Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas perbedaan arah kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), khususnya yang terkait pertumbuhan ekonomi, kredit, dan investasi.
Menkeu Purbaya menyebut bahwa pada era SBY, sektor swasta memegang peranan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Itu kan boleh dibilang private sector-driven, government santai,” ujarnya dalam podcast Endgame bersama Gita Wirjawan yang dikutip, Kamis (4/12/2025).
Dia menambahkan bahwa M0 (Uang Beredar Paling Dasar/Base Money) yang menjadi indikator moneter kunci pada masa tersebut sangat mendukung ekspansi usaha.
“M0-nya tumbuhnya 17% on average. Kredit juga tumbuh 22%. Kredit tumbuh 23% lebih… sehingga private sector jualan itu tumbuhnya 6," jelasnya.
Sementara pada era Presiden Jokowi, menurutnya, pemerintah mengambil peran yang jauh lebih aktif. Namun, hal itu berdampak pada lambatnya pertumbuhan kredit serta terbatasnya ruang gerak sektor swasta.
“Jamannya Pak Jokowi, govt-led growth kan. Private-nya nggak dikasih ruang. Jadi kita punya 6, di sini 5 rata-rata pertumbuhannya.”
Purbaya juga menyinggung kondisi pertumbuhan uang beredar dan kredit yang rendah pada periode tersebut.
“Karena uangnya hanya tumbuh 7%, kredit juga single digit 5-7%. Bahkan di titik-titik tertentu negatif M0-nya dan ekonomi susah sekali.”
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu juga menanggapi dengan pandangan bahwa Indonesia saat ini perlu mengambil pendekatan yang menggabungkan keunggulan kedua era tersebut.
Ia menilai bahwa kombinasi antara ekspansi swasta dan penguatan peran pemerintah dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi.
“Kalau sekarang saya gabungin dua-duanya supaya misalnya dua-duanya bekerja, saya pasti punya 6 tambah sisa dari 5 itu. Jadi harusnya sih 6,5 nggak susah-susah amat tanpa mengubah tadi struktur pasar.”
Namun ia juga mengingatkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan hingga 8%, kontribusi luar negeri melalui investasi asing langsung (FDI) menjadi faktor yang tidak terhindarkan.
“Untuk masuk ke 8%, jelas nggak cukup dengan itu. Harus [ada investasi] dari luar,” tegasnya.
Bahkan ia tak memungkiri bahwa jika perekonomian sudah menyentuh 6,5%, FDI akan otomatis masuk ke Indonesia dengan sendirinya.
“Kalau udah sampai 6,5 [persen] pasti [investasi dari] luar masuk. Saya gak akan mengemis-ngemis mereka. Mereka pasti tertarik. Tapi gini, itu harus ada perbaikan ekonomi investasi,” ucapnya sambil menegaskan untuk memperbaiki iklim investasi nasional.
Keduanya sepakat bahwa stabilitas, penegakan hukum, dan kemampuan mengubah ketidakpastian menjadi resiko terukur menjadi faktor kunci yang menentukan minat investor terhadap Indonesia.
“Resiko itu bisa diukur, bisa di price… Tapi kalau uncertainty nggak bisa di price,” ujar Gita Wirjawan kepada Menkeu dalam podcast tersebut. (Stefanus Bintang Agni)