Bisnis.com, MATARAM – Bank NTB Syariah melakukan ekspansi dengan implementasi QRIS Cross Border yang memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar.

Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin menjelaskan melalui inovasi ini, nasabah dan merchant Bank NTB Syariah kini dapat melayani pembayaran dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, dan Singapura secara mudah, cepat, dan aman.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses transaksi bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Mengusung semangat "Lokal ke Global", Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bersaing secara teknologi dan menghadirkan layanan berstandar internasional.

Nazar menyebut QRIS Cross Border menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan daerah kini telah mendunia, sejalan dengan penguatan positioning NTB sebagai destinasi wisata global yang modern dan inklusif.

"Keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini merupakan bagian dari inovasi tanpa batas yang terus kami dorong. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah kini sejajar dengan bank nasional lainnya dalam hal teknologi pembayaran internasional. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memudahkan wisatawan asing bertransaksi secara cashless dengan aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar," ujar Nazaruddin dikutip dari keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Nazar juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat layanan digital Bank NTB Syariah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan UMKM.

Dengan QRIS Cross Border, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukar uang tunai.

"Hal ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bertransaksi di berbagai destinasi unggulan di NTB," kata Nazaruddin.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, inovasi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi transaksi non-tunai, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Bank NTB Syariah akan terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi QRIS dan penguatan platform RIMO (Rinjani Mobile Banking) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) angkat bicara mengenai jaringan pembayaran internasional dan standar chip yang menjadi salah satu poin dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Pemerintah Indonesia.

Ketua Umum ASPI Santoso menyampaikan asosiasi masih menunggu detail resmi kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan AS, khususnya terkait klausul jaringan pembayaran internasional dan standar chip kartu.

“Tentunya kita akan menunggu lebih detail sebetulnya ya, kesepakatan tersebut,” kata Santoso kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dia memastikan, ASPI akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan regulator setelah hasil perjanjian dagang tersebut diratifikasi dan diturunkan menjadi aturan resmi.

Di sisi lain, Santoso menilai dampaknya terhadap switching domestik tidak akan signifikan. Pasalnya, switching nasional saat ini lebih banyak memfasilitasi transaksi kartu debit, QRIS, dan uang elektronik, serta tetap memiliki peluang di pengembangan QRIS lintas negara.

“Jadi menurut saya semuanya bebas memberikan value buat sistem pembayaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, jaringan pembayaran internasional dan standar chip menjadi salah satu poin dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pasal 2.29 dokumen itu, Indonesia tetap mengizinkan jaringan pembayaran internasional asal AS untuk memproses transaksi kartu kredit domestik serta transaksi kartu tanpa kehadiran fisik (card not present) atau e-commerce secara lintas batas, sesuai ketentuan pengecualian dalam regulasi yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri, khususnya di sektor keuangan, sepanjang otoritas Indonesia memiliki akses yang segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan terhadap data yang diproses atau disimpan di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan.

“Indonesia juga tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri (onshore), khususnya di sektor keuangan,” demikian bunyi pasal tersebut, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Beleid itu juga menyebut bahwa Indonesia akan mengizinkan penggunaan standar chip yang diakui secara internasional untuk seluruh transaksi kartu domestik, termasuk transaksi debit nirsentuh (tap-to-pay).

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) angkat bicara mengenai jaringan pembayaran internasional dan standar chip yang menjadi salah satu poin dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pasal 2.29 dokumen itu, Indonesia tetap mengizinkan jaringan pembayaran internasional asal AS untuk memproses transaksi kartu kredit domestik serta transaksi kartu tanpa kehadiran fisik (card not present) atau e-commerce secara lintas batas, sesuai ketentuan pengecualian dalam regulasi yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri, khususnya di sektor keuangan, sepanjang otoritas Indonesia memiliki akses yang segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan terhadap data yang diproses atau disimpan di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan.

Beleid itu juga menyebut bahwa Indonesia akan mengizinkan penggunaan standar chip yang diakui secara internasional untuk seluruh transaksi kartu domestik, termasuk transaksi debit nirsentuh (tap-to-pay).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, klausul tersebut berpotensi memperlebar dominasi jaringan pembayaran global dan mendorong Indonesia kembali hanya menjadi pasar pengguna, bukan produsen jasa pembayaran.

Dia menjelaskan, tanpa kewajiban pemrosesan transaksi di dalam negeri, bank penerbit secara rasional akan memilih skema global karena menawarkan biaya yang kompetitif, perlindungan fraud yang matang, serta integrasi kuat dengan ekosistem e-commerce internasional.

Menurutnya, persoalan utama bukan pada kesiapan teknologi domestik, melainkan pada skala jaringan. Efek jaringan (network externalities) membuat pemain internasional semakin unggul karena memiliki basis pengguna yang besar dan ekosistem yang sudah mapan.

Dalam situasi tersebut, perusahaan switching domestik berisiko tertekan dan kehilangan ruang tumbuh di pasar sendiri. “Akibatnya switching domestik berisiko tertekan dan Indonesia berpotensi kembali menjadi pasar, bukan produsen jasa pembayaran,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Rizal menilai dampaknya tidak berhenti pada persaingan bisnis. Dia memperingatkan nilai tambah jasa keuangan berpotensi mengalir ke luar negeri melalui komponen interchange fee dan biaya pemrosesan transaksi.

Secara ekonomi, kondisi ini membuat Indonesia seolah mengimpor jasa pembayaran, sementara profit dan nilai tambah justru dinikmati pemain global.

Selain itu, Rizal mengingatkan negara juga berisiko kehilangan penguasaan atas data transaksi yang bersifat rinci. Padahal, kata dia, data tersebut selama ini menjadi indikator cepat untuk membaca konsumsi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Tanpa kontrol data domestik, kapasitas pengawasan BI menjadi lebih reaktif, bukan preventif di mana hal ini menyentuh isu kedaulatan kebijakan, bukan sekadar efisiensi teknis,” tuturnya.

Secara formal, Rizal menyebut bahwa kebijakan ini terlihat membuka ruang kompetisi. Kendati begitu secara struktur ekonomi, kompetisi berpotensi tidak seimbang.

Dia mengatakan, jaringan global hadir dengan ekosistem lengkap, mulai dari sistem pembayaran, perlindungan chargeback, teknologi deteksi fraud berbasis kecerdasan buatan, hingga integrasi marketplace global.

Di sisi lain, pelaku domestik tetap memikul kewajiban publik seperti interoperabilitas dan dukungan terhadap inklusi UMKM. Dalam jangka pendek, konsumen memang bisa menikmati efisiensi dan kemudahan transaksi lintas negara.

Namun dalam jangka menengah, industri pembayaran nasional berisiko stagnan karena profitabilitas tersedot ke luar negeri dan ruang inovasi domestik menyempit.

Sebagai solusi, Rizal menilai pemerintah tidak perlu menutup pasar, tetapi harus menyiapkan kebijakan penyeimbang agar integrasi global tidak mengorbankan kemandirian sistem pembayaran nasional.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui kewajiban interoperabilitas domestik, prinsip resiprositas akses pasar, serta pengaturan agar transaksi tertentu tetap diproses melalui infrastruktur nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) resmi bergabung dengan bank sentral dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan India dalam proyek Nexus.

Proyek yang diinisiasi oleh Bank for International Settlements (BIS) pada 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pembayaran antarnegara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (Instant Payment Systems).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI yang sebelumnya berpartisipasi sebagai special observer, kini akan berpartisipasi secara penuh sebagai anggota Nexus dan akan mengembangkan sistem pembayaran instan, BI FAST, untuk dapat terhubung dengan Nexus.

Interkoneksi BI-FAST dengan Nexus diharapkan memperkuat efisiensi dan keterjangkauan transaksi lintas negara, serta memperkuat inklusi keuangan.

"Penguatan konektivitas ini diharapkan akan mewujudkan pembayaran antar negara yang lebih efisien dan terjangkau sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/2026).

Dia menjelaskan, keikutsertaan BI dalam Nexus merupakan langkah strategis untuk menyediakan solusi pembayaran antarnegara yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

Selain itu, konektivitas pembayaran antarnegara yang semakin terpadu dan tanpa hambatan juga dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan.

"Indonesia merupakan salah satu koridor remitansi terbesar di dunia, baik sebagai negara asal utama pekerja migran maupun sebagai penerima remitansi," ucapnya.

Lebih lanjut Perry menjelaskan, inisiatif ini dilakukan untuk mendukung kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan dan akan memastikan proses kliring dan setelmen transaksi domestik tetap dilakukan di dalam negeri.

Penguatan konektivitas ini diharapkan akan mewujudkan pembayaran antar negara yang lebih efisien dan terjangkau sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

"Ke depan, BI akan terus memperluas jaringan pembayaran antarnegara melalui penguatan kolaborasi dengan bank sentral dan otoritas terkait di berbagai yurisdiksi," tuturnya.

Untuk diketahui, langkah ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan sejalan dengan kerangka Regional Payment Connectivity yang dicanangkan ASEAN pada 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Proyek Nexus, yang memungkinkan pembayaran hingga transfer uang lintas negara secara instan dan lebih murah, akan selesai pada 2027.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa Proyek Nexus sudah diikuti oleh Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan India. Menurutnya, masih ada sejumlah negara yang akan ikut proyek tersebut.

"2027 kita akan mulai, saat ini sedang persiapan, kita ada yang namanya Nexus. Nexus itu adalah integrasi dari fast payment [pembayaran instan]," ujar Fili dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dia mengungkapkan pada dasarnya Nexus sama dengan BI-Fast. Hanya saja, Nexus merupakan versi global dari BI-Fast: jika BI-Fast memungkinkan pembayaran instan dan murah antar bank dan lembaga keuangan nasional maka Nexus memungkinkan pembayaran instan dan murah antar bank dan lembaga keuangan internasional.

"Jadi nanti kita kalau melakukan transfer antarnegara itu sama seperti cepatnya pada saat kita melakukan transfer melalui BI-Fast. Jadi hitungan enggak sampai 1 menit itu sudah settle [selesai], dan biayanya tentu juga lebih murah," jelas Fili.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan Proyek Nexus akan menyambungkan sistem pembayaran retail antarnegara.

Dia menjelaskan Proyek Nexus merupakan kerja sama antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand bersama Bank for International Settlements.

"Nexus ini sebagai jembatan untuk menyambung satu infrastruktur [sistem pembayaran negara A] ke infrastruktur yang lain [sistem pembayaran negara B]," jelas Perry Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Jika proyek Nexus sudah selesai maka sistem pembayaran retail instan dari masing-masing negara tersebut akan tersambung dalam Nexus. Dengan demikian, warga negara Indonesia bisa melakukan transaksi di Singapura meski menggunakan mata uang rupiah secara digital dengan sistem pembayaran QR (Quick Response Code).

Dia mengakui bahwa kini Bank Indonesia juga sedang memperluas cakupan penggunaan QR Indonesian Standar (QRIS) agar bisa digunakan di negara-negara Asean lainnya. Hanya saja, sambungnya, QRIS tetap memiliki kelemahan apabila digunakan sebagai pembayaran antara negara-negara.

Perry menjelaskan bahwa penggunaan QRIS di Thailand, Malaysia, atau negara lain bisa terselenggara dengan kerja sama dengan bank-bank negara lain. Artinya, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank di Thailand, Malaysia, dan negara lain yang bersedia terintegrasi dengan QRIS.

"Setelah kita transaksi, penyelesaiannya secara bilateral di masing-masing bank yang ikut sehingga ini eskalasi volumenya tidak bisa cepat dan belum tentu biayanya bagi konsumen itu akan lebih rendah," ungkapnya.

Sebaliknya, lewat Nexus, pemerintah tidak perlu lagi bekerja sama di level bank karena sistem pembayaran nasional masing-masing negara Asean sudah terhubung. Akibatnya, sambung Perry, perluasan volume transaksi pembayaran retail antarnegara semakin cepat.

"Kalau volume transaksi semakin lama semakin banyak, biaya per transaksinya akan semakin lama semakin kecil. Yang benefit siapa? Ya masyarakat Indonesia karena di Indonesia yang paling banyak volume retail," klaimnya.