Bisnis.com, JAWA TIMUR - BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi perluasan perlindungan pekerja melalui kolaborasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sinergi ini menyasar langsung ekosistem kerja di lingkungan NU sebagai bagian dari implementasi pilar 3C (Care, Coverage, Credibility), dengan fokus pada peningkatan cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang belum terlindungi secara optimal.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum silaturahim yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana kerja sama strategis mulai dari penyediaan layanan kesehatan hingga penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan unit usaha di bawah naungan PWNU.

Dalam sambutannya, Alif Noeriyanto Rahman menegaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari penguatan silaturahmi yang telah terjalin dan dikembangkan menjadi kolaborasi strategis. Ia menyampaikan bahwa mayoritas anggota NU merupakan pekerja sektor informal sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan yang lebih inklusif.

“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan ini diharapkan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur, serta berpotensi menjadi role model penguatan perlindungan pekerja berbasis komunitas di tingkat nasional.

Di sisi lain, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa NU merupakan wadah terbuka bagi seluruh kalangan dan profesi, sehingga perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam upaya memuliakan manusia.

“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ihsanudin menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah efektif dalam menjangkau pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal. Ia menyebut jaringan NU Jawa Timur sebagai pintu masuk strategis untuk mempercepat perluasan kepesertaan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan nilai perlindungan sosial dengan prinsip Maqashid Syariah. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk menjaga aspek-aspek mendasar dalam kehidupan pekerja.

“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan mendorong seluruh elemen di lingkungan PWNU mulai dari pengurus hingga pelaku usaha untuk terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pensiun (JP), dengan dukungan integrasi data serta optimalisasi kanal digital.

Menutup pernyataannya, Ihsanudin menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan peran aktif negara dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan penguatan sistem perlindungan sosial.

“Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Negara memastikan hak keluarga tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon terpenuhi. Total santunan dan manfaat yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) mencapai Rp1,41 miliar. Pemerintah juga menjamin masa depan keluarga prajurit yang gugur di Lebanon.

Tiga prajurit TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL tersebut gugur saat menjalankan tugas menjaga perdamaian dunia, yakni Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi PM mengatakan, kehadiran ASABRI menjadi representasi negara dalam memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan. “Kami turut berduka atas gugurnya putra-putra terbaik bangsa. Kami bergerak bersama pemerintah untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kepastian perlindungan melalui pemenuhan hak dan manfaat yang nyata dan berdampak,” kata Jeffry, Rabu (22/4/2026).

Negara memberikan penghormatan terakhir secara langsung kepada para prajurit. Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi penerimaan jenazah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 4 April 2026 dan menyapa keluarga satu per satu di tengah suasana duka.

Pemakaman ketiga prajurit dilakukan secara militer di kampung halaman masing-masing pada 5 April 2026. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara di Bandung, sementara jajaran TNI lainnya memimpin prosesi di Magelang dan Kulon Progo, dengan kehadiran perwakilan Asabri yang mendampingi keluarga.

Asabri memastikan seluruh hak ahli waris diproses tanpa menunggu lama. Perlindungan diberikan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian manfaat yang diterima meliputi santunan risiko kematian khusus masing-masing Rp450 juta untuk setiap prajurit, ditambah nilai tabungan asuransi dan beasiswa bagi anak. Total manfaat yang diterima keluarga Mayor Inf Anumerta Zulmi mencapai Rp496,28 juta, sementara masing-masing keluarga Serka Anumerta Ichwan dan Kopda Anumerta Farizal menerima lebih dari Rp457 juta.

Jeffry menegaskan, komitmen Asabri tidak berhenti pada santunan awal. “Pengorbanan sang prajurit menjadi amanah bagi Asabri untuk menjaga masa depan keluarganya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prajurit yang gugur dalam tugas berhak menerima perlindungan dari negara melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT),” kata Jeffry.

Selain santunan, Asabri juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak almarhum melalui program beasiswa. Manfaat tersebut tetap tersedia meski anak belum memasuki usia sekolah dan dapat dicairkan saat mulai pendidikan formal.

Asabri menyatakan penyaluran manfaat dilakukan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan keluarga prajurit tidak berjalan sendiri setelah kehilangan.

Jakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan mendorong pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) memanfaatkan keringanan iuran 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang berlaku hingga Desember 2026.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja sektor informal.

“Inilah bukti bahwa negara sangat peduli terhadap perlindungan seluruh pekerja Indonesia, khususnya mereka yang berada di sektor informal. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini agar tidak ada satupun pekerja yang tertinggal dan bekerja tanpa perlindungan,” kata Agung dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan keringanan iuran tersebut berlaku bagi seluruh pekerja BPU yang mendaftar secara mandiri, baik peserta baru maupun peserta yang sudah terdaftar aktif.

Dalam program itu, pekerja cukup membayar iuran sebesar Rp8.400 per bulan selama periode April hingga Desember 2026. Sementara untuk memanfaatkan keringanan selama sembilan bulan, pekerja cukup membayar total Rp75.600.

Agung memastikan kebijakan diskon iuran tersebut tidak mengurangi kualitas layanan maupun manfaat yang diterima peserta.

Manfaat yang tetap diberikan antara lain santunan kecelakaan kerja maksimal Rp70 juta, perawatan akibat kecelakaan kerja tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian maksimal Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dengan nilai maksimal Rp174 juta.

Ia menambahkan pendaftaran dan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, serta mitra pembayaran seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, agen perbankan, e-commerce, dompet digital, dan kanal lain yang bekerja sama.

“Kami terus berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia. Perlindungan ini penting agar para pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan sejahtera,” ujar Agung.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan Pak Reki dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Ini adalah bukti negara hadir. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif menjemput bola..,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjenguk dua peserta yang tengah menjalani perawatan intensif di RS EMC Pekayon, Kota Bekasi, guna memastikan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan optimal sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam melindungi pekerja yang mengalami risiko kerja.

“Kami ingin memastikan Pak Reki dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Ini adalah bukti negara hadir. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif menjemput bola, memastikan peserta mendapatkan pelayanan terbaik secara cepat dan tanpa hambatan,” kata Saiful usai kunjungan Sabtu.

Dalam kunjungan tersebut, Saiful didampingi Direktur Pelayanan Trisna Sonjaya untuk melihat langsung kondisi dua peserta, yakni Reki Muhamad Saprial (62) dan Danisha Talitha Zahwa (12), yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut.

Reki yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring mengalami kecelakaan lalu lintas pada 4 Februari 2026 saat sedang bekerja. Ia terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke kolong truk sehingga kaki kirinya terlindas kendaraan.

Hingga kini Reki telah menjalani perawatan selama 28 hari dengan total biaya pengobatan mencapai sekitar Rp442 juta dan masih berlanjut sesuai indikasi medis.

Selama perawatan, Reki telah menjalani dua kali operasi, termasuk tindakan amputasi serta penanganan komplikasi lanjutan. Seluruh biaya pengobatan tersebut ditanggung melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Reki tercatat sebagai peserta aktif sejak November 2025 melalui program perlindungan pekerja rentan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Program tersebut bertujuan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan di wilayah tersebut.

Saiful menjelaskan bahwa melalui program JKK, peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan jaminan biaya perawatan tanpa batas plafon sesuai kebutuhan medis hingga peserta pulih atau memasuki tahap Return to Work (RTW).

Selain itu, Reki juga berhak memperoleh santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar Rp1 juta per bulan sebagai pengganti penghasilan, santunan cacat sekitar Rp28 juta, serta fasilitas alat bantu seperti kursi roda, kruk, dan kaki palsu.

Menurut dia, manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar angka, tetapi perlindungan nyata bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Saiful juga mengajak para pekerja, terutama pekerja informal dan rentan, untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ajakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program JKK dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Sementara itu, Direktur RS EMC Pekayon Dedy Nugroho mengapresiasi kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memudahkan penanganan pasien kecelakaan kerja secara menyeluruh.

Menurut dia, dukungan pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan rumah sakit memberikan perawatan komprehensif mulai dari tindakan medis, pemulihan hingga rehabilitasi pasien.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya resmi menjalin kerja sama dengan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas terkait pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada Senin (9/2) di Aula Manajemen RSUD Kapuas, Jalan Tambun Bungai No. 16, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan program JKK, khususnya dalam pemberian jaminan perawatan bagi peserta Taspen yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Branch Manager PT Taspen (Persero) KC Palangka Raya, Muchlis Herdian, dan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Delianae. Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran manajemen dan staf rumah sakit serta tim dari PT Taspen KC Palangka Raya.

Melalui kolaborasi ini, peserta Taspen yang mengalami risiko kecelakaan kerja dapat memperoleh layanan medis secara terjamin dan terkoordinasi di RSUD Kapuas.

Program JKK sendiri mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa pembiayaan perawatan, santunan, hingga tunjangan cacat.

Pengelolaan Program JKK oleh Taspen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, yang telah diperbarui melalui PP Nomor 66 Tahun 2017.

Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak berharap layanan kepada peserta Taspen di wilayah Kapuas dan sekitarnya semakin cepat, tepat, dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah memberikan diskon atau keringanan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025.

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM dalam jangka waktu tertentu pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban peserta bukan penerima upah tanpa mengurangi perlindungan yang diterima.

"Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi peserta bukan penerima upah, dengan tetap memberikan perlindungan bagi peserta bukan penerima upah dari risiko kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan kematian," tulis Pasal 2, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa keringanan iuran diberikan kepada peserta bukan penerima upah yang telah terdaftar sebagai peserta aktif maupun peserta baru yang mendaftarkan diri dalam program JKK dan JKM. Peserta bukan penerima upah yang dimaksud mencakup pekerja di luar hubungan kerja dan/atau pekerja mandiri.

Namun demikian, ketentuan penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta bukan penerima upah yang pembayaran iuran JKK dan JKM-nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Besaran keringanan iuran juga telah ditetapkan secara jelas dalam regulasi tersebut. "Besaran penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebesar 50% dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh peserta bukan penerima upah," demikian isi beleid Pasal 4.

Adapun dasar perhitungan iuran JKK dan JKM mengacu pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah dihitung berdasarkan nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2023. Sementara itu, besaran iuran JKM ditetapkan sebesar Rp6.800 sesuai ketentuan dalam regulasi yang sama.

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran tersebut tidak berdampak pada pengurangan manfaat program JKK dan JKM yang diterima peserta bukan penerima upah.

Masa berlaku keringanan iuran juga dibedakan berdasarkan sektor usaha. Untuk peserta bukan penerima upah di sektor transportasi, penyesuaian iuran JKK dan JKM berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta bukan penerima upah di luar sektor transportasi, keringanan iuran diterapkan untuk periode April 2026 sampai dengan Desember 2026.

Sekadar informasi, JKK dan JKM merupakan instrumen perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan keringanan iuran ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan tertulis, peserta bukan penerima upah di sektor transportasi yang dimaksud yaitu pengemudi layanan transportasi berbasis platform, pengemudi tidak berbasis platform, dan kurir.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero)menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya para korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500 dengan rute Yogyakarta-Makassar, khususnya almarhum Ferry Irawan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. TASPEN menyalurkan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada kedua anak Almarhum Ferry Irawan selaku ahli waris, sebagai bentuk nyata perlindungan negara bagi ASN guna menciptakan masa depan yang tenang dalam menghadapi setiap risiko di dunia kerja. Penyaluran manfaat dilakukan pada kegiatan Upacara Persemayaman korban yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Minggu, 25 Januari 2026 di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan dihadiri oleh Ir. Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A. selaku Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Operasional PT TASPEN (Persero), Tribuna Phitera Djaja.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra,menyampaikan, “Kami sampaikan dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500, khususnya kepada keluarga Almarhum Ferry Irawan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan dalam menghadapi dukacita. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh TASPEN memberikan manfaat kepastian perlindungan finansial dan layanan kesehatan kepada ASN yang menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja. Melalui program JKK, kedua anak Almarhum Ferry Irawan selaku ahli waris juga berhak menerima manfaat beasiswa pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku”.

Sebelumnya, TASPEN telah menyalurkan manfaat THT dan JKK saat Upacara Persemayaman di Aula Politeknik AUP pada hari Kamis, 22 Januari 2026 kepada Istri Almarhum Deden Maulana selaku ahli waris dari ASN yang wafat pada peristiwa yang sama. Proses penyaluran manfaat kepada Almarhum Ferry Irawan dilakukan dengan berpegang teguh pada ketentuan aturan UU, dilakukan dengan menerapkan komitmen 5T (Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Administrasi, Tepat Jumlah dan Tepat Tempat) dan akuntabel. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mendukung negara melalui pemberian kepastian perlindungan jaminan sosial bagi ASN dan keluarganya. Atas gugurnya Almarhum Deden Maulana dan Almarhum Ferry Irawan selaku ASN yang sedang melaksanakan misi pengawasan laut dalam kecelakaan Pesawat ATR 42-500, TASPEN telah menyalurkan manfaat JKK kepada seluruh ahli waris yang sah dari kedua korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan dan andal agar setiap ASN merasa aman mengenai masa depan. Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa depan yang direncanakan dengan tenang. Komitmen ini sejalan dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya, profesional dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta melalui pemberian layanan terbaik, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kesejahteraan bagi ASN dan Pejabat Negara yang telah mengabdi pada bangsa dan negara.

IDXChannel- PT TASPEN (Persero) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Deden Maulana selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pihak yang menjadi korban dalam kecelakaan Pesawat ATR 42-500.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memastikan pemenuhan hak peserta melalui pemberian berbagai program manfaat.

Bertepatan dengan kegiatan Upacara Persemayaman korban yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis, 22 Januari 2026 di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan,

M.P.A., M.B.A. selaku Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta Yoka Krisma Wijaya selaku Branch Manager Jakarta 1, manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diserahkan kepada istri Almarhum Deden Maulana selaku ahli waris.

“Kami menyampaikan belasungkawa yangmendalam atas peristiwa yang terjadi. Duka cita kami sampaikan kepada seluruh keluarga korban serta pihak-pihak yang terdampak atas peristiwa ini. Sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab, TASPEN menyalurkan manfaat JKK kepada ahli waris Almarhum Deden Maulana selaku ASN yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut," ujar Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan pers Jumat (23/1/2025).

TASPEN menjamin seluruh proses penyaluran manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara tepat waktu dengan akuntabel.

Penyaluran manfaat program THT maupun JKK oleh TASPEN yang diberikan kepada para peserta merupakan bentuk komitmen TASPEN dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang dapat mewujudkan masa depan yang tenang dan aman bagi ASN serta keluarganya, khususnya dalam menghadapi risiko kerja yang tidak diharapkan.

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan dan andal agar setiap ASN merasa aman mengenai masa depan.

Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa

depan yang direncanakan dengan tenang.

Komitmen ini selaras dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya, profesional dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta melalui layanan terbaik, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kesejahteraan bagi ASN maupun Pejabat Negara yang telah berdedikasi pada negara.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero)menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Deden Maulana selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pihak yang menjadi korban dalam kecelakaan Pesawat ATR 42-500. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memastikan pemenuhan hak peserta melalui pemberian berbagai program manfaat. Bertepatan dengan kegiatan Upacara Persemayaman korban yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis, 22 Januari 2026 di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. selaku Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta Yoka Krisma Wijaya selaku Branch Manager Jakarta 1, manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diserahkan kepada istri Almarhum Deden Maulana selaku ahli waris.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra,menyampaikan, “Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas peristiwa yang terjadi. Duka cita kami sampaikan kepada seluruh keluarga korban serta pihak-pihak yang terdampak atas peristiwa ini. Sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab, TASPEN menyalurkan manfaat JKK kepada ahli waris Almarhum Deden Maulana selaku ASN yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut”.

TASPEN menjamin seluruh proses penyaluran manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara tepat waktu dengan akuntabel. Total hak manfaat yang diterima oleh ahli waris Deden Maulana merupakan hasil perhitungan akuntabel dari manfaat THT yang mencakup Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian, serta manfaat JKK yang mencakup Santunan Kematian, Uang Duka Tewas, Biaya Pemakaman, dan Bantuan Beasiswa. Penyaluran manfaat program THT maupun JKK oleh TASPEN yang diberikan kepada para peserta merupakan bentuk komitmen TASPEN dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang dapat mewujudkan masa depan yang tenang dan aman bagi ASN serta keluarganya, khususnya dalam menghadapi risiko kerja yang tidak diharapkan.

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan dan andal agar setiap ASN merasa aman mengenai masa depan. Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa depan yang direncanakan dengan tenang. Komitmen ini selaras dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya, profesional dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta melalui layanan terbaik, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kesejahteraan bagi ASN maupun Pejabat Negara yang telah berdedikasi pada negara.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto berharap semua mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) bisa memanfaatkan stimulus potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Ojek online itu kan risikonya cukup tinggi, ya, karena sejak keluar dari rumah dia harus di jalanan setiap hari. Jadi memang kita berharap semua ojek online dan bukan hanya ojek online tapi semua pekerja di transportasi yang rentan terhadap risiko kecelakaan itu harus dilindungi,” kata Eko saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Adapun sebelumnya, pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran JKK dan JKM bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Upaya ini masuk ke dalam keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

Eko berharap, para pengemudi ojek online yang kurang lebih sebanyak 3-5 juta orang dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik.

“Dari Grab saja ada sekitar 3,7 juta (orang), mungkin (bila ditambahkan) dengan (aplikator) tempat lainnya mungkin bisa sekitar itu 5 juta (orang), mungkin bisa lebih juga. Pokoknya selama dia daftar di tahun 2026 sampai di bulan Maret 2027 itu pasti kita kasih diskon 50 persen,” jelas Eko.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan pemberian stimulus iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU di sektor transportasi merupakan bentuk upaya pemerintah menjamin kesejahteraan mitra pengemudi ojol.

“Dari sisi pemerintah dalam rangka menjaga kesejahteraan mitra ada PP soal stimulus iuran JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah. Ini adalah bagaimana kita bisa fokus beri perlindungan dan jamin kesejahteraan,” kata Dida.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bertahap untuk mencari titik optimalnya dulu,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan pemberian stimulus iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi merupakan bentuk upaya pemerintah menjamin kesejahteraan mitra pengemudi ojek online (ojol).

“Dari sisi pemerintah dalam rangka menjaga kesejahteraan mitra ada PP soal stimulus iuran JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah. Ini adalah bagaimana kita bisa fokus beri perlindungan dan jamin kesejahteraan,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Upaya ini masuk ke dalam keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

“Intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bertahap untuk mencari titik optimalnya dulu,” ujar Dida.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, diskon iuran itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026 yang bertujuan memberi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga kepesertaan JKK-JKM tetap berlanjut bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di lapangan.

Indah menjelaskan, sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa mereka yang berhak menerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun tidak berbasis platform, baik yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru mendaftar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1/2026), mengatakan pekerja BPU di sektor tersebut meliputi pengemudi ojek daring (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir paket dan logistik.

“Pekerja transportasi akan mendapatkan diskon 50 persen dari iuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Misalnya, iuran sebesar Rp 16.800 per pekerja menjadi Rp 8.400 per bulan,” kata Indah.

Ia menjelaskan diskon iuran tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026 yang bertujuan memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga keberlanjutan kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di lapangan.

Indah menuturkan sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja secara mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Lebih lanjut, ia menyebut penerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun nonplatform, baik yang telah terdaftar sebagai peserta maupun yang baru mendaftar.

“Namun, diskon ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iuran JKK dan JKM-nya dibayarkan melalui APBN atau APBD,” ujar Indah.

Adapun JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan yang mencakup manfaat perawatan, santunan, serta tunjangan cacat bagi peserta yang mengalami cedera atau penyakit terkait pekerjaan.

Sementara itu, JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan karena sebab alami atau kecelakaan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

“Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027,” kata Indah.