REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang Indonesia harus menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan presisi, khususnya dalam membangun arsitektur pendanaan alternatif di luar ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah yang perlu dipercepat antara lain penguatan skema local currency settlement (LCS) dalam perdagangan bilateral, eksplorasi penggunaan mata uang dengan biaya dana lebih rendah seperti CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah terutama instrumen jangka panjang, serta diversifikasi basis investor dan sumber likuiditas.

"Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri," kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Adapun pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), belum lama ini menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi dan kerja sama global.

Namun, Fakhrul memandang pendekatan tersebut belum cukup menjawab tantangan struktural yang sedang berlangsung.

"IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama, stabilitas, koordinasi, dan kehati-hatian fiskal. Itu penting, tapi tidak cukup. Dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari bahasa kebijakan yang mereka gunakan," ujar dia.

Menurut dia, salah satu perubahan paling fundamental yang belum sepenuhnya direspons adalah ketidakseimbangan dalam sistem likuiditas global.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan penurunan suplai dolar global, seiring pengetatan likuiditas, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global.

Di sisi lain, muncul dinamika baru dari internasionalisasi mata uang China, khususnya CNH (offshore renminbi), yang mulai mengambil peran lebih besar dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara.

"Kita melihat dua arus besar yang bergerak berlawanan, suplai dolar global yang semakin terbatas, sementara CNH mulai diperluas penggunaannya dalam perdagangan dan pembiayaan. Ini menciptakan ketidakseimbangan baru, tapi sekaligus membuka peluang strategis," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bauran kebijakan ekonomi Indonesia berada pada arah yang tepat untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Perry menyampaikan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik. Kebijakan tersebut juga didukung oleh komitmen fiskal pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

“Kami akan terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” ujar Perry dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026) seiring pertemuan dengan sejumlah investor global di New York dan Boston, Amerika Serikat, saat menjadi pembicara pada forum kebijakan di Harvard Kennedy School dalam rangkaian agenda IMF Spring Meeting 2026.

Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut investor global memandang kredibilitas kebijakan Indonesia dan konsistensi dalam menjaga stabilitas makroekonomi secara positif. Keyakinan tersebut didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga terlibat dalam diskusi bertajuk “Stability in an Age of Shocks: Rethinking Macro Policy in a Fragmented World” bersama Profesor Harvard Jeffrey A. Frankel dan ekonom Indonesia M. Chatib Basri.

Diskusi tersebut menyoroti semakin kompleksnya lingkungan global yang ditandai oleh fragmentasi ekonomi, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan. Frankel menilai guncangan global semakin sering terjadi dan sulit diprediksi sehingga meningkatkan risiko tekanan terhadap perekonomian global.

Menanggapi kondisi tersebut, Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan yang kredibel, fleksibel, dan terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Selain bertemu investor, Perry juga melakukan pertemuan dengan Utusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Umar Hadi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan penyelarasan narasi ekonomi Indonesia di tingkat global.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari antisipasi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk mengurangi penggunaan energi.

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden menjelaskan dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia. Lonjakan harga energi tersebut dikhawatirkan ikut mendorong kenaikan harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok. Namun di sektor energi, upaya efisiensi tetap diperlukan guna mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.

Sebagai perbandingan, Presiden mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menghadapi krisis energi. Pemerintah negara tersebut menerapkan berbagai kebijakan penghematan, antara lain WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, Pakistan juga melakukan langkah efisiensi lain seperti pemotongan gaji pejabat negara, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan konsumsi BBM pada kendaraan pemerintah, hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Pemerintah negara tersebut juga membatasi kunjungan luar negeri dengan dana negara serta mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial.

Prabowo menilai berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah efisiensi yang tepat.

“Ini hanya contoh. Maksud saya ini ada beberapa hari kita bisa mengkaji masalah ini. Kita juga harus mengupayakan penghematan konsumsi,” ujar Presiden.

Ia menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari antisipasi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk mengurangi penggunaan energi.

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden menjelaskan dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia. Lonjakan harga energi tersebut dikhawatirkan ikut mendorong kenaikan harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok. Namun di sektor energi, upaya efisiensi tetap diperlukan guna mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.

Sebagai perbandingan, Presiden mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menghadapi krisis energi. Pemerintah negara tersebut menerapkan berbagai kebijakan penghematan, antara lain WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, Pakistan juga melakukan langkah efisiensi lain seperti pemotongan gaji pejabat negara, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan konsumsi BBM pada kendaraan pemerintah, hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Pemerintah negara tersebut juga membatasi kunjungan luar negeri dengan dana negara serta mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial.

Prabowo menilai berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah efisiensi yang tepat.

“Ini hanya contoh. Maksud saya ini ada beberapa hari kita bisa mengkaji masalah ini. Kita juga harus mengupayakan penghematan konsumsi,” ujar Presiden.

Ia menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada level Rp16.892 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (4/3/2026). Rupiah ditutup melemah bersama mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah ke level Rp16.892 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS stagnan pada level 99,05.

Sementara itu, sejumlah mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi. Yen Jepang menguat 0,27%, dolar Hong Kong naik 0,33%, dolar Singapura melemah 0,02%, dolar Taiwan turun 0,26%, dan won Korea Selatan menguat 0,88% sore ini di hadapan dolar AS.

Lalu peso Filipina melemah 0,24%, yuan China menguat 0,11%, ringgit Malaysia naik 0,04%, dan baht Thailand menguat 0,11% sore ini.

Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan para trader mempertimbangkan risiko pasokan di tengah konflik Timur Tengah yang meluas, ketika pasukan AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap militer Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Situasi terus memburuk ketika pasukan Israel dan AS melakukan serangan tambahan terhadap fasilitas yang terkait dengan Iran pada hari Selasa. Iran menanggapi dengan meningkatkan pengerahan militer di Teluk dan mengeluarkan peringatan kepada operator pelayaran global.

Teheran juga menargetkan kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, jalur air sempit yang menangani sekitar seperlima pengiriman minyak global. Otoritas Iran bersumpah akan menyerang kapal apa pun yang melewati selat tersebut.

Ancaman terhadap Selat Hormuz, jalur penting untuk ekspor minyak mentah dari produsen utama termasuk Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab, telah menyuntikkan premi risiko geopolitik yang signifikan ke dalam harga minyak.

Mereka mencatat laporan yang mengatakan Irak telah mulai menghentikan produksi di ladang Rumaila, ladang terbesar di negara itu, dan di West Qurna 2, dengan 1,2 juta barel per hari dihentikan produksinya.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan menyediakan pengawalan untuk kapal komersial jika perlu dan menjanjikan dukungan pemerintah untuk menjamin jalur pelayaran yang aman. Meskipun eskalasi militer telah menopang harga, tanda-tanda upaya internasional untuk mengamankan jalur pelayaran dapat meredam kenaikan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Dari dalam negeri, Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat kredit jangka panjang mata uang asing (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating/IDR) tetap di level BBB.

Revisi outlook mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Kondisi itu dinilai dapat menekan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, serta memberi tekanan terhadap ketahanan eksternal.

Di sisi lain, Fitch tetap mempertahankan peringkat BBB karena Indonesia dinilai memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Hal itu didukung oleh prospek pertumbuhan jangka menengah, rasio utang pemerintah yang moderat terhadap produk domestik bruto (PDB), serta cadangan eksternal yang masih memadai.

Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 2,9% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7%. Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif serta peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp16.890-Rp16.940 per dolar AS.

“Kalau Rupiah tembus di Rp17.000 bulan ini, maka target Rp17.400 tahun ini akan tercapai,” ujar Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings melakukan penyesuaian terhadap peringkat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dari PT Hutama Karya (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, hingga PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Langkah tersebut merupakan transmisi langsung dari perubahan prospek atau outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dalam pengumuman resminya, Moody’s menilai ada penurunan koherensi dalam perumusan kebijakan di Indonesia selama setahun. Hal ini berisiko menggerus kredibilitas kebijakan yang menopang stabilitas makroekonomi dan fiskal.

“Komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas Indonesia di mata investor. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi,” tulis Moody’s.

Meski demikian, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 masih layak dipertahankan berkat kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan moneter yang tetap pruden.

Di sisi lain, Moody’s menilai adanya risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta penurunan konsistensi dalam proses perumusan kebijakan setahun terakhir. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada profil kredit perusahaan pelat merah atau BUMN yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah.

Untuk Hutama Karya (HK), Moody’s menyematkan peringkat penerbit di level Baa3 dengan outlook stabil. Namun, outlook obligasi senior tanpa jaminan yang dijamin pemerintah serta medium term notes (MTN) direvisi menjadi negatif.

Moody’s menilai peringkat HK bergantung pada dukungan negara mengingat perannya sebagai pemegang konsesi tunggal Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS).

Di sisi lain, ada ketidakpastian terkait struktur rencana konsolidasi BUMN konstruksi serta memproyeksikan rasio dana dari operasi terhadap utang perseroan berada di kisaran 5% hingga 7% dalam dua tahun ke depan.

Kondisi serupa dialami oleh Pelindo. Moody’s merevisi outlook peringkatnya menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meskipun peringkat penerbit dan surat utang senior ditegaskan tetap di level Baa2.

Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kepemilikan penuh pemerintah dan risiko perlambatan arus barang akibat dinamika kebijakan domestik serta perdagangan global. Moody’s juga menggarisbawahi laju penurunan utang Pelindo yang lebih lambat dari perkiraan di tengah belanja modal yang ekspansif.

Sementara itu, PGAS juga mendapatkan revisi outlook menjadi negatif dengan peringkat penerbit tetap di level Baa2. Kinerja PGN dinilai masih terkait erat dengan kondisi ekonomi nasional dan kepemilikan mayoritas pemerintah.

PGN disebut menghadapi tantangan operasional berupa penurunan pasokan dari blok gas utama serta keberlanjutan kebijakan batas atas harga gas domestik.

Berikut daftar penyesuaian peringkat BUMN oleh Moody’s:

- Hutama Karya: Peringkat Baa3, Outlook MTN Negatif

- Pelindo: Peringkat Baa2, Outlook Negatif

- Perusahaan Gas Negara (PGAS): Peringkat Baa2, Outlook Negatif

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Hal tersebut disampaikan Moody's dalam pengumuman pada Kamis (5/2/2026).

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

"Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat mengindikasikan kekuatan institusional yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Lembaga itu menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tidak berubah, yakni peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing, juga peringkat program medium-term note (MTN) senior unsecured mata uang asing, serta program shelf senior unsecured tetap di level Baa2.

Penegasan peringkat itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan demografi yang menguntungkan. Hal itu dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

"Terlepas dari munculnya sejumlah risiko, penegasan ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Penegasan peringkat Baa2 Indonesia juga mencerminkan ekspektasi Moody's terhadap ketahanan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, disertai pelemahan yang relatif terbatas pada metrik fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal di bawah 3%.

Kebijakan moneter juga diperkirakan tetap mendukung stabilitas harga, meskipun tekanan dari depresiasi nilai tukar dapat meningkat apabila prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Hal tersebut disampaikan Moody's dalam pengumuman pada Kamis (5/2/2026).

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

"Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat mengindikasikan kekuatan institusional yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Lembaga itu menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tidak berubah, yakni peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing, juga peringkat program medium-term note (MTN) senior unsecured mata uang asing, serta program shelf senior unsecured tetap di level Baa2.

Penegasan peringkat itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan demografi yang menguntungkan. Hal itu dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

"Terlepas dari munculnya sejumlah risiko, penegasan ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Penegasan peringkat Baa2 Indonesia juga mencerminkan ekspektasi Moody's terhadap ketahanan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, disertai pelemahan yang relatif terbatas pada metrik fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal di bawah 3%.

Kebijakan moneter juga diperkirakan tetap mendukung stabilitas harga, meskipun tekanan dari depresiasi nilai tukar dapat meningkat apabila prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan akhir pekan ini, Jumat (12/12/2025) dengan menguat 0,18% atau 30 poin ke level Rp16.646 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,02% ke posisi 98,36.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan rupiah pada perdagangan pekan ini.

Dari luar negeri, klaim pengangguran awal di AS untuk pekan yang berakhir pada 6 Desember menjadi 236.000, naik tajam dari angka revisi naik pekan sebelumnya sebesar 192.000. Data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan ini membebani dolar AS.

Kemudian, The Fed telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,50% hingga 3,75%, yang merupakan level terendah dalam tiga tahun. Namun, para pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pelonggaran suku bunga lebih lanjut karena mereka memantau tren pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap cenderung tinggi.

Dari dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan ekonomi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sementara, sejumlah paket kebijakan ekonomi tengah disiapkan pemerintah, seperti penghapusbukuan hingga restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Di tengah kondisi tersebut, Ibrahim memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 pada hari ini, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 per dolar AS pada perdagangan pekan depan, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan akhir pekan ini, Jumat (12/12/2025) dengan menguat 0,18% atau 30 poin ke level Rp16.646 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,02% ke posisi 98,36.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan rupiah pada perdagangan pekan depan.

Dari luar negeri, klaim pengangguran awal di AS untuk pekan yang berakhir pada 6 Desember menjadi 236.000, naik tajam dari angka revisi naik pekan sebelumnya sebesar 192.000. Data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan ini membebani dolar AS.

Kemudian, The Fed telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,50% hingga 3,75%, yang merupakan level terendah dalam tiga tahun. Namun, para pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pelonggaran suku bunga lebih lanjut karena mereka memantau tren pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap cenderung tinggi.

Dari dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan ekonomi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sementara, sejumlah paket kebijakan ekonomi tengah disiapkan pemerintah, seperti penghapusbukuan hingga restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Di tengah kondisi tersebut, Ibrahim memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 pada pekan depan, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup menguat ke posisi Rp16.646 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan hari ini dengan menguat 0,18% atau 30 poin ke level Rp16.646 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,02% ke posisi 98,36.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya menguat. Dolar Singapura, misalnya, menguat 0,09%, dolar Taiwan menguat 0,22%, ringgit Malaysia menguat 0,36%, baht Thailand menguat 0,03%, dan yuan China menguat 0,02%.

Sementara sejumlah mata uang di Asia lainnya melemah. Yen Jepang, misalnya, melemah 0,06%, dolar Hong Kong melemah 0,03%, won Korea Selatan melemah 0,3%, dan peso Filipina melemah 0,13%.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini. Dari luar negeri, klaim pengangguran awal di AS untuk pekan yang berakhir pada 6 Desember menjadi 236.000, naik tajam dari angka revisi naik pekan sebelumnya sebesar 192.000. Data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan ini membebani dolar AS.

Kemudian, The Fed telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,50% hingga 3,75%, yang merupakan level terendah dalam tiga tahun. Namun, para pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pelonggaran suku bunga lebih lanjut karena mereka memantau tren pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap cenderung tinggi.

Dari dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan ekonomi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sementara, sejumlah paket kebijakan ekonomi tengah disiapkan pemerintah, seperti penghapusbukuan hingga restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Untuk perdagangan awal pekan depan, Senin (15/12/2025), mata uang rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas perbedaan arah kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), khususnya yang terkait pertumbuhan ekonomi, kredit, dan investasi.

Menkeu Purbaya menyebut bahwa pada era SBY, sektor swasta memegang peranan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Itu kan boleh dibilang private sector-driven, government santai,” ujarnya dalam podcast Endgame bersama Gita Wirjawan yang dikutip, Kamis (4/12/2025).

Dia menambahkan bahwa M0 (Uang Beredar Paling Dasar/Base Money) yang menjadi indikator moneter kunci pada masa tersebut sangat mendukung ekspansi usaha.

“M0-nya tumbuhnya 17% on average. Kredit juga tumbuh 22%. Kredit tumbuh 23% lebih… sehingga private sector jualan itu tumbuhnya 6," jelasnya.

Sementara pada era Presiden Jokowi, menurutnya, pemerintah mengambil peran yang jauh lebih aktif. Namun, hal itu berdampak pada lambatnya pertumbuhan kredit serta terbatasnya ruang gerak sektor swasta.

“Jamannya Pak Jokowi, govt-led growth kan. Private-nya nggak dikasih ruang. Jadi kita punya 6, di sini 5 rata-rata pertumbuhannya.”

Purbaya juga menyinggung kondisi pertumbuhan uang beredar dan kredit yang rendah pada periode tersebut.

“Karena uangnya hanya tumbuh 7%, kredit juga single digit 5-7%. Bahkan di titik-titik tertentu negatif M0-nya dan ekonomi susah sekali.”

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu juga menanggapi dengan pandangan bahwa Indonesia saat ini perlu mengambil pendekatan yang menggabungkan keunggulan kedua era tersebut.

Ia menilai bahwa kombinasi antara ekspansi swasta dan penguatan peran pemerintah dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi.

“Kalau sekarang saya gabungin dua-duanya supaya misalnya dua-duanya bekerja, saya pasti punya 6 tambah sisa dari 5 itu. Jadi harusnya sih 6,5 nggak susah-susah amat tanpa mengubah tadi struktur pasar.”

Namun ia juga mengingatkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan hingga 8%, kontribusi luar negeri melalui investasi asing langsung (FDI) menjadi faktor yang tidak terhindarkan.

“Untuk masuk ke 8%, jelas nggak cukup dengan itu. Harus [ada investasi] dari luar,” tegasnya.

Bahkan ia tak memungkiri bahwa jika perekonomian sudah menyentuh 6,5%, FDI akan otomatis masuk ke Indonesia dengan sendirinya.

“Kalau udah sampai 6,5 [persen] pasti [investasi dari] luar masuk. Saya gak akan mengemis-ngemis mereka. Mereka pasti tertarik. Tapi gini, itu harus ada perbaikan ekonomi investasi,” ucapnya sambil menegaskan untuk memperbaiki iklim investasi nasional.

Keduanya sepakat bahwa stabilitas, penegakan hukum, dan kemampuan mengubah ketidakpastian menjadi resiko terukur menjadi faktor kunci yang menentukan minat investor terhadap Indonesia.

“Resiko itu bisa diukur, bisa di price… Tapi kalau uncertainty nggak bisa di price,” ujar Gita Wirjawan kepada Menkeu dalam podcast tersebut. (Stefanus Bintang Agni)