Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menyampaikan akan membagikan dividen sebesar US$447,5 juta atau 99,96% dari laba bersihnya. Nominal tersebut setara dengan Rp7,57 triliun.

Dalam laporan Stockbit Sekuritas, pemegang saham ADRO disebut telah menyetujui rencana pembagian total dividen tahun buku 2025 sebesar US$447,5 juta, atau setara 100% dividend payout ratio.

“Jumlah tersebut mengindikasikan dividen final Rp117 per saham dan yield dividen final 4,6%, berdasarkan harga saham ADRO pada intraday Jumat di Rp2.530 per lembar,” tulis Stockbit Sekuritas, Jumat (17/4/2026).

Sebelumnya, ADRO telah membagikan dividen interim sebesar Rp145,14 per saham pada Januari 2026. Jumlah tersebut setara dengan US$250 juta.

Adapun dengan demikian, ADRO akan membagikan dividen final dengan nilai US$197,5 juta ke pemegang sahamnya.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2025, ADRO meraih laba bersih atau laba tahun berjalan dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$447,69 juta sepanjang 2025.

Jumlah itu setara Rp7,57 triliun dengan asumsi kurs Jisdor Rp16.919 per dolar AS, Jumat (6/3/2026). Adapun raihan tersebut merosot tajam jika dikomparasikan dengan capaian laba bersih ADRO tahun buku 2024 yang menembus angka US$1,38 miliar.

Koreksi laba bersih ini tidak terlepas dari pendapatan usaha perseroan yang terkontraksi 9,87% year on year (YoY) menjadi US$1,87 miliar.

Secara rinci, mayoritas pendapatan ADRO berasal dari segmen pertambangan yang meraih US$966,34 juta dan jasa pertambangan menyumbang US$865,28 juta.

Sebelumnya, Analis Indo Premier Sekuritas Imam Gunadi menjelaskan pihaknya melihat sektor batu bara saat ini masih berada dalam posisi overweight, didukung oleh beberapa faktor eksternal seperti potensi kenaikan harga LNG yang bisa mendorong permintaan batu bara melalui mekanisme gas-to-coal switching.

Selain itu, Imam melihat rencana pemangkasan produksi di Indonesia juga dinilai dapat menjadi penopang harga, khususnya untuk batu bara kalori menengah ke bawah.

“Namun, perlu dicatat bahwa dukungan terhadap harga batu bara ini bersifat sementara, dan kecil kemungkinan harga akan kembali ke level puncak seperti tahun 2022,” kata Imam, Senin (13/4/2026).

Dalam konteks musim dividen saat ini, lanjut Imam, pihaknya melihat dividen batu bara memang masih menjadi daya tarik.

“Tetapi, keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan outlook harga batu bara yang cenderung lebih terbatas ke depan, serta positioning masing-masing emiten dalam siklus sektor,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Musim dividen kembali menjadi daya tarik utama saham emiten batu bara, meski kinerja harga komoditas mulai melemah. Imbal hasil yang masih tinggi menjaga minat investor, namun keberlanjutannya kian dipertanyakan saat sektor ini memasuki fase akhir siklus.

Sorotan pasar kini tertuju pada agenda pembagian dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sejumlah emiten besar seperti PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) setelah tren penurunan terlihat sejak berakhirnya supercycle batu bara pada 2022.

Kala itu, emiten batu bara menikmati lonjakan laba dan membagikan dividen jumbo. UNTR misalnya, mencatat dividen Rp7.003 per saham dengan rasio pembayaran hingga 121% dari laba bersih. ITMG bahkan membagikan Rp10.544 per saham, sementara ADRO menebar dividen hingga US$1 miliar.

Namun, euforia tersebut mulai mereda. Dividen UNTR turun menjadi Rp2.151 per saham pada tahun buku 2024, ITMG menyusut ke Rp3.473 per saham, sementara ADRO juga mengalami penyesuaian nilai dividen.

Penurunan ini sejalan dengan normalisasi harga batu bara global yang tak lagi berada di level puncak. Analis Indo Premier Sekuritas Imam Gunadi menilai, meski sektor ini masih menarik, ruang kenaikan harga relatif terbatas.

“Dukungan terhadap harga batu bara bersifat sementara dan kecil kemungkinan kembali ke level puncak 2022,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4).

Meski demikian, daya tarik utama sektor ini belum sepenuhnya pudar. Dividend yield yang ditawarkan masih tergolong tinggi dibandingkan sektor lain. Imam memperkirakan yield ITMG masih berada di kisaran 8%–9%, sementara UNTR sekitar 5%–8% dalam beberapa tahun ke depan.

Kondisi ini membuat saham batu bara tetap menjadi incaran investor berburu dividen. Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang menegaskan bahwa dividen masih menjadi alasan utama investor masuk ke sektor ini.

“Potensi dividend yield batu bara masih sangat atraktif dibandingkan dengan sektor lain,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penerimaan pajak terseok-seok. Shortfall atau selisih realisasi dari target penerimaan pajak dipastikan melebar. Tingginya restitusi atau pengembalian pajak atas lebih bayar yang disetor wajib pajak, khususnya dari sektor batu bara, menjadi salah satu biang keladi merosotnya performa penerimaan pajak tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulangkali mengeluhkan hal itu. Kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara, khususnya pajak masih sangat minim. Dia bahkan menyebut bahwa net income dari batu bara bukannya positif malahan negatif.

“Jadi kita seperti sedang memberikan subsidi yang sudah untungnya banyak,” ujar Purbaya dalam rapat di Komisi XI DPR pada tanggal 8 Desember 2025 lalu.

Sekadar ilustrasi, sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, penerimaan pajak bruto, belum memangkas restitusi, tercatat sebesar Rp1.799,55 triliun. Namun demikian, setelah dikurangi restitusi pajak dan implikasi dari faktor lain yang mempengaruhi kinerja setoran pajak seperti volatilitas harga komoditas, penerimaan pajak netto hanya tersisa sebesar Rp1.459,03 triliun.

Artinya terjadi gap alias kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp340,52 triliun akibat penarikan restitusi dan berbagai bentuk kebijakan lainnya. Khusus batu bara, income loss-nya akibat restitusi maupun pengembalian pendahuluan mencapai Rp25 triliun per tahun.

Tingginya restitusi dari sektor batu bara tidak bisa dilepaskan dari implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4A dalam UU ini secara eksplisit memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak. Tarifnya pun hanya 0%.

Sumber: BPK, dalam triliun, data sampai Oktober 2024.

Karena berstatus sebagai barang kena pajak (BKP), maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Mereka bisa memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sementara PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait penerapan kebijakan perpajakan yang dokumennya diperoleh Bisnis, telah secara detail menggambarkan betapa besarnya lonjakan restitusi maupun pengembalian pendahuluan pasca perubahan status batu bara dari non BKP menjadi BKP.

Hasil analisis BPK mencatat sejak pengaturan batu bara sebagai BKP sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 berdampak pada peningkatan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN secara signifikan tahun 2021 sebesar 5.376,83% dari tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, total pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN selama empat tahun (2021 - 2024) adalah sebesar Rp168,5 triliun, dimana Rp22,4 triliun atau 13,31% di antaranya dilakukan melalui pengembalian pendahuluan. “Kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara yang untungnya lebih banyak.”

Kompensasi Hilangnya Pajak

Sementara untuk mengompensasi hilangnya penerimaan pajak karena status batu bara sebagai barang kena pajak, pemerintah pun akan menarik bea keluar terhadap komoditas tersebut pada tahun 2026.

Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin memberikan subsidi kepada pengusaha batu bara dengan menerapkan bea keluar ke ekspor komoditas tersebut.

Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan soal penetapan tarif bea ekspor batu bara dengan Kementerian ESDM.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara pada 2026, dengan target penerimaan senilai Rp20 triliun. Akan tetapi, berbeda dengan bea keluar emas yang ditargetkan menyumbang Rp3 triliun, asumsi penerimaan dari bea keluar batu bara belum masuk ke APBN 2026.

Saat ditanya lebih lanjut, Purbaya menilai Kementerian ESDM harusnya menyetujui soal tarif bea ekspor batu bara yang rencananya juga berkisar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor.

"[Tarif ekspor batu bara] sudah didiskusikan oleh ESDM. Seharusnya mereka setuju karena saya enggak mau subsidi industri orang-orang kaya itu, kan rugi, jadi itu yang harus kami kejar," ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya tak merinci lebih lanjut saat ditanya asal usul penghitungan asumsi penerimaan Rp20 triliun dari bea keluar batu bara. Dia hanya menyebut nantinya akan dikenakan rentang tarif 1% sampai dengan 5% terhadap nilai ekspornya. "Harusnya [berdasarkan] nilai kan karena per ton bisa beda-beda. Mungkin nanti bisa kalori sekian, dapat tarif sekian, tetapi pada akhirnya per value kan," ujarnya.

Berbeda dengan bea keluar emas, komoditas itu akan dikenakan bea keluar dalam rentang 7,5% sampai dengan 15%. Prinsip pengenaan bea keluar emas, terangnya, adalah dengan menetapkan tarif lebih tinggi bagi produk hulu dibandingkan produk hilir.

"Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas kadar di bawah 99%, sementara emas dengan kadar lebih seperti casted bars, granule, hanya dapat diekspor terlebih dahulu menyampaikan laporan surveyor," terangnya pada saat rapat berlangsung.

Respons Pengusaha

Adapun sebelumnya, pengusaha menilai wacana pengenaan bea keluar untuk batu bara yang rencananya berlaku 2026 kurang tepat.

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia pun menyebut, sejatinya kebijakan bea keluar bukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

Hendra menjelaskan, dalam PP tersebut pengenaan bea keluar bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, hingga mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional.

Artinya, jika pemerintah ingin menambah pendapatan negara caranya bukan dengan pengenaan bea keluar.

"Harusnya bea keluar itu bukan untuk penerimaan negara. Kalau penerimaan negara kan ada royalti apa segala, sudah ada PNBP [penerimaan negara bukan pajak]. Jadi kurang tepat sih, enggak tepat itu bea keluar diterapkan," jelas Hendra di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, bea keluar untuk batu bara akan berlaku saat harga emas hitam sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan.

Hendra pun menilai wacana itu juga tetap tidak tepat. Sebab, apapun bentuknya pengenaan bea keluar tidak bertujuan untuk menambah penerimaan negara. "Intinya adalah itu sebenarnya kurang tepat. Kalau instrumen penerimaan negara harus mengacu ke PP Nomor 55 Tahun 2008," kata Hendra.

Dia menyebut, saat ini pengusaha juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Misalnya, biaya produksi yang tinggi. Oleh karena itu, wacana pengenaan bea keluar berpotensi menambah beban tersebut. Apalagi, harga batu bara sedang lesu. "Ya pasti harus dihitung ulang lagi cost-nya. Ini kan beban biayanya sudah tinggi, harga rendah," tutur Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mampu menyelamatkan kondisi fiskal tahun 2025. Penerimaan pajak sudah dipastikan shortfall, belanja tidak optimal, dan yang terburuk adalah defisit anggaran terkerek ke angka 3% dari produk domestik bruto alias PDB.

Sebuah simulasi yang terdapat dalam maklumat Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak pada 6 Desember 2026 lalu, mengungkap bahwa risiko pelebaran shortfall pajak tahun ini sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. Kalau selisih tersebut tidak mampu teratasi, kredibilitas anggaran-pun menjadi taruhan.

“Ini bukan sekedar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat yang dikutip Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Dalam catatan Bisnis, pengelolaan fiskal tahun 2025 memang penuh tantangan. Realokasi anggaran besar-besaran yang dilakukan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak begitu berdampak positif ke perekonomian. Yang terjadi justru proses penyerapan seret, sampai sejumlah kementerian menggembalikan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Padahal, pemerintah dalam berbagai kesempatan telah sesumbar tentang target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, 6%, atau bahkan 8% untuk capaian jangka panjangnya.

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, sejak awal tahun hingga Oktober lalu, pertumbuhannya tidak berangsur ke level positif. Tingginya restitusi ditambah kondisi perekonomian yang memang jauh dari ekspekasi, mengakibatkan pergerakan penerimaan pajak sulit beranjak dari zona kontraksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," kata Purbaya.

Orang Kaya, Sawit, dan Batu Bara

Di tengah tingginnya risiko pelebaran defisit anggaran, pemerintah mulai menyusun daftar sasaran pajak yang berpotensi bisa menutup gap penerimaan pajak pada tahun 2025.

Tunggakan pajak orang kaya, sektor batu bara, hingga praktik misinvoicing ekspor sawit menjadi sasarannya. Oritas pajak bahkan telah memanggil sejumlah

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Ijon Pajak Lagi?

Di balik langkah agresif pemerintah dalam mengejar pajak, terdapat informasi bahwa otoritas pajak sedang melakukan ijon pajak. Istilah ijon pajak sebelumnya lazim digunakan, namun karena ada tendensi negatif, istilah ini kemudian diganti dengan dinamisasi.

Dinamisasi sendiri menjadi salah satu strategi dari otoritas pajak untuk menutup penerimaan pajak tahun ini. Strategi ini bahkan pernah diungkapkan ke DPR beberapa pekan lalu.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menyebutkan bahwa kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu, saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga, kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Adapun Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten-emiten batu bara sampai kuartal III/2025 mengalami tekanan seiring melemahnya harga jual batu bara. Pelemahan kinerja ini diperkirakan dapat menekan dividen emiten-emiten batu bara untuk tahun buku 2025.

Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan kinerja emiten tambang batu bara yang melemah pada kuartal III/2025 diperkirakan dapat menekan pembagian dividen tahun buku 2025.

“Dengan laba yang turun dan harga batu bara global belum pulih, sebagian besar emiten kemungkinan menurunkan nominal dividen, meski payout ratio bisa tetap tinggi, terutama bagi yang punya kas kuat seperti PTBA dan ADRO,” kata Sukarno, Kamis (13/11/2025).

Dengan kondisi ini, Sukarno melihat bagi investor, sektor batu bara masih menarik tetapi tidak lagi menjadi dividend play sekuat tahun lalu. Fokus mulai bergeser ke efisiensi, diversifikasi bisnis, dan potensi rebound harga batu bara di 2026.

Dengan penurunan kinerja ini, Kiwoom Sekuritas melihat saham PTBA masih menarik untuk dicermati karena yield yang stabil. Sementara itu, ADRO unggul dengan diversifikasi energi dan logistik. Saham lainnya yaitu ITMG menurut Sukarno bisa jadi opsi value play dengan potensi dividen moderat.

Secara keseluruhan, kata Sukarno, saham batu bara tetap layak dicermati. Akan tetapi, ekspektasi investor harus realistis, karena dividen cenderung turun.

“Peluang [saham batu bara] kini lebih cocok bagi investor jangka menengah yang melihat momentum pemulihan harga dan efisiensi operasional,” tutur Sukarno.

Sebagaimana diketahui, dividen interim terbaru dari sektor batu bara akan dibagikan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI). AADI menetapkan pembagian dividen interim tahun buku 2025 senilai US$250 juta atau setara lebih dari Rp3,9 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Pembagian ini diambil dari laba bersih periode sembilan bulan hingga 30 September 2025, berdasarkan keputusan direksi dan dewan komisaris perseroan pada 7 November 2025.

Adapun AADI membukukan penurunan kinerja sampai sembilan bulan 2025. AADI mencatatkan laba bersih sebesar US$587,3 juta atau setara Rp9,8 triliun sampai September 2025 (kurs Jisdor BI Rp16.692 per dolar AS 30 September 2025).

Laba bersih AADI dalam 9 bulan 2025 tergerus hampir setengahnya, atau 45,35% secara tahunan. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu AADI membukukan laba bersih sebesar US$1,07 miliar.

Selain AADI, emiten batu bara Grup Banpu PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) juga membagikan dividen interim sebesar Rp738 per saham. Pemegang saham ITMG akan mendapatkan pembayaran dividen pada 26 November 2025.

ITMG mencetak laba bersih sebesar US$130,5 juta atau setara Rp2,17 triliun sampai akhir September 2025 (kurs Jisdor BI Rp16.692 per dolar AS 30 September 2025). Laba bersih ITMG ini turun 52,17% secara tahunan dari sebelumnya sebesar US$273 juta pada 30 September 2024.

ITMG juga tercatat membukukan penurunan pendapatan menjadi US$1,36 miliar, turun 17,38% secara tahunan dari sebelumnya sebesar US$1,65 miliar.

Dalam keterangan resminya, manajemen ITMG menjelaskan penurunan pendapatan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) sebesar 21% dari US$97 per ton pada sembilan bulan 2024 menjadi US$77 per ton pada sembilan bulan 2025. Penurunan ini sejalan dengan pelemahan harga acuan batu bara.

Demikian juga dengan kinerja PTBA yang membukukan penurunan laba bersih sampai akhir September 2025. Bukit Asam mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,39 triliun sampai akhir kuartal III/2025.

Laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk PTBA ini tergerus 56,85% secara tahunan, dari Rp3,23 triliun pada akhir September 2024 menjadi Rp1,39 triliun pada akhir September 2025.

Corporate Secretary Division Head Eko Prayitno menyampaikan PTBA secara konsisten melakukan cost leadership dari sisi internal perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal.

“Perbaikan harga diharapkan membawa dampak positif seiring dengan berbagai strategi marketing maupun operasional yang dilakukan oleh perusahaan,” ujar Eko.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten-emiten batu bara sampai kuartal III/2025 mengalami tekanan seiring melemahnya harga jual batu bara. Pelemahan kinerja ini diperkirakan dapat menekan dividen emiten-emiten batu bara untuk tahun buku 2025.

Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan kinerja emiten tambang batu bara yang melemah pada kuartal III/2025 diperkirakan dapat menekan pembagian dividen tahun buku 2025.

“Dengan laba yang turun dan harga batu bara global belum pulih, sebagian besar emiten kemungkinan menurunkan nominal dividen, meski payout ratio bisa tetap tinggi, terutama bagi yang punya kas kuat seperti PTBA dan ADRO,” kata Sukarno, Kamis (13/11/2025).

Dengan kondisi ini, Sukarno melihat bagi investor, sektor batu bara masih menarik tetapi tidak lagi menjadi dividend play sekuat tahun lalu. Fokus mulai bergeser ke efisiensi, diversifikasi bisnis, dan potensi rebound harga batu bara di 2026.

Dengan penurunan kinerja ini, Kiwoom Sekuritas melihat saham PTBA masih menarik untuk dicermati karena yield yang stabil. Sementara itu, ADRO unggul dengan diversifikasi energi dan logistik. Saham lainnya yaitu ITMG menurut Sukarno bisa jadi opsi value play dengan potensi dividen moderat.

Secara keseluruhan, kata Sukarno, saham batu bara tetap layak dicermati. Akan tetapi, ekspektasi investor harus realistis, karena dividen cenderung turun.

“Peluang [saham batu bara] kini lebih cocok bagi investor jangka menengah yang melihat momentum pemulihan harga dan efisiensi operasional,” tutur Sukarno.

Sebagaimana diketahui, dividen interim terbaru dari sektor batu bara akan dibagikan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI). AADI menetapkan pembagian dividen interim tahun buku 2025 senilai US$250 juta atau setara lebih dari Rp3,9 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Pembagian ini diambil dari laba bersih periode sembilan bulan hingga 30 September 2025, berdasarkan keputusan direksi dan dewan komisaris perseroan pada 7 November 2025.

Adapun AADI membukukan penurunan kinerja sampai sembilan bulan 2025. AADI mencatatkan laba bersih sebesar US$587,3 juta atau setara Rp9,8 triliun sampai September 2025 (kurs Jisdor BI Rp16.692 per dolar AS 30 September 2025).

Laba bersih AADI dalam 9 bulan 2025 tergerus hampir setengahnya, atau 45,35% secara tahunan. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu AADI membukukan laba bersih sebesar US$1,07 miliar.

Selain AADI, emiten batu bara Grup Banpu PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) juga membagikan dividen interim sebesar Rp738 per saham. Pemegang saham ITMG akan mendapatkan pembayaran dividen pada 26 November 2025.

ITMG mencetak laba bersih sebesar US$130,5 juta atau setara Rp2,17 triliun sampai akhir September 2025 (kurs Jisdor BI Rp16.692 per dolar AS 30 September 2025). Laba bersih ITMG ini turun 52,17% secara tahunan dari sebelumnya sebesar US$273 juta pada 30 September 2024.

ITMG juga tercatat membukukan penurunan pendapatan menjadi US$1,36 miliar, turun 17,38% secara tahunan dari sebelumnya sebesar US$1,65 miliar.

Dalam keterangan resminya, manajemen ITMG menjelaskan penurunan pendapatan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) sebesar 21% dari US$97 per ton pada sembilan bulan 2024 menjadi US$77 per ton pada sembilan bulan 2025. Penurunan ini sejalan dengan pelemahan harga acuan batu bara.

Demikian juga dengan kinerja PTBA yang membukukan penurunan laba bersih sampai akhir September 2025. Bukit Asam mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,39 triliun sampai akhir kuartal III/2025.

Laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk PTBA ini tergerus 56,85% secara tahunan, dari Rp3,23 triliun pada akhir September 2024 menjadi Rp1,39 triliun pada akhir September 2025.

Corporate Secretary Division Head Eko Prayitno menyampaikan PTBA secara konsisten melakukan cost leadership dari sisi internal perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal.

“Perbaikan harga diharapkan membawa dampak positif seiring dengan berbagai strategi marketing maupun operasional yang dilakukan oleh perusahaan,” ujar Eko.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga batu bara yang masih berayun di tengah wacana pemangkasan produksi, pelaku pasar menaruh perhatian pada sejumlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejumlah pemain batu bara besar pekan ini.

Sejumlah emiten komoditas terkait batu bara seperti PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), hingga PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pekan ini. Penetapan pembagian dividen menjadi salah satu agenda.

Bisnis.com, JAKARTA – Lo Kheng Hong terpantau kembali memperbesar kepemilikan saham PT ABM Investama Tbk. (ABMM) dan PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL).

Aksi borong saham ABMM dan GJTL oleh Lo Kheng Hong terungkap dalam laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terbaru yang dipublikasikan Kamis (26/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Lo Kheng Hong memberikan wejangan untuk para investor saham usai periode liburan panjang Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Tensi geopolitik yang belum kunjung reda kala periode liburan Lebaran 2026 membuat sejumlah pelaku pasar dilanda kekhawatiran akan nasib pergerakan pasar saham Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor batu bara diproyeksi menadah berkah dari konflik yang terjadi antara AS-Israel dengan Iran. Harga komoditas yang juga disebut emas hitam itu diyakini makin berkilau dalam waktu dekat.

Senior Research Analyst Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan konflik AS dan Israel melawan Iran di Timur Tengah telah meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global, terutama gas alam (LNG) dari Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emitenbatu baramenjadi pilihan sekuritas saat sektor tersebut dihadapkan pada tantangan meski harga komoditas diperkirakan lebih stabil pada 2026.

Saham-saham batu bara dengan diversifikasi bisnis dan berorientasi bisnis dinilai memiliki daya tarik yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI bersiap menerapkanbea keluarterhadap ekspor batu bara terhitung sejak 2026. Pungutan anyar terhadap komoditas 'emas hitam' itu diharapkan bisa menyetorkan sekitar Rp25 triliun keAPBNdalam satu tahun.

Lantas, bagaimana efek dari kebijakan tersebut kepada sederet emiten pertambangan batu bara seperti PTBA, ITMG, ADRO hingga AADI?