#30 tag 24jam
Importir Protes Kargo Tak Bisa Keluar dari Pelabuhan: Bisa Rugi Triliunan
GINSI protes keras karena kontainer tertahan di pelabuhan akibat penundaan gate pass. Kebijakan 'ngawur' ini sebabkan kerugian pengusaha hingga triliunan rupiah. [369] url asal
#kontainer-tertahan #protes-ginsi #denda-demurrage #pelabuhan-peti-kemas
(Kompas.com - Money) 16/03/26 22:12
v/166578/
JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyampaikan protes keras karena kontainer pengiriman tertahan di pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua Umum GINSI Subandi, mengatakan perusahaan operator terminal peti kemas di pelabuhan tidak mau menerbitkan gate pass atau TILA (dokumen tanda cetak) untuk sementara waktu.
Dokumen itu menjadi syarat bagi pelaku usaha untuk mengambil barangnya dari pelabuhan.
“Kebijakan pelabuhan tidak mengeluarkan gate pass atau TILA bagi pemilik barang yang akan menarik kargonya dari pelabuhan merupakan kebijakan ngawur,” kata Subandi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Subandi menuturkan, pengusaha tidak bisa mengeluarkan kargonya dari pelabuhan hingga 29 Maret.
Menurutnya, jika dalam 14 hari pengusaha tidak bisa mengambil kargo dari pelabuhan, mereka harus membayar denda kontainer (demurrage) 80 dollar Amerika Serikat (AS) per hari (free time 7 hari).
Pemilik barang juga harus membayar penumpukan di pelabuhan dengan biaya Rp 255.000 per kontainer.
Nominal tersebut belum ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
“Jika 14 sama dengan sekitar Rp 3.040.000 per kontainer 20 FT (free time) per hari. Jika ada 140.000 kontainer (biaya yang ditanggung) Rp 400 miliaran,” ujar Subandi.
Selain itu, para pengusaha juga kehilangan kesempatan atau peluang untuk berjualan.
Dengan menghitung rata-rata kontainer yang keluar dari pelabuhan 10.000 unit, maka dalam 14 hari saja sebanyak 140.000 kontainer tertahan.
Mereka harus menanggung biaya demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh) sebanyak 560 dollar AS per kontainer selama 7 hari maka total uang yang harus dikeluarkan mencapai Rp 1,33 triliun.
“Diperkirakan ratusan miliar kerugian pemilik barang akibat denda demurrage kontainer dan bahkan bisa triliunan jika ditambah dengan terhentinya kegiatan produksi dan tidak bisa berusaha,” kata Subandi.
Ia menilai, kebijakan tersebut ngawur karena ditetapkan tanpa melalui dialog dengan pengusaha maupun asosiasi yang mewakili.
Penundaan penerbitan TILA mengakibatkan pasokan bahan baku industri terganggu.
“Kenapa sekalian aja industri-industri ditutupbiar tidak ada perusahaan yang jalan, kegiatan ekonomi mati dan jalanan tidak macet,” kata Subandi.
Kompas.com telah menghubungi Direktur Operasi New Priok Container Terminal One Rino Wisnu Putro, untuk meminta konfirmasi terkait persoalan ini. Namun hingga berita ini tayang, belum ada respons.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Importir Keluhkan Penangguhan Gate Pass di Priok, Beban Logistik Berisiko Melonjak
Penangguhan gate pass di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 29 Maret 2026 menyebabkan lonjakan biaya logistik bagi importir, termasuk biaya demurrage. [500] url asal
#importir-keluhkan #penangguhan-gate-pass #priok-logistik #beban-logistik #biaya-logistik #terminal-peti-kemas #pelabuhan-tanjung-priok #kontainer-tertahan #biaya-demurrage #penumpukan-kontainer #kebij
(Bisnis.Com - Ekonomi) 16/03/26 17:39
v/166391/
Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) mengingatkan potensi lonjakan biaya logistik imbas penangguhan sementara penerbitan gate pass di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua Umum Ginsi Subandi mengatakan importir saat ini tidak dapat menarik maupun mengeluarkan kargo mereka dari pelabuhan, baik peti kemas maupun non-peti kemas karena pelabuhan dan juga terminal kontainer tidak mengeluarkan gate pass atau TILA sebagai syarat mengambil barang dari pelabuhan.
Adapun, penangguhan tersebut telah berlangsung sejak Minggu malam (15/3/2026) hingga 29 Maret 2026. Dengan demikian, selama sekitar 14 hari pemilik barang tidak dapat mengambil kargo mereka dari pelabuhan.
Menurut perhitungan Ginsi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang besar bagi importir, termasuk biaya demurrage dan penumpukan kontainer di pelabuhan.
“Bayangkan 14 hari cargo tidak bisa diambil pemilik barang. Berarti pemilik barang harus bayar denda container [demurrage] sebesar US$80 per hari,” kata Subandi kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).
Berdasarkan penilaian Ginsi jika rata-rata terdapat sekitar 10.000 kontainer keluar pelabuhan setiap hari, maka selama 14 hari sekitar 140.000 kontainer berpotensi tertahan di pelabuhan. Kondisi itu dapat menimbulkan biaya demurrage hingga sekitar US$78,4 juta, belum termasuk biaya penumpukan di pelabuhan.
Biaya demurrage adalah denda yang dikenakan ketika kontainer atau kargo terlambat diambil dari pelabuhan sehingga melewati batas waktu bebas (free time) yang sudah disepakati.
Misalnya, kontainer yang sudah diturunkan di terminal pelabuhan diberi jangka waktu 5–14 hari untuk segera diambil atau dikeluarkan.
Jika lewat dari batas waktu itu, pemilik barang/importir mulai dikenai biaya demurrage per hari per kontainer, sebagai kompensasi karena kontainer dan ruang di terminal “tertahan” lebih lama dari semestinya dan menghambat perputaran logistik
Subandi mengakui kebijakan tersebut untuk mengurai kemacetan, namun belum memperhatikan aspek ekonomi. Menurutnya, kebijakan penghentian penerbitan gate pass atau TILA tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kemacetan di pelabuhan sekaligus menghambat arus distribusi barang nasional.
“Kebijakan pelabuhan tidak mengeluarkan Gate Pass atau TILA bagi pemilik barang yang akan manarik cargonya dari Pelabuhan merupakan kebijakan yang kurang tepat,” ujarnya.
Subandi menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan penumpukan kargo di pelabuhan yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha hingga puluhan triliun rupiah. Dia pun meminta pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi.
Dia juga mendesak Presiden dan jajaran menteri untuk segera merespons situasi tersebut dan mendengarkan keluhan pelaku usaha yang terdampak. Subandi bahkan menilai kebijakan tersebut tidak logis karena melarang pemilik barang mengambil kargo mereka dari pelabuhan.
Sementara itu, berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, operator terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan Jakarta International Container Terminal (JICT), mengumumkan penangguhan sementara penerbitan gate pass atau TILA mulai 15 Maret 2026.
Kebijakan tersebut diambil mengikuti arahan terbaru dari otoritas terkait. Dalam pemberitahuan kepada pelanggan dan mitra usaha, kedua operator terminal tersebut menyatakan bahwa penerbitan gate pass dihentikan sementara hingga terdapat panduan lanjutan dari pihak berwenang.
NPCT1 menyatakan akan segera memberikan pembaruan informasi apabila terdapat kebijakan terbaru dari otoritas, sementara JICT juga menyampaikan pemberitahuan serupa kepada para pelanggan dan mitra usaha mengenai penghentian sementara penerbitan gate pass.
INSA Soroti Dampak Kontainer Minerba Tertahan di Pelabuhan
INSA khawatir tertahannya kontainer minerba di pelabuhan Indonesia mengganggu logistik dan ekonomi. [308] url asal
#kontainer-tertahan #dampak-logistik #pelabuhan-indonesia #pengiriman-barang #sektor-pelayaran #moratorium-batu-bara #dokumentasi-pengiriman #izin-usaha-pertambangan #distribusi-logistik #kontainer-kap
(Bisnis.Com - Ekonomi) 16/10/25 01:00
v/4941/
Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku bisnis logistik mengkhawatirkan dampak tertahannya kontainer yang mengangkut mineral dan batu bara (minerba) di sejumlah Pelabuhan di Indonesia terhadap kelancaran arus pengiriman barang.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto menilai sektor logistik melalui jalur laut terancam lumpuh apabila penahanan tersebut terus berlangsung. Selain itu, berisiko menjadi beban baru bagi ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Dampak dari kondisi yang kami dengar adalah kerugian tertahannya kontainer milik perusahaan pelayaran, dan terjadi moratorium pengiriman batu bara di kontainer antar pulau,” kata Carmelita dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/10/2025).
Dia menuturkan penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius bagi sektor pelayaran. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Carmelita menambahkan tertahannya kontainer kapal ini merupakan persoalan dokumentasi pengiriman batu bara di dalam kontainer.
Menurutnya, keabsahan dokumentasi barang dan dari lokasi tambang area bukan kapasitas pihak pengangkut. Sejak dari pelabuhan muat, jika memang diduga bermasalah, instansi terkait bisa memberi sinyal untuk tidak diangkut.
“Jika penahanan kontainer ini terjadi dalam waktu lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, mengingat kontainer ini kan miliknya pelayaran untuk kegiatan distribusi logistik antar pulau di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib dan sebagian besar berasal dari Kalimantan.
Di sisi lain sejak merebak isu izin tambang tak berizin dan kegiatan pertambangan ilegal, aparat penegak hukum memperluas penyelidikan hingga ke pihak pengangkut atau pemilik kapal.
Padahal perusahaan angkutan atau pelayaran pada dasarnya tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah.
"Pemerintah sebaiknya segera turun tangan mencari solusi agar rantai logistik nasional tidak lumpuh karena menimbulkan kekhawatiran serius di sektor pelayaran," ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)