Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan ini merupakan langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima,” kata Yassierli.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menaker menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi.

Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

“Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal,” ujar dia.

Kebijakan ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir.

Besarannya ditetapkan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

“Kebijakan ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan klaim program Jaminan Kematian (JKM) bisa gagal cair atau bahkan ditolak hanya karena peserta melewatkan beberapa hal yang dianggap sepele.

Melansir informasi dari akun Instagram resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),terdapat beberapa hal yang kerap menjadi penyebab klaim tidak dapat dicairkan atau bahkan ditolak.

Tiga faktor utama itu seringkali berkaitan dengan aspek administratif, status kepesertaan, serta ketidaksesuaian data yang diajukan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, hal-hal tersebut dapat menghambat hak ahli waris untuk memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.

Program JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko meninggal dunia. Manfaat ini diberikan kepada ahli waris untuk membantu meringankan beban ekonomi yang ditinggalkan.

Namun, untuk dapat mengakses manfaat tersebut, terdapat sejumlah ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, kurangnya pemahaman peserta terhadap prosedur dan persyaratan ini sering menjadi kendala utama dalam proses klaim.

Banyak kasus di mana pengajuan klaim tertunda atau gagal karena dokumen yang tidak lengkap, data yang tidak sinkron, atau status kepesertaan yang tidak aktif. Oleh karena itu, penting bagi peserta maupun ahli waris untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pencairan sejak awal agar proses klaim JKM dapat berjalan dengan lancar.

Berikut tiga faktor yang perlu diperhatikan agar pencairan program JKM tetap lancar, mengutip informasi dari akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor Penghambat Pencairan JKM

Meninggal akibat kecelakaan kerja

Manfaat JKM hanya diberikan untuk kasus kematian yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka manfaat yang berlaku adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bukan JKM.

Status kepesertaan tidak aktif

Manfaat JKM hanya dapat diberikan kepada peserta yang masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), terdapat ketentuan masa iuran tertentu yang harus dipenuhi agar klaim dapat diproses.

Dokumen tidak lengkap

Klaim JKM memang tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa, sehingga tidak hangus meskipun diajukan dalam jangka waktu lama. Namun, pengajuan klaim tetap bisa ditolak apabila dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, KLATEN - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya melalui penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan sosialisasi bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah Kabupaten Klaten, Kamis(16/4)

Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir bagi pekerja formal, tetapi juga menyasar pekerja rentan, termasuk para penggiat masjid seperti marbot, takmir, dan pengurus masjid lainnya yang masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Saat ini, para penggiat masjid didorong untuk mengikuti dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan skema pembiayaan yang dapat bersumber dari dukungan pemerintah daerah maupun secara mandiri.

“Melalui silaturahmi ini, kami ingin meningkatkan pemahaman penggiat masjid mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bambang.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan kepada perwakilan pegiat masjid di Kabupaten Klaten, serta santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja.

Di Kabupaten Klaten, sepanjang tahun 2025 hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat klaim dari seluruh program dengan total nilai mencapai Rp352,81 miliar. Selain itu, sebanyak 415 anak juga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dengan nominal Rp 3,14 Miliyar.

“Itulah bukti kehadiran nyata melindungi dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten,” tegas Bambang.

Bambang juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada Coverage, Care, dan Credibility.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial terus didorong melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem, termasuk keagamaan dan komunitas masyarakat.

“Kami tidak hanya berkolaborasi dengan DMI, tetapi juga mulai menjangkau ekosistem keagamaan lainnya serta komunitas seperti RT dan RW. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan perlindungan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DMI Kabupaten Klaten, H. Musta’in, menyampaikan komitmen penuh DMI dalam mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja keagamaan.

“Kami memiliki program untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja keagamaan seperti pengurus takmir masjid, pengurus ormas keagamaan, marbot, imam, dan muadzin. Melalui program ini, DMI dari pusat hingga daerah berkomitmen untuk mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DMI secara aktif menggerakkan seluruh jajarannya hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mendukung implementasi program tersebut.

“Pada kegiatan ini, kami mengundang berbagai pihak, termasuk KUA dan MUI se-Kabupaten Klaten serta seluruh pengurus DMI. Harapannya, program ini dapat berjalan hingga ke desa-desa dan dukuh-dukuh, dengan peran aktif pengurus DMI di kecamatan sebagai fasilitator,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Hesnypita, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DMI dan Baznas di tingkat provinsi.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di ekosistem keagamaan, khususnya bagi penggiat masjid seperti marbot dan takmir, yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama DMI berharap literasi masyarakat semakin meningkat serta kolaborasi yang terbangun dapat mempercepat perluasan kepesertaan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih luas dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Kami ingin memastikan Pak Reki dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Ini adalah bukti negara hadir. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif menjemput bola..,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjenguk dua peserta yang tengah menjalani perawatan intensif di RS EMC Pekayon, Kota Bekasi, guna memastikan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan optimal sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam melindungi pekerja yang mengalami risiko kerja.

“Kami ingin memastikan Pak Reki dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Ini adalah bukti negara hadir. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif menjemput bola, memastikan peserta mendapatkan pelayanan terbaik secara cepat dan tanpa hambatan,” kata Saiful usai kunjungan Sabtu.

Dalam kunjungan tersebut, Saiful didampingi Direktur Pelayanan Trisna Sonjaya untuk melihat langsung kondisi dua peserta, yakni Reki Muhamad Saprial (62) dan Danisha Talitha Zahwa (12), yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut.

Reki yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring mengalami kecelakaan lalu lintas pada 4 Februari 2026 saat sedang bekerja. Ia terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke kolong truk sehingga kaki kirinya terlindas kendaraan.

Hingga kini Reki telah menjalani perawatan selama 28 hari dengan total biaya pengobatan mencapai sekitar Rp442 juta dan masih berlanjut sesuai indikasi medis.

Selama perawatan, Reki telah menjalani dua kali operasi, termasuk tindakan amputasi serta penanganan komplikasi lanjutan. Seluruh biaya pengobatan tersebut ditanggung melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Reki tercatat sebagai peserta aktif sejak November 2025 melalui program perlindungan pekerja rentan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Program tersebut bertujuan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan di wilayah tersebut.

Saiful menjelaskan bahwa melalui program JKK, peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan jaminan biaya perawatan tanpa batas plafon sesuai kebutuhan medis hingga peserta pulih atau memasuki tahap Return to Work (RTW).

Selain itu, Reki juga berhak memperoleh santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar Rp1 juta per bulan sebagai pengganti penghasilan, santunan cacat sekitar Rp28 juta, serta fasilitas alat bantu seperti kursi roda, kruk, dan kaki palsu.

Menurut dia, manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar angka, tetapi perlindungan nyata bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Saiful juga mengajak para pekerja, terutama pekerja informal dan rentan, untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ajakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program JKK dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Sementara itu, Direktur RS EMC Pekayon Dedy Nugroho mengapresiasi kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memudahkan penanganan pasien kecelakaan kerja secara menyeluruh.

Menurut dia, dukungan pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan rumah sakit memberikan perawatan komprehensif mulai dari tindakan medis, pemulihan hingga rehabilitasi pasien.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK dipastikan memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat tugas.

Perlindungan tersebut mencakup perawatan medis, santunan sementara, santunan cacat, santunan kematian, tunjangan hingga beasiswa bagi anak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 beserta perubahannya, dengan iuran sebesar 0,24 persen dari gaji yang sepenuhnya ditanggung pemberi kerja.

Santunan diberikan melalui PT Taspen (Persero). Secara teknis, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja, serta kriteria tewas bagi pegawai ASN.

Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, menjelaskan program JKK-JKM hadir untuk menjamin risiko pekerjaan yang dihadapi ASN, terutama pada sektor dengan tingkat bahaya tinggi seperti penanganan bencana.

"Risiko pekerjaan ini dijamin langsung oleh Pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tugas pekerjaan ASN, terutama pada bidang-bidang keahlian yang berisiko terhadap kecelakaan kerja," ujarnya dalam Webinar BKN bertajuk Perlindungan ASN: Yuk, Pahami Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Selasa (10/2).

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Divisi Layanan dan Kepesertaan PT Taspen (Persero), Yoga Wijaya, menjelaskan terdapat masa identifikasi kecelakaan kerja selama 3x24 jam. Setelah teridentifikasi sebagai kecelakaan kerja, jaminan JKK dapat diproses.

Dalam pemberian JKK, ia menyebutkan ada waktu identifikasi selama 3×24 jam, dan jika sudah dapat diidentifikasi maka jaminan JKK dapat langsung dikeluarkan dengan kadaluarsa pengajuan pembayaran klaim dua tahun sejak tanggal kecelakaan.

Ketentuan mengenai santunan Cacat JKK ASN mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015, PP Nomor 66 Tahun 2017, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2020.

Untuk santunan Cacat Jaminan Kecelakaan Kerja ASN PT Taspen, dihitung berdasarkan rumus.

Taspen menetapkan seluruh perhitungan santunan cacat berbasis pada formula dasar, yakni 80 x Gaji Pokok

Besaran santunan kemudian disesuaikan dengan jenis dan tingkat cacat yang dialami.

1. Cacat Sebagian AnatomisKehilangan anggota tubuh, misalnya jari putus.

Rumus: Persentase tabel x (80 x Gaji Pokok)

2. Cacat Sebagian Fungsi

Anggota tubuh masih ada namun fungsi menurun atau hilang, misalnya kaku permanen.

Rumus: Persentase kurang fungsi x persentase tabel x (80 x Gaji Pokok)

3. Cacat Total Tetap

Kondisi lumpuh total atau gangguan jiwa sehingga tidak dapat bekerja kembali.

Rumus:- Santunan sekaligus: 70% x (80 x Gaji Pokok)- Santunan berkala: Rp250.000 per bulan selama 24 bulan (total Rp6 juta)

Hak Tambahan Peserta

Selain santunan, ASN juga berhak atas:

- Gaji penuh selama masa penyembuhan (Sementara Tidak Mampu Bekerja/STMB) hingga penetapan cacat- Penggantian biaya alat bantu seperti orthose atau prothese (tangan/kaki palsu)- Biaya rehabilitasi medis untuk pemulihan fungsi tubuh

Dengan skema ini, pemerintah memastikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi ASN yang menghadapi risiko saat menjalankan tugas negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah memberikan diskon atau keringanan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025.

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM dalam jangka waktu tertentu pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban peserta bukan penerima upah tanpa mengurangi perlindungan yang diterima.

"Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi peserta bukan penerima upah, dengan tetap memberikan perlindungan bagi peserta bukan penerima upah dari risiko kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan kematian," tulis Pasal 2, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa keringanan iuran diberikan kepada peserta bukan penerima upah yang telah terdaftar sebagai peserta aktif maupun peserta baru yang mendaftarkan diri dalam program JKK dan JKM. Peserta bukan penerima upah yang dimaksud mencakup pekerja di luar hubungan kerja dan/atau pekerja mandiri.

Namun demikian, ketentuan penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta bukan penerima upah yang pembayaran iuran JKK dan JKM-nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Besaran keringanan iuran juga telah ditetapkan secara jelas dalam regulasi tersebut. "Besaran penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebesar 50% dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh peserta bukan penerima upah," demikian isi beleid Pasal 4.

Adapun dasar perhitungan iuran JKK dan JKM mengacu pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah dihitung berdasarkan nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2023. Sementara itu, besaran iuran JKM ditetapkan sebesar Rp6.800 sesuai ketentuan dalam regulasi yang sama.

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran tersebut tidak berdampak pada pengurangan manfaat program JKK dan JKM yang diterima peserta bukan penerima upah.

Masa berlaku keringanan iuran juga dibedakan berdasarkan sektor usaha. Untuk peserta bukan penerima upah di sektor transportasi, penyesuaian iuran JKK dan JKM berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta bukan penerima upah di luar sektor transportasi, keringanan iuran diterapkan untuk periode April 2026 sampai dengan Desember 2026.

Sekadar informasi, JKK dan JKM merupakan instrumen perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan keringanan iuran ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan tertulis, peserta bukan penerima upah di sektor transportasi yang dimaksud yaitu pengemudi layanan transportasi berbasis platform, pengemudi tidak berbasis platform, dan kurir.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengambil langkah strategis dengan menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra driver terbaiknya. Kebijakan ini menuai apresiasi luas, termasuk dari BPJS Kesehatan dan pengamat jaminan sosial.

Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan, Herman Dinata Mihardja, menilai langkah GoTo yang menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mitranya sebagai inisiatif yang patut diapresiasi. Terutama di tengah masih minimnya perusahaan yang memberikan perlindungan sosial menyeluruh bagi mitra kerjanya.

"Nah khusus untuk mitra, karena sebenarnya setahu kami, setahu saya memang tidak banyak perusahaan yang punya kepedulian yang tinggi terhadap mitranya. Jadi menurut saya ini inisiasi langkah awalnya luar biasa," ungkap Herman di Jakarta, Selasa (27/1).

Apresiasi serupa disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia menilai kebijakan GoTo yang menanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra terbaiknya layak menjadi tolok ukur bagi industri platform digital."Kalau kita mengacu UUD 1945, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan pekerja harus dilindungi dari risiko, kecelakaan kerja, kematian, hingga masa tua. Karena itu, langkah yang dilakukan GoTo ini seharusnya diikuti oleh semua aplikator," kata Timboel dalam kesempatan yang sama.

Timboel juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepesertaan jaminan sosial di kalangan pekerja bukan penerima upah. Dari sekitar 86 juta pekerja di segmen tersebut, termasuk mitra platform digital, ia menilai perlu ada akselerasi terhadap perlindungan jaminan sosial agar semakin banyak yang terlindungi.

"Ketika satu aplikator sudah mengambil langkah membayar JKK, JKM, dan jaminan kesehatan, maka yang lain juga harus bergerak. Standarnya jelas, mitra harus terlindungi," ujarnya.

Ia juga menyinggung terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang memberikan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen mulai 1 Januari 2026 hingga Maret 2027. Dengan kebijakan tersebut, iuran JKK-JKM turun dari Rp16.800 menjadi Rp8.400.

Menurut Timboel, kebijakan ini semestinya dimanfaatkan para aplikator lainnya untuk mempercepat pendaftaran dan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi mitranya.

"Ada insentif yang konkret. Ini saatnya semua platform membuktikan komitmennya kepada mitra," tambahnya.

Lebih lanjut, Timboel menekankan bahwa penguatan perlindungan mitra tidak hanya menjadi tanggung jawab korporasi. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu berperan aktif mendorong ekosistem perlindungan sosial yang lebih kuat, termasuk membuka akses agar mitra yang telah terdaftar JKK-JKM dapat masuk dalam skema dukungan kesejahteraan ketika pemerintah menggulirkan program bantuan di masa tertentu.

"Harapan kita sederhana: praktik baik ini menular. Semakin banyak aplikator ikut, semakin banyak pekerja platform yang terlindungi oleh jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan kematian," tutup Timboel.

Sebelumnya GoTo meluncurkan empat program dukungan bagi mitra sebagai komitmen meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra driver Gojek beserta keluarganya.

Empat kontribusi tersebut mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek dan Beasiswa untuk mitra/keluarga, serta Usaha Mitra Swadaya.

Jakarta: Kabar baik datang bagi para pekerja transportasi yang sehari-hari mencari nafkah di jalan.

Pemerintah resmi memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), mulai dari ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir paket dan logistik.

Dengan kebijakan ini, iuran JKK–JKM yang sebelumnya Rp16.800 per bulan kini menjadi hanya Rp8.400 per bulan, sehingga perlindungan kerja menjadi jauh lebih terjangkau.

Bagian dari stimulus ekonomi 2026

Diskon iuran JKK–JKM ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026. Tujuannya tidak hanya meringankan beban pekerja transportasi, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian tetap berjalan secara berkelanjutan.

Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya risiko kerja yang dihadapi pekerja transportasi yang beraktivitas langsung di lapangan setiap hari.

Siapa saja yang berhak mendapatkan diskon?

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menyampaikan potongan iuran ini membuat perlindungan sosial menjadi lebih mudah diakses.

“Pekerja transportasi akan mendapatkan diskon 50 persen dari iuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Misalnya iuran sebesar Rp16.800 per pekerja, menjadi sebesar Rp8.400 per bulan,” ujar Indah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip pada Kamis, 15 Januari 2025.

Indah menjelaskan, diskon ini ditujukan bagi pekerja BPU sektor transportasi, yakni mereka yang bekerja secara mandiri dan tidak menerima gaji atau upah tetap dari pemberi kerja.

Penerima manfaat mencakup pengemudi dan kurir, baik yang berbasis platform digital maupun non-platform, termasuk peserta lama maupun pendaftar baru.

Meski cakupannya luas, Indah menegaskan bahwa tidak semua peserta BPU otomatis mendapatkan diskon.

“Namun, diskon ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iuran JKK–JKM-nya dibayarkan melalui APBN/APBD,” kata Indah.

Artinya, pekerja yang iurannya telah ditanggung oleh anggaran pemerintah tidak termasuk dalam program diskon ini.

Mengenal manfaat JKK dan JKM

Sebagai informasi, JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang meliputi manfaat perawatan, santunan, dan tunjangan cacat bagi peserta yang mengalami cedera atau penyakit terkait pekerjaannya.

Sementara JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan sebab alami atau kecelakaan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

“Diskon iuran JKK JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027 mendatang,” ujar Indah.

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto berharap semua mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) bisa memanfaatkan stimulus potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Ojek online itu kan risikonya cukup tinggi, ya, karena sejak keluar dari rumah dia harus di jalanan setiap hari. Jadi memang kita berharap semua ojek online dan bukan hanya ojek online tapi semua pekerja di transportasi yang rentan terhadap risiko kecelakaan itu harus dilindungi,” kata Eko saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Adapun sebelumnya, pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran JKK dan JKM bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Upaya ini masuk ke dalam keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

Eko berharap, para pengemudi ojek online yang kurang lebih sebanyak 3-5 juta orang dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik.

“Dari Grab saja ada sekitar 3,7 juta (orang), mungkin (bila ditambahkan) dengan (aplikator) tempat lainnya mungkin bisa sekitar itu 5 juta (orang), mungkin bisa lebih juga. Pokoknya selama dia daftar di tahun 2026 sampai di bulan Maret 2027 itu pasti kita kasih diskon 50 persen,” jelas Eko.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan pemberian stimulus iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU di sektor transportasi merupakan bentuk upaya pemerintah menjamin kesejahteraan mitra pengemudi ojol.

“Dari sisi pemerintah dalam rangka menjaga kesejahteraan mitra ada PP soal stimulus iuran JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah. Ini adalah bagaimana kita bisa fokus beri perlindungan dan jamin kesejahteraan,” kata Dida.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bertahap untuk mencari titik optimalnya dulu,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan pemberian stimulus iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi merupakan bentuk upaya pemerintah menjamin kesejahteraan mitra pengemudi ojek online (ojol).

“Dari sisi pemerintah dalam rangka menjaga kesejahteraan mitra ada PP soal stimulus iuran JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah. Ini adalah bagaimana kita bisa fokus beri perlindungan dan jamin kesejahteraan,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Upaya ini masuk ke dalam keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

“Intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bertahap untuk mencari titik optimalnya dulu,” ujar Dida.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, diskon iuran itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026 yang bertujuan memberi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga kepesertaan JKK-JKM tetap berlanjut bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di lapangan.

Indah menjelaskan, sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa mereka yang berhak menerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun tidak berbasis platform, baik yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru mendaftar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1/2026), mengatakan pekerja BPU di sektor tersebut meliputi pengemudi ojek daring (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir paket dan logistik.

“Pekerja transportasi akan mendapatkan diskon 50 persen dari iuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Misalnya, iuran sebesar Rp 16.800 per pekerja menjadi Rp 8.400 per bulan,” kata Indah.

Ia menjelaskan diskon iuran tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026 yang bertujuan memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga keberlanjutan kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di lapangan.

Indah menuturkan sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja secara mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Lebih lanjut, ia menyebut penerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun nonplatform, baik yang telah terdaftar sebagai peserta maupun yang baru mendaftar.

“Namun, diskon ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iuran JKK dan JKM-nya dibayarkan melalui APBN atau APBD,” ujar Indah.

Adapun JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan yang mencakup manfaat perawatan, santunan, serta tunjangan cacat bagi peserta yang mengalami cedera atau penyakit terkait pekerjaan.

Sementara itu, JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan karena sebab alami atau kecelakaan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

“Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027,” kata Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali memberi diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja kategori bukan penerima upah (BPU) di sektor transportasi. Dengan ini, iuran yang semula Rp16.800 per bulan menjadi Rp8.400 per bulan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa insentif ini berlaku untuk pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir paket/logistik.

“Diskon iuran JKK-JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027 mendatang,” kata Indah melalui keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

Lebih lanjut, diskon iuran ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 2026 yang diharapkan membuat perlindungan kerja lebih terjangkau bagi pekerja transportasi.

Dia mengutarakan bahwa sasaran diskon ini adalah pekerja BPU sektor transportasi yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Menurutnya, yang berhak menerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun tidak berbasis platform, baik yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru mendaftar.

“Namun, diskon ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iuran JKK–JKM-nya dibayarkan melalui APBN/APBD,” imbuh Indah.

JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang meliputi manfaat perawatan, santunan, dan tunjangan cacat bagi peserta yang mengalami cedera atau penyakit terkait pekerjaannya.

Sementara itu, JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan sebab alami atau kecelakaan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.