Bisnis.com, JAKARTA — Bank investasi JPMorgan Chase & Co. memperingatkan pengembang proyek kredit karbon berisiko kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan apabila kontrak pembelian yang mereka gunakan tidak memenuhi sejumlah standar dasar.

Mengutip Bloomberg, Head of Sustainability Asia Pacific JPMorgan, Genevieve Ding, mengatakan bahwa bank pada dasarnya cenderung menghindari risiko yang belum terbukti, terutama jika struktur kontrak masih lemah dan menyisakan terlalu banyak ketidakpastian.

“Pada akhirnya, bank benar-benar tidak menyukai risiko yang belum teruji. Jadi, jika sebuah kontrak karbon kredit bersifat samar dan bergantung pada pembicaraan pada masa depan, hal itu memberi sangat sedikit kepastian bagi petugas kredit dan mereka menjadi sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian tersebut,” ujar Genevieve Ding dalam acara Carbon Forward Asia di Singapura, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, bank dan investor akan lebih tertarik masuk ke pembiayaan proyek terkait kredit karbon apabila kontrak memuat perjanjian pembelian jangka panjang atau multi-year purchase agreements.

Ding menilai kegagalan pengiriman kredit karbon tidak selalu disebabkan oleh kegagalan proyek itu sendiri, melainkan kerap dipicu oleh hambatan administratif dan birokratis dalam proses pembangunan proyek.

Pasar kredit karbon sendiri masih berupaya memulihkan kepercayaan setelah bertahun-tahun dibayangi tuduhan greenwashing. Sentimen ini telah menekan minat korporasi untuk menggunakan kredit karbon sebagai instrumen kompensasi emisi.

Di sisi lain, perbankan juga menjadi makin berhati-hati dalam mengaitkan nama mereka dengan kontrak proyek kredit karbon, seiring dengan terus munculnya contoh proyek bermasalah di pasar. Sebagai contoh, runtuhnya perusahaan clean-cooking Koko Networks Ltd. menyebabkan kerugian hingga US$300 juta bagi investor.

Ding menambahkan, banyak proyek kredit karbon hingga kini masih menghadapi keterbatasan dari sisi keahlian teknis, kapasitas kelembagaan, hingga risiko mata uang dan politik yang pada akhirnya ikut mendorong biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

“Untuk banyak proyek, masih ada kekurangan keahlian teknis, kapasitas kelembagaan, serta risiko mata uang dan politik yang tertanam dalam biaya pembiayaan,” katanya.

“Untuk segmen tertentu seperti aforestasi dan restorasi, memang ada kekurangan pembiayaan karena proyek-proyek ini membutuhkan biaya modal awal yang tinggi dan memiliki periode pengembalian yang sangat panjang,” tambahnya.

Agar lebih menarik bagi perbankan, Ding menyarankan agar kontrak proyek kredit karbon mencantumkan masa tenggang yang diatur secara hukum untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman kredit.

Selain itu, kontrak juga dinilai perlu memuat ketentuan penggantian atas kredit karbon yang gagal dikirim tepat waktu, serta batas maksimum atas kewajiban finansial para pihak.

Menurut Ding, JPMorgan saat ini hanya terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki arah yang jelas menuju tahap operasi komersial.

Ia menjelaskan bank tersebut tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga terlibat dalam pengembangan pasar serta penjaminan kualitas untuk proyek-proyek yang terkait dengan kredit karbon.

Pada 2023, JPMorgan menandatangani komitmen senilai US$200 juta untuk mendukung upaya penarikan karbon langsung dari udara.

Komitmen itu mencakup pembelian senilai US$20 juta dari startup asal Swiss, Climeworks. Namun, perusahaan tersebut tahun lalu memangkas lebih dari 100 karyawan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek teknologi direct air capture.