Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal 5 persen per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia meyakini, skema KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun dapat diterapkan melalui koordinasi antara pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Di sisi lain, Fauzi juga meyakini perbankan nasional akan menyambut positif kebijakan tersebut serta menilai kebijakan itu tidak akan menekan kinerja bank.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan skema kredit perumahan FLPP dengan bunga per tahun yang relatif rendah dan dinilai tetap berjalan, sehingga skema serupa dianggap memungkinkan.

Secara umum, menurutnya, kebijakan KUR dengan bunga maksimal 5 persen tersebut menjadi sinyal perlunya konsolidasi kebijakan perbankan yang rencananya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sehingga sejalan dengan arahan Presiden.

Ia mengatakan penguatan penyaluran kredit kepada UMKM akan dibahas dalam revisi UU P2SK bersama para pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Tapi kita mau meaningful participation dulu, minta pendapat dari masyarakat. Sehingga target pemerintah terhadap pertumbuhan kredit, terutama UMKM, termasuk juga pertumbuhan kredit korporasi dan konsumsi itu jelas,” kata Fauzi.

Sebelumnya, dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

bila tujuan utama kebijakan adalah menjangkau kelompok yang selama ini terjebak pinjaman informal, pendekatan yang lebih efektif adalah memperluas akses pembiayaan ultra mikro

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat kebijakan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran.

Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun, dari sebelumnya flat 6 persen, bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat kecil pada pinjaman berbunga tinggi, seperti rentenir atau pinjaman daring ilegal.

Hanya saja, dia mengingatkan KUR dan pinjaman informal menyasar segmen yang berbeda.

Umumnya, bunga kredit yang sangat tinggi dikenakan kepada kelompok yang tidak tersentuh perbankan (unbankable), yang tidak memiliki dokumen usaha, riwayat kredit, atau bahkan rekening bank.

Sementara KUR tetap mensyaratkan kelayakan administratif tertentu, seperti lolos penilaian kredit dan memiliki legalitas usaha.

Padahal, hambatan utama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) biasanya lebih menyoal akses awal pembiayaan.

Maka dari itu, dia menilai bila tujuan utama kebijakan adalah menjangkau kelompok yang selama ini terjebak pinjaman informal, pendekatan yang lebih efektif adalah memperluas akses pembiayaan ultra mikro dengan syarat yang lebih sederhana.

Di saat yang sama, penguatan literasi keuangan dan integrasi data pelaku usaha kecil menjadi kunci agar mereka bisa masuk ke sistem formal.

Yusuf juga mengingatkan risiko perilaku debitur. “Ketika pesan publik yang muncul adalah negara akan terus hadir menurunkan beban kredit, ada kemungkinan sebagian debitur menjadi kurang disiplin dalam pembayaran. Risiko seperti ini memang tidak selalu besar, tetapi perlu diantisipasi,” jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurut dia, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 5 persen bisa menjaga akses pembiayaan di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

“Bunga KUR 5 persen masih cukup efektif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena jauh di bawah bunga kredit komersial kisaran 10-14 persen, sehingga menjaga akses pembiayaan di tengah daya beli yang melemah,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebagai catatan, bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan bunga KUR dibuat flat 6 persen.

Secara historis, KUR mendorong ekspansi kredit UMKM dengan risiko yang relatif terjaga, di mana rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) KUR umumnya di bawah level 2 persen.

Namun, Rizal menyoroti, efektivitas KUR kini lebih terbatas lantaran kendala utama UMKM bergeser dari akses kredit ke kondisi pasar dan produktivitas.

“Artinya, kredit murah saja tidak cukup mendorong skala usaha,” tambahnya.

Pada sisi perbankan, Rizal berpendapat skema bunga KUR 5 persen sangat bergantung pada subsidi pemerintah, mengingat bunga tidak mengikuti harga pasar.

Di tengah likuiditas yang mengetat dan biaya dana naik, di mana imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) berkisar 6,8 persen, kebijakan ini berpotensi menekan margin bank bila tidak diimbangi dengan kompensasi pemerintah yang optimal.

Kondisi itu dikhawatirkan membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan KUR.

“Jadi, KUR 5 persen tetap penting sebagai instrumen inklusi dan stabilisasi, tetapi ke depan harus difokuskan pada kredit produktif berbasis peningkatan kapasitas usaha, bukan sekadar volume,” tutur Rizal.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengukur kesehatan perbankan di Pulau Dewata per Februari 2026 guna memastikan kinerja tetap solid mulai dari kualitas kredit hingga permodalan.

“Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Kamis.

Regulator lembaga jasa keuangan itu mengungkapkan tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan di Bali dapat ditekan hingga mencapai 2,62 persen.

Capaian itu lebih baik dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai 3,13 persen.

Kredit-kredit berisiko (loan at risk/LaR) juga turun menjadi 9,29 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar 11,94 persen karena didorong penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit.

Adapun penyaluran kredit perbankan di Bali per Februari 2026 mencapai Rp119,75 triliun atau tumbuh sebesar 6,47 persen jika dibandingkan periode sama 2025 mencapai Rp112,45 triliun.

Parjiman menjelaskan pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81 persen utamanya ditopang oleh sektor pariwisata yakni penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat.

“Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” katanya menambahkan.

Sementara itu, berdasarkan kategori debitur sebesar 51,32 persen kredit di Bali disalurkan kepada pelaku UMKM yang tumbuh 4,71 persen dan didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17 persen dan usaha kecil sebesar 37,43 persen.

Sedangkan apabila mencermati permodalan, ia mencermati perbankan di Bali tergolong masih kuat meski situasi saat itu krisis geopolitik khususnya konflik di Timur Tengah mulai berkecamuk pada akhir Februari 2026.

Adapun dari sisi rasio likuiditas (CR) bank perekonomian rakyat (BPR) di Bali mencapai 14,74 persen, jauh di atas batas minimal yaitu delapan persen dan dalam tiga bulan terakhir belum ada yang di bawah lima persen.

Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) juga masih berdaya tahan yakni mencapai 28,31 persen, jauh di atas ketentuan salah satunya Peraturan OJK Nomor 28 tahun 2023 yaitu mencapai 12 persen.

“Itu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global,” ujar dia.

Selain fungsi intermediasi masih tumbuh, bank-bank di Bali juga gesit menghimpun dana (DPK) masyarakat dengan penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 6,05 persen mencapai Rp204,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 mencapai Rp192,91 triliun.

Namun, rasio simpanan terhadap total kredit yang disalurkan (LDR) perbankan di Bali masih tergolong tidak bergerak signifikan yakni masih berkisar 58 persen sejak Februari 2025, Desember 2025, Januari 2026 dan Februari 2026 yang mencapai 58,53 persen.

Adapun rasio ideal LDR sesuai regulasi Bank Indonesia (BI) nomor 15 tahun 2013 mencapai 78-92 persen.

“Fungsi intermediasi (perbankan) masih menunjukkan tingkat yang positif,” kata Parjiman.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) menghimpun pipeline pembiayaan dari 118 calon debitur dengan total plafon Rp52 miliar pada gelaran Forum Bisnis Perumahan, salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Corporate Secretary bank bjb Herfinia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

KPP diberikan dalam bentuk kredit investasi berdurasi 5 tahun atau kredit modal kerja berdurasi 4 tahun dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar bagi para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, maupun pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPP juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM perseorangan dengan plafon di atas Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, dan renovasi rumah.

Alan, salah satu calon debitur yang juga merupakan pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengapresiasi kemudahan proses pengajuan kredit di bank bjb.

“Alhamdulillah, proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif,” ujarnya.

Calon debitur lainnya yang juga memiliki usaha yang sama, Fitriah, mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan proses pengajuan KPP dengan plafon Rp1 miliar.

“Sebelumnya, orang tua saya (juga) merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun (terima kasih) bank bjb,” ucapnya.

Dalam gelaran Forum Bisnis Perumahan yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, bank bjb juga meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026.

Corporate Secretary bank bjb Herfinia mengatakan, program tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat.

Ia menuturkan, bantuan stimulan tersebut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Bank BUMD tersebut juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Herfinia menyatakan, pihaknya optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi laman resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

komposisi penyaluran kredit UMKM mencapai 57,16 persen dari total kredit yang disalurkan per Desember 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mencatat total aset sepanjang tahun 2025 mencapai Rp18,2 triliun atau tumbuh sebesar 2,69 persen (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini diiringi dengan penguatan di sisi permodalan dengan capital adequacy ratio (CAR) berada di level 29,72 persen. Menurut perseroan, hal ini mencerminkan kesiapan modal untuk pertumbuhan secara berkelanjutan.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, baik melalui pembiayaan maupun pendampingan, serta berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

“Komitmen ini tercermin dari komposisi penyaluran kredit UMKM yang mencapai 57,16 persen dari total kredit yang disalurkan per Desember 2025,” kata Henky.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa UMKM mengemban peran strategis dalam keseluruhan ekonomi nasional. Apabila terjadi perlambatan ekonomi yang menggerus pelaku UMKM, dampaknya akan terasa secara menyeluruh.

Oleh karena itu, ujar Henky, Bank Sampoerna terus berupaya untuk memberikan dukungan melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan pada sektor UMKM.

“Situasi ini tentu tidak mudah, terutama di tengah kondisi global dan domestik yang masih dipenuhi tantangan serta perlambatan permintaan di dalam negeri yang tercermin dari moderasi konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan kredit yang lebih terbatas, khususnya pada sektor UMKM,” kata dia.

Perseroan menyampaikan, pihaknya senantiasa menitikberatkan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada akhir tahun 2025, rasio non-performing loan (NPL) gross dan NPL net Bank Sampoerna masing-masing sebesar 3,79 persen dan 2,28 persen, lebih baik dari posisi akhir 2024.

Demi menyokong penyaluran kredit UMKM, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) naik menjadi Rp13,44 triliun, dengan komposisi dana murah (CASA) mencapai 22,73 persen dibandingkan dengan akhir 2024 yang sebesar 16,12 persen.

Menurut perseroan, peningkatan tersebut berkontribusi untuk memperkuat komposisi rasio dana murah korporasi, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah.

CEO Bank Sampoerna Ali Yong mengatakan bahwa adopsi teknologi dalam sistem perbankan menjadi hal yang esensial.

Pihaknya mendukung penguatan digitalisasi sistem korporasi dengan menyediakan infrastruktur yang andal berbasis Bank as a Service (BaaS).

“Dalam menjangkau nasabah dan pelaku UMKM secara lebih luas, kami menyadari tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kami terus membuka peluang kolaborasi guna memberikan nilai tambah bagi nasabah hingga ke pelosok negeri,” kata Ali.

Melalui layanan BaaS, Ali mengatakan bahwa saat ini sudah lebih dari 50 perusahaan fintech, multifinance, koperasi, dan institusi keuangan lainnya yang terlibat untuk menjembatani nasabah masuk dalam ekosistem keuangan digital.

Berkat layanan BaaS, aktivitas transaksi digital menunjukkan peningkatan yang signifikan di sepanjang 2025, tecermin dari volume transaksi yang tumbuh 21 persen yoy dari Rp144 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp174 triliun pada Desember 2025.

Sementara itu, frekuensi transaksi juga mengalami lonjakan lebih dari 1.000 persen dari 42 juta transaksi menjadi 643 juta transaksi.

Perseroan menjelaskan, infrastruktur tersebut memberikan peluang bagi para mitra untuk mengembangkan potensi bisnis sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif.

Selain memperkuat sistem internal, Bank Sampoerna juga secara konsisten menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertajuk SampoernaFest.

Dalam dua tahun penyelenggaraannya, acara ini telah memperkenalkan layanan digital Sampoerna Mobile Banking kepada ribuan nasabah baru dan melibatkan 79 mitra UMKM lokal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga lifestyle.

Melalui berbagai upaya ini, Ali menyampaikan bahwa Bank Sampoerna terus berkomitmen menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Selain itu, melalui kolaborasi dengan mitra strategis, kami berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan," tutup Ali.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan skema kredit Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh atau Haguet, yang menyasar 3.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor prioritas.

"Sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, olahan, ekonomi kreatif serta hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit maksimal hingga Rp50 juta per debitur," jelas Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah di Palangka Raya, Kalteng, Jumat.

Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif serta berkelanjutan.

Skema kredit UMKM Haguet dirancang sebagai solusi komprehensif melalui model kolaborasi antara pemerintah provinsi dan perbankan khususnya Bank Kalteng dengan dukungan lembaga penjamin.

Program ini mengusung konsep pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen.

Dalam skema tersebut, suku bunga kredit sebesar enam persen per tahun ditanggung bersama, yakni enam persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tiga persen oleh pihak bank.

Dengan demikian, debitur hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman tanpa bunga.

Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.

Program Haguet mengedepankan inovasi kebijakan melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah.

Digitalisasi melalui dashboard monitoring juga direncanakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, dan risiko kredit macet secara real time.

Dari sisi ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.

Kredit Haguet juga menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kalteng, di antaranya rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

"Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) mempercepat pembiayaan digital untuk UMKM sebagai prioritas utama guna memperkokoh ketahanan ekonomi digital Indonesia.

Direktur Utama Amar Bank Vishal Tulsian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pendekatan ini menjadi kunci untuk membuka potensi besar UMKM yang selama ini belum tergarap secara optimal. Perseroan berkeinginan memudahkan akses bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya.

“Melalui solusi keuangan digital yang mudah diakses dan andal, kami ingin membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam membangkitkan potensi besar UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” kata Vishal.

Mengutip data terbaru Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.

Meski demikian, akses pembiayaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Target pemerintah untuk mendorong porsi kredit UMKM hingga 30 persen dari total kredit perbankan belum tercapai, dengan realisasi pada 2025 yang masih berada di kisaran 19,4 persen.

Untuk itu, perbankan digital memiliki peranan krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Vishal merasa digitalisasi memungkinkan proses yang lebih sederhana, akses pembiayaan lebih cepat dan sistem yang lebih aman sehingga mampu mendorong inklusi keuangan secara lebih luas.

Senada, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda juga menilai keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Pada diskusi acara Digital Banking & Economic Outlook 2026: Awakening Indonesia’s Sleeping Giant, Nailul menyampaikan banyaknya pelaku usaha kecil yang hingga kini masih bergantung pada modal pribadi maupun pinjaman dari keluarga akibat hambatan administratif dan tingginya biaya untuk mengakses layanan perbankan.

“Dalam konteks ini, kehadiran bank digital dan skema pembiayaan berbasis kemampuan (ability-based financing) menjadi peluang untuk memperluas akses keuangan, terutama di daerah yang masih bergantung pada pinjaman informal,” kata dia..

Ia menambahkan, di tengah tantangan tersebut, ekonomi digital Indonesia justru terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Nailul mencatat nilai transaksi pembayaran digital diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun pada 2026.

Angka yang cukup besar tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan internet dan perangkat mobile, serta pertumbuhan pesat QRIS baik dari sisi pengguna maupun merchant. Namun, ia mengingatkan isu keamanan data dan keterbatasan talenta digital masih menjadi tantangan utama.

“Ke depan, penguatan literasi, inklusi keuangan, serta inovasi digital menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Nailul.

Lebih lanjut, Senior Vice President of MSME Amar Bank Josua Sloane Solagracia mengatakan komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi yang tepat guna untuk membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan akses ke layanan keuangan formal.

Menurutnya, melalui layanan Amar Bank Bisnis, pelaku UMKM didorong untuk membangun sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih rapi, sistematis, dan terdokumentasi.

“Solusi ini tidak hanya membantu efisiensi operasional sehari-hari, tetapi juga memperkuat fondasi usaha dalam jangka panjang. Dengan rekam jejak keuangan yang lebih tertata, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk dinilai layak secara objektif oleh lembaga keuangan, sehingga akses terhadap pembiayaan formal menjadi semakin terbuka,” ujar Josua.

Sementara dari sisi teknologi dan operasional, Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Amar Bank Kevin Kane membeberkan perusahaannya akan terus memperkuat inovasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Hal itu dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam proses perbankan secara menyeluruh.

“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, kami terus mengembangkan infrastruktur dan mengeksplorasi inovasi baru untuk mendorong produktivitas dan efisiensi. Melalui otomatisasi, proses underwriting secara real-time, serta analisis perilaku nasabah, kami dapat menghadirkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan aman,” ujar Kevin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus para calon pekerja migran asal NTB dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.

"Alokasi anggaran untuk tahap awal sebesar Rp10 miliar dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Aidy mengatakan skema KUR bagi pekerja migran asal NTB tersebut bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku perusahaan milik daerah.

Pemerintah NTB tidak memberikan uang tunai bagi para pekerja migran yang mengajukan kredit usaha.

Proses pembiayaan diberikan secara terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.

Menurut Aidy, skema itu dirancang agar calon pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak tahap awal keberangkatan dan meminimalkan potensi praktik nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan.

"Mereka tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," ucapnya.

Lebih lanjut Aidy menyampaikan bahwa pemerintah NTB bersama Bank NTB Syariah saat ini masih menyusun regulasi KUR pekerja migran agar memiliki payung hukum yang kuat sebelum diluncurkan secara resmi.

Skema pembiayaan terintegrasi menjadi langkah strategis pemerintah NTB dalam membangun tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada 2025, sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di NTB sebanyak Rp221,46 miliar.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan usulan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

“Saya sedang propose (mengajukan) ke Danantara, (agar) PNM kasih ke kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu kasih ke kami, nanti kami akan jadikan PNM itu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, pihaknya berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia mengungkapkan, rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR.

Ia menyatakan, banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan layanan kredit murah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam penyaluran KUR melalui perbankan.

"Kalau KUR yang (disalurkan) lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga tuh sampai 18 persen. Uangnya hilang (terpakai untuk membayar bunga), setiap tahun sekitar Rp40 triliun,” ujar Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN tersebut menjadi bank UMKM.

Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar bermodalkan Rp200 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

“Jadi, anggaran (yang dikeluarkan oleh) kami nggak bertambah (tetap Rp40 triliun setiap tahunnya), tapi dia (PNM) meminjamkan (anggaran tersebut) sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliunnya nggak hilang,” jelasnya.

Selain bank khusus, Purbaya menyatakan pihaknya juga akan membangun ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi yang dilengkapi dengan tim penasihat, tim pemasaran, fasilitas pelatihan, hingga lembaga penjamin kredit.

Ia menuturkan, usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mematangkan rencana tersebut dan berdiskusi dengan Danantara untuk mencari jalan terbaik.

“Kalau didukung oleh Komisi XI, kami akan eksekusi (rencana pengambilalihan PNM) itu. Kami sudah lapor ke Pak Presiden, dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi, kami masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya (dari Komisi XI DPR RI),” kata Purbaya.

Namun, lanjut dia, jika Danantara menyanggupi untuk membangun sendiri ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi seperti rancangan di atas, maka Kementerian Keuangan tidak akan mengambil alih PNM.

“Nanti kami coba follow up (tindak lanjuti) seperti itu. Kalau bisa jalan (direalisasikan oleh Danantara sendiri), silakan jalan. Tapi kalau nggak, kami ambil alih (PNM). Kalau jadi diambil alih, kami nanti lapor ke sini (Komisi XI), boleh apa nggak,” imbuh Purbaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan pembiayaan KUR syariah sebesar Rp1,65 triliun per Februari 2026 atau setara 11,1 persen dari total kuota tahun ini dengan menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," kata Kemas, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penyaluran KUR syariah menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35 persen ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah.

Komposisi ini, catat perseroan, mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan.

Seiring dengan itu, BSI juga optimistis pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," kata Kemas.

Hingga Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas.

Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen (yoy).

Perseroan terus memperkuat ekosistem pendukung UMKM melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, serta juga pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM binaan.

Upaya ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Ke depan, perseroan menyatakan akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel.

Menurut Kemas, optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp114 triliun kepada 2 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2025.

Penjaminan tersebut dikatakan berdampak pada penyerapan 3,7 juta tenaga kerja di Indonesia.

“Askrindo berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada 2025, Askrindo mencatatkan hasil underwriting netto sebesar Rp1,28 triliun (unaudited). Sejalan dengan itu, premi bruto tercatat sebesar Rp4,44 triliun (unaudited).

Perusahaan optimistis capaian tersebut mencerminkan langkah positif dalam memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

“Kami melihat bahwa strategi penguatan portofolio dan manajemen risiko berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM,” tambah Fankar.

Askrindo pun meluncurkan sistem Sentralisasi FINTRACS (Financial Transaction System) dan ASK-SCORING (Askrindo Underwriting Scoring System) sebagai bagian dari penguatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan. Peluncuran ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan HUT ke-55.

FINTRACS merupakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus memusatkan proses transaksi keuangan perusahaan.

Implementasi FINTRACS disebut mendorong efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan keuangan, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Sementara ASK-SCORING merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan proses underwriting.

Melalui ASK-SCORING, proses underwriting kini dilakukan berbasis rule-based scoring system yang memungkinkan analisis risiko berjalan lebih cepat, objektif, dan terstandarisasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan core system perusahaan, sehingga menghilangkan duplikasi proses dan meningkatkan efisiensi.

Dengan dukungan kedua aplikasi tersebut, Askrindo dapat memperkuat kualitas portofolio pertanggungan sekaligus mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026