Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina New & Renewable Energy atau Pertamina NRE bersama IDXCarbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Jejakin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam gaya hidup rendah karbon, melalui langkah yang sederhana, terukur, dan dapat diakses secara luas.

Kali ini, Pertamina NRE menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yakni pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya.

Kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin’ Planet dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, milik Bank Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat khususnya pengguna Livin’ by Mandiri diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi.

A.A.A. Indira Pratyaksa, Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, menjelaskan bahwa kampanye ini mengaitkan langsung antara aksi individu dan dampak nyata di lapangan.

“Ketika seseorang melakukan offsetting, sesungguhnya dia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei. Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” ujar Indira dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).

Sebagai gambaran, ajakan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk bergaya hidup rendah karbon tersebut diluncurkan melalui kampanye ‘AKU NET-ZERO HERO’ pada Rabu (22/04/26) di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit lisrik tenaga panas bumi area Lahendong unit 5 dan 6.

Sementara itu, peluncuran kampanye ‘AKU NET-ZERO HERO’ juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait dengan pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel.

Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060.

Adapun, PLTBg Sei Mangkei memiliki kapasitas sebesar 2,4 Megawatt (MW) dan mengolah palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menjadi energi listrik, sehingga turut berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas metana secara signifikan.

Proyek ini mencerminkan bagaimana solusi berbasis energi bersih tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan di tingkat operasional.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” kata Indira.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda. Menjawab urgensi tersebut, IDXCarbon Bersama Pertamina New & Renewable energy (Pertamina NRE), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Jejakin meluncurkan kampanye “AKU NET-ZERO HERO” pada Rabu, (22/04/26), di Gedung Bursa Efek Indonesia sebagai inisiatif kolaboratif untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam gaya hidup rendah karbon melalui langkah yang sederhana, terukur, dan dapat diakses secara luas.

Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit lisrik tenaga panas bumi area Lahendong unit 5 dan 6. Kali ini Pertamina NRE Kembali menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yaitu pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya. Kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin’ Planet dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, aplikasi mobile banking milik Bank Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat khususnya pengguna Livin’ by Mandiri diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, A.A.A. Indira Pratyaksa, di mana kampanye ini mengaitkan langsung antara aksi individu dan dampak nyata di lapangan.

“Ketika seseorang melakukan offsetting , sesungguhnya ia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei. Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran kampanye AKU NET-ZERO HERO juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel. Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060.

PLTBg Sei Mangkei memiliki kapasitas sebesar 2,4 Megawatt (MW) dan mengolah palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menjadi energi listrik, sehingga turut berkontribusi terhadap mengurangi emisi gas metana secara signifikan. Proyek ini mencerminkan bagaimana solusi berbasis energi bersih tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan di tingkat operasional.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” tutup Indira.

JAKARTA, KOMPAS.com — Peluncuran kampanye “AKU NET-ZERO HERO” menjadi upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengurangan emisi karbon melalui langkah yang lebih terukur dan terhubung langsung dengan proyek energi bersih.

Inisiatif ini digagas IDXCarbon bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Jejakin pada Rabu (22/04/2026) di Gedung Bursa Efek Indonesia. Kampanye ini memperkenalkan gaya hidup rendah karbon dengan pendekatan yang sederhana dan mudah diakses.

“Ketika seseorang melakukan offsetting, sesungguhnya ia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE A.A.A. Indira Pratyaksa, melalui keterangan pers, Jumat (24/4/2026).

“Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Kredit karbon dari proyek energi bersih

Pertamina NRE sebelumnya telah memperdagangkan kredit karbon dari proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong unit 5 dan 6. Dalam kampanye ini, perusahaan kembali menerbitkan kredit karbon yang bersumber dari proyek pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Kredit karbon tersebut terintegrasi dalam fitur Livin’ Planet di aplikasi Livin’ by Mandiri, sehingga memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam mekanisme carbon offset atau kompensasi emisi karbon melalui pembelian kredit karbon. Jejakin dilibatkan dalam proses perhitungan emisi karbon untuk memastikan transparansi dan akurasi.

Melalui skema ini, pengguna aplikasi dapat mengaitkan aktivitas sehari-hari dengan kontribusi terhadap proyek pengurangan emisi yang telah terverifikasi.

Dorong literasi dan partisipasi publik

Peluncuran kampanye ini juga diarahkan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang lebih inklusif dan kredibel.

PLTBg Sei Mangkei sendiri memiliki kapasitas 2,4 megawatt (MW) dan memanfaatkan palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit menjadi energi listrik. Proses ini turut menekan emisi gas metana secara signifikan.

Selain berkontribusi terhadap penurunan emisi, proyek ini juga menghadirkan nilai tambah ekonomi dan mendukung keberlanjutan operasional di sektor energi.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini,” kata Indira.

“Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak,” tambahnya.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” tutup Indira.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank investasi JPMorgan Chase & Co. memperingatkan pengembang proyek kredit karbon berisiko kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan apabila kontrak pembelian yang mereka gunakan tidak memenuhi sejumlah standar dasar.

Mengutip Bloomberg, Head of Sustainability Asia Pacific JPMorgan, Genevieve Ding, mengatakan bahwa bank pada dasarnya cenderung menghindari risiko yang belum terbukti, terutama jika struktur kontrak masih lemah dan menyisakan terlalu banyak ketidakpastian.

“Pada akhirnya, bank benar-benar tidak menyukai risiko yang belum teruji. Jadi, jika sebuah kontrak karbon kredit bersifat samar dan bergantung pada pembicaraan pada masa depan, hal itu memberi sangat sedikit kepastian bagi petugas kredit dan mereka menjadi sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian tersebut,” ujar Genevieve Ding dalam acara Carbon Forward Asia di Singapura, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, bank dan investor akan lebih tertarik masuk ke pembiayaan proyek terkait kredit karbon apabila kontrak memuat perjanjian pembelian jangka panjang atau multi-year purchase agreements.

Ding menilai kegagalan pengiriman kredit karbon tidak selalu disebabkan oleh kegagalan proyek itu sendiri, melainkan kerap dipicu oleh hambatan administratif dan birokratis dalam proses pembangunan proyek.

Pasar kredit karbon sendiri masih berupaya memulihkan kepercayaan setelah bertahun-tahun dibayangi tuduhan greenwashing. Sentimen ini telah menekan minat korporasi untuk menggunakan kredit karbon sebagai instrumen kompensasi emisi.

Di sisi lain, perbankan juga menjadi makin berhati-hati dalam mengaitkan nama mereka dengan kontrak proyek kredit karbon, seiring dengan terus munculnya contoh proyek bermasalah di pasar. Sebagai contoh, runtuhnya perusahaan clean-cooking Koko Networks Ltd. menyebabkan kerugian hingga US$300 juta bagi investor.

Ding menambahkan, banyak proyek kredit karbon hingga kini masih menghadapi keterbatasan dari sisi keahlian teknis, kapasitas kelembagaan, hingga risiko mata uang dan politik yang pada akhirnya ikut mendorong biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

“Untuk banyak proyek, masih ada kekurangan keahlian teknis, kapasitas kelembagaan, serta risiko mata uang dan politik yang tertanam dalam biaya pembiayaan,” katanya.

“Untuk segmen tertentu seperti aforestasi dan restorasi, memang ada kekurangan pembiayaan karena proyek-proyek ini membutuhkan biaya modal awal yang tinggi dan memiliki periode pengembalian yang sangat panjang,” tambahnya.

Agar lebih menarik bagi perbankan, Ding menyarankan agar kontrak proyek kredit karbon mencantumkan masa tenggang yang diatur secara hukum untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman kredit.

Selain itu, kontrak juga dinilai perlu memuat ketentuan penggantian atas kredit karbon yang gagal dikirim tepat waktu, serta batas maksimum atas kewajiban finansial para pihak.

Menurut Ding, JPMorgan saat ini hanya terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki arah yang jelas menuju tahap operasi komersial.

Ia menjelaskan bank tersebut tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga terlibat dalam pengembangan pasar serta penjaminan kualitas untuk proyek-proyek yang terkait dengan kredit karbon.

Pada 2023, JPMorgan menandatangani komitmen senilai US$200 juta untuk mendukung upaya penarikan karbon langsung dari udara.

Komitmen itu mencakup pembelian senilai US$20 juta dari startup asal Swiss, Climeworks. Namun, perusahaan tersebut tahun lalu memangkas lebih dari 100 karyawan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek teknologi direct air capture.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan kredit karbon di pasar karbon wajib (compliance market) berpeluang terkerek di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Gangguan pasokan pada gas alam cair (LNG) efek dari kondisi ini berisiko membuat pelaku industri beralih ke bahan bakar yang lebih murah, tetapi dengan jejak emisi tinggi.

Analis BloombergNEF, Camille Wee, mengemukakan industri utilitas dan pengguna LNG besar lainnya bakal mempertimbangkan untuk beralih ke batu bara jika LNG terus digunakan sebagai cadangan karena suplai minyak terganggu blokade di Selat Hormuz. Perairan di kawasan Teluk tersebut merupakan jalur perdagangan penting bagi lebih dari 25% minyak global dan 20% ekspor LNG.

“Peralihan [ke batu bara] juga terjadi ketika perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022 dan mendisrupsi pasar energi,” katanya, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/3/2026).

Beberapa kawasan tercatat telah mulai melakukan peralihan dari bahan bakar minyak. Taiwan kini tengah mempertimbangkan untuk menaikkan produksi di fasilitas-fasilitas berbasis batu bara miliknya, sementara Italia kembali menyiagakan pembangkit bertenaga uapnya sebagai bentuk antisipasi.

“Langkah-langkah tersebut bakal meningkatkan polusi dan dapat meningkatkan permintaan kredit karbon di compliance market pada masa mendatang, terlebih dengan regulasi emisi yang makin ketat di Asia-Pasifik,” kata Wee.

Dia menambahkan kenaikan harga gas juga dapat menghadirkan insentif bagi para produsen untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya mengerek gas rumah kaca.

Sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026, fasilitas produksi LNG terbesar di dunia di Qatar yang menghasilkan 20% pasokan global telah ditutup. Berhentinya produksi di Qatar telah membuat operasional sejumlah industri pemakai gas di Asia kelimpungan.

“Dampak akhir pada pasar karbon wajib akan sangat bergantung pada durasi gangguan di pasar energi dan apakah regulator regional akan campur tangan untuk menyesuaikan batasan kepatuhan,” kata Thomas McMahon, salah satu pendiri dan CEO AirCarbon Exchange.

Sementara itu, McMahon menambahkan bahwa pasar sukarela (voluntary carbon market) yang mengakomodasi pembelian izin karbon bagi perusahaan yang ingin mencapai target iklim mereka, mungkin akan mengalami penurunan aktivitas pembelian.

“Setiap peningkatan biaya operasional yang dihasilkan dari krisis energi dapat untuk sementara membatasi pengeluaran diskresioner perusahaan untuk offset sukarela,” katanya. Dia mengatakan bahwa perusahaan dapat mengevaluasi kembali jadwal pembelian, perkiraan emisi, dan strategi lindung nilai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar kredit karbon sukarela mengawali 2026 dengan performa lesu di tengah penantian arah kebijakan dan regulasi baru. Sepanjang Januari 2026, tingkat pasokan dan permintaan menyentuh level bulanan terendah, sementara sinyal minat terhadap kredit berkualitas tinggi belum terlihat kuat.

BloombergNEF (BNEF) mencatat total penerbitan (issuance) kredit karbon pada Januari hanya mencapai 11,2 juta unit. Volume ini merupakan level Januari terendah sejak 2021

“Level penerbitan yang tertahan merupakan respons atas rendahnya volume pemakaian [retirement], yang pada Januari menjadi yang terendah sejak 2020,” tulis laporan BNEF, dikutip Kamis (19/2/2026).

Secara umum, pasar kehilangan momentum sembari menunggu kepastian kebijakan. Meski demikian, Amerika Serikat tetap menjadi pasar penerbitan kredit karbon bulanan terbesar, dengan pangsa mencapai 42% selama Januari 2026.

Adapun, ketiadaan preferensi kuat terhadap kredit berkualitas tinggi membuat harga bergerak tanpa arah yang jelas. Harga unit karbon di pasar sukarela selama Januari 2026 terpantau bergerak di kisaran US$1 per ton hingga US$150 per ton.

Bloomberg berpandangan integrasi dengan skema kepatuhan (compliance market) dapat menjadi salah satu cara memulihkan momentum sekaligus meningkatkan transparansi harga. Namun, proses sertifikasi dari pemerintah tuan rumah kerap menjadi hambatan, seperti terlihat pada kolapsnya proyek Koko Networks di Kenya pada 31 Januari 2026.

Dari sisi sektor, kredit berbasis kehutanan mendominasi penerbitan baru Januari dengan porsi 42%, disusul kredit permintaan energi yang berkontribusi sekitar seperempat pasokan.

Sementara itu, kredit pembangkit energi hanya menyumbang seperlima dari total penerbitan baru. Kontribusi sektor energi pada Januari 2026 tergolong rendah mengingat sektor ini biasanya mendominasi pasokan.

Proyek dengan penerbitan terbesar bulan lalu berasal dari sektor kehutanan di AS dan telah mendapat persetujuan Core Carbon Principle (CCP), standar global untuk karbon berkualitas tinggi. Saat ini, AS terus memimpin sebagai pasar penerbitan utama dengan portofolio sektor yang beragam.

Adapun volume pemakaian kredit karbon pada Januari turun menjadi 6,9 juta unit, merosot 57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang terendah sejak 2020.

Meskipun terdapat kemajuan dalam menjawab isu integritas pasar, perusahaan dinilai belum memiliki insentif kuat untuk memanfaatkan kredit karbon dalam target penurunan emisi akibat belum adanya kepastian regulasi, sehingga permintaan tetap tertekan.

Kredit dari sektor pembangkit energi menjadi yang paling diminati pada Januari dengan pangsa hampir separuh total permintaan. Sebanyak 73% dari pemakaian tersebut berasal dari India, China, dan Turki.

Platform e-commerce asal AS, Etsy, tercatat sebagai pembeli korporasi terbesar dengan 0,42 juta kredit yang dipakai, terutama untuk kredit manufaktur dan fugitive emissions. Sebaliknya, Shell hanya memakai 0,075 juta kredit, jauh di bawah aktivitas biasanya.

Di pasar over-the-counter, harga kredit blue carbon mencetak rekor US$25,3 per ton metrik. Kredit berperingkat tinggi versi BeZero juga naik tajam 30% sepanjang Januari menjadi US$7,7 per ton. Namun, harga kredit berlabel CCP justru turun 10% pada periode yang sama, diduga akibat lemahnya permintaan.

Secara spot, harga tertinggi tercatat pada proyek manufaktur dengan rata-rata US$30,7 per ton. Sebaliknya, kredit termurah berasal dari proyek pembangkit energi dengan rata-rata banderol harga US$2,3 per ton.

Dari sisi kebijakan, pemerintah Kenya tidak menerbitkan Letter of Authorization untuk proyek permintaan energi Koko Networks, sehingga proyek tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional yang dipimpin PBB.

Operasional proyek yang dihentikan pun membuat status 14,8 juta kredit belum terselesaikan. Proyek ini sebelumnya telah menjamin investasi senilai US$179,6 juta yang berpotensi harus dibayarkan Bank Dunia kepada investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan Jepang dengan tingkat polusi tinggi mulai memborong kredit karbon di pasar sukarela yang dikelola Tokyo Stock Exchange Inc. Aksi ini dilakukan menjelang diberlakukannya skema perdagangan emisi wajib di negara tersebut.

“Kami melihat banyaknya permintaan yang masuk ke pasar. Sebagian permintaan ini didorong oleh antisipasi perusahaan terhadap diperkenalkannya GX-ETS,” kata Natsuko Gunji, General Manager kantor perdagangan karbon bursa tersebut, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, sebagian perusahaan juga berlomba untuk merealisasikan penggunaan (retire) kredit karbon mereka dalam tahun fiskal berjalan guna memenuhi komitmen iklim.

Dalam aturan yang diusulkan, pelaku emisi diperbolehkan menggunakan kredit karbon sukarela (voluntary carbon) untuk kompensasi hingga 10% dari emisi yang nantinya diatur dalam pasar kepatuhan Jepang (mandatory market), yang dikenal sebagai GX-ETS, dan mulai berlaku pada April.

Skema ini diperkirakan mencakup sekitar 60% total emisi Jepang dan menjadi pilar utama upaya pemerintah Negeri Sakura dalam memangkas emisi 46% pada 2030 dibandingkan level 2013.

Menurut Bloomberg Intelligence, harga kredit karbon sukarela di TSE dari berbagai kategori mulai menunjukkan konvergensi menjelang implementasi pasar wajib. Kredit karbon yang berasal dari listrik energi terbarukan bahkan diperdagangkan pada level di atas batas harga yang diusulkan untuk pasar kepatuhan.

Harga kredit karbon dari listrik energi terbarukan di Bursa Tokyo sempat menyentuh 6.600 yen (sekitar US$42,12) per ton pada Februari dan April tahun lalu. Namun banderol harga telah turun hampir seperempatnya sejak saat itu. Meski demikian, level tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan batas harga izin emisi sebesar 4.300 yen yang diusulkan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang pada Desember untuk pasar GX-ETS.

Dalam perkembangan lain di pasar karbon global, China, Rusia, dan Turki tercatat sebagai negara yang paling terdampak kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang mulai berlaku pada Januari 2026, menurut BloombergNEF. Produk dari ketiga negara tersebut menyumbang hampir sepertiga impor yang tercakup CBAM ke Uni Eropa dan Inggris, dengan komoditas besi dan baja mendominasi nilai perdagangan.

BloombergNEF juga memperkirakan pasar karbon Eropa dan Australia masih akan mencatat tren positif, sementara kredit karbon dan program di Amerika Serikat menghadapi risiko lebih besar pada 2026. Penerapan tarif karbon lintas batas dan peninjauan luas kebijakan pasar karbon di Uni Eropa diperkirakan dapat memperluas cakupan serta memperketat pasokan izin emisi.

Sementara itu, sejumlah negara di kawasan Amerika dan Asia mulai memperkenalkan skema baru serta melakukan reformasi pasar karbon, meskipun ketidakpastian politik masih menjadi tantangan. Harga karbon di Uni Eropa sendiri sempat melonjak setelah dana investasi kembali masuk ke pasar usai aksi jual pada pekan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa perdagangan karbon internasional di pasar sukarela (voluntary market) yang diatur dalam Perpres No. 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional akan mulai diimplementasikan pada Juni 2026. Dibukanya akses pembeli internasional terhadap kredit karbon nasional diperkirakan mendatangkan potensi ekonomi senilai miliaran dolar AS.

“Komunitas karbon di luar negeri sudah menunggu 10 tahun sejak Perjanjian Paris 2025. Sekarang [aturan] sudah dikeluarkan, ini adalah suatu prestasi luar biasa,” kata Hashim saat berbicara dalam ESG Sustainability Forum 2026 yang digelar oleh CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Mengutip Antara, Peraturan Presiden tersebut mengatur kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, termasuk mekanisme perdagangan emisi dan kredit karbon, pencatatan unit karbon dalam Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK), pencegahan penghitungan ganda, serta keterkaitan pasar karbon domestik dan internasional.

Hashim menyampaikan pemerintah saat ini tengah menuntaskan penggabungan sejumlah sistem registrasi karbon agar seluruh transaksi tercatat secara terintegrasi dan akuntabel dalam satu sistem nasional.

Ia menjelaskan integrasi tersebut menjadi prasyarat utama agar pasar karbon Indonesia dapat beroperasi sesuai standar internasional dan memperoleh kepercayaan pelaku global.

“Saya bisa melaporkan bahwa pemerintah sudah menentukan akhir Juni ini semua carbon market akan operasional. Dan Juli kita berharap bahwa perdagangan cukup besar, sudah bisa dihitung dan diestimasi bisa miliaran dolar bisa masuk ke Indonesia,” paparnya.

Hashim berpandangan potensi transaksi jumbo dari pasar karbon ini didorong oleh minat tinggi pembeli internasional terhadap kredit karbon berbasis solusi alam (nature-based solutions/NBS). Indonesia disebutnya memiliki potensi penyerapan karbon alam yang besar dari ekosistem hutan tropis, bakau, laut, hingga padang lamun (seagrass).

“Dan dengan ini semuanya nature based solutions, berarti yang tadi saya sebut pelaku-pelaku karbon internasional sudah betul-betul tertarik. Mereka selama ini tidak begitu tertarik dengan [kredit karbon] yang berdasarkan industri, berdasarkan pabrik-pabrik kimia, atau pabrik semen, PLTU,” katanya.

Merujuk pada banderol harga tinggi karbon di sejumlah pasar, Hashim mengatakan potensi pendapatan yang diperoleh Indonesia bisa mencapai puluhan miliar dolar AS. Sebagai contoh, harga karbon di pasar Uni Eropa bisa mencapai 50–60 euro per ton setara karbon dioksida, sementara di Swedia bisa mencapai 100 euro per ton.

Sementara itu, riset yang dilakukan BloombergNEF memperkirakan bahwa pasar karbon global bakal makin terpolarisasi pada 2026, seiring dengan pergeseran permintaan dari pasar sukarela (voluntary) ke mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan regulasi pemerintah.

Ketiadaan regulasi yang jelas di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, membuat perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk mengimbangi emisinya secara sukarela. Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi.

Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan (retirement) melalui registri sukarela turun 12% dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan permintaan sukarela ini akan kembali menurun pada 2026.

Perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton. Namun, hampir 90% di antaranya berasal dari Microsoft, sehingga pertumbuhan ini dinilai tidak berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar karbon global pada 2026 diproyeksikan makin terpolarisasi seiring pergeseran permintaan dari pasar sukarela (voluntary) ke mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan regulasi pemerintah.

Mengutip laporan BloombergNEF (BNEF), ketiadaan regulasi yang jelas di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, membuat perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk mengimbangi emisinya secara sukarela. Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi.

Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan (retirement) melalui registri sukarela turun 12% dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan permintaan sukarela ini akan kembali menurun pada 2026.

Perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton. Namun, hampir 90% di antaranya berasal dari Microsoft, sehingga pertumbuhan ini dinilai tidak berkelanjutan.

Sebaliknya, makin banyak skema penetapan harga karbon berbasis kepatuhan yang mengizinkan penggunaan kredit karbon. Sepanjang 2015–2025, tercatat 29 mekanisme baru, sehingga totalnya kini mencapai 42 skema di berbagai negara.

Skema dekarbonisasi penerbangan internasional yang dipimpin PBB juga mengakui kredit karbon sebagai instrumen pemenuhan kewajiban maskapai. BNEF memperkirakan permintaan kredit karbon dari mekanisme kepatuhan ini akan mencapai 170 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2026 dan meningkat menjadi 240 juta ton pada 2030.

Di sisi lain, pemerintah berbagai negara juga menyiapkan kebijakan pasar karbon nasional yang selaras dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang memungkinkan perdagangan pengurangan emisi antarnegara. Permintaan kredit karbon dari pemerintah diperkirakan mencapai 470.000 ton CO₂ ekuivalen pada 2026, naik 36% dari 2025.

Pergeseran dari permintaan sukarela ke kepatuhan juga diperkuat oleh pasar karbon besar yang mulai membuka ruang bagi kredit karbon. Uni Eropa, misalnya, diperkirakan akan memutuskan pada 2026 apakah akan memasukkan skema penghilangan karbon (carbon removal) ke dalam pasar karbon kepatuhannya, yang berpotensi menambah permintaan signifikan.

Kendala pada CBAM

Di tengah pergeseran yang diperkirakan terjadi di pasar karbon, implementasi kebijakan penetapan harga karbon lintas batas Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) justru tidak berjalan mulus.

Sejak Januari, sejumlah pelabuhan dikabarkan kesulitan memproses barang-barang yang terdampak pungutan impor, sementara tekanan lobi dari industri dan beberapa pemerintah muncul untuk merevisi skema tersebut. Bahkan sempat muncul wacana penangguhan penerapan CBAM untuk pupuk karena dikhawatirkan berdampak terhadap harga pangan.

Meski sempat menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu perdagangan pupuk berbasis nitrat, Komisi Eropa akhirnya menegaskan tidak ada perubahan kebijakan. BNEF pun memperkirakan tahun pertama penerapan harga karbon melalui CBAM tetap akan berjalan tanpa penangguhan berarti.

“Tekanan geopolitik, termasuk dari Amerika Serikat, serta kekhawatiran daya saing industri Eropa memang menguji ketahanan kebijakan ini. Namun, menunda CBAM justru akan dipersepsikan sebagai kelemahan politik, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa,” tulis analis BloombergNEF.

Selain itu, konsensus politik di tingkat Uni Eropa terkait harga karbon berbasis perbatasan masih kuat. Membatalkan kebijakan yang telah disiapkan bertahun-tahun juga memerlukan biaya politik yang besar. Pada tahap awal implementasi, CBAM juga dinilai belum akan memicu lonjakan tajam harga impor di sebagian besar sektor, sehingga relatif lebih dapat diterima pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Vietnam mengonfirmasi rencana pembukaan bursa perdagangan karbon secara penuh pada 2029 sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target nol emisi bersih (net zero emissions).

Berdasarkan revisi dekret yang dipublikasikan di situs resmi pemerintah yang dikutip Bloomberg, proyek bursa karbon tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dengan program percontohan (pilot) berlangsung hingga akhir 2028. Bursa ini akan dioperasikan oleh Hanoi Stock Exchange dengan dua instrumen utama yang diperdagangkan, yakni kredit karbon dan kuota emisi.

Biaya layanan tidak akan diterapkan selama masa uji coba. Namun, anggota perdagangan diwajibkan memisahkan transaksi kuota emisi dan kredit karbon dari aktivitas keuangan lainnya.

Pelaku pasar juga dilarang melakukan saling hapus (offset) maupun peminjaman aset lintas pasar. Selain itu, peserta harus memiliki dana yang cukup saat memasang order beli serta kepemilikan kuota emisi atau kredit karbon yang memadai ketika mengajukan order jual.

Vietnam menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca bersih hingga nol pada 2050. Kehadiran bursa karbon diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung pencapaian target tersebut. Kendati demikian, tantangan yang dihadapi Vietnam terbilang masih besar mengingat hampir separuh pasokan listrik Vietnam masih bergantung pada batu bara, di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Data tahunan terbaru yang dihimpun Komisi Eropa menunjukkan Vietnam mencatat kenaikan emisi terbesar di antara negara-negara pengemisi utama pada 2024, dengan lonjakan sebesar 7,6%.

Perdagangan kuota emisi akan mencakup pembangkit listrik tenaga termal, industri baja, serta produsen semen. Sektor-sektor tersebut diwajibkan menyusun inventarisasi emisi tahunan, sebagaimana diatur dalam regulasi terpisah yang diterbitkan tahun lalu. Perusahaan juga diperbolehkan menggunakan kredit karbon untuk menutup hingga 30% dari total kuota emisi yang dimiliki.

Sesuai ketentuan, kuota emisi dan kredit karbon harus terlebih dahulu dicatat dalam Sistem Registrasi Nasional yang dikelola Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup sebelum dapat disetorkan dan diperdagangkan di bursa karbon domestik. Perusahaan peserta wajib membuka rekening perdagangan khusus di perusahaan sekuritas, terpisah dari rekening keuangan lainnya. Hasil perdagangan harian akan diumumkan oleh Bursa Hanoi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan resmi bergabung sebagai negara anggota The Coalition to Grow Carbon Markets. Koalisi ini bertujuan mempercepat penurunan emisi global dengan memperkuat insentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi dalam kredit karbon berintegritas tinggi. Dengan kata lain, mendukung berkembangnya pasar karbon.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sebagai anggota Koalisi di bidang kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa yaitu untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

“Ini guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” kata dia dalam diskusi bertajuk Advancing Indonesia-UK Collaboration on High Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Inggris, Rabu (21/1).

Diluncurkan pada London Climate Action Week pada Juni 2025, Koalisi ini dipelopori oleh Kenya, Singapura, dan Inggris. Ketiganya bertindak sebagai ketua bersama Koalisi. Sejauh ini, delapan negara telah bergabung sebagai anggota yaitu Kanada, Prancis, Selandia Baru, Panama, Peru, Swiss, Zambia, dan yang terbaru Indonesia.

Raja Juli meyakini, dengan berbekal hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia bisa berkontribusi besar dalam mencapai visi bersama.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets. “Pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan menuju target iklim negara, sekaligus memastikan tersedianya aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam melindungi alam dan membangun ketahanan,” ujarnya.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro menilai keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi.

“Standard Chartered menyatakan telah aktif mendukung pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pengembangan pasar kredit karbon berintegritas tinggi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menjalin kerja sama dengan PT Udara Untuk Semua (Fairatmos) untuk mengembangkan pembiayaan hijau dan perdagangan kredit karbon. Kolaborasi tersebut diformalisasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Menara Bank Danamon, Jakarta, Selasa (13/1/2025).

Kerja sama ini mencakup pengembangan pembiayaan solusi berbasis alam (nature-based solutions), penghitungan emisi, serta penerbitan dan perdagangan kredit karbon. Dalam kolaborasi tersebut, Fairatmos berperan menyediakan kapabilitas teknologi serta akses ke jaringan pembeli internasional, sementara Danamon berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi pengelola hutan maupun pembeli kredit karbon.

Direktur Syariah & Sustainability Finance Danamon Herry Hykmanto menyatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi bank dalam memperluas pembiayaan berkelanjutan dan mendukung penyediaan solusi pembiayaan berkelanjutan bagi nasabah.

“Dengan menggandeng Fairatmos, kami berharap dapat menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya membantu pengurangan emisi karbon, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa sektor keuangan dapat berperan aktif dalam transisi menuju ekonomi hijau,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, CEO Fairatmos Natalia Rialucky menilai kolaborasi ini menjadi tonggak penting bagi pembiayaan kredit karbon di sektor kehutanan nasional. Dia mengemukakan bahwa Danamon adalah institusi keuangan pertama di Indonesia yang berani melangkah sebagai pionir dalam fasilitas pembiayaan kredit karbon untuk sektor kehutanan.

“Setelah tiga tahun kami berupaya menjembatani kesenjangan pendanaan di sektor ini, Danamon menjadi mitra pertama yang merangkul visi ini dengan nyata. Dengan dukungan teknologi Fairatmos dan jaringan lebih dari 500 pemilik aset kami di Asia Tenggara, kolaborasi ini akan menjadi blueprint pertama yang membuktikan bahwa sektor keuangan Indonesia mampu memimpin dunia dalam pembiayaan berbasis alam,” kata Natalia.

Fairatmos selama ini berfokus pada pengembangan proyek restorasi alam di kawasan Asia Tenggara, termasuk ekosistem hutan, pesisir, dan karbon biru. Melalui kerja sama ini, Danamon dan Fairatmos akan menjajaki peluang pengembangan produk dan skema pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek kredit karbon berbasis alam.

Langkah tersebut sejalan dengan agenda keberlanjutan Danamon dan strategi Satu Grup Finansial, yang menargetkan pencapaian nol emisi bersih dari kegiatan operasional pada 2030 dan portofolio pembiayaan pada 2050. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan pengurangan emisi di Indonesia.