersama untuk memastikan implementasi aturan baru dapat berjalan efektif.

“Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023,” ujarnya.

Adapun, Budi mengungkapkan revisi Permendag 31/2023 saat ini telah memasuki tahap harmonisasi peraturan. Dalam proses penyusunannya, pemerintah melibatkan perwakilan platform marketplace dan para penjual untuk memastikan aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Budi menambahkan, revisi beleid tersebut akan memuat sejumlah pengaturan terkait perlindungan produk lokal serta peningkatan transparansi di dalam platform digital.

“Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kebijakan Publik TikTok Hilmi Adrianto mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peningkatan visibilitas produk lokal serta transparansi biaya yang dikenakan kepada seller.

“Ada beberapa catatan terkait cara meningkatkan visibilitas merek lokal, menciptakan transparansi terhadap biaya yang dikenakan, juga sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya. Kami akan evaluasi kembali,” kata Hilmi.

Senada, Deputy Director of Government Relations Shopee Balques Manisang menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang diterima dari para penjual.

“Kami sudah catat dengan baik dan sudah disampaikan ke tim. Kami langsung mengevaluasi,” tandas Balques.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Spanyol mengeluarkan perintah pemblokiran terhadap platform pasar prediksi berbasis mata uang kripto, Polymarket dan Kalshi, karena beroperasi tanpa kepemilikan lisensi perjudian resmi.

Adapun saat ini, nilai valuasi Kalshi dan Polymarket diperkirakan masing-masing telah menyentuh angka fantastis US$22 miliar (Rp393 triliun) dan US$15 miliar (setara Rp268 triliun). Kehadiran modal skala besar ini membuat ruang digital antarnegara kian rentan disusupi praktik spekulasi keuangan tanpa pengawasan dewan regulator resmi.

Fenomena meluasnya pemblokiran ini menjadi indikasi kuat aktivitas taruhan berselubung prediksi komoditas kini telah digelar secara masif lintas negara dan menembus batas yurisdiksi hukum.

Dilansir dari Engadget, Kamis (28/5/2026), keputusan Kementerian Hak Konsumen Spanyol menerapkan pembekuan akses merupakan tindakan pencegahan. Otoritas setempat tengah melakukan investigasi formal selama empat bulan ke depan guna menentukan tingkat pelanggaran platform terhadap undang-undang perjudian domestik. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, perusahaan penyedia pasar prediksi ini nantinya dapat diwajibkan mengantongi lisensi administratif khusus jika ingin melanjutkan operasional komersialnya.

Sebelum langkah Spanyol mencuat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menutup akses Polymarket. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan platform pasar prediksi ini memenuhi unsur judi online. Aktivitas di dalamnya memfasilitasi taruhan uang serta spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Agresivitas pemblokiran transnasional ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap platform pasar prediksi yang memiliki kapitalisasi jumbo.

Selain Indonesia dan Spanyol, penutupan akses serupa juga terjadi di Singapura, Brasil, dan India. Bahkan di dalam negeri Amerika Serikat, ketegangan regulasi terus merembet ke tingkat daerah. Pemerintah negara bagian Minnesota bersiap melarang total operasi pasar prediksi mulai 1 Agustus 2026, menyusul peninjauan legalitas serupa yang tengah berjalan di Rhode Island, Illinois, Arizona, Connecticut, Nevada, dan New Jersey.

Kendati demikian, penertiban di tingkat negara bagian AS mendapat perlawanan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) yang melayangkan gugatan hukum. CFTC menilai mereka memiliki yurisdiksi tunggal dalam mengawasi jalannya platform komoditas tersebut secara federal. Dinamika regulasi global yang kian memanas ini menunjukkan pembenahan tata kelola ruang digital dari aktivitas judi siber transnasional memerlukan keseragaman standar hukum antarkawasan guna melindungi stabilitas ekonomi masyarakat.

JAKARTA - PT Arupa Cloud Nusantara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Civo untuk menghadirkan platform sovereign cloud berbasis Kubernetes di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan memperluas pilihan infrastruktur cloud lokal bagi organisasi yang membutuhkan layanan cloud yang selaras dengan regulasi, memiliki transparansi biaya, serta didukung layanan lokal di Indonesia.

Seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, kebutuhan organisasi terhadap infrastruktur cloud yang modern, aman, dan sesuai regulasi terus meningkat. Berdasarkan riset EY, sebanyak 79% organisasi di Indonesia kini memprioritaskan inisiatif sovereign cloud sebagai bagian dari strategi teknologi mereka, terutama terkait keamanan data, kepatuhan regulasi, dan kontrol terhadap infrastruktur digital.

Platform yang dibangun dengan pendekatan cloud-native dan teknologi Kubernetes sebagai fondasi utama ini menghadirkan layanan managed Kubernetes dan infrastruktur komputasi yang dirancang untuk mendukung provisioning yang lebih cepat serta operasional cloud yang lebih sederhana.

Akselerasi Transformasi Digital Melesat, Layanan Cloud Semakin Beragam



Kehadiran sovereign region ini diharapkan dapat membantu perusahaan mempercepat deployment aplikasi, meningkatkan skalabilitas, dan mengoptimalkan efisiensi operasional cloud.

“Indonesia merupakan pasar digital yang berkembang sangat pesat, dan organisasi kini semakin membutuhkan infrastruktur cloud yang tidak hanya memiliki kemampuan teknologi yang kuat, tetapi juga transparan dan relevan dengan kebutuhan lokal,” ujar CEO Civo, Mark Boost.

“Bersama Arupa, kami menghadirkan platform sovereign cloud di Indonesia yang memberikan fleksibilitas dan kontrol lebih besar bagi perusahaan dalam mengembangkan kapabilitas digital mereka.”

Mengusung Ekosistem Keamanan Terintegrasi untuk Infrastruktur Digital Indonesia



Dalam kerja sama ini, Arupa akan menyediakan dukungan lokal, layanan implementasi, serta pendampingan terkait kebutuhan kepatuhan regulasi bagi organisasi di Indonesia. Dengan pengalaman dalam layanan cloud dan pengelolaan platform teknologi , Arupa akan membantu pelanggan mengadopsi Kubernetes dan pendekatan cloud-native sesuai kebutuhan bisnis lokal.

“Kolaborasi ini memperkuat pilihan infrastruktur cloud bagi organisasi di Indonesia,” ujar Reza Kertadjaja, CEO Arupa Cloud Nusantara.

“Dengan menggabungkan keahlian lokal dan platform sovereign cloud, kami ingin membantu perusahaan membangun kapabilitas digital yang lebih transparan, scalable, dan selaras dengan perkembangan ekosistem teknologi Indonesia,” terangnya.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong adopsi infrastruktur modern di Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem cloud yang lebih kuat dan relevan dengan kebutuhan pasar lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Pasar Digital untuk memperkuat pengawasan terhadap ekosistem e-commerce dan penggunaan artificial intelligence (AI) di Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai diperlukan pengaturan yang lebih kuat untuk mendukung pengawasan sektor digital dan sinergi lintas kementerian serta lembaga.

“Dalam kerangka tersebut, dapat dimunculkan gagasan mengenai perlunya Undang-Undang Pasar Digital yang memberikan pengaturan yang lebih tegas, memperkuat pengawasan, dan memperjelas sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Fanshurullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah struktur pasar secara mendasar melalui perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Dia menilai platform digital kini tidak lagi sekadar menjadi perantara transaksi antara penjual dan pembeli, melainkan berkembang menjadi ekosistem yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI).

Fanshurullah menjelaskan integrasi tersebut memang mampu mendorong efisiensi ekonomi, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang usaha baru. Namun, di sisi lain, kondisi itu juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha.

KPPU mencatat sejumlah persoalan dominan di sektor digital, mulai dari penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, integrasi vertikal, diskriminasi layanan dan akses pasar,predatory pricing, subsidi silang, hingga praktik antipersaingan baru melalui pemanfaatan algoritma dan AI.

Menurutnya, penggunaan algoritma dan AI perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi persaingan usaha apabila tidak dijalankan secara transparan.

“Penggunaan teknologi yang tidak transparan dipandang dapat menimbulkan risiko perilaku yang memengaruhi persaingan seperti kartel, diskriminasi, self-referencing, integrasi vertikal, dan perilaku lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam ekosistem digital, algoritma berperan menentukan berbagai aspek mulai dari peringkat produk, rekomendasi, visibilitas, distribusi permintaan, hingga penentuan harga.

“Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan,” tuturnya.

Selain AI, KPPU juga menyoroti penggunaan big data yang dinilai berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Penguasaan data dalam jumlah besar disebut dapat memperkuat dominasi platform digital dan meningkatkan ketergantungan merchant terhadap satu platform tertentu.

Di sisi lain, KPPU mengungkap telah terlibat dalam harmonisasi rancangan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai e-commerce. Menurutnya, sejumlah pengaturan dalam revisi beleid tersebut telah sejalan dengan prinsip persaingan usaha, seperti transparansi biaya platform, informasi asal barang, larangan platform bertindak sebagai produsen, hingga pengaturan tanggung jawab platform atas penggunaan AI.

KPPU mencatat sejak 2020 sektor digital dan e-commerce menyumbang sekitar 4,03% dari total penegakan hukum persaingan usaha yang ditangani lembaga tersebut. Meski masih di bawah sektor konvensional seperti konstruksi dan perdagangan, perkara digital dinilai terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Dia mencontohkan perkara penyalahgunaan posisi dominan Google melalui Google Billing System yang berujung denda Rp202,5 miliar. Menurutnya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga Mahkamah Agung dan siap memasuki tahap eksekusi.

Selain itu, KPPU juga pernah menangani perkara integrasi vertikal dan diskriminasi dalam jasa angkutan sewa khusus yang melibatkan ekosistem Grab. Perkara tersebut juga telah berkekuatan hukum setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan KPPU.

“Saat ini masih terdapat empat penyelidikan dan satu pemeriksaan yang berjalan di KPPU terkait sektor digital atau e-commerce tersebut,” tutupnya.

JAKARTA - Platform trading kripto EORMC resmi meluncurkan strategi keuangan hijau dan memulai rangkaian inisiatif bertajuk “Program Keuangan Kripto Berkelanjutan”. Program ini bertujuan mendorong industri kripto bergerak menuju arah yang lebih rendah karbon dan lebih transparan melalui inovasi teknologi, sekaligus membangun infrastruktur aset digital generasi baru yang selaras dengan standar ESG.

Sebagai platform patuh regulasi di bawah pengawasan SEC dan FinCEN Amerika Serikat, EORMC mengintegrasikan konsep keberlanjutan secara mendalam ke dalam strategi “tahap pengembangan 3.0”-nya. Rencana ini mencakup tiga pilar utama: sistem optimasi efisiensi energi, mekanisme pelacakan jejak karbon, dan pembangunan jaringan daya komputasi hijau. Setoran Pajak Digital Awal 2026 Sentuh Rp50 Triliun, Segini Kontribusi Kripto hingga Fintech

Dalam hal efisiensi energi, EORMC akan memanfaatkan AI Engine yang dikembangkan sendiri untuk membangun sistem penjadwalan energi cerdas. Sistem ini dapat mengoptimalkan alokasi node server global dan sumber daya komputasi secara dinamis berdasarkan kondisi pasokan dan permintaan energi real time, dengan target meningkatkan efisiensi energi platform lebih dari 30%.

Selain itu, EORMC akan secara berkala menerbitkan laporan penggunaan energi yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga guna memastikan transparansi dan kredibilitas operasional. Kepala Pengembangan Berkelanjutan EORMC, Granger mengatakan, inovasi teknologi tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga tanggung jawab. “Kami mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan ke dalam desain produk, menjadikan keberlanjutan sebagai elemen dasar keuangan kripto,” katanya, Selasa (26/5/2026).

Hal yang patut dicermati, EORMC akan meluncurkan fitur “visualisasi jejak karbon” yang pertama di industri. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat secara real time estimasi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas tradingnya, serta memperoleh rekomendasi pengurangan emisi berbasis analisis AI. Alat inovatif ini membantu pengguna lebih memahami dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas investasinya.

Dalam pembangunan daya komputasi hijau, EORMC berencana menjalin kemitraan strategis dengan fasilitas penambangan berbasis energi bersih yang tersertifikasi, dan secara bertahap mengintegrasikan kapasitas komputasi hijau tersebut ke dalam jaringan infrastruktur globalnya. Dalam tiga tahun ke depan, platform menargetkan porsi energi bersih mencapai lebih dari 60% dari total konsumsi energi. Rentetan Bencana Ekologis Jadi Alarm Hentikan Ketergantungan Industri Ekstraktif

Selain itu, EORMC akan meluncurkan zona khusus aset hijau bagi pengguna yang menaruh perhatian pada investasi berprinsip ESG. Melalui sistem penasihat investasi cerdas, platform akan merekomendasikan portofolio aset kripto rendah karbon yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan, mendorong keuangan hijau agar semakin berkembang di sektor kripto.

Granger mengatakan, keberlanjutan dan inovasi teknologi bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. “Dengan memadukan teknologi AI dan prinsip ramah lingkungan, kami berupaya menetapkan standar baru bagi industri,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons tudingan market abuse atau penyalahgunaan pasar di industri e-commerce yang disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah rencana pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur biaya layanan platform digital bagi pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa dari sisi industri, platform pada prinsipnya terbuka untuk komunikasi dan dialog dengan pemerintah.

“Karena ekosistem e-commerce ini cukup kompleks, jadi memang perlu dilihat secara utuh agar tidak muncul persepsi yang berbeda di lapangan,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Terkait tudingan market abuse, Budi menilai konteksnya perlu dilihat secara hati-hati. Menurutnya, saat ini seller makin bersifat hybrid dan omnichannel sehingga tidak hanya bergantung pada satu marketplace. Banyak penjual juga memanfaatkan social commerce, live commerce,website sendiri, chat commerce, hingga toko offline dan pameran.

“Konsumen juga sekarang hybrid, jadi dinamika kompetisinya sebenarnya cukup tinggi,” kata Budi.

Mengenai biaya layanan, Budi menjelaskan sebagian besar biaya di platform berbasis transaksi atau result based. Artinya, biaya baru muncul ketika seller mendapatkan penjualan, termasuk untuk layanan pembayaran, logistik, iklan, fulfillment, maupun subsidi promosi yang sebelumnya banyak ditanggung platform.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, industri bergerak ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Karena itu, sebagian skema cost sharing mulai disesuaikan antara platform dan seller, terutama di tengah kenaikan biaya logistik, operasional, teknologi, cloud, keamanan sistem, dan infrastruktur digital lainnya.

Meski demikian, pihaknya memahami kekhawatiran seller. Oleh sebab itu, transparansi, komunikasi, dan masa transisi yang baik dinilai penting agar seller dapat beradaptasi.

“Kami sendiri terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangan antara platform, seller, dan konsumen tetap terjaga,” kata Budi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu platform e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Kamis (21/5/2026).