JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yasierli mengatakan, saat ini baru sekitar 27% pekerja di Indonesia yang punya keterampilan digital . Angka ini jauh di bawah standar global yang mencapai 60%.

Data ini menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn bahwa 80% jenis pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan diprediksi sekitar 50% pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Kemenkominfo: Literasi Digital Penting untuk Hapus Kesenjangan Keterampilan



Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy. Oleh karenanya, agar

lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Menaker menjelaskan, lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs). Ia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kedua, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama. Transformasi Digital SDM Bisa Jadi Penentu Keputusan Bisnis



"AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI," tambahnya.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Oleh karenanya, Ia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

"Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir," pungkasnya.

JAKARTA - Perumda Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melakukan revitalisasi pasar tradisional tersebut agar bisa terus bersaing di tengah perkembangan zaman. Manager Hubungan Masyarakat (Humas) Perumda Pasar Jaya Topik Hidayatulloh mengakui pihaknya menyadari tantangan pasar tradisional saat ini kompetisi dengan ruang ritel modern.

“Karena itu, perbaikan fisik yang telah kami selesaikan ini fondasi awal," ujar Topik Hidayatulloh melalui keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, kenyamanan pedagang dan pengunjung merupakan prioritas utama, sehingga perbaikan infrastruktur krusial dikerjakan dan perwajahan pasar. Pertama, dari sisi penyegaran visual dengan melakukan pengecatan ulang seluruh eksterior gedung untuk memberikan kesan bersih dan modern.

Kedua, kata dia, dari sisi peningkatan fasilitas publik, yakni perbaikan total area toilet agar lebih higienis dan penyediaan ATM Center yang lebih representatif untuk kemudahan transaksi.

Ketiga, sisi kenyamanan interior dengan melakukan penggantian keramik di koridor pasar dan pemasangan instalasi kipas angin di area food court guna memastikan sirkulasi udara yang lebih baik bagi pengunjung.

Keempat, ungkapnya, infrastruktur penunjang berupa pengecoran (betonisasi) area parkir untuk mobilitas para pedagang dan pengunjung lebih lancar serta pembangunan Rumah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang lebih tertata dan ramah lingkungan.

Kelima, estetika dan ruang terbuka dengan pembuatan taman baru di area lobi 6 (dekat Galeri ATM) sebagai ruang hijau dan area tunggu yang nyaman bagi para pengunjung.

"Sebagai bagian dari upaya rebranding dan peningkatan daya tarik pasar, sejumlah perbaikan infrastruktur krusial telah rampung dikerjakan. Kami juga konsisten menyelenggarakan kegiatan Pasar Santa Festival setiap tahunnya sebagai wadah bagi para komunitas kreatif dan UMKM untuk menarik minat generasi muda kembali ke pasar," tuturnya.

Adanya kegiatan Pasar Santa Festival, kata Topik, diharapkan dapat menjadi magnet kunjungan yang tidak hanya bersifat temporer, tapi membangun loyalitas konsumen baru hingga komunitas. Dengan segala perbaikan yang telah dilakukan, Perumda Pasar Jaya mengundang masyarakat untuk kembali berkunjung dan memberikan dukungan pada pedagang lokal di Pasar Santa.

"Pasar Santa ini asik dan estetik jadi tempat berkumpulnya para pecinta kopi dan kerap dikunjungi komunitas. Terlebih, Pasar Santa kini hadir dengan wajah baru, pasar yang lebih nyaman tanpa menghilangkan identitasnya sebagai pusat kuliner dan hobi yang ikonik di Jakarta," pungkasnya.

JAKARTA - Keluhan para pedagang ikan hias di kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng, Jakarta Barat kian mencuat ke permukaan. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi pasar yang semakin menantang, para pedagang menilai peran pengawasan dan pembinaan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Padahal, instansi tersebut memiliki mandat penting, mulai dari pengawasan, pemberian bimbingan teknis, hingga promosi hasil perikanan, serta memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas komoditas perikanan. Ruang lingkupnya mencakup sektor budidaya, kesehatan ikan, hingga sertifikasi guna menjamin kualitas produk yang beredar di pasar.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Sejumlah pedagang ikan hias di Cengkareng mengaku masih harus berjuang secara mandiri tanpa pendampingan memadai.

Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pengetahuan teknis perawatan ikan, strategi pemasaran yang efektif, hingga upaya meningkatkan daya tarik pasar di tengah persaingan yang semakin ketat.

Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng (APIC) turut menyuarakan aspirasi tersebut. Mereka berharap Sudin KPKP Jakarta Barat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga hadir sebagai mitra pembina yang aktif dan berkelanjutan.

“Pedagang tidak hanya membutuhkan pengawasan, tetapi juga pendampingan. Kami berharap ada bimbingan terkait perawatan ikan, peningkatan kualitas produk, hingga strategi menarik kembali minat pembeli,” ujar Imron, pedagang ikan di Cengkareng, Sabtu (25/4/2026).

Perhatian juga tertuju pada kondisi fasilitas di kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan Cengkareng yang dinilai memerlukan pembenahan. Infrastruktur yang mulai menua, penataan area parkir yang belum optimal, serta fasilitas umum seperti toilet dan kantin yang kurang representatif menjadi catatan tersendiri.

Para pedagang juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam hal promosi. Mereka menilai sebagai kawasan yang sejak awal dirancang sebagai pusat promosi hasil perikanan, TPHP seharusnya mendapatkan dukungan publikasi dan kegiatan promosi yang lebih masif agar kembali dikenal luas oleh masyarakat.

“TPHP ini memang tempat promosi hasil ikan. Kami sangat berharap ada dukungan promosi dari pemerintah baik melalui event, publikasi, maupun program lain supaya pembeli kembali ramai datang dan usaha kami bisa hidup lagi,” ucapnya.

Situasi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha para pelaku usaha kecil di sektor perikanan hias yang selama ini turut menggerakkan perekonomian lokal.

Para pedagang berharap pemerintah baik di tingkat kota maupun provinsi segera mengambil langkah konkret, mulai dari peningkatan pembinaan, penguatan promosi, hingga penataan dan revitalisasi kawasan perdagangan ikan hias di Cengkareng.

JAKARTA, iNews.id - Pasar modal Indonesia mencatat kinerja negatif sepanjang perdagangan periode 20-24 April 2026. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama sepekan melemah 6,61 persen ke level 7.129,490 dari posisi 7.643,004 pada pekan sebelumnya.

Secara absolut, indeks kehilangan 504,514 poin, mencerminkan tekanan jual yang cukup kuat di pasar saham domestik. Dalam rentang perdagangan sepekan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.692,145 dan terendah di 7.115,971, menunjukkan volatilitas yang cukup lebar di tengah sentimen pasar yang cenderung negatif.

Penurunan tersebut mencerminkan tekanan yang cukup kuat di pasar saham domestik, seiring meningkatnya aksi jual, terutama oleh investor asing. Dari sisi aliran dana, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell).

Sepanjang pekan ini, nilai net sell asing mencapai sekitar Rp2,95 triliun, mencerminkan masih adanya tekanan keluar dana dari pasar domestik. Secara transaksi, investor asing membukukan nilai jual sebesar Rp31,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan pembelian Rp28,85 triliun.

Baca Juga

IHSG Hari Ini Ditutup Terkoreksi ke 7.559, DSSA-IFSH Pimpin Top Losers

Koreksi IHSG juga sejalan dengan penurunan kapitalisasi pasar yang tercatat menyusut 6,59 persen menjadi Rp12.736 triliun, dari Rp13.635 triliun pada pekan sebelumnya. 

Meski IHSG mengalami penurunan, aktivitas perdagangan justru menunjukkan dinamika yang beragam. Rata-rata volume transaksi harian meningkat 4,44 persen menjadi 44,88 miliar lembar saham, dari 42,98 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Frekuensi transaksi harian juga naik tipis 1,09 persen menjadi 2,75 juta kali transaksi.

Namun, peningkatan aktivitas tersebut tidak diikuti oleh nilai transaksi. Rata-rata nilai transaksi harian justru turun 3,67 persen menjadi Rp19,61 triliun, dari Rp20,36 triliun pada pekan sebelumnya. 

Secara sektoral, hampir tercatat hampir seluruh sektor mengalami penurunan, misalnya sektor energi yang terkoreksi 8,15 persen, consumer cyclicals turun 6,12 persen, properti 6,3 persen, dan infrastruktur terkoreksi 5,57 persen.

Editor: Aditya Pratama

Dengan kombinasi penguatan internal perbankan, sinergi dan koordinasi kebijakan, serta pengelolaan risiko di sisi korporasi, OJK memastikan bahwa kebutuhan likuiditas valas tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara kesel

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa perbankan memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valuta asing (valas) nasabah tanpa meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas nilai tukar.

Hal ini seiring dengan Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang terjaga dalam batas prudensial, yakni berada di level 1,46 persen pada Februari 2026 atau masih jauh di bawah threshold.

“OJK memastikan bank memiliki manajemen risiko likuiditas valas yang kuat dan memadai, termasuk melalui pengaturan dan pemantauan rasio likuiditas antara lain liquidity coverage ratio (LCR) valas dan pemantauan PDN dalam rangka menilai kecukupan kemampuan penyangga (buffer) bank dalam memenuhi kebutuhan valas jangka pendek maupun potensi tekanan pasar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Dian mengatakan bahwa OJK senantiasa melakukan pendekatan terintegrasi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan likuiditas valas di perbankan domestik tetap memadai, khususnya untuk melayani kebutuhan korporasi yang memiliki kewajiban utang luar negeri.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas pasar valas domestik, antara lain melalui instrumen moneter seperti swap, repo, dan intervensi pasar untuk memastikan kecukupan likuiditas valas di sistem keuangan tetap terjaga.

Selanjutnya, OJK juga meminta bank untuk menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas (asset-liability management)secara prudent, termasuk menjaga keseimbangan yang memadai antara sumber pendanaan valas dan penyaluran kredit valas.

Sampai dengan posisi Februari 2026, DPK valas tercatat sebesar Rp1.525 triliun, sedangkan kredit valas sebesar Rp1.241 triliun, sehingga LDR valas sebesar 81,35 persen.

Selain itu, bank didorong untuk memperluas dan mendiversifikasikan sumber pendanaan valas, baik melalui DPK valas, pinjaman antarbank, maupun pemanfaatan akses ke pasar global.

Di sisi lain, OJK mendorong korporasi yang memiliki utang luar negeri untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian seperti kewajiban lindung nilai (hedging), kecukupan likuiditas, serta menjaga kualitas dan peringkat utang guna memitigasi risiko nilai tukar dan risiko pembiayaan.

“Dengan kombinasi penguatan internal perbankan, sinergi dan koordinasi kebijakan, serta pengelolaan risiko di sisi korporasi, OJK memastikan bahwa kebutuhan likuiditas valas tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang bahwa penerapan kode etik pasar oleh pelaku pasar keuangan menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga kredibilitas pasar, efisiensi pembentukan harga dan kepercayaan investor.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat mendukung peluncuran Buku Market Code of Conduct (MCoC) Edisi Kelima yang diterbitkan oleh Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) bersama Association Cambiste Internationale - Financial Markets Association (ACI FMA).

Thomas, sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa penerapan kode etik semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dan dinamika kebijakan ekonomi global.

“Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional,” kata Thomas.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada upaya pendalaman pasar keuangan.

“Sejalan dengan itu, semakin dalam dan berkembangnya pasar, diperlukan dukungan penerapan kode etik yang kuat guna menjaga integritas serta kepercayaan dalam aktivitas pasar," kata Thomas.

Sebagai informasi, melalui MCoC atau Brown Book Edisi Kelima ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi pembaruan ACI FMA Handbook 2026 ke dalam standar domestik, selain FX Global Code edisi 2024.

Sebagai acuan pelaku pasar, ACI FMA Handbook 2026 memuat prinsip utama fungsi pasar, personalconduct, penyiapan operasional serta penggunaan teknologi dan keamanan untuk memastikan transaksi yang etis, transparan, dan aman.

Penerbitan MCoC Edisi Kelima diharapkan dapat menjadi rujukan utama para pelaku pasar keuangan di Indonesia dalam membangun dan menegakkan standar etika pasar.

BI pun turut mengajak seluruh pelaku pasar untuk mengimplementasikan kode etik ini secara konsisten dan diiringi komitmen yang kuat.

Sinergi antara otoritas dan pelaku pasar ini diharapkan mampu mewujudkan industri pasar uang dan valuta asing (PUVA) yang aktif dan kompeten, sesuai sasaran Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id -MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas juga terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi berbasis syariah terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Seiring meningkatnya literasi keuangan dan kesadaran berinvestasi secara bertanggung jawab, pasar modal syariah kini menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor yang ingin memastikan portofolio mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. 

Banyak masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki ketertarikan terhadap investasi halal, namun belum mengetahui dari mana harus memulai. MNC Sekuritas mengambil langkah nyata melalui program literasi yang dirancang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Penasaran seperti apa serunya belajar menjadi investor syariah?

Jangan lewatkan webinar gratis “Jadi Investor Syariah” pada Rabu (29/04/2026) pukul 09.30 WIB bersama Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem dan Sharia Capital Market Development Indonesia Stock Exchange Wildan Syuruq. 

Raih kesempatan booster Rekening Dana Nasabah sebesar Rp1.500.000 untuk 15 peserta pertama yang membuka akun di MNC Sekuritas dan Rp500.000 untuk 5 penanya terbaik yang telah membuka akun di MNC Sekuritas. Daftar sekarang juga melalui bit.ly/JISMNCSAPRIL karena kuota terbatas!

Nikmati layanan investasi pasar modal syariah dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.

Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Editor: Reza Fajri

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan tajam pada awal perdagangan Jumat (24/4/2026), dengan koreksi mencapai 1,52% hanya dalam satu jam. Pelemahan ini melanjutkan tren negatif sehari sebelumnya di tengah tekanan jual yang meluas di hampir seluruh sektor saham.

IHSG tercatat turun 113 poin ke level 7.266 setelah sempat dibuka di zona merah pada posisi 7.378. Penurunan cepat ini mencerminkan tingginya tekanan pasar sejak awal sesi perdagangan.

Tekanan jual terlihat dominan di pasar saham, dengan jumlah saham yang melemah mencapai 392, jauh melampaui saham yang menguat sebanyak 193, sementara 374 saham stagnan. Kondisi ini diperburuk oleh aksi jual investor asing yang masih berlanjut sejak perdagangan sebelumnya.

Secara sektoral, hampir seluruh sektor mencatatkan pelemahan. Sektor keuangan menjadi yang paling tertekan dengan penurunan 0,91%, diikuti sektor primer, properti, teknologi, kesehatan, transportasi, hingga infrastruktur. Hanya sektor energi dan perindustrian yang mampu bertahan di zona hijau dengan kenaikan tipis.

Aktivitas perdagangan juga menunjukkan tingginya volatilitas. Dalam 10 menit pertama, IHSG sempat menyentuh level terendah di 7.313 sebelum sedikit pulih. Nilai kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp13.144 triliun dengan total transaksi mencapai Rp2,99 triliun dan frekuensi perdagangan hampir 319.000 kali.

Tekanan pada IHSG turut dipengaruhi aksi jual bersih (net sell) investor asing yang pada penutupan sebelumnya mencapai sekitar Rp979 miliar. Total penjualan asing tercatat Rp6,36 triliun, lebih tinggi dibandingkan pembelian sebesar Rp5,38 triliun. Sementara itu, investor domestik mencatatkan pembelian bersih tipis, namun belum mampu menahan laju pelemahan indeks.

Di tengah tekanan pasar, sejumlah saham individual masih mencatatkan penguatan signifikan. Saham-saham seperti Ecocare Indo Pasifik (HYGN), Berlina Tbk (BRNA), hingga Ciptadana Asset Management (XCIS) masuk dalam jajaran top gainers dengan kenaikan dua digit.

Sebaliknya, saham-saham seperti Harapan Duta Pertiwi (HOPE), Kobexindo Tractors (KOBX), dan Matahari Department Store (LPPF) memimpin daftar top losers setelah mencatatkan penurunan tajam. Kondisi ini mencerminkan sentimen pasar yang masih cenderung negatif dan selektif terhadap saham-saham tertentu.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli menegaskan, komitmen pemerintah untuk mendampingi para peserta Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I pasca-berakhirnya masa pemagangan. Fokus utama Kemenaker dalam dua bulan ke depan adalah memastikan seluruh peserta mendapatkan sertifikasi profesi guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja .

Menaker menekankan, bahwa program ini tidak berhenti begitu saja setelah masa magang usai, melainkan berlanjut hingga tahap pengakuan keahlian. Uang Saku Peserta Magang Nasional Utuh, Pajak Ditanggung Negara



“Jadi, tidak selesai batch I dan kemudian selesai, mereka bubar. Tapi kami di Kemenaker mengawal sertifikasi selama satu-dua bulan ini ke depan,” ujar Yassierli ke awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rincian mengenai skema sertifikasi tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada Jumat (24/4/2026). Melalui pengumuman tersebut, para peserta dapat memilih jenis sertifikasi yang paling sesuai dengan bidang keahlian yang mereka dalami selama proses magang.

Secara bersamaan, Kemenaker tengah melakukan pendataan mendalam terhadap profil peserta. Langkah ini bertujuan untuk memetakan siapa saja yang sudah berhasil terserap oleh perusahaan tempat mereka magang serta siapa yang masih membutuhkan akses lowongan kerja.

“Sambil mereka sudah ada yang diterima di tempat kerja, datanya menyusul ya, masih ada yang mencari lowongan kerja, dan paralel dengan itu kami siapkan skema sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” jelas Menaker.

Bagi peserta yang telah menyelesaikan program selama enam bulan penuh, mereka berhak mendapatkan sertifikat magang. Sementara bagi peserta dengan durasi antara tiga hingga kurang dari enam bulan, akan diberikan surat keterangan resmi sebagai bukti pengalaman kerja.

Sebagai bagian dari evaluasi Batch I, Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak tegas sejumlah perusahaan yang melanggar aturan pemagangan. Berdasarkan laporan dari peserta dan masyarakat, ditemukan pelanggaran terkait jam kerja serta ketidaksesuaian lingkup pekerjaan.

Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran keras hingga langkah blacklist (daftar hitam) bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak peserta magang.

“Ada sekian banyak perusahaan yang kami tegur, kemudian kami blacklist, adik-adik magangnya kami selamatkan, kami pindahkan, dan seterusnya. Dan ke depan, tentu kami akan membuat mekanisme yang lebih ketat. Dalam artian, kami juga melihat bagaimana ke depan itu perusahaan magang ini juga harus punya tanggung jawab (responsibility) dan kepemilikan (ownership),” tutur Yassierli.

Program Magang Nasional secara total diikuti oleh sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Untuk Tahap I, sebanyak 14.952 peserta telah resmi menyelesaikan masa pemagangan mereka pada 19 April 2026 lalu.

Dokumen sertifikasi yang tengah dikawal pemerintah ini diharapkan menjadi modal krusial bagi para peserta untuk menunjukkan kesiapan kerja secara profesional di dunia industri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

"Satu lagi yang paling luar biasa adalah di sini kita memberikan kemudahan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, masyarakat sekitar hutan. Jadi sekarang untuk menyiapkan semacam proposal untuk developing karbon ini, masyarakat itu bisa di-support oleh tidak mesti konsultan perusahaan besar, tapi bisa juga oleh konsultan individual," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut dia, harapannya ini bisa lebih terjangkau sehingga balik lagi dari penyiapan bisnis karbon bisa mencakup, mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.

"Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden RI kita harus lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk kolaborasi termasuk juga untuk pengembangan bisnis-bisnis, terutama kalau kami di sektor kehutanan adalah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan yang bisa dikembalikan hasil bisnis usahanya untuk meningkatkan kualitas hutan," katanya.

Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

Ia menambahkan Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaian agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, permenhut memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik ​memastikan terus menjalin komunikasi dengan para global index provider (penyedia indeks global) termasuk MSCI.

Selain itu, ia memastikan BEI akan terus menjalin komunikasi dengan para investor global, sebagai upaya untuk memperoleh masukan demi penguatan pasar modal Indonesia.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan index provider. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan," ujar Jeffrey kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan ini, Jeffrey mengapresiasi pernyataan MSCI yang telah menerima empat proposal agenda reformasi pasar modal Indonesia.

"Kami mengapresiasi bahwa empat proposal yang telah kami deliver di-acknowledge oleh MSCI," ujar Jeffrey.

Ia memastikan BEI rutin menggelar pertemuan dengan MSCI, dengan pertemuan terakhir pada 16 April 2026.

"Kami telah bertemu dengan MSCI tanggal 16 April (2026)," ujar Jeffrey.

Dalam pengumumannya pada Senin (20/4/2026), MSCI telah mengakui upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam melakukan agenda reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Namun demikian, MSCI masih menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data, serta langkah-langkah baru dalam konteks penentuan free float dan penilaian investability yang lebih luas.

MSCI mengatakan masih akan mempertahankan langkah-langkah yang telah diumumkan sebelumnya, yang saat ini berlaku untuk pasar Indonesia, di antaranya pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), dan pembekuan perpindahan naik antarindeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Selain itu, konsisten dengan perlakuan terhadap pasar negara lain, MSCI mengumumkan akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

MSCI juga dapat menggunakan data pengungkapan pemegang saham 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float jika sesuai.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI tidak membahas terkait dengan potensi reklasifikasi Indonesia dari status emerging market menjadi frontier market.

Ke depan, MSCI akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta menyambut baik umpan balik feedback dari pelaku pasar mengenai sumber dan ukuran data baru yang dirilis otoritas Indonesia, termasuk efektivitasnya untuk menentukan free float dan penilaian investabilitas.

Selanjutnya, MSCI akan mengomunikasikan lanjut terkait hal ini dalam market accessibility review pada Juni 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka melemah sebesar 0,45% atau turun ke level 7.560 akibat tekanan sentimen global. Penurunan ini terjadi saat pelaku pasar tengah mencerna pengumuman terbaru dari penyedia indeks global, MSCI, terkait penilaian transparansi pasar modal Indonesia.

"Kami telah bertemu dengan MSCI tanggal 16 April. Kami mengapresiasi bahwa empat proposal yang telah kami sampaikan diakui (acknowledge) oleh MSCI," ujar Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik pada Selasa (21/4/2026).

Melemahnya IHSG berlanjut beberapa menit setelah pembukaan hingga menyentuh level 7.524, dengan posisi 305 saham melemah dan 215 saham menguat. Data perdagangan menunjukkan nilai transaksi awal mencapai Rp1,2 triliun dengan volume 3,4 miliar lembar saham, yang mengindikasikan adanya aksi jual cukup masif di lantai bursa.

Indeks sektoral mayoritas berada di zona merah, mulai dari sektor energi, konsumer, properti, hingga keuangan. Kondisi ini turut menekan indeks saham unggulan lainnya, di mana indeks LQ45 tercatat turun 1,15 persen ke 747 dan indeks IDX30 merosot 0,46 persen ke posisi 399.

Sentimen utama pasar hari ini berfokus pada langkah MSCI yang memutuskan untuk tetap meninjau efektivitas reformasi transparansi pasar saham Indonesia. Meskipun MSCI masih membekukan faktor inklusi asing, lembaga tersebut mencatat adanya kemajuan melalui reformasi yang dilakukan oleh OJK, BEI, dan KSEI sejak rilis awal Januari 2026.

Hendrik menegaskan, pertemuan dengan perwakilan MSCI telah dilakukan untuk membahas klasifikasi pasar modal nasional di masa depan. Kendati demikian, ia menyatakan bahwa rincian teknis dari kesepakatan tersebut belum dapat diungkapkan kepada publik karena bersifat rahasia di antara kedua belah pihak.

Di tengah pelemahan indeks, beberapa saham tetap mencatatkan penguatan (top gainers), di antaranya PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA). Sebaliknya, saham-saham yang memimpin pelemahan (top losers) dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML) dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).