Bisnis.com, LHOKSEUMAWE — Untuk pemulihan ekonomi dan menahan laju inflasi Aceh tahun ini diperlukan percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk melancarkan akses distribusi produk pertanian, perkebunan dan komoditas unggulan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan tingkagt inflasi di Aceh menghadapi tantangan berat pada tahun ini yang disebabkan oleh dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November tahun lalu.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 16 hingga 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir dan longsor dengan wilayah terdampak paling parah meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Menurut Prabu Dewanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk akses distribusi komoditas itu diperlukan karena wilayah yang terkena bencana alam merupakan sebagian besar daerah penghasil produk pertanian, perkebunan, dan produk unggulan Aceh.

“Rehab infrastruktur itu, selain jalan dan jembatan juga infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi yang perlu diperbaiki karena dampak banjir. Perlu juga upaya segera penyiapan lahan agar siap tanam. Karena Presiden Prabowo sudah menginstruksikan dan menyediakan anggaran, maka perlu percepatan pelaksanaannya,” ujarnya kepada Bisnis, di Lhokmeumawe, Selasa (27/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pemulihan sarana infrastruktur bersifat darurat sudah sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan TNI, berupakan akses jalan dan jembatan darurat.

Namun, lanjutnya, wilayah bencana di Aceh yang merupakan daerah penghasil pertanian dan komoditas unggulan itu harus dipulihkan secara permanen sehingga distribusi hasil panen perkebunan bisa dilakukan dengan lancer.

Prabu mengungkapkan sejumlah komoditas utama dari wilayah terdampak bencana itu, seperti padi, cabe, kopi, bawang dan hasil perkebunan yang berkaitan langsung dengan kelangsung ekonomi Aceh dan perkembangan angka inflasi.

“Jadi dari sisi inflasi ini juga berdampak besar, apalgi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Bank Indonesia ingin terlibat lebih jauh bagaimana perdagangan bisa kembali pulih dan harga produk kebutuhan pokok kembali stabil pada tingkat harga yang wajar,” kata Kepala Bi Lhokseumawe itu lagi.

Terkait dengan hal ini, lanjutnya, himbauan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf supaya tidak ada upaya di pasar untuk menaikan harga bahan pokok bisa dipatuhi oleh pelaku pasar sehingga gejolak inflasi bisa diredam.

Dia mengatakan Bank Indonesia berupaya melakukan kerjasama lintas terkait untuk memperjuangkan menjaga angka inflasi serta menggerakan transaksi perdagangan berjalan dengan wajar supaya ekonomi Aceh berjalan dengan baik.

Sementara itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana transfer 2026 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.

Dari total dana tersebut, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh dengan 23 kabupaten/kota yang ada di sana. Sedangkan untuk Sumut mencapai Rp 6,3 triliun untuk Sumut dengan 33 kabupaten/kotanya, dan untuk Sumatra Barat sebesar Rp 2,7 triliun dengan 19 kabupaten/kotanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana hingga Rp60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.

ACEH TAMIANG, KOMPAS.com - Deretan toko di Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang tampak mulai berdenyut meski masih lemah setelah lebih dari 50 hari diterjang banjir bandang pada Rabu (14/1/2026).

Hari sudah terik saat kami melintas dalam perjalanan panjang Medan-Lhokseumawe, puluhan pedagang pasar itu sibuk mencari-cari barang dagangan yang masih bisa diselamatkan.

Beberapa orang duduk menggosok barang dagangan mereka dari lumpur sementara tujuh toko mereka belum sepenuhnya terbuka.

Nadi di sepanjang jalan Kuala Simpang maupun Jalan Medan-Aceh memang telah berdenyut setelah diterjang banjir hebat.

Namun tempat pusat perekonomian warga itu masih tampak berantakan: tumpukan lumpur bercampur sampah di tepian jalan, dinding pertokoan gelap bekas tertimpa lumpur berhari-hari.

Orang-orang pasar sibuk tetapi bukan berdagang. Mereka menyemprotkan air bertekanan tinggi, mengupas lumpur yang lengket di tempat mereka mencari nafkah.

Sebagian mengenakan sepatu boot, terpekur memandangi lorong di pintu lipat toko meraka yang nyaris sepenuhnya ditutup dan kotor karena lumpur.

Sementara tepian jalan berlumpur, debu pekat beterbangan saat mobil kami melintas. Pengendara motor melindungi organ pernapasannya menggunakan masker.

Beberapa kilometer dari Pasar Kuala Simpang, kami singgah di rumah pengungsian Muhammad Yani.

Warga Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang itu menyewa rumah yang sudah kosong selama 15 tahun di dataran yang lebih tinggi.

Yani menjelaskan, kondisi Pasar Kuala Simpang sudah jauh lebih membaik. Sebelum pertokoan itu bisa dibuka, lumpur menutup jalanan setinggi lutut pria dewasa.

"Instruksi Pak Bupati (Pasar Kuala Simpang) itu kan pusat ekonomi sama jalan utama," kata Yani.

Setelah lumpur di jalanan Kuala Simpang dikeruk, para pedagang baru bisa mendorong lumpur dan kotoran dari dalam toko mereka keluar.

"Kalau tidak, dia tidak tahu membuangnya ke mana," tutur Yani.

KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Tenda pengungsi masih berdiri di Aceh Tamiang 50 hari usai daerah tersebut diterjang banjir bandang, Rabu (14/1/2026).

Baru Sawit yang Mulai Pulih

Menurut Yani, hampir seluruh sektor perekonomian di Kuala Simpang belum kembali pulih.

Perkebunan hortikultura tidak begitu banyak di sekitar tempat tinggal Yani, sementara pasar belum berdenyut normal.

Yani menuturkan, baru sektor perkebunan sawit milik perusahaan maupun perkebunan masyarakat yang mulai beraktivitas normal.

Meskipun kawasan perkebunan sempat terendam banjir, tetapi tandan-tandan buah sawit masih bisa dipanen.

"Lahan perkebunan (sawit) masyarakat itu kategorinya pulih lah. Walaupun tidak utuh, masih banyak juga lumpur-lumpur di dalamnya," ujar Yani.

"Kalau (sektor) yang lain kayaknya belum pulih menurut saya," lanjut Yani.

Dalam perjalanan, saat rombongan kami memasuki Aceh memang dijumpai truk hilir mudik dengan muatan penuh tandan-tandan sawit.

Beberapa cerobong yang menjulang di antara pucuk-pucuk perkebunan sawit juga mengepul, melepaskan asap hitam ke udara.

Sementara itu, banyak masyarakat Aceh yang masih tinggal di tenda pengungsian.

Berbahan terpal dan alas seadanya, hunian darurat itu berjajar di tepian jalan, di depan masjid, dan halaman markas militer, ditimpa debu lumpur kering dari jalanan yang digilas kendaraan.

Anak-anak berhamburan di tepian jalan, bermain dan menyantap jajanan di sebungkus plastik.

Aceh Tamiang memang membaik, tetapi belum pulih.

KOMPAS.com/SYAKIRUN NI'AM Kawasan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Bpi Danantara untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (14/1/2026).

Mendagri Minta Warga Dapat BLT

Persoalan pasar itu menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Bencana yang dibentuk pemerintah bersama pimpinan DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Dalam rapat itu, Tito mengusulkan agar korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial.

Ia menyarankan, bantuan sosial itu disalurkan dalam bentuk yang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Untuk memperkuat daya beli. Kenapa? Ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi," ujar Tito.

Menurut Tito, Menteri Perdagangan Budi Samtoso dan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah terjun ke lapangan untuk menghidupkan kembali pasar-pasar serta warung di Sumatera pasca banjir bandang.

Namun, meskipun telah beroperasi hanya sedikit masyarakat yang datang untuk berbelanja.

"Tetapi yang belinya seperti sebelah kanan itu, kami datang langsung ke lapangan bertiga dengan Pak Menkes, Menteri UMKM, yang belinya dari pagi cuma dua orang, Pak. Akhirnya busuk, kira-kira begitu," tutur Tito.

Dengan BLT dari pemerintah, Tito berharap korban bencana seperti di Aceh memiliki daya beli dan membelanjakan uangnya ke pasar.

Skema ini diharapkan bisa membuat ekonomi di lokasi terdampak bisa kembali hidup.

"Kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang," ujar Tito.

Setelah selesai bercakap dengan Yani, perjalanan kami berlanjut menggilas aspal ratusan kilometer ke Kota Lhokseumawe.

Sepanjang jalan, kecuali dataran yang cukup tinggi, kami mendapati pemandangan yang mirip: perkampungan masih berantakan, tenda-tenda pengungsian, dan harapan pulihnya kehidupan.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah menilai nominal bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah rusak berat akibat bencana belum sesuai dengan standar hunian layak di Aceh.

Sebelumnya, pemerintah memberi bantuan biaya Rp60 juta untuk pembangunan rumah yang rusak berat akibat bencana. Sedangkan rumah rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan diberi Rp15 juta per unit.

Fadhlullah menilai besaran itu belum cukup untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh yang ditaksir sekitar Rp98 juta per unit.

Wagub Aceh pun meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.

"Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh," kata Fadhlullah dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dikutip dari laman resmi Pemerintah Aceh, Senin (29/12/2025).

Selain perumahan, Wagub Aceh juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat.

Dia menyoroti perlunya segera dilakukan pemulihan lahan sawah, tambak, hingga perkebunan yang merupakan mata pencaharian masyarakat.

Termasuk pemulihan kawasan permukiman warga yang terbenam oleh lumpur agar aktivitas perekonomian masyarakat kembali berjalan, terutama jelang bulan Ramadan.

Merespons permintaan Wagub Aceh, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Pratikno menyebut Pemerintah Pusat juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

"Kita perlu juga memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang," kata Pratikno.

Ditekankan Pratikno, pendataan menjadi kunci utama penanganan bencana. Dia menegaskan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin (29/12/2025) menjelaskan 2 skema dari pemerintah bagi warga terdampak bencana dengan rumah rusak berat.

Tito menyebut pemerintah memberi pilihan bagi warga dengan rumah rusak berat yakni menempati hunian sementara yang disediakan atau menerima bantuan biaya bagi yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga.

Adapun untuk yang rumahnya rusak ringan akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta, sedangkan kategori rusak menengah (sedang) mendapat Rp30 juta.

"Yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada juga yang mungkin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan," kata Tito.

IDXChannel– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta pada Kamis (25/12/2025).

Pertemuan ini fokus membahas langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi Aceh menyusul musibah bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan duka cita mendalam serta menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk mendampingi masyarakat Aceh agar segera bangkit dari dampak bencana.

Airlangga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan relaksasi keuangan bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana," ujar Airlangga dikutip dari unggahan resminya.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi debitur eksisting yang kehilangan tempat usaha atau sarana produksinya akibat kerusakan parah sehingga tidak lagi mampu melanjutkan aktivitas ekonomi.

Selain penghapusan kewajiban bagi korban terdampak langsung, Kemenko Perekonomian juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha di Aceh melalui berbagai stimulus pemulihan, antara lain perpanjangan tenor dengan penambahan jangka waktu pinjaman agar cicilan lebih ringan, masa tenggang (Grace Period) atau kelonggaran waktu mulai pembayaran kembali dan penyesuaian suku bunga dengan evaluasi bunga agar sesuai dengan kemampuan pemulihan pelaku usaha.

"Dalam fase percepatan pemulihan, berbagai stimulus tambahan turut diberikan agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap," kata Airlangga.

Selain aspek permodalan, Airlangga menyebutkan bahwa Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha telah bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Agenda selanjutnya adalah mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak.

Airlangga menekankan bahwa infrastruktur publik adalah fondasi utama untuk menggerakkan kembali kehidupan masyarakat Aceh. Ia berjanji pemerintah akan terus hadir dan melakukan pengawasan agar bantuan tersalurkan secara merata.

“Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” tuturnya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan stabilitas ekonomi Aceh tetap terjaga pasca-bencana menuju tahun 2026.


(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 per dolar AS pada perdagangan pekan depan, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan akhir pekan ini, Jumat (12/12/2025) dengan menguat 0,18% atau 30 poin ke level Rp16.646 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,02% ke posisi 98,36.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan rupiah pada perdagangan pekan depan.

Dari luar negeri, klaim pengangguran awal di AS untuk pekan yang berakhir pada 6 Desember menjadi 236.000, naik tajam dari angka revisi naik pekan sebelumnya sebesar 192.000. Data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan ini membebani dolar AS.

Kemudian, The Fed telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,50% hingga 3,75%, yang merupakan level terendah dalam tiga tahun. Namun, para pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pelonggaran suku bunga lebih lanjut karena mereka memantau tren pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap cenderung tinggi.

Dari dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan ekonomi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sementara, sejumlah paket kebijakan ekonomi tengah disiapkan pemerintah, seperti penghapusbukuan hingga restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Di tengah kondisi tersebut, Ibrahim memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 pada pekan depan, Senin (15/12/2025).