Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai program magang nasional menjadi angin segar bagi lulusan baru atau fresh graduate yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Itu angin segar. Apresiasi betul itu untuk pemerintah bisa memberi tempat magang 11 ribuan peserta. Mungkin bisa ditingkatkan lagi," ujar Effendi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Effendi menilai program tersebut menjadi solusi untuk permasalahan pengangguran yang dihadapi oleh angkatan kerja baru yang baru lulus kuliah.

Meskipun peserta magang tidak sepenuhnya diserap oleh perusahaan setelah masa magang selesai, tutur dia, setidaknya para peserta magang memiliki sertifikasi atau pengalaman kerja yang bisa mereka gunakan untuk mendaftar di perusahaan lainnya.

"Iya, program ini membantu juga karena mereka akan punya sertifikat yang membantu mereka mencari kerja di tempat lain. Kan bisa melamar ke tempat lain dengan modal sertifikat bahwa dia pernah magang dan punya keterampilan tertentu," ujar Effendi.

Ia pun berharap agar ke depannya, program magang nasional bisa menjaring peserta dengan jumlah yang lebih banyak, bahkan mencapai 25 ribu peserta magang.

Effendi juga berharap perusahaan bisa merekrut peserta magang untuk menjadi pegawainya ketika periode magang berakhir, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.

"Tapi, jangan diwajibkan (perusahaan merekrut). Artinya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Jadi, anak-anak sarjana yang sudah dilatih, kemudian dapat kerja, itu kan membuat lega," ujar Effendi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebanyak 1.185 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan 5.267 orang mentor.

Lebih lanjut, berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau terlalu fokus ke padat karya, kita bisa tertinggal dalam menarik investasi teknologi tinggi yang justru jadi mesin pertumbuhan masa depan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah agar tidak hanya berfokus pada investasi padat karya dalam reformulasi insentif fiskal, tetapi juga tetap menjaga daya tarik bagi investasi berbasis teknologi.

Menurut Yusuf, investasi teknologi penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

“Kalau terlalu fokus ke padat karya, kita bisa tertinggal dalam menarik investasi teknologi tinggi yang justru jadi mesin pertumbuhan masa depan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan dia merespons kebijakan pemerintah untuk menggeser prioritas insentif fiskal dari berbasis nilai investasi besar menjadi berbasis penyerapan tenaga kerja.

Yusuf menilai pergeseran insentif ke basis penyerapan tenaga kerja sudah tepat di tengah fenomena jobless growth—ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti penyerapan tenaga kerja—serta terus bertambahnya angkatan kerja.

Namun, ia mengatakan kebijakan tersebut tidak cukup jika tidak diiringi strategi peningkatan produktivitas.

“Kalau hanya menggeser ke padat karya tanpa strategi peningkatan produktivitas, kita berisiko mengunci ekonomi di level rendah,” ujarnya.

Ia menilai selama ini kebijakan investasi terlalu menekankan pada nilai proyek besar, tetapi tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja.

Dalam banyak kasus, lanjut dia, proyek padat modal membutuhkan investasi sangat besar untuk menciptakan satu pekerjaan, sementara sektor berbasis agro mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dengan investasi lebih kecil.

Ia menambahkan banyak sektor padat karya saat ini juga menghadapi tekanan global, sehingga pendekatan kebijakan harus lebih selektif dan tidak sekadar mengejar jumlah tenaga kerja.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya desain insentif yang menyentuh biaya dan risiko usaha, seperti subsidi bunga, keringanan beban tenaga kerja, serta dukungan untuk menjaga daya beli.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa insentif nonfiskal seperti percepatan perizinan, kepastian lahan, dan infrastruktur sering kali lebih menentukan bagi investor dibandingkan insentif pajak.

Di atas itu, insentif untuk transformasi menjadi kunci, termasuk pelatihan tenaga kerja, adopsi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

“Tanpa itu, insentif hanya jadi bantalan jangka pendek,” ujarnya.

Yusuf juga mengingatkan sejumlah risiko dari kebijakan ini, mulai dari potensi melambatnya investasi padat modal, moral hazard perusahaan yang hanya mengejar jumlah tenaga kerja, hingga beban fiskal jika insentif tidak dievaluasi secara ketat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan rantai pasok harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan pasar sekaligus memberi nilai tambah yang adil bagi petani

Jakarta (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi multipihak untuk membahas penguatan sistem rantai pasok kelapa dan pengembangan model kemitraan berkelanjutan antara petani dan industri guna mendukung hilirisasi komoditas kelapa.

“Penguatan rantai pasok harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan pasar sekaligus memberi nilai tambah yang adil bagi petani,” ujar Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti Snowerdi Sumardi dalam keterangan resmi pada Jumat.

Diskusi yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas Sistem Rantai Pasok dan Model Kemitraan Penyediaan Bahan Baku Kelapa melalui Kerja Sama Pentahelix” itu dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (7/4).

Forum tersebut membahas penguatan kapasitas rantai pasok kelapa, penyusunan model kemitraan petani dan industri, serta peluang dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk komoditas kelapa.

Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan, disebut menjadi salah satu sentra produksi kelapa nasional dengan luas perkebunan mencapai 47.164 hektare dan produksi sekitar 42.209 ton per tahun.

Dalam diskusi itu, peserta menyoroti meningkatnya aktivitas industri pengolahan di wilayah sentra produksi yang memicu persaingan bahan baku, sehingga berdampak pada stabilitas pasokan dan fluktuasi harga di tingkat petani.

Head of Stakeholder Relation PT Sasa Inti Rida Atmiyanti mengatakan penguatan kemitraan jangka panjang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas panen petani, sekaligus menjaga kesinambungan pasokan bahan baku.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof. Dr. Ir. Hariyadi, MS mengatakan penguatan rantai pasok kelapa membutuhkan pendekatan berbasis data dan riset agar kebijakan dan praktik di lapangan berjalan lebih efektif.

“Penguatan rantai pasok kelapa memerlukan pendekatan berbasis data, riset dan kemitraan yang setara,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof. Dr. A. Faroby Falatehan menilai kemitraan antara akademisi dan industri dapat memperkuat daya saing komoditas kelapa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

FGD tersebut melibatkan unsur akademisi, pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, kelompok petani, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Produk gula kelapa organik dan gula kelapa cair natural hasil produksi CV Mannah Anugerah Sejahtera berhasil menembus pasar Afrika, tepatnya Ghana.

Pada Selasa (21/4/2026), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) melepas ekspor 24 ton produk tersebut dengan total nilai ekspor mencapai USD 63.400 atau setara Rp1,1 miliar. Ekspor ini difasilitasi melalui buyer internasional asal Swiss, HPW Fresh and Dry Ltd.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil nyata dari Program Selling Mission Eropa 2025 yang diinisiasi Kementerian UMKM bersama SIPPO.

“Produk gula kelapa organik yang diekspor tidak hanya mencerminkan keunggulan komoditas berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa usaha menengah Indonesia mampu memenuhi standar kualitas global, mulai dari aspek keberlanjutan, keamanan pangan, hingga konsistensi pasokan,” ujar Bagus Rachman, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Jumat (24/4).

Program ini dirancang selaras dengan arahan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, untuk membuka akses ke pasar nontradisional, memperluas jejaring bisnis global, serta meningkatkan kesiapan usaha menengah dalam memenuhi standar dan preferensi pasar internasional.

Lebih lanjut, Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah Kementerian UMKM, Harun, saat pelepasan ekspor menambahkan bahwa capaian ini menjadi bukti konkret efektivitas program fasilitasi pemerintah dalam mendorong pengusaha UMKM naik kelas dan menembus pasar global.

Ke depan, Kementerian UMKM akan terus memperluas jangkauan promosi dan fasilitasi ekspor melalui business matching, kurasi produk, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Sinergi dengan SIPPO dan mitra internasional lainnya akan terus diperkuat untuk membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperluas akses pasar bagi pengusaha UMKM Indonesia,” kata Harun.

Ia juga berharap langkah ini dapat mendorong semakin banyak pengusaha UMKM Indonesia bertransformasi menjadi eksportir tangguh yang berdaya saing global.

Export Promotion Manager SIPPO Indonesia, Andina Auria Dwi Putri, mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM yang secara konsisten memastikan para importir Swiss mendapatkan akses kepada pemasok yang telah melalui proses kurasi dan memiliki kualitas tinggi sesuai kebutuhan pasar.

“Kami sangat senang melihat hasil dari kerja keras dan misi ini, dan berharap kolaborasi yang berkelanjutan antara SIPPO, Kementerian UMKM, dan pengusaha UMKM Indonesia dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Andina.

Direktur CV Mannah Anugerah Sejahtera, Steven Santoso, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian UMKM dan SIPPO dalam keikutsertaan pada Misi Dagang ke Swiss dan Belanda pada November 2025. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat signifikan, mulai dari tahap persiapan hingga pertemuan dengan calon pembeli.

“Semoga kolaborasi ini terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas ke depan,” kata Steven Santoso.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Sambu Group kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertanian kelapa berkelanjutan melalui kegiatan Kenduri Kelapa 2026.

Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi operasional perusahaan, yakni PT Riau Sakti United Plantations Divisi Industri dan Divisi Perkebunan, dengan melibatkan lebih dari 45 petani kelapa dari Indragiri Hilir dan sekitarnya.

Melalui tema Warisan Kelapa, Masa Depan Bersama, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara petani dan industri untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem kelapa yang lebih berkelanjutan.

Camat Pulau Burung Razali menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mempererat hubungan antara petani dan pelaku industri.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempererat hubungan antara petani dan industri, sehingga tercipta saling pengertian dan kepercayaan yang lebih kuat,” ujarnya.

Corporate Communication Manager Sambu Group Dwianto Arif Wibowo menjelaskan bahwa penguatan ekosistem kelapa tidak hanya bergantung pada aspek produksi dan teknologi, tetapi juga pada hubungan yang saling percaya antara seluruh pemangku kepentingan.

“Kami melihat bahwa ekosistem kelapa berkelanjutan harus dimulai dari pemahaman dan kepercayaan, termasuk petani sebagai pemasok utama bahan baku. Kenduri Kelapa menjadi wadah untuk menyatukan perspektif tersebut,” jelasnya, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini dirancang sebagai forum lintas generasi, mempertemukan petani senior dan petani muda dalam suasana setara tanpa sekat, guna berbagi pengalaman dan tantangan di lapangan.

Pendekatan dialog dua arah ini dinilai mampu menciptakan solusi yang lebih adaptif terhadap dinamika sektor kelapa.

Salah satu peserta, Khoidul Anwar, mengaku mendapatkan manfaat besar dari kegiatan tersebut. Ia menilai kesempatan berdialog langsung dengan pihak industri memberikan wawasan baru, terutama terkait proses hilirisasi kelapa.

“Kami jadi lebih mengerti bagaimana kelapa yang kami hasilkan diproses di industri. Selain itu, kami juga bisa menyampaikan langsung kondisi di kebun,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, Kenduri Kelapa merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan. Program ini difokuskan pada penguatan hubungan antara petani dan industri, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kelapa yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 1967, Sambu Group terus mengembangkan industri kelapa terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Melalui berbagai inisiatif, perusahaan berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat stabilitas ekonomi di wilayah operasionalnya.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara petani, perusahaan, dan pemerintah, sektor kelapa di Riau diharapkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing secara global.

Produk gula kelapa organik yang diekspor tidak hanya mencerminkan keunggulan komoditas berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa usaha menengah Indonesia mampu memenuhi standar kualitas global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Swiss Import Promotion Programme (Sippo) melepas ekspor 24 ton gula kelapa organik dan gula kelapa cair natural hasil produksi UMKM ke Ghana.

Ekspor ini difasilitasi melalui buyer internasional asal Swiss, dengan nilai mencapai 63.400 dolar AS atau setara Rp1,1 miliar. Pelepasan ekspor dilakukan di Semarang pada Selasa (21/4).

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa ekspor gula kelapa ini merupakan hasil nyata dari Selling Mission Eropa 2025 yang diinisiasi Kementerian UMKM bersama Sippo.

“Produk gula kelapa organik yang diekspor tidak hanya mencerminkan keunggulan komoditas berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa usaha menengah Indonesia mampu memenuhi standar kualitas global, mulai dari aspek keberlanjutan, keamanan pangan, hingga konsistensi pasokan,” ujarnya.

Dalam pelepasan ekspor ini, Sippo Indonesia berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan produk UMKM memenuhi standar internasional melalui kurasi, pendampingan, serta business matching dengan buyer global.

Sippo juga mendukung Kementerian UMKM dalam memperluas akses pasar nontradisional, termasuk Afrika, dengan menyediakan riset pasar dan jejaring importir yang relevan.

Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah Harun menambahkan bahwa capaian ini menjadi bukti konkret efektivitas fasilitasi pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas dan menembus pasar internasional.

“Sinergi dengan Sippo dan mitra internasional lainnya akan terus diperkuat untuk membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperluas akses pasar bagi pengusaha UMKM Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Export Promotion Manager Sippo Indonesia Andina Auria Dwi Putri mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM yang konsisten memastikan importir Swiss mendapatkan akses kepada pemasok berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Provinsi Sumatra Selatan mencatat ekspor berbagai komoditas senilai Rp1,6 miliar ke pasar internasional, mulai dari produk olahan kelapa hingga rempah-rempah yang dikirim ke Prancis, China, dan Taiwan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel dan Babel Arifin Susanto menyampaikan bahwa nilai tersebut berasal dari ekspor berbagai produk turunan kelapa serta komoditas lainnya.

Secara rinci, komoditas yang diekspor meliputi produk olahan kelapa berupa kelapa parut kering sebanyak 3 ton dan gula kelapa sebanyak 5.000 unit. Selain itu, terdapat komoditas non-olahan kelapa seperti pala 100 kilogram (kg), bubuk kayu manis 200 kg, batang kayu manis 200 kg, serta bubuk kunyit 5 ton.

Adapun produk yang diekspor ke China terdiri atas arang tempurung kelapa sebanyak 46 ton dan keripik kelapa sebanyak 25 ton.

Sementara itu, ekspor ke Taiwan mencakup lada hitam 500 kg dan produk olahan kerupuk sebanyak 21 ton.

“Seluruh produk tersebut diekspor dengan total nilai Rp1,6 miliar ke Prancis, China, dan Taiwan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Arifin menuturkan bahwa ekspor turunan kelapa dan sejumlah komoditas lainnya ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa sebelumnya.

Pada 2025, Sumsel telah melakukan ekspor kopi sebanyak 16 kali ke Malaysia dan Australia. Hal itu diklaim sebagai bagian dari keberhasilan Sultan Muda yang menjadi program Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Dan, Alhamdulillah, [Sultan Muda] sudah mulai menunjukkan hasilnya. Tahun lalu Sumsel ekspor kopi 16 kali,” jelasnya.

Jumlah pendaftar program Sultan Muda di Sumsel hingga saat ini dilaporkan mencapai 9.008 orang.Menurut Arifin, angka tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor UMKM, serta memperkuat literasi keuangan digital bagi generasi muda.

“Mudah-mudahan ke depan bisa membangun ekosistem, sehingga turunan produk komoditas unggulan di Sumsel bisa ekspor,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bachtiar Utomo menyatakan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah memperkuat optimisme terhadap capaian swasembada komoditas tersebut.

“Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik,” kata Bachtiar dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bachtiar menilai berbagai kritik yang meragukan capaian swasembada beras tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons polemik yang berkembang, termasuk kritik dari seorang pengamat berinisial FA, yang dinilai tidak mencerminkan fakta aktual sektor pertanian nasional.

Menurut Bachtiar, kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke sejumlah gudang Perum Bulog menjadi bukti konkret kondisi pangan nasional.

Ia menekankan hasil pantauan langsung memperlihatkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi itu mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, Bachtiar juga menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.

“Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target,” lanjut Bachtiar.

Terkait kritik yang dilontarkan pengamat inisial FA, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani.

“Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes,” ujarnya.

Ia menegaskan petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.

HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal itu mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

"Jadi kunjungan ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," kata Sudaryono.

Wamentan menuturkan, dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

"Cadangan Beras Pemerintah hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri," beber Sudaryono.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan stok CBP saat ini tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,8 juta ton hingga pertengahan April 2026.

Mentan pun meminta pihak yang meragukan ketersediaan stok beras di gudang Bulog untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil langkah strategis dalam memperkuat posisi Halmahera Utara sebagai sentra produksi kelapa nasional. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Membangun Ekosistem Usaha dan Perluasan Pasar Koperasi” yang digelar di Tobelo, Halmahera Utara.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi (Kemenkop), Destry Anna Sari, membuka secara resmi agenda yang mempertemukan pemangku kepentingan kebijakan dengan pelaku usaha koperasi (KDKMP) setempat.

“Kegiatan ini bertujuan mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 yang dicanangkan Bappenas, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan Asta Cita nomor lima mengenai peningkatan nilai tambah di dalam negeri melalui industrialisasi,” ucap Destry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (19/4/2026).

Destry menegaskan Kemenkop akan terus mengawal proses kemitraan ini melalui hingga ekosistem usaha benar-benar terbentuk secara mandiri. “Upaya pengawalan ini krusial untuk memastikan hilirisasi tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesejahteraan bagi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar sentra produksi,” ucap Destry.

Selain itu, Kemenkop juga meluncurkan program kolaborasi strategis bersama akademisi melalui kegiatan bertajuk “Generasi Muda Penggerak Koperasi Masa Depan”. Agenda ini dirangkaikan dengan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hein Namotemo (UNHENA) yang berlangsung di Tobelo. Destry mengatakan program ini dirancang untuk memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam meningkatkan literasi koperasi di tingkat akar rumput.

Sebanyak 150 mahasiswa UNHENA disiapkan untuk diterjunkan ke berbagai desa di wilayah Kabupaten Halmahera Utara selama dua bulan ke depan. Para mahasiswa ini akan dibagi ke dalam 15 kelompok kerja yang masing-masing akan mendampingi dan melaksanakan program KKN di 15 KDKMP yang tersebar di wilayah tersebut.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas mahasiswa agar mampu mendorong literasi koperasi di tengah masyarakat. Kami ingin menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat desa,” kata Destry.

JAKARTA - Sebanyak 50% pengusaha di Indonesia menyatakan tidak berencana melakukan ekspansi dalam lima tahun ke depan, mencerminkan tingginya ketidakpastian dunia usaha. Kondisi ini berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja baru di tengah kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat.

"Hasil survei kami di Apindo, 50% perusahaan tidak ada rencana untuk ekspansi dalam lima tahun ke depan dan 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, seperti dikutip, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, keengganan pelaku usaha untuk berekspansi dan merekrut tenaga kerja dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Perubahan aturan yang dinilai terlalu sering membuat dunia usaha kesulitan menyusun perencanaan jangka panjang.

Salah satu contoh yang disoroti adalah formula pengupahan yang kerap mengalami perubahan. Padahal, menurut Bob, kepastian regulasi sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat menyusun kontrak kerja dan strategi bisnis yang lebih stabil dan efisien. "Kalau regulasi berubah, kami kesulitan untuk menghitung sebenarnya berapa biaya tenaga kerja untuk tiga hingga lima tahun ke depan, ini menyulitkan dunia usaha," katanya.

Ia menambahkan, ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada perhitungan beban biaya tenaga kerja yang menjadi komponen penting dalam strategi ekspansi. Tanpa proyeksi yang jelas, perusahaan cenderung menahan investasi dan perekrutan.

Bob juga membandingkan dengan negara lain yang memiliki regulasi ketenagakerjaan lebih fleksibel, sehingga mampu menarik investasi dan menyerap tenaga kerja lebih besar. Menurutnya, kepastian hukum menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pihaknya berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dapat menghasilkan regulasi yang seimbang, tidak hanya mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pencari kerja dan investor.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan percepatan pengembangan Blok Masela, bukan sekadar mengejar target produksi, tapi langkah krusial melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, setelah penantian panjang selama lebih dari seperempat abad, proyek strategis nasional (PSN) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, kini memasuki babak baru yang menentukan.

"Momentum ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik pada Februari lalu, sebuah bukti nyata proyek ini telah bergeser dari sekadar wacana administratif menjadi aksi nyata di lapangan," kata Hangga.

Saat dalam agenda Silahturahmi Pengabdian Mata Garuda, sebagai organisasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Hangga menyebut urgensi Blok Masela semakin terasa ketika melihat dinamika internasional yang kian memanas.

Konflik di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga migas yang mengkhawatirkan.

Hangga mengungkapkan saat harga minyak menyentuh 110 dolar AS per barel, ketergantungan pada impor meskipun sumbernya telah didiversifikasi ke Amerika Serikat, Afrika, hingga Australia, tetap memberikan tekanan berat pada neraca perdagangan.

"Dalam konteks inilah Blok Masela hadir sebagai benteng domestik yang akan menyuplai energi secara masif dan stabil," jelasnya.

Secara komersial, proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan dengan telah ditandatanganinya MoU antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.

Saat ini, SKK Migas tengah mengawal negosiasi intensif pembelian LNG sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk mencapai final investment decision (FID).

Dengan potensi produksi sebesar 9,5 MTPA LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel minyak kondensat, pemerintah menetapkan skema alokasi berimbang, yakni 60 persen untuk pasar ekspor guna menjamin keekonomian proyek dan 40 persen tetap dialokasikan untuk kebutuhan domestik (DMO).

Hangga menambahkan Blok Masela juga membawa manfaat bagi kemajuan masyarakat Maluku.

Pemerintah berkomitmen memastikan proyek ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah setempat.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian hak kelola participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi badan usaha milik daerah (BUMD), penciptaan lapangan kerja secara masif, hingga program transfer pengetahuan dan teknologi.

"Dengan pengawalan ketat lintas kementerian dan koordinasi bersama pemerintah daerah, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi sumber energi bagi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peradaban ekonomi baru yang lebih sejahtera bagi masyarakat di garda terdepan timur Indonesia," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan gelaran Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026) ini. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata dalam menjaga dan melestarikan budaya Betawi.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta menyambut baik acara yang diinisiasi Majelis Kaum Betawi, Bamus Betawi, bersama pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan menjadi wujud nyata, kolaborasi dalam menjaga dan merawat, melestarikan, mengembangkan budaya Betawi di tengah keberagaman kota Jakarta," ujar Pram dalam sambutannya.

Menurutnya, Lebaran Betawi bukanlah sekadar perayaan tahunan, melainkan ruang kebersamaan penuh kehangatan persaudaraan. Melalui tradisi itu, semua orang diingatkan memperkuat nilai budaya Betawi sebagai identitas utama kota Jakarta yang senantiasa hidup di tengah perubahan peradaban.

"Dalam tradisi Betawi kita diajak saling memaafkan, terutama kepada orang tua dan para sesepuh, mengajak anak cucu berkeliling atau ngider, mengenal keluarga, hingga membiasakan nyorok atau antar-antar. Berbagai tradisi inilah yang menjadi cara masyarakat Betawi menanamkan adat, mempererat ikatan antar generasi dan merawat warisan luhur agar tetap hidup di seluruh warga Jakarta, terutama kaum Betawi," tuturnya.

Dia menerangkan, Lebaran Betawi 2026 itu digelar di Taman Lapangan Banteng karena tempat tersebut ingin dijadikan sebagai salah satu ikon dalam kegiatan-kegiatan besar lainnya di Jakarta. Sebab, Taman Lapangan Banteng memiliki nilai kesejarahan yang tinggi. Berbagai pertemuan hingga kegiatan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia kerap dilakukan di tempat tersebut.

"Kegiatan yang memiliki tema Lebaran Betawi untuk Jakarta memperkokoh persatuan dalam merawat tradisi untuk menuju kota global ini sengaja diadakan di Lapangan Banteng karena ini salah satu tempat untuk merawat kebersamaan. Berbagai kegiatan diadakan di tempat ini, maka saya untuk Lebaran Betawi diadakan di tempat ini, Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan sangat berkesan," paparnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melestarikan budaya Betawi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. "Mengenai budaya di Jakarta, ini identitas utamanya budaya Betawi. Harapan saya dengan acara seperti ini kita merawat keberagaman, kebersamaan dan melestarikan budaya Betawi salah satunya," kata Pram.