Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan kembali mempertegas komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di ekosistem keagamaan melalui kerja sama strategis dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan melalui pendekatan komunitas dan ekosistem sosial keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan yang menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan guru ngaji sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan sosial bagi para pejuang dakwah dan pekerja informal di lingkungan masjid.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Pangan RI di tengah kesibukannya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah hadir di sela kesibukan untuk memberikan dukungan langsung kepada para guru ngaji dan pejuang dakwah. Kehadiran ini menjadi wujud nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja, termasuk pekerja informal di lingkungan keagamaan,” ujar Agung.

Agung mengatakan, masih banyak pekerja informal, termasuk guru ngaji, pengurus masjid, pendakwah, dan relawan sosial yang bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pilar 3C BPJS Ketenagakerjaan, khususnya coverage, yakni memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi.

“Perlu kita sadari bersama bahwa risiko kerja tidak pernah memilih profesi. Baik mereka yang bekerja di gedung perkantoran maupun para pejuang dakwah yang mengabdi di surau dan masjid, semuanya memiliki risiko yang sama. Di sinilah negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tidak ada satu pun pekerja yang berjalan sendirian saat menghadapi risiko sosial ekonomi,” ujar Agung.

Menurutnya, kolaborasi bersama BKPRMI bukan sekadar kerja sama administratif namun merupakan langkah strategis untuk menghadirkan perlindungan bagi para pejuang dakwah yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam pendidikan karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

“Selama ini ekosistem masjid lebih dikenal sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Padahal di dalamnya terdapat banyak aktivitas kerja dan pengabdian yang juga memiliki risiko sosial ekonomi. Melalui kerja sama ini, kami memperluas cakupan jaminan sosial agar para guru ngaji, pendakwah, dan pengurus masjid dapat menjalankan pengabdian dengan lebih tenang, fokus, dan aman,” katanya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup edukasi dan koordinasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pemetaan potensi peserta, penyediaan data komunitas binaan BKPRMI secara berjenjang, hingga pendaftaran aktif anggota BKPRMI sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Ketua Umum DPP BKPRMI H. Nanang Mubarok mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menghadirkan perlindungan sosial bagi para guru ngaji dan pejuang dakwah.

Menurutnya, BKPRMI bersama sejumlah stakeholder, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perlindungan bagi sekitar 2,1 juta guru ngaji, ustaz, dan ustazah di bawah naungan LPPTKA-BKPRMI di seluruh Indonesia.

“Kami yakin masih banyak guru ngaji di daerah yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kerja sama ini, kami berharap seluruh guru ngaji di bawah naungan LPPTKA-BKPRMI dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui kebijakan PP Nomor 50, pekerja informal atau bukan penerima upah mendapatkan keringanan iuran sebesar 50% sehingga cukup membayar Rp8.400 per bulan untuk mendapatkan perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan kematian, beasiswa pendidikan anak, serta jaminan pengobatan akibat kecelakaan kerja hingga sembuh tanpa batas biaya.

Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada pekerja informal dalam 78.360 kasus dengan total nilai Rp799,1 miliar. Rinciannya meliputi manfaat Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 16.577 kasus senilai Rp596,3 miliar, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 46.048 kasus senilai Rp179,3 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 15.735 kasus senilai Rp17,6 miliar, serta manfaat beasiswa pendidikan bagi 1.529 anak senilai Rp5,9 miliar.

Menutup keterangannya Agung menegaskan, perluasan perlindungan pekerja informal akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan komunitas dan organisasi masyarakat agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

“Perluasan coverage tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu kami memperkuat pendekatan berbasis komunitas agar semakin banyak pekerja informal terlindungi dan merasakan manfaat nyata program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan bagi masyarakat yang mendaftar sebagai peserta masih bisa mendapatkan diskon 50 persen hingga akhir tahun ini.

Pendaftaran diskon 50 persen ini berlaku bagi kepesertaan mandiri dari pekerja rentan. Pekerja rentan adalah mereka yang penghasilannya tidak tetap, pekerjaannya tidak stabil, serta minim perlindungan sosial. Biasanya mereka bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojol, kurir, pedagang kecil, petani, nelayan hingga pekerja lepas (freelancer) tertentu.

"Pekerja rentan itu pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, dia nggak punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Saiful dalam acara Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Diskon setengah harga ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

"Kita juga mendorong untuk kepesertaan mandiri dari pekerja rentan ini dengan, pasti yang pertama adalah memanfaatkan adanya PP 50 Tahun 2025 yang memberikan diskon sebesar 50 persen sampai dengan akhir tahun ini," imbuhnya.

Menurut Saiful, aturan ini dibuat untuk mendorong kepesertaan masyarakat terutama dari sektor informal agar semakin terlindungi. Sasaran utama adalah pekerja di sektor transportasi seperti pengemudi ojek online (ojol).

Selain itu, PP ini ditekankan untuk mempertegas komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan sosial yang terjangkau.

"Diharapkan itu akan mendorong meningkatkan awareness, meningkatkan untuk mendaftarkan dan sekaligus juga mempermudah juga bagi pemerintah daerah untuk menambah jumlah kepersertaannya," jelasnya.

Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan memang tengah gencar melakukan sosialisasi untuk mendorong kepesertaan pekerja informal untuk menjadi peserta, khususnya pekerja rentan. Upaya yang ditempuh di antaranya dengan menjangkau pelaku UMKM di daerah agar mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ini.

Sejak 2007, BPJS Ketenagakerjaan pun rutin memberikan penghargaan bagi pelaku UMKM yang ikut mendukung program pemerintah ini melalui 'Anugerahkan Paritrana Award' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera'.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 15 kepala daerah, badan usaha dan UKM atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Saiful menyebutkan perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah konkrit, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 juta pekerja rentan terlindungi.

"Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional," pungkas Saiful.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Bank BJB terus memperluas sinergi guna menghadirkan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Paling anyar, langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama strategis dengan PT Taspen (Persero), terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening bank. Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara sektor perbankan dan pengelola Jaminan Sosial Nasional.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama Direktur Operasional PT Taspen (Persero) Tribuna Phitera Djaja dan turut disaksikan oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto serta Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) Elmamber Sinaga, di Auditorium PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2026. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi pelayanan keuangan bagi para penerima manfaat Taspen di berbagai daerah.

Selain itu, menjadi bagian dari penguatan hubungan kelembagaan yang telah terjalin antara bank bjb dan PT Taspen. Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menghadirkan berbagai keunggulan layanan perbankan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta Taspen.

Sinergi yang dibangun juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembayaran manfaat. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, proses penyaluran dana diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, aman, dan nyaman bagi penerima manfaat.

Kerja sama ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan perbankan bagi peserta Taspen, khususnya para pensiunan. Kehadiran layanan yang mudah dijangkau diharapkan mampu memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan modern.

Selain menghadirkan kemudahan transaksi, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian dalam proses pembayaran manfaat secara berkala. Sistem pembayaran melalui rekening bank memungkinkan proses distribusi dana berlangsung lebih tertata dan akuntabel.

bank bjb memandang kerja sama ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Fokus pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Melalui dukungan infrastruktur perbankan dan penguatan ekosistem digital, bank bjb terus mendorong transformasi layanan keuangan agar semakin relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan. Kerja sama dengan PT Taspen juga mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern, efisien, dan mudah diakses. Bagi peserta Taspen, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah melalui akses layanan perbankan yang lebih luas. Berbagai fasilitas transaksi perbankan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan finansial sehari-hari.

Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang penguatan layanan yang lebih terintegrasi antara sistem pembayaran manfaat dan layanan perbankan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta kepuasan peserta Taspen dalam mengakses hak manfaatnya.

Sebagai bank pembangunan daerah yang terus berkembang, bank bjb aktif menghadirkan inovasi layanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Penguatan kolaborasi dengan berbagai institusi strategis menjadi salah satu langkah perusahaan dalam memperluas jangkauan pelayanan.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem layanan keuangan nasional yang inklusif dan terpercaya. Integrasi layanan pembayaran manfaat dengan sistem perbankan modern menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik.

Dengan jaringan layanan bank bjb yang tersebar di berbagai daerah, peserta Taspen diharapkan semakin mudah dalam mengakses layanan pembayaran manfaat. Kemudahan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Kolaborasi strategis ini sekaligus mempertegas pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat kualitas layanan publik di bidang keuangan dan jaminan sosial. Melalui kerja sama tersebut, bank bjb dan PT Taspen berharap dapat terus menghadirkan inovasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya ekosistem layanan pembayaran manfaat yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan prima.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbwww.bankbjb.co.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sumsel Babel (BSB) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam layanan keuangan dengan menjalin kerja sama bersama PT Taspen (Persero). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian melalui rekening bank.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Senin (4/5/2026) menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan keuangan yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Taspen di wilayah Sumatera Selatan.

Kerja sama ini mencerminkan sinergi yang semakin erat antara Bank Sumsel Babel dan PT Taspen dalam menghadirkan layanan yang aman, tepat, dan terpercaya. Melalui integrasi layanan perbankan, diharapkan proses pembayaran hak peserta dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan mitra. “Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kepada masyarakat, khususnya para peserta Taspen. Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, mudah diakses, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dari pihak PT Taspen (Persero), kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta melalui dukungan mitra perbankan yang memiliki jaringan kuat dan pelayanan yang optimal. Bank Sumsel Babel selama ini dikenal sebagai salah satu mitra bayar terbaik PT Taspen, dengan kinerja layanan yang konsisten dan terpercaya.

Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para peserta dalam menerima manfaat program secara tepat waktu dan akurat, sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan di daerah.

JAKARTA - Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50% untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima," ujar Yassierli dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Kabar Baik Industri Padat Karya, Diskon 50% Iuran JKK BPJSTK Diperpanjang Sampai Januari 2026



Ia menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi. Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

"Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal," katanya.

Ojol dan Kurir Online Dijamin Dapat THR, Prabowo: Dalam Bentuk Uang Tunai



Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. Besarannya ditetapkan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

"Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka," kata Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan klaim program Jaminan Kematian (JKM) bisa gagal cair atau bahkan ditolak hanya karena peserta melewatkan beberapa hal yang dianggap sepele.

Melansir informasi dari akun Instagram resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),terdapat beberapa hal yang kerap menjadi penyebab klaim tidak dapat dicairkan atau bahkan ditolak.

Tiga faktor utama itu seringkali berkaitan dengan aspek administratif, status kepesertaan, serta ketidaksesuaian data yang diajukan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, hal-hal tersebut dapat menghambat hak ahli waris untuk memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.

Program JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko meninggal dunia. Manfaat ini diberikan kepada ahli waris untuk membantu meringankan beban ekonomi yang ditinggalkan.

Namun, untuk dapat mengakses manfaat tersebut, terdapat sejumlah ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, kurangnya pemahaman peserta terhadap prosedur dan persyaratan ini sering menjadi kendala utama dalam proses klaim.

Banyak kasus di mana pengajuan klaim tertunda atau gagal karena dokumen yang tidak lengkap, data yang tidak sinkron, atau status kepesertaan yang tidak aktif. Oleh karena itu, penting bagi peserta maupun ahli waris untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pencairan sejak awal agar proses klaim JKM dapat berjalan dengan lancar.

Berikut tiga faktor yang perlu diperhatikan agar pencairan program JKM tetap lancar, mengutip informasi dari akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor Penghambat Pencairan JKM

Meninggal akibat kecelakaan kerja

Manfaat JKM hanya diberikan untuk kasus kematian yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka manfaat yang berlaku adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bukan JKM.

Status kepesertaan tidak aktif

Manfaat JKM hanya dapat diberikan kepada peserta yang masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), terdapat ketentuan masa iuran tertentu yang harus dipenuhi agar klaim dapat diproses.

Dokumen tidak lengkap

Klaim JKM memang tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa, sehingga tidak hangus meskipun diajukan dalam jangka waktu lama. Namun, pengajuan klaim tetap bisa ditolak apabila dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menyambangi rumah almarhum Abdul Kadir, Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, yang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai pengemudi truk pengangkut sampah.

Kehadiran keduanya merupakan bentuk empati kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus untuk memastikan bahwa manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) telah diterima dan memberikan dampak yang nyata bagi ahli waris.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Bapak Abdul Kadir. Hari ini kami hadir langsung untuk memastikan manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan telah benar-benar diterima oleh para ahli waris. Tentunya ini sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi para pekerja Indonesia,” tambahnya.

Saiful menegaskan bahwa layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal, termasuk media sosial.

"Informasi ini pertama kali saya dapatkan ketika anak almarhum menghubungi saya lewat DM Instagram. Laporan tersebut langsung saya tindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan, hingga akhirnya manfaat tersebut bisa langsung dibayarkan tanpa ada potongan biaya," tegas Saiful.

Sementara itu, Ma’anih, istri dari almarhum Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi atas layanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai cepat dan membantu keluarga di tengah situasi sulit.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas pelayanannya yang begitu cepat, ramah, dan transparan. Semoga uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan saya ke depan bersama anak-anak saya, terutama untuk anak saya yang sakit,” ungkap Ma’anih.

Menanggapi hal tersebut, Saiful berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar mudah diakses oleh seluruh pekerja.

"Tujuan utama kami adalah menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia dan keluarganya. Untuk itu, dari segi layanan, kami mencanangkan pelayanan klaim tanpa antrean dan tanpa kesulitan, termasuk dapat diakses melalui jalur apa pun. Kami juga mengoptimalkan konsep one stop service. Jadi silakan mengakses melalui layanan online, datang ke kantor cabang, atau melalui aplikasi JMO," imbuhnya.

Melihat manfaat yang begitu nyata, Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menegaskan bahwa seluruh PHL di wilayahnya telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

"Hampir dipastikan pekerja harian lepas di Jakarta Selatan sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, dan kami tidak sungkan untuk terus melakukan sosialisasi. Pemberian santunan seperti ini bukan hanya sekali, tetapi sudah sering kali. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan selalu hadir tepat waktu, tidak rumit, dan tidak dipersulit," pungkas Anwar.

Bisnis.com, PEKANBARU — BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau mengajak para pekerja informal untuk mendaftar program perlindungan atau asuransi bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan memanfaatkan diskon iuran BPJS 50%.

Kebijakan keringanan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan potongan iuran 50% untuk program JKK dan JKm bagi pekerja Bukan Penerima Upah seperti buruh harian, pedagang, pekerja lepas, dan lain-lain.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan perlindungan jaminan sosial di tengah dinamika ekonomi global.

“Melalui PP Nomor 50 Tahun 2025, pemerintah memberikan ruang bagi pekerja BPU untuk tetap terlindungi dengan skema iuran yang lebih terjangkau. Ini merupakan langkah strategis dalam optimalisasi perlindungan bagi seluruh pekerja,” ujarnya pada Selasa (14/4/2026).

Dirinya menegaskan, kebijakan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan pekerja, khususnya di sektor informal yang rentan terhadap risiko sosial ekonomi.

Keringanan iuran ini berlaku bagi seluruh pekerja BPU, baik peserta baru maupun peserta aktif, dengan besaran iuran hanya Rp8.400 per bulan selama periode April hingga Desember 2026.

Henky memastikan, meskipun terdapat keringanan iuran, kualitas layanan dan manfaat yang diterima peserta tetap utuh, di antaranya santunan kecelakaan kerja hingga Rp70 juta, perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian hingga Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua anak maksimal Rp174 juta.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal di daerah.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk memperluas perlindungan bagi pekerja BPU di Pekanbaru dan sekitarnya. Dengan iuran yang sangat terjangkau, tidak ada alasan lagi bagi pekerja untuk tidak terlindungi,” ujar Ruszian.

Dia juga menegaskan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi hingga ke komunitas pekerja, pelaku UMKM, dan lingkungan masyarakat agar semakin banyak pekerja memahami manfaat program ini.

“Kami aktif turun langsung ke masyarakat, termasuk komunitas dan pelaku usaha kecil, agar mereka memahami bahwa perlindungan ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kerja,” tambahnya.

Pendaftaran dan pembayaran iuran kini semakin mudah melalui berbagai kanal, seperti aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, serta mitra pembayaran seperti ritel modern, perbankan, hingga dompet digital.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta komunitas pekerja.

Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak pekerja sektor informal yang terlindungi, sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menyatakan bahwa para petugas haji akan mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan selama bertugas di Arab Saudi pada musim haji 1447 H/2026 M.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah M. Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Irfan menyatakan bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan mendapatkan proteksi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kemenhaj sedang melakukan finalisasi kerja sama, tetapi Irfan memastikan perlindungan akan tersedia sebelum keberangkatan petugas ke Tanah Suci.

"MoU terkait asuransi PPIH dengan BPJS Ketenagakerjaan sedang difinalisasi dan ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2026," ujar Gus Irfan dalam rapat DPR, Rabu (8/4/2026).

Asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan membuat para petugas haji memiliki proteksi jika terjadi risiko kecelakaan kerja. Hal tersebut penting karena petugas haji menjadi representasi negara dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia.

Petugas bisa mendapatkan perlindungan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKm).

Selain BPJS Ketenagakerjaan, petugas haji dan jemaah haji Indonesia juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Artinya, petugas haji dan jemaah haji akan terlindungi asuransi kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ramadhan Harisman menjelaskan bahwa asuransi merupakan aspek penting bagi para jemaah haji, karena dapat memitigasi risiko finansial jika jemaah mengalami masalah kesehatan. Mereka bisa mendapatkan perawatan tanpa perlu mengeluarkan biaya.

Ramadhan menyebut bahwa jemaah tidak akan bisa menggunakan BPJS Kesehatan di Arab Saudi, tetapi asuransi itu akan bermanfaat apabila jemaah sakit saat beribadah di Tanah Suci dan memerlukan perawatan lanjutan setelah pulang ke Indonesia.

"Nah, itu menjadi latar belakang kenapa kami mewajibkan [jemaah harus aktif sebagai peserta] BPJS Kesehatan. Ketika nanti harus dirawat lagi di Indonesia, sudah ter-cover dengan BPJS Kesehatan," ujar Ramadhan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Jumat (16/1/2026).

Dia bercerita bahwa dalam sejumlah kasus, terdapat jemaah yang masih berada di Arab Saudi setelah musim haji selesai karena harus mendapatkan perawatan medis. Seluruh biaya perawatan itu ditanggung oleh asuransi.

Selain itu, ada pula kasus jemaah haji yang sakit dan mendapatkan perawatan di Arab Saudi dan tetap bisa pulang ke Indonesia tetapi harus melanjutkan pengobatannya di Tanah Air. Dalam kasus ini, asuransi kesehatan haji dari penyedia layanan Arab Saudi tidak bisa lagi menanggung biaya perawatan di Indonesia.

Ramadhan menyebut bahwa pengobatan medis di Indonesia itu akan ditanggung oleh program JKN dari BPJS Kesehatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK dipastikan memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat tugas.

Perlindungan tersebut mencakup perawatan medis, santunan sementara, santunan cacat, santunan kematian, tunjangan hingga beasiswa bagi anak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 beserta perubahannya, dengan iuran sebesar 0,24 persen dari gaji yang sepenuhnya ditanggung pemberi kerja.

Santunan diberikan melalui PT Taspen (Persero). Secara teknis, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja, serta kriteria tewas bagi pegawai ASN.

Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, menjelaskan program JKK-JKM hadir untuk menjamin risiko pekerjaan yang dihadapi ASN, terutama pada sektor dengan tingkat bahaya tinggi seperti penanganan bencana.

"Risiko pekerjaan ini dijamin langsung oleh Pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tugas pekerjaan ASN, terutama pada bidang-bidang keahlian yang berisiko terhadap kecelakaan kerja," ujarnya dalam Webinar BKN bertajuk Perlindungan ASN: Yuk, Pahami Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Selasa (10/2).

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Divisi Layanan dan Kepesertaan PT Taspen (Persero), Yoga Wijaya, menjelaskan terdapat masa identifikasi kecelakaan kerja selama 3x24 jam. Setelah teridentifikasi sebagai kecelakaan kerja, jaminan JKK dapat diproses.

Dalam pemberian JKK, ia menyebutkan ada waktu identifikasi selama 3×24 jam, dan jika sudah dapat diidentifikasi maka jaminan JKK dapat langsung dikeluarkan dengan kadaluarsa pengajuan pembayaran klaim dua tahun sejak tanggal kecelakaan.

Ketentuan mengenai santunan Cacat JKK ASN mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015, PP Nomor 66 Tahun 2017, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2020.

Untuk santunan Cacat Jaminan Kecelakaan Kerja ASN PT Taspen, dihitung berdasarkan rumus.

Taspen menetapkan seluruh perhitungan santunan cacat berbasis pada formula dasar, yakni 80 x Gaji Pokok

Besaran santunan kemudian disesuaikan dengan jenis dan tingkat cacat yang dialami.

1. Cacat Sebagian AnatomisKehilangan anggota tubuh, misalnya jari putus.

Rumus: Persentase tabel x (80 x Gaji Pokok)

2. Cacat Sebagian Fungsi

Anggota tubuh masih ada namun fungsi menurun atau hilang, misalnya kaku permanen.

Rumus: Persentase kurang fungsi x persentase tabel x (80 x Gaji Pokok)

3. Cacat Total Tetap

Kondisi lumpuh total atau gangguan jiwa sehingga tidak dapat bekerja kembali.

Rumus:- Santunan sekaligus: 70% x (80 x Gaji Pokok)- Santunan berkala: Rp250.000 per bulan selama 24 bulan (total Rp6 juta)

Hak Tambahan Peserta

Selain santunan, ASN juga berhak atas:

- Gaji penuh selama masa penyembuhan (Sementara Tidak Mampu Bekerja/STMB) hingga penetapan cacat- Penggantian biaya alat bantu seperti orthose atau prothese (tangan/kaki palsu)- Biaya rehabilitasi medis untuk pemulihan fungsi tubuh

Dengan skema ini, pemerintah memastikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi ASN yang menghadapi risiko saat menjalankan tugas negara.

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Kapuas dan PT Taspen (Persero), yang dirangkai dengan kegiatan sosialisasi program Taspen bagi PPPK.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengatakan kerja sama ini bertujuan memberikan rasa aman sekaligus kepastian perlindungan jaminan sosial bagi PPPK yang bertugas di berbagai perangkat daerah.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi PPPK di Kabupaten Kapuas," kata Dodo dalam kegiatan yang digelar di rumah jabatan Bupati Kapuas, Senin (9/2).

Ia menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, merupakan roda penggerak utama dalam pembangunan daerah.

Karena itu, menjamin kesejahteraan serta perlindungan hari tua bagi ASN tidak semata menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Melalui keikutsertaan dalam program PT Taspen, PPPK akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama masa kerja aktif, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) serta program persiapan pensiun.

"Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi PPPK, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Namun demikian, Dodo mengingatkan agar peningkatan status dan kesejahteraan PPPK harus diiringi dengan peningkatan disiplin dan kinerja. Ia menegaskan tidak ingin ada penurunan semangat kerja setelah kesejahteraan meningkat.

"Disiplin adalah kunci utama seorang ASN. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan dedikasi yang tinggi," tegas Dodo.

Lebih lanjut, dia mengajak seluruh PPPK untuk terus menjaga dan menghidupkan semangat "Kapuas Bersinar", yakni visi Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius.

"Saya ingin saudara sekalian menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Kapuas Bersinar di segala bidang. PPPK adalah energi baru bagi birokrasi kita. Dengan adanya perlindungan dari Taspen, saya berharap energi ini meledak menjadi prestasi-prestasi baru bagi Kabupaten Kapuas," tambahnya.

Dodo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Taspen (Persero) atas terjalinnya kerja sama yang dinilai sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah daerah.

"Kami berharap PT Taspen terus memberikan bimbingan, sosialisasi, serta kemudahan akses klaim bagi seluruh pegawai kami, sehingga manfaat dari kerja sama ini benar-benar dapat dirasakan secara langsung dan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Taspen Palangka Raya, Muchlis Herdian dalam sambutannya menjelaskan, melalui kesepakatan bersama ini, akan memberikan rasa aman, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh PPPK, baik selama masa kerja maupun dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Melalui kerja sama ini, PPPK di lingkungan Pemkab Kapuas akan mendapatkan akses terhadap berbagai program Taspen, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta layanan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Muchlis.

Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi program Taspen yang memaparkan secara rinci mengenai hak dan kewajiban PPPK sebagai peserta, mekanisme pendaftaran, proses klaim, serta pemanfaatan layanan digital Taspen.

JAKARTA - DPR RI dan pemerintah menyepakati jalan tengah dalam merespons polemik penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) . Hasilnya, pemerintah diberi waktu tiga bulan untuk memutakhirkan data peserta PBI JK.

Selama jangka waktu tiga bulan, DPR dan pemerintah sepakat layanan kesehatan tetap berjalan dan iuran PBI JK ditanggung pemerintah. Hal itu disepakati dalam Rapat Konsultasi antara DPR RI bersama pemerintah, Senin (9/2/2026).

"DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI dibayarkan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat sambil membacakan nota kesimpulan.

Selain itu, pemerintah melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. DPR dan pemerintah sepakat memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan APBN agar tepat sasaran.

"DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU pemda," kata Dasco.

"DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju 1 data tunggal," ujarnya.