Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mengajak masyarakat di Provinsi Sumatra Barat untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS saat menjalani tradisi manambang

Di Sumbar, pada setiap momen Lebaran, ada tradisi manambang, di mana para anak-anak akan menerima uang dari sanak keluarga usai melakukan salat Idulfitri.

Adanya momen ini, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, melihat ada peluang yang baik untuk mengedukasi masyarakat bertransaksi yang hemat dan aman, yakni melalui transaksi QRIS.

"Tidak harus secara tunai untuk tradisi manambang itu. Biar lebih cepat dan aman uangnya terkumpul, bagusnya pakai QRIS. Bahkan pakai QRIS ini lebih cepat, tinggal dibagikan saja barcode-nya," kata Majid, Kamis (12/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa selain bisa memberikan rasa aman dan mudah, apabila transaksi QRIS terus ditingkatkan, maka akan turut menambah retribusi bagi daerah. Karena melihat pada PDRB Sumbar yang lebih dari Rp88 triliun, 17% berasal dari sektor perdagangan.

"Kami berharap, momen lebaran nanti, bisa berperan pula transaksi tradisi manambangnya. Jadi kalau dapat Rp2.000, Rp5.000, atau bahkan Rp100.000 bisa pakai QRIS. Saya percaya kalau kebiasaan ini jalan, masyarakat akan merasakan dampak positifnya," sambung Majid.

Namun, khusus untuk daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai, tidak bisa dipaksakan untuk transaksi QRIS. Silakan lakukan secara tunai. Tapi apabila nanti sudah didukung akses internet, BI mendorong secara bertahap seluruh masyarakat Sumbar untuk menggunakan QRIS pada berbagai transaksi.

Adanya dorongan, Majid melihat transaksi secara digital di Sumbar mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut turut memberikan dampak yang positif bagi daerah yakni nilai retribusi.

"PDRB (produk domestik regional bruto) Sumbar itu sebesar Rp88,26 triliun. Diperkirakan 17% berasal dari sektor perdagangan, dan hal ini sebenarnya memiliki peluang untuk memberikan retribusi bagi daerah. Caranya, transaksinya itu menggunakan QRIS, jelasnya.

Majid menyampaikan bahwa berdasarkan data, hingga triwulan IV-2025 transaksi QRIS masih tinggi, yang didukung oleh peningkatan jumlah pengguna. Sementara untuk volume BI-Fast mencatat kenaikan terbatas, dengan nominal yang tetap meningkat.

Artinya, dari kondisi itu, volume dan nominal QRIS tumbuh 109,60% dan 77% secara YoY. Hal ini didukung oleh jumlah merchant dan pengguna yang meningkat. Sedangkan volume transaksi BI-Fast naik 2,63% yoy dengan kenaikan nominal transaksi sebesar 17,24% yoy.

"Jadi transaksi digital ini tidak harus dari perbankan, karena ada banyak dompet digital yang melakukan transaksi digital," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masifnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi sehari-hari memunculkan salah kaprah di tengah masyarakat.

Secara prinsip, QRIS hanyalah cara bayar, bukan mata uang. Hal ini telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi yang mengatur transaksi keuangan di Indonesia.

Kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 23 ayat (1) menegaskan:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah,” dikutip pada Senin (22/12/2025).

Dalam undang-undang tersebut, rupiah didefinisikan sebagai rupiah kertas dan rupiah logam yang diedarkan oleh otoritas moneter.

Seiring perkembangan teknologi, sistem pembayaran juga berkembang ke arah digital. Bank Indonesia kemudian mengatur uang elektronik melalui Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018, yang mendefinisikan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran berbasis nilai uang yang disimpan secara elektronik, baik pada server maupun cip.

Sebagai bagian dari kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), Bank Indonesia menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran.

Melalui QRIS, sumber dana pembayaran dapat berasal dari:

• simpanan rekening,

• kartu debit,

• kartu kredit, atau

• uang elektronik berbasis server.

Dengan adanya QRIS, masyarakat memiliki dua pilihan saat bertransaksi: tunai atau nontunai. Namun, keduanya setara selama menggunakan rupiah.

Yang perlu digarisbawahi, tidak ada dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menolak pembayaran tunai. Penolakan rupiah secara tunai hanya dibenarkan apabila terdapat keraguan atas keaslian uang.

UU Mata Uang memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menolak pembayaran rupiah tanpa alasan yang sah. Pasal 33 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.”

Dengan demikian, menolak pembayaran rupiah termasuk uang tunai merupakan perbuatan melawan hukum. (Angela Keraf)

Bisnis.com, SAMARINDA — Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan QRIS Tap pertama di kawasan pusat perbelanjaan Kalimantan.

Implementasi teknologi contactless payment ini diresmikan di Samarinda Central Plaza (SCP) bersamaan dengan peringatan HUT ke-24 mal tersebut, melalui kolaborasi strategis dengan Bank BCA.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto menyatakan inovasi pembayaran nirsentuh ini memungkinkan konsumen menyelesaikan transaksi hanya dengan menempelkan ponsel pada perangkat pembaca, memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC).

Sehingga, metode konvensional yang mengharuskan pemindaian kode QR dapat ditinggalkan, menghadirkan efisiensi waktu yang lebih optimal.

"Nah, ini saya kira merupakan QRIS Tap yang pertama mal di Kalimantan gitu ya, karena baru di Kalimantan Timur ini kita launching. Dan mudah-mudahan nanti berikutnya mal-mal yang atau juga di pasar-pasar dapat dilakukan yang namanya penerapan QRIS Tap," ujarnya di hadapan awak media, Senin (24/11/2025).

Budi menambahkan, keunggulan QRIS Tap terletak pada kecepatan eksekusi yang sebanding dengan kartu elektronik, tapi dengan nilai tambah berupa integrasi langsung dengan saldo rekening digital.

Hal ini secara bertahap mengeliminasi ketergantungan masyarakat terhadap kepemilikan beragam kartu fisik, sejalan dengan visi cashless society.

Meski peluncuran perdana dilakukan di sektor ritel, Bank Indonesia sejatinya menargetkan adopsi masif di bidang transportasi publik sebagai sektor yang menuntut kecepatan tinggi untuk menghindarkan penumpukan antrean.

Mengingat karakteristik transportasi umum di Kalimantan Timur yang belum semasif wilayah Jawa, otoritas moneter berencana memprioritaskan kerja sama dengan operator penyeberangan sungai serta perluasan ke pasar-pasar tradisional sebagai strategi penetrasi pasar.

Dari perspektif infrastruktur perbankan, kata Budi, Bank BCA menjadi pelopor implementasi berkat kesiapan sistem yang telah memenuhi standar teknis.

Namun, perbankan lain termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah diproyeksikan akan menyusul dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan bahwa fitur ini telah melewati serangkaian uji keamanan berlapis sesuai protokol nasional.

Bagi kalangan pelaku usaha, sistem ini menawarkan manfaat strategis melalui pencatatan transaksi secara real-time yang langsung masuk ke rekening.

Adapun, dia menuturkan mekanisme ini tidak hanya meminimalisir risiko pengelolaan uang tunai, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi arus kas operasional.

Bisnis.com, BATAM - Tren penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran berbasis digital terus menunjukkan pertumbuhan positif di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, volume dan nominal transaksi QRIS hingga September 2025 telah mencapai 64,94 juta transaksi dengan nilai nominal Rp7,71 triliun.

Kepala BI Kepri Rony Widijarto mengatakan nilai tersebut meningkat pesat dari transaksi QRIS tahun 2024 sebesar 33,94 juta transaksi. "Secara keseluruhan peningkatannya mencapai 181,93% (yoy) dari tahun 2024," katanya di Batam, Rabu (5/11/2025).

Secara nominal transaksi, totalnya telah mencapai Rp7,71 triliun atau mengalami peningkatan 140,62% dari tahun 2024 yang mencapai Rp5,03 triliun.

"Peningkatan akseptasi QRIS di Kepri menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat dan pelaku usaha semakin nyaman bertransaksi secara digital. Ekosistem QRIS terus berkembang, terutama di sektor perdagangan dan jasa," katanya lagi.

Selain peningkatan volume dan nominal transaksi, jumlah merchant dan pengguna QRIS terpantau berada dalam tren positif. Jumlah merchant sebanyak 653.192 dan jumlah pengguna QRIS sebanyak 552.780.

Pertumbuhan jumlah merchant di Kepri sebagian besar berasal dari sektor UMKM, ritel, dan usaha kuliner yang kini mulai mengandalkan transaksi nontunai sebagai metode pembayaran utama.

BI mencatat sejumlah faktor pendorong utama pertumbuhan ini, di antaranya kemudahan proses registrasi merchant, edukasi publik mengenai transaksi digital, serta kehadiran fitur QRIS Tuntas, yang memungkinkan transaksi secara cepat dan efisien antarbank dan antarwilayah.

Selain tren positif akseptasi QRIS di Kepri, perkembangan QRIS Cross Border juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga September 2025.

Di Malaysia, volume dan nominal transaksi QRIS inbound sebesar Rp28,79 miliar dengan 97.780 transaksi. Angka tersebut meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp7,86 miliar dengan 30.009 transaksi.

Di Thailand, volume dan nominal transaksi QRIS inbound sebesar Rp188,77 juta dari 728 transaksi. Capaian tersebut meningkat pesat dari tahun 2024, yang nominalnya hanya Rp23,53 juta dari 627 transaksi.

Sementara di negeri jiran terdekat yakni Singapura, volume dan nominal transaksi QRIS inbound tercatat sebesar Rp6,02 miliar dari 17.630 transaksi. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,87 miliar dari 5.635 transaksi.