Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat konversi terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas seiring pertumbuhan arus kontainer yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir, untuk mengantisipasi kebutuhan kapasitas baru di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, dan distribusi barang nasional.

Realisasi arus peti kemas nasional menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sepanjang 2025, volume peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 19,79 juta TEUs atau tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target 18,8 juta TEUs.

Pada 2023, Pelindo berhasil melayani 17,65 juta TEUs. Sementara pada 2022 dan 2021, masing-masing arus peti kemas mencapai 17,22 juta TEUs dan 17,05 juta TEUs.

Kenaikan volume yang konsisten tersebut mendorong pemerintah mempercepat penambahan kapasitas layanan pelabuhan. Selain pembangunan dan modernisasi infrastruktur, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengalihkan sejumlah terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kontainer yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan, pemerintah terus mendorong badan usaha pelabuhan meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas untuk mengimbangi pertumbuhan volume yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengubah fungsi sejumlah terminal yang sebelumnya berstatus multipurpose menjadi terminal peti kemas.

"Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan," ujar Masyhud, dikutip pada Kamis (4/6/2026).

Hingga April 2026, pemerintah telah menetapkan 12 lokasi terminal sebagai terminal peti kemas, termasuk Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Langkah tersebut dibarengi dengan penerapan standar kinerja pelayanan operasional serta evaluasi berkala terhadap produktivitas bongkar muat dan peralatan pelabuhan.

Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat peningkatan kapasitas pelabuhan melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, penambahan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam periode 2025—2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah dilakukan di 74 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, mendukung kawasan industri dan hilirisasi, serta mengantisipasi pertumbuhan perdagangan intra-Asia yang masih menjadi penopang utama perdagangan Indonesia.

"Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

PERDAGANGAN MASIH KUAT

Peningkatan kapasitas tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan yang tercermin dari kinerja arus peti kemas nasional.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan pertumbuhan volume hingga April 2026 mencapai 6,42 TEUs atau naik 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh kenaikan arus internasional maupun domestik.

"Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11%, dengan ekspor tumbuh 10% dan impor naik 12%. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4%," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia masih berjalan baik. Distribusi barang antarpulau juga tetap kuat sehingga menopang konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Struktur perdagangan Indonesia yang masih terkonsentrasi di kawasan Asia turut menjadi bantalan di tengah ketidakpastian global. Kawasan China dan Asean saat ini menyumbang sekitar 46,2% ekspor Indonesia dan 56,5% impor nasional.

Pertumbuhan juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama. Tanjung Priok mencatat kenaikan arus domestik sekitar 8%, sementara Makassar tumbuh sekitar 7% seiring meningkatnya distribusi barang dan pergerakan komoditas pertanian menuju berbagai wilayah di Indonesia timur.

Kinerja tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas manufaktur, perdagangan, dan distribusi nasional masih bergerak positif pada awal tahun yang dihadapkan dengan gejolak geopolitik dan berimbas pada penutupan sebagian jalur perdagangan.

EFISIENSI LOGISTIK

Kalangan pelaku usaha menilai peningkatan kapasitas terminal peti kemas memang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan yang terus terjadi.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo Carmelita Hartoto mengatakan pertumbuhan sektor peti kemas relatif stabil dan bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat memang sektor peti kemas juga tumbuh yang baik, setidaknya sampai April ini tumbuh 7%. Peningkatan kapasitas dan layanan petikemas tentunya melihat pada kebutuhan dari pertumbuhan tersebut," katanya.

Menurut Carmelita, perubahan terminal konvensional menjadi terminal peti kemas berpotensi mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Penggunaan kontainer memungkinkan proses penanganan barang berlangsung lebih cepat dibandingkan pola pengangkutan konvensional.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan logistik nasional. Termasuk biaya logistik yang masih tinggi.

Menurutnya, biaya logistik Indonesia dibentuk oleh banyak mata rantai mulai dari angkutan darat, pelabuhan, pelayaran, pergudangan hingga distribusi ke konsumen akhir. Berbeda dengan negara kontinental seperti Singapura.

Karena itu, upaya efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh apabila pemerintah ingin mencapai target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% pada 2029

"Jadi memang bicara logistik kita mesti lebih komprehensif, bukan satu dua pos saja secara parsial," ujar Carmelita.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mempercepat pembenahan pelabuhan dengan lalu lintas tinggi guna mengurangi antrean panjang yang terus berulang saat musim libur panjang.

Ketua Forum Transportasi Laut MTI Hafida Fahmiasari mengatakan tren penumpang dan angkutan barang pada moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan terus meningkat, terutama pada periode libur panjang dan momen hari besar keagamaan.

Menurut dia, antrean di sejumlah pelabuhan seperti lintasan Ketapang–Gilimanuk bukan semata dipicu kenaikan permintaan musiman.

“Tetapi kombinasi antara keterbatasan dermaga, kapasitas kapal yang tidak seimbang dengan volume kendaraan, cuaca dan arus laut, hingga manajemen operasional serta jadwal sandar yang belum optimal,” katanya ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Selain itu, sejumlah insiden kapal kandas dalam beberapa waktu terakhir juga dinilai menunjukkan pentingnya aspek keselamatan, navigasi, dan kesiapan teknis kapal.

Karena itu, Hafida menilai pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas pelabuhan, penerapan sistem antrean digital, hingga peremajaan armada.

Menurut dia, penguatan pengawasan keselamatan serta pengaturan lalu lintas dan distribusi kendaraan juga diperlukan agar antrean ekstrem tidak terus berulang setiap musim liburan.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan penguatan layanan penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk menjelang libur Iduladha dan long weekend Hari Lahir Pancasila.

ASDP menambah armada KMP Rodhita berkapasitas 1.236 gross tonnage (GT) dengan daya angkut sekitar 30 unit kendaraan campuran untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk.

General Manager ASDP Ketapang Arief Eko Kurniansjah mengatakan fokus utama operator saat ini ialah menjaga arus kendaraan tetap bergerak secara bertahap dan tertib.

“Antrean yang terbentuk harus tetap bergerak. Itu yang paling penting. Karena itu kami memastikan seluruh pola pengaturan kendaraan berjalan terkoordinasi sehingga kepadatan di area pelabuhan tetap terkendali,” jelasnya.

Antrean panjang di lintasan Ketapang–Gilimanuk terus berulang dalam beberapa periode libur panjang, termasuk saat long weekend Kenaikan Yesus Kristus dua pekan lalu.

Bahkan, antrean kendaraan sempat mencapai 45 kilometer menjelang Idulfitri 2026.

Berbeda dengan lintasan Merak–Bakauheni yang telah memiliki pelabuhan pendukung, kapasitas layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk masih terbatas di tengah permintaan penyeberangan yang terus meningkat.

Pemerintah sebelumnya juga telah merencanakan pengembangan pelabuhan alternatif di Bali, antara lain di Celukan Bawang, Amed, Gunaksa, dan Sangsit.

Bisnis.com, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta menyatakan kesiapannya dalam mematuhi regulasi pembatasan operasional angkutan barang menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah guna menjaga stabilitas arus lalu lintas nasional.
Bambang Widjanarko, Ketua DPD Aptrindo Jateng-DI Yogyakarta, mengungkapkan bahwa koordinasi tahun ini berjalan jauh lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Pemerintah dinilai telah memberikan kepastian regulasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam jangka waktu yang cukup ideal bagi para pengusaha untuk melakukan penyesuaian jadwal operasional armada.
"Kami mengikuti anjuran ketum aptrindo untuk menaati imbauan SKB karena SKBnya juga diberikan satu bulan sebelum Ramadan, atau 2 bulan sebelum Idulfitri. Kami memiliki persiapan waktu yang lebih cukup dibanding SKB sebelumnya yang terbitnya mendadak sekali," ujar Bambang Widjanarko dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (4/3/2026) di Kota Semarang.
Pembatasan angkutan Lebaran 2026 dijadwalkan berlangsung selama 16 hari, terhitung mulai tanggal 13-29 Maret 2026.

Durasi pembatasan yang dimulai lebih awal ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi pergerakan pemudik yang diprediksi meningkat seiring dengan adanya hari libur nasional Nyepi yang berdekatan dengan momentum Ramadan.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi akan mengikuti arahan pengurus untuk bersikap kooperatif.

"Sesuai arahan DPP Aptrindo, untuk masa libur lebaran 2026 ini Aptrindo ikut aturan pemerintah. Kita ingat tahun lalu Aptrindo ramai-ramai demo di Jakarta, dimana-mana, tapi tahun ini kita tidak ada demo, penolakan, kita ikuti SKB," tegasnya.
Namun, di balik kepatuhan tersebut, sektor logistik di Jawa Tengah masih dibayangi oleh krisis kapasitas di Pelabuhan Tanjung Emas. Supriyono mengungkapkan bahwa kondisi pelabuhan saat ini berada dalam tingkat kepadatan yang sangat tinggi.

Kepadatan ini telah menyebabkan masa tunggu kapal (dwelling time) membengkak hingga lebih dari 5 hari.
Kondisi tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di wilayah Jawa Tengah, terutama dengan masifnya aktivitas industri di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Arus barang yang terus mengalir dari kawasan industri tersebut tidak sebanding dengan kapasitas penampungan di pelabuhan yang mulai terbatas.
Kekhawatiran utama para pengusaha muncul pada periode pasca-lebaran. Mengingat operasional kapal dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan selama hari libur, tumpukan kontainer diprediksi akan semakin menggunung sementara distribusi keluar pelabuhan terhenti akibat pembatasan truk.
"Yang saya takutkan nanti habis lebaran terjadi kemacetan di pelabuhan, sekarang saja sudah sangat crowded apalagi selama libur, truk dan kapal tetap bekerja, tetap masuk semarang dan bongkar muat di pelabuhan. Jadi tidak ada libur angkutan kapal, hanya di hari H," jelas Supriyono.
Kondisi ini berpotensi memicu pembengkakan biaya bagi para pelaku ekspor dan impor di Jawa Tengah. Kontainer yang mengendap di pelabuhan lebih dari 3 hari akan dikenakan tarif progresif serta biaya sewa kontainer (deturrage) yang cukup tinggi dari pihak pelayaran jika melebihi batas waktu yang ditentukan.
Pihak Aptrindo berharap pemerintah dan otoritas pelabuhan dapat memberikan relaksasi atau solusi manajemen arus barang agar kebijakan pembatasan angkutan di jalan raya tidak justru membebani daya saing industri akibat biaya logistik yang tidak terkendali di area pelabuhan selama masa transisi Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, dikenal Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membenahi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan kapasitas pelabuhan yang seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal, saat ini justru diisi lebih dari 1.500 kapal. Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.

"Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat, amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya," kata Titiek dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Demikian disampaikannya dalam saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Muara Angke, Selasa.

Menurutnya, penumpukan kapal diperparah oleh masih banyaknya kapal rusak dan mangkrak yang dibiarkan berada di area pelabuhan, bahkan ada kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing.

"Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan," katanya.

Selain itu, Komisi IV juga menerima keluhan dari pemilik dan nakhoda kapal terkait lambannya proses perizinan berlayar, yang menyebabkan kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.

"Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak," ujar Titiek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Muara Angke.

"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini," kata Trenggono.

Ia menilai selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi.

"Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat," jelasnya.

Terkait perizinan, Trenggono menegaskan telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat.

"Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut," ucapnya.

Ke depan, KKP juga akan membahas revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan besarnya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke mulai Januari 2026.

Moratorium ini menjadi instrumen awal negara untuk menghentikan penumpukan kapal yang selama ini terkonsentrasi di satu pelabuhan, sekaligus sinyal penataan ulang basis operasional armada perikanan di kawasan Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan moratorium ini merupakan tindak lanjut lantaran kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas.

“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Pengelola PPN Muara Angke beberapa waktu lalu, mengingat kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas ideal,” ujar Lotharia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

Lotharia mengatakan KKP juga akan melakukan pengecekan dan mendata kembali pelabuhan perikanan yang sudah melebihi kapasitas, termasuk melakukan pengaturan serta pemerataan operasional kapal sesuai standar dan aturan yang berlaku. Salah satunya, Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta.

Untuk diketahui, kolam PPN Muara Angke memiliki luas 63.993 meter persegi dengan panjang dermaga 1.215 meter. Pendangkalan di dermaga Kali Adem semakin mempersempit ruang tambat kapal, sehingga menurunkan efisiensi dan keselamatan pelabuhan.

Data KKP menunjukkan terdapat 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kapasitas kolam dan dermaga tidak lagi sebanding dengan jumlah izin yang terbit. Kondisi ini membuat fungsi pelabuhan bergeser, dari pusat bongkar muat hasil tangkapan menjadi lokasi administratif dan logistik.

Sementara itu, Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP Ukon Ahmad Furkon menyampaikan kepadatan tidak sepenuhnya berasal dari kapal aktif melaut.

Pasalnya, sambung dia, KKP menemukan banyak kapal dalam kondisi mangkrak yang berada di kolam pelabuhan dan tercatat memiliki izin usaha perikanan (SIUP) yang aktif dan belum dilakukan penghapusan.

“Kami akan lakukan pendataan yang berkoordinasi dengan dinas setempat,” ujar Ukon.

Dia menambahkan, mayoritas kapal yang masuk ke PPN Muara Angke tidak membawa hasil tangkapan, melainkan untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi dan mengisi perbekalan sebelum melaut kembali.

Sebagai bagian dari strategi pengalihan, KKP akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Karangsong di Indramayu sebagai alternatif pangkalan kapal. Langkah ini diharapkan tidak hanya meredam kepadatan Muara Angke, namun juga mendorong redistribusi aktivitas ekonomi perikanan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), anggota holding MIND ID, mengandalkan pelabuhan batu bara Tarahan, Provinsi Lampung.

Pelabuhan batu bara ini memiliki kapasitas sebesar 25 juta ton per tahun. Satu dari tiga pelabuhan batu bara dari PTBA ini dapat disandari oleh kapal dengan bobot 210.000 DWT (capesize), di samping jetty lama dengan kapasitas sandar 80.000 DWT (Panamax).

Peran sentral Pelabuhan Tarahan tidak hanya menunjang operasional PTBA, infrastruktur distribusi batu bara ini juga “harum” dalam manajemen pengelolaan lingkungannya. Unit Pelabuhan Tarahan, sudah langganan mendapatkan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan ini merupakan apresiasi tertinggi kepada perusahaan yang terbukti menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik, meliputi penerapan efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati.