Bisnis.com, KLATEN - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya melalui penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan sosialisasi bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah Kabupaten Klaten, Kamis(16/4)

Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir bagi pekerja formal, tetapi juga menyasar pekerja rentan, termasuk para penggiat masjid seperti marbot, takmir, dan pengurus masjid lainnya yang masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Saat ini, para penggiat masjid didorong untuk mengikuti dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan skema pembiayaan yang dapat bersumber dari dukungan pemerintah daerah maupun secara mandiri.

“Melalui silaturahmi ini, kami ingin meningkatkan pemahaman penggiat masjid mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bambang.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan kepada perwakilan pegiat masjid di Kabupaten Klaten, serta santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja.

Di Kabupaten Klaten, sepanjang tahun 2025 hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat klaim dari seluruh program dengan total nilai mencapai Rp352,81 miliar. Selain itu, sebanyak 415 anak juga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dengan nominal Rp 3,14 Miliyar.

“Itulah bukti kehadiran nyata melindungi dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten,” tegas Bambang.

Bambang juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada Coverage, Care, dan Credibility.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial terus didorong melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem, termasuk keagamaan dan komunitas masyarakat.

“Kami tidak hanya berkolaborasi dengan DMI, tetapi juga mulai menjangkau ekosistem keagamaan lainnya serta komunitas seperti RT dan RW. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan perlindungan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DMI Kabupaten Klaten, H. Musta’in, menyampaikan komitmen penuh DMI dalam mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja keagamaan.

“Kami memiliki program untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja keagamaan seperti pengurus takmir masjid, pengurus ormas keagamaan, marbot, imam, dan muadzin. Melalui program ini, DMI dari pusat hingga daerah berkomitmen untuk mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DMI secara aktif menggerakkan seluruh jajarannya hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mendukung implementasi program tersebut.

“Pada kegiatan ini, kami mengundang berbagai pihak, termasuk KUA dan MUI se-Kabupaten Klaten serta seluruh pengurus DMI. Harapannya, program ini dapat berjalan hingga ke desa-desa dan dukuh-dukuh, dengan peran aktif pengurus DMI di kecamatan sebagai fasilitator,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Hesnypita, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DMI dan Baznas di tingkat provinsi.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di ekosistem keagamaan, khususnya bagi penggiat masjid seperti marbot dan takmir, yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama DMI berharap literasi masyarakat semakin meningkat serta kolaborasi yang terbangun dapat mempercepat perluasan kepesertaan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih luas dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Bisnis.com, PEKANBARU — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau (Sumbarriau Kepri) menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada salah satu pekerja yang meninggal saat kerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien menjelaskan total manfaat yang diterima ahli waris peserta dari PT TH Indo Plantations mencapai Rp1,9 miliar.

Santunan tersebut terdiri dari santunan JKK meninggal dunia senilai Rp1,6 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp150 juta, manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan secara berkala sebesar Rp759.000 per bulan, serta beasiswa pendidikan anak Rp137 juta.

Henky menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Musibah ini memang menjadi pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya," ujarnya, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Pihaknya berharap manfaat yang diterima dapat membantu meringankan beban ahli waris serta memberikan keberlanjutan kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Henky mengapresiasi peran aktif PT TH Indo Plantations yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang optimal ketika risiko kerja terjadi.

Perwakilan manajemen PT TH Indo Plantations pun menyatakan komitmennya untuk terus memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Sementara pihak ahli waris menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan manfaat yang diterima, yang dinilai sangat membantu keluarga dalam menghadapi situasi sulit pasca musibah.

Henky mengingatkan bahwa risiko kecelakaan kerja dapat menimpa siapa pun, kapan dan di mana saja. Dia mengimbau seluruh pekerja untuk tidak menunda perlindungan diri melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat lebih fokus dalam bekerja karena terbebas dari rasa cemas sehingga berujung pada produktivitas yang terus meningkat dan cita-cita universal coverage jaminan sosial dapat segera terwujud," pungkas Henky.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy menambahkan bahwa santunan yang diberikan menunjukkan pentingnya kepesertaan aktif pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada sektor perkebunan yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial tidak hanya memberikan manfaat finansial saat risiko terjadi, tetapi juga menjadi bentuk kepastian masa depan bagi keluarga pekerja.

“Kami mengimbau seluruh perusahaan agar memastikan pekerjanya terdaftar dan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Risiko kerja dapat terjadi kapan saja, sehingga perlindungan ini menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja maupun keluarganya,” ujar Ruszian Dedy.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah memberikan diskon atau keringanan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025.

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM dalam jangka waktu tertentu pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban peserta bukan penerima upah tanpa mengurangi perlindungan yang diterima.

"Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi peserta bukan penerima upah, dengan tetap memberikan perlindungan bagi peserta bukan penerima upah dari risiko kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan kematian," tulis Pasal 2, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa keringanan iuran diberikan kepada peserta bukan penerima upah yang telah terdaftar sebagai peserta aktif maupun peserta baru yang mendaftarkan diri dalam program JKK dan JKM. Peserta bukan penerima upah yang dimaksud mencakup pekerja di luar hubungan kerja dan/atau pekerja mandiri.

Namun demikian, ketentuan penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta bukan penerima upah yang pembayaran iuran JKK dan JKM-nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Besaran keringanan iuran juga telah ditetapkan secara jelas dalam regulasi tersebut. "Besaran penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebesar 50% dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh peserta bukan penerima upah," demikian isi beleid Pasal 4.

Adapun dasar perhitungan iuran JKK dan JKM mengacu pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah dihitung berdasarkan nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2023. Sementara itu, besaran iuran JKM ditetapkan sebesar Rp6.800 sesuai ketentuan dalam regulasi yang sama.

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran tersebut tidak berdampak pada pengurangan manfaat program JKK dan JKM yang diterima peserta bukan penerima upah.

Masa berlaku keringanan iuran juga dibedakan berdasarkan sektor usaha. Untuk peserta bukan penerima upah di sektor transportasi, penyesuaian iuran JKK dan JKM berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta bukan penerima upah di luar sektor transportasi, keringanan iuran diterapkan untuk periode April 2026 sampai dengan Desember 2026.

Sekadar informasi, JKK dan JKM merupakan instrumen perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan keringanan iuran ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan tertulis, peserta bukan penerima upah di sektor transportasi yang dimaksud yaitu pengemudi layanan transportasi berbasis platform, pengemudi tidak berbasis platform, dan kurir.

Bisnis.com, PEKANBARU — Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau terus menunjukkan tren positif.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa hingga 2025 beberapa daerah tercatat telah mencapai cakupan kepesertaan di atas 50%, menandai semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemda yang berhasil tersebut meraih Paritrana Awards.

"Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan adalah daerah yang berhasil mencapai cakupan perlindungan tenaga kerja di atas 50%," ujar Syahrial, dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Pihaknya mengapresiasi kabupaten dan kota yang telah menunjukkan kinerja sangat baik dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta dunia usaha dalam menghadirkan perlindungan bagi para pekerja. Dia menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

Syahrial juga mengajak seluruh kepala daerah di Riau untuk terus memperkuat komitmen dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Pentingnya memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dari perlindungan, sehingga pembangunan yang dijalankan mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, Hengky Rhosidien, menyampaikan Paritrana Awards tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sarana evaluasi dan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dan badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

"Kami harap capaian daerah yang telah melampaui 50% cakupan kepesertaan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Riau untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal," ujarnya.

Dalam penganugerahan Paritrana Awards Provinsi Riau Tahun 2025, sejumlah pemerintah daerah menerima penghargaan kategori pemerintah kabupaten/kota, yakni Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada badan usaha besar dan menengah yang dinilai patuh dan berkomitmen melindungi pekerjanya, seperti RS Awal Bros A. Yani, RS Prima Pekanbaru, dan Tripatra Engineering.

Penghargaan turut diberikan kepada Pemerintah Desa Petala Bumi serta pelaku usaha kecil dan mikro, di antaranya Kilang Sagu Harapan, Kampung Kuweh Nusantara, Leton Coffee, dan Maifins Oleh-Oleh Pekanbaru, sebagai bentuk pengakuan atas kepedulian terhadap perlindungan tenaga kerja di tingkat akar rumput.

Melalui Paritrana Awards 2025, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kerja yang aman, layak, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan berbasis kesejahteraan pekerja.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy, menilai capaian cakupan perlindungan pekerja di atas 50% di sejumlah kabupaten dan kota di Riau merupakan fondasi penting untuk mencapai target perlindungan yang lebih luas ke depan.

"Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen kepala daerah, dukungan regulasi, serta peran aktif dunia usaha dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.

Pihaknya akan terus mendorong sinergi agar seluruh pekerja, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan jaminan sosial sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi masa depan pekerja dan keluarganya.

Bisnis.com, CIREBON--Upaya perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon menunjukkan kemajuan namun persoalan mendasar masih mengemuka.

Hingga November 2025, sebanyak 6 dari 10 pekerja di Kabupaten Cirebon tercatat masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, menandakan celah besar dalam sistem perlindungan tenaga kerja di daerah ini.

Data Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada Oktober 2025 berada di angka 36,45%.

Setelah penambahan 39.775 pekerja rentan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk periode November–Desember 2025, cakupan tersebut naik menjadi 41,28%. Meski meningkat 4,83%, mayoritas pekerja masih berada di luar sistem jaminan sosial.

Dengan estimasi jumlah pekerja Kabupaten Cirebon sekitar 823.000 orang, pekerja yang telah terlindungi Jamsostek baru mencapai sekitar 340.000 orang. Sementara itu, sekitar 483.000 pekerja, atau 58,72% masih bekerja tanpa perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyebut penambahan hampir 40.000 peserta baru tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja, khususnya pekerja rentan yang memiliki risiko sosial ekonomi tinggi.

Program ini merupakan lanjutan dari agenda simbolis yang sebelumnya dilaksanakan oleh bupati Cirebon, dengan sasaran pekerja rentan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

“Program ini bertujuan memberikan rasa aman bagi pekerja agar dapat bekerja dengan tenang dan bermartabat,” ujar Agus, Selasa (16/12/2025).

Namun, data menunjukkan intervensi tersebut belum mampu mengubah struktur masalah ketenagakerjaan di Cirebon. Perlindungan yang diberikan kepada 39.775 pekerja rentan hanya berlaku selama dua bulan, sehingga keberlanjutan kepesertaan menjadi tantangan utama.

Tanpa skema pembiayaan lanjutan, para pekerja tersebut berpotensi kembali tidak terlindungi setelah Desember 2025.

Pekerja yang belum terlindungi umumnya berasal dari sektor informal, seperti buruh harian lepas, petani, nelayan, pekerja jasa kecil, hingga pekerja tanpa hubungan kerja formal.

Kelompok ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemiskinan baru maupun kemiskinan ekstrem.

Sebelumnya, Pemkab Cirebon juga mencatat telah memberikan perlindungan Jamsostek kepada 2.350 nelayan melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Meski demikian, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan total pekerja rentan yang ada.

Secara ekonomi, rendahnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan mencerminkan tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Kabupaten Cirebon.

Kondisi ini berpotensi menekan produktivitas, memperlebar ketimpangan sosial, dan meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah ketika terjadi kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah.

Kenaikan UCJ menjadi 41,28% dinilai sebagai capaian administratif, namun belum cukup untuk menjamin perlindungan menyeluruh.

Tanpa kebijakan berkelanjutan, perluasan kepesertaan hanya akan bersifat temporer dan bergantung pada intervensi anggaran jangka pendek.

Agus mengatakan, dengan lebih dari setengah juta pekerja masih berada di luar sistem, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, memperluas pembiayaan rutin, serta mendorong sektor informal masuk ke dalam skema perlindungan formal.

"Tanpa langkah struktural, mayoritas pekerja di Kabupaten Cirebon akan tetap bekerja dalam kondisi rentan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai," katanya.

Bisnis.com, SUMEDANG - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Hendra Nopriansyah, menegaskan bahwa pekerja merupakan penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu secara terpisah Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyebut bahwa pelaksanaan program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJPN 2025 - 2045 sehingga dukungan dari Pemerintah Daerah menjadi instrument penting dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5%, tentu dengan dukungan kebijakan, regulasi dan penganggaran salah satunya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, miskin ekstrem dan rentan, hal ini tidak hanya mendorong capaian UCJ tapi juga berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Eko.

Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional baru mencapai 37,01 persen. Untuk mempercepat peningkatannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

Diharapkan juga agar Pemda tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD atau APBDes, tetapi juga mengembangkan sumber pembiayaan lain yang kreatif dan inklusif untuk memperluas pelindungan bagi pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem.

Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta kasus klaim dengan total nilai manfaat mencapai Rp54,7 triliun. Selain itu, manfaat program juga dirasakan melalui penyaluran beasiswa pendidikan bagi 99.861 anak pekerja dengan total nilai Rp416,9 miliar, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Capaian tersebut menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga pekerja di seluruh Indonesia, serta memperkuat peran lembaga ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pelindungan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan.

“Program ini bukan hanya jaring pengaman sosial, tetapi juga pendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen seluruh Pemda, kami optimistis capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan terus meningkat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berkeadilan sosial,” tandas Eko.

Dengan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat mempercepat terwujudnya sistem pelindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Bisnis.com, PURWAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengapresiasi capaian Kabupaten Purwakarta yang berhasil mencapai 55 persen dalam Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 42 persen.

Zuhri menilai capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dirinya optimistis Purwakarta berpotensi menjadi salah satu inisiator di Jawa Barat yang UCJ-nya bisa mencapai 100 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan.

“Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, jika dukungan pemerintah, masyarakat serta stakeholder bisa maksimal, maka hal itu dapat tercapai, tidak sampai lima tahun bisa 100 persen,” kata Zuhri saat menghadiri Launching UCJ di Bale Sawala Yudhistira Pemda Purwakarta, Jumat (31/10/2025).

Lebih lanjut, Zuhri menegaskan bahwa peran pemerintah daerah bukan sekadar membantu, melainkan merupakan representasi hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja.

“Negara berkewajiban memberikan perlindungan, tapi harus dipahami juga kondisi ekonomi dan politiknya. Sepanjang situasi ini belum kondusif maka negara belum dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Ini harus dipahami,” ujar Zuhri.

Saat disinggung mengenai pekerjaan rumah agar Purwakarta dapat mencapai UCJ 100 persen, Zuhri menyebutkan dua hal utama: peningkatan kesadaran masyarakat dan komitmen perlindungan yang lebih kuat.

Acara Launching UCJ Kabupaten Purwakarta yang mengusung tema “Kerja Aman, Keluarga Nyaman – Purwakarta Menuju UCJ” ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Purwakarta, Nina Herlina. Dalam sambutannya, Nina mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diikuti dengan langkah konkret melalui kerja sama lintas sektor.

“Tingkatkan juga literasi masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tak sekadar kepatuhan tapi menjadi gaya hidup yang aman,” kata Nina.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kanal pembayaran serta mempercepat dan mempermudah proses pencairan manfaat bagi peserta.

Selanjutnya, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, Wira J. Sirait, menegaskan bahwa program UCJ bagi pekerja informal maupun pekerja rentan sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menargetkan perlindungan bagi tiga juta pekerja informal di provinsi tersebut.

“Pak Gubernur ingin memberikan perlindungan kepada 3 juta pekerja informal se-Jawa Barat. Adapun UCJ ini merupakan jalan keluar guna mencapai kesejahteraan pekerja, tak terkecuali di Purwakarta. Kami berharap kerja sama UCJ ini bisa berjalan dengan baik guna memastikan Purwakarta Istimewa,” ujar Wira.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, turut digelar Diskusi Buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Muhammad Zuhri, yang mengangkat pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan sepanjang siklus kehidupan pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal guna mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya di seluruh pelosok negeri.

Purwakarta: Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengapresiasi capaian Kabupaten Purwakarta yang berhasil mencapai 55 persen dalam Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 42 persen.

Zuhri menilai capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dirinya optimistis Purwakarta berpotensi menjadi salah satu inisiator di Jawa Barat yang UCJ-nya bisa mencapai 100 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan.

“Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, jika dukungan pemerintah, masyarakat serta stakeholder bisa maksimal, maka hal itu dapat tercapai, tidak sampai lima tahun bisa 100 persen,” kata Zuhri saat menghadiri Launching UCJ di Bale Sawala Yudhistira Pemda Purwakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Zuhri menegaskan peran pemerintah daerah bukan sekadar membantu, melainkan merupakan representasi hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja.

“Negara berkewajiban memberikan perlindungan, tapi harus dipahami juga kondisi ekonomi dan politiknya. Sepanjang situasi ini belum kondusif maka negara belum dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Ini harus dipahami,” ujar Zuhri.

Saat disinggung mengenai pekerjaan rumah agar Purwakarta dapat mencapai UCJ 100 persen, Zuhri menyebutkan dua hal utama yakni peningkatan kesadaran masyarakat dan komitmen perlindungan yang lebih kuat.

Acara Launching UCJ Kabupaten Purwakarta yang mengusung tema “Kerja Aman, Keluarga Nyaman-Purwakarta Menuju UCJ” ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Purwakarta, Nina Herlina. Dalam sambutannya, Nina mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diikuti dengan langkah konkret melalui kerja sama lintas sektor.

“Tingkatkan juga literasi masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tak sekadar kepatuhan tapi menjadi gaya hidup yang aman,” kata Nina.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kanal pembayaran serta mempercepat dan mempermudah proses pencairan manfaat bagi peserta.

Selanjutnya, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, Wira J. Sirait, menegaskan bahwa program UCJ bagi pekerja informal maupun pekerja rentan sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menargetkan perlindungan bagi tiga juta pekerja informal di provinsi tersebut.

“Pak Gubernur ingin memberikan perlindungan kepada 3 juta pekerja informal se-Jawa Barat. Adapun UCJ ini merupakan jalan keluar guna mencapai kesejahteraan pekerja, tak terkecuali di Purwakarta. Kami berharap kerja sama UCJ ini bisa berjalan dengan baik guna memastikan Purwakarta Istimewa,” ujar Wira.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, turut digelar Diskusi Buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Muhammad Zuhri, yang mengangkat pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan sepanjang siklus kehidupan pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal guna mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya di seluruh pelosok negeri.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)