Bisnis.com, PEKANBARU — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau (Sumbarriau Kepri) menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada salah satu pekerja yang meninggal saat kerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien menjelaskan total manfaat yang diterima ahli waris peserta dari PT TH Indo Plantations mencapai Rp1,9 miliar.

Santunan tersebut terdiri dari santunan JKK meninggal dunia senilai Rp1,6 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp150 juta, manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan secara berkala sebesar Rp759.000 per bulan, serta beasiswa pendidikan anak Rp137 juta.

Henky menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Musibah ini memang menjadi pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya," ujarnya, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Pihaknya berharap manfaat yang diterima dapat membantu meringankan beban ahli waris serta memberikan keberlanjutan kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Henky mengapresiasi peran aktif PT TH Indo Plantations yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang optimal ketika risiko kerja terjadi.

Perwakilan manajemen PT TH Indo Plantations pun menyatakan komitmennya untuk terus memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Sementara pihak ahli waris menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan manfaat yang diterima, yang dinilai sangat membantu keluarga dalam menghadapi situasi sulit pasca musibah.

Henky mengingatkan bahwa risiko kecelakaan kerja dapat menimpa siapa pun, kapan dan di mana saja. Dia mengimbau seluruh pekerja untuk tidak menunda perlindungan diri melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat lebih fokus dalam bekerja karena terbebas dari rasa cemas sehingga berujung pada produktivitas yang terus meningkat dan cita-cita universal coverage jaminan sosial dapat segera terwujud," pungkas Henky.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy menambahkan bahwa santunan yang diberikan menunjukkan pentingnya kepesertaan aktif pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada sektor perkebunan yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial tidak hanya memberikan manfaat finansial saat risiko terjadi, tetapi juga menjadi bentuk kepastian masa depan bagi keluarga pekerja.

“Kami mengimbau seluruh perusahaan agar memastikan pekerjanya terdaftar dan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Risiko kerja dapat terjadi kapan saja, sehingga perlindungan ini menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja maupun keluarganya,” ujar Ruszian Dedy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp129 miliar atau setara 40% dari laba bersih tahun buku 2025 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Keputusan tersebut diambil di tengah kinerja keuangan perusahaan yang tetap tumbuh meski industri pembiayaan menghadapi perlambatan.

Keputusan dividen ini ditetapkan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 06 April 2025 di Griya CIMB Niaga, Tangerang Selatan. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 serta menerima baik laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi selama tahun buku 2025.

RUPST juga memutuskan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sesuai laporannya tanggal 11 Maret 2026.

Sepanjang 2025, CNAF mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,23 triliun atau tumbuh 9,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,04 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan total aset sebesar 6,04 persen menjadi Rp11,46 triliun, serta total aset kelolaan yang meningkat 3,93% menjadi Rp13,66 triliun.

Di sisi profitabilitas, laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp322,75 miliar pada 2025. Kinerja tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga stabilitas bisnis di tengah tekanan pasar pembiayaan kendaraan bermotor.

Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan mengatakan tahun 2025 merupakan periode yang menantang bagi industri pembiayaan, terutama akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kontraksi pasar otomotif. Meski demikian, perusahaan tetap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset.

“Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, CNAF berupaya untuk tetap mencatatkan kinerja yang positif meski market terkontraksi. Salah satu pencapaian utama CNAF di tahun 2025 adalah keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas. Dinamika dan perlambatan pertumbuhan industri pembiayaan di tahun 2025 dirasakan oleh seluruh industri pembiayaan tidak hanya CNAF saja. Namun, CNAF berhasil menjaga kinerja yang adaptif, resilien, dan kompetitif,” ujar Ristiawan dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, total penyaluran pembiayaan baru pada 2025 mencapai Rp9,25 triliun. Realisasi tersebut turut mendorong peningkatan pangsa pasar pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 6,11%.

Selain kinerja keuangan, perusahaan juga mencatat peningkatan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat Fitch Indonesia menjadi AAA. Peringkat tersebut mencerminkan kualitas manajemen risiko dan ketahanan keuangan perusahaan di tengah dinamika industri pembiayaan.

Dalam agenda RUPST lainnya, pemegang saham menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026. Perseroan juga menetapkan kembali Dr. Rini Fatma Kartika sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan periode 2026—2029.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15,9 miliar terkait pelanggaran manipulasi di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa denda tersebut dikenakan OJK kepada enam pihak perorangan. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif tertulis kepada satu pihak perorangan.

"Selain itu OJK juga telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp62,78 miliar kepada 68 pihak," ujar Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Kasus tersebut terdiri dari satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis, serta delapan perintah tertulis yang sudah ditegakkan OJK.

Penegakan hukum di pasar modal tersebut melengkapi serangkaian penindakan yang dikenakan otoritas sepanjang 2025. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien. “Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kautsar memastikan ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Penukaran uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang Ramadan 2026 mencapai Rp19,9 miliar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K.Pamungkas menjelaskan nilai penukaran uang tersebut baru pada termin pertama, dan akan terus bertambah jelang Hari Raya Idulfitri.

"Pada termin 1 layanan bersama BI dan Perbankan kami sediakan di 85 titik. Kemudian kas keliling sudah dilakukan sebanyak 4 kali," jelas Hario, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Kemudian pada termin 2 kas keliling dilakukan sebanyak 2 kali pada 3 Maret dan 4 Maret 2026. Kemudian layanan bersama BI dan Perbankan 85 titik pada 18 Maret 2026. Layanan terpadu di Islamic Centre pada 9 Maret—12 Maret 2026.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan uang tersebut, saat ini KPwBI Prov.NTB telah menyiapkan uang Rupiah sebesar Rp3,3 Triliun. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan uang Rupiah diantaranya adanya pembayaran gaji dan THR bagi ASN, TNI, POLRI dan sektor swasta, pencairan bantuan sosial, dan meningkatnya aktivitas ekonomi dampak faktor musiman yaitu meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan di tengah libur panjang.

Secara nasional, proyeksi kebutuhan uang pada Ramadan dan ldulfitri 2026 mencapai Rp185,6 triliun meningkat sebesar 15,1% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp161 triliun.

Dalam program Serambi, Hario menjelaskan ada tiga hal utama yakni pertama upaya Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan sesuai, just in time dan berkualitas layak edar bagi masyarakat.

"Upaya ini ditempuh melalui menyediakan Rupiah sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk strategi distribusinya ke seluruh wilayah Provinsi NTB," jelas Hario.

Kedua layanan Rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jangkauan maksimal hingga ke wilayah 3T (Terdepan Terluar Terpencil) dan yang jauh dari jangkauan layanan perbankan (Low Access to Cash), untuk hal ini Bl berkolaborasi secara terpadu bersama Perbankan dengan membuka layanan penukaran uang di jaringan kantor cabang perbankan.

Ketiga edukasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mengenali keaslian Rupiah, cara merawat Rupiah, dan belanja bijak menggunakan Rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) merespons soal tidak ditemukannya catatan transaksi yang menguntungkan terdakwa Nadiem Makarim Rp809 miliar dalam perkara pengadaan Chromebook.

Tim JPU Roy Riady mengatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi biasanya pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya, namun tetap menikmati atau konsep white-collar crime.

"Buka apa yang namanya white-collar crime? White collar crime itu bagaimana si pelaku itu menjauhkan diri dari entitas dia, tetapi dia penikmatnya," ujar Roy usai persidangan, Senin (23/2/2026) malam.

Oleh sebab itu, Roy menegaskan bahwa pihaknya tetap berkeyakinan bahwa keuntungan yang dinikmati Rp809 miliar bakal terbukti dalam sidang sebagaimana dakwaan jaksa.

"Oh iya lah, pasti terbukti itu Rp809 miliar sesuai dakwaan, bahkan faktanya bisa lebih kalau kita lihat kan ada kelebihan jumlah saham," pungkasnya.

Sebelumnya, dua saksi dari PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjelaskan soal transaksi Rp809 miliar dalam pusaran kasus dugaan korupsi Chromebook.

Dalam hal ini, transaksi itu dijelaskan oleh Head Departemen Finance dan Accounting GOTO Adesty Kamelia Usman dan Head of Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani dalam sidang Chromebook pada Senin (23/2/2026).

Mendengar hal tersebut, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kembali tidak mendapatkan keuntungan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Nadiem menegaskan uang Rp809 miliar yang dituduhkannya tidak valid lantaran nominal tersebut merupakan transaksi murni untuk kepentingan bisnis.

"Semua saksi dari GOTO, dari notaris, keuangan, korporasi pun bilang tidak ada satu pun bukti bahwa uang itu sepeser pun diterima oleh saya. Tidak ada," ujar Nadiem.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kembali menyatakan tidak mendapatkan keuntungan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Hal tersebut diungkapkan usai sejumlah pihak PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dihadirkan dalam sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Dia menyampaikan uang Rp809 miliar yang dituduhkannya tidak valid lantaran nominal tersebut merupakan murni transaksi untuk kepentingan bisnis.

"Semua saksi dari GOTO, dari notaris, keuangan, korporasi pun bilang tidak ada satu pun bukti bahwa uang itu sepeser pun diterima di saya. Tidak ada," ujar Nadiem.

Dia pun mengaku kebingungan atas perhitungan dari keuntungan yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) terhadapnya dalam perkara Chromebook.

"Mereka [saksi] juga menyebutnya bahwa tidak ada keuntungan sama sekali yang saya terima dari 809 itu. Jadi dari mana ini keluar narasi 809 M sebagai kerugian negara? Saya bingung sekali," pungkasnya.

Kubu GOTO Jelaskan Rp809 M

Sebelumnya, dua saksi dari PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjelaskan soal transaksi Rp809 miliar dalam pusaran kasus dugaan korupsi Chromebook.

Angka ratusan miliar itu juga didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai keuntungan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam program Chromebook.

Dalam hal ini, transaksi itu dijelaskan oleh Head Departemen Finance dan Accounting GOTO, Adesty Kamelia Usman dan Head of Corporate Secretary GoTo, RA Koesoemohadiani dalam sidang Chromebook pada Senin (23/2/2026).

Mulanya, Diani selaku Corsec GOTO menjelaskan transaksi senilai Rp809 miliar ini berasal transaksi konsolidasi antara Gojek dan induk perusahaannya, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

“Betul, PT AKAB mengambil sekitar 32 juta saham baru yang diterbitkan oleh PT Gojek Indonesia di mana harga nominal, nilai nominal per sahamnya 25.000. Di situ menghasilkan angka 809 miliar yang harus dibayarkan oleh PT AKAB kepada PT Gojek Indonesia,” ujar Diani.

Selanjutnya, Diani menyatakan bahwa setelah saham itu diterbitkan, uang Rp809 miliar itu dibelanjakan untuk pelunasan utang dari PT Gojek untuk PT AKAB.

Senada, Adesty selaku kepala akuntan GOTO mengungkap transaksi Rp809 miliar itu terjadi pada (13/10/2021). Hal ini tercatat dalam rekening koran perusahaan..

Selain itu, Adisty juga menegaskan bahwa transaksi Rp809 miliar itu tidak mengalir ke kantong maupun rekening pribadi Nadiem.

“Jadi, tidak ada pembayaran ke Bapak Nadiem,” ungkap Adesty.

Bisnis.com, JAKARTA — Saksi dari PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjelaskan soal transaksi Rp809 miliar dalam pusaran kasus dugaan korupsi Chromebook.

Angka ratusan miliar itu juga didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai keuntungan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam program Chromebook.

Penjelasan itu disampaikan oleh Head Departemen Finance dan Accounting GOTO, Adesty Kamelia Usman dan Head of Corporate Secretary GoTo, RA Koesoemohadiani dalam sidang Chromebook pada Senin (23/2/2026).

Mulanya, Diani selaku Corsec GOTO menjelaskan transaksi senilai Rp809 miliar ini berasal transaksi konsolidasi antara Gojek dan induk perusahaannya, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

“Betul, PT AKAB mengambil sekitar 32 juta saham baru yang diterbitkan oleh PT Gojek Indonesia di mana harga nominal, nilai nominal per sahamnya 25.000. Di situ menghasilkan angka Rp809 miliar yang harus dibayarkan oleh PT AKAB kepada PT Gojek Indonesia,” ujar Diani.

Selanjutnya, Diani menyatakan bahwa setelah saham itu diterbitkan, uang Rp809 miliar itu dibelanjakan untuk pelunasan utang dari PT Gojek untuk PT AKAB.

Senada, Adesty selaku kepala akuntan GOTO mengungkap transaksi Rp809 miliar itu terjadi pada (13/10/2021). Hal ini tercatat dalam rekening koran perusahaan.

“Ada pembayaran dari PT AKAB ke PT Gojek Indonesia pada 13 Oktober 2021 untuk pengambil bagian saham. Dan, pada hari yang sama, uang itu ditransfer kembali ke PT AKAB sebagai pembayaran utang,” tutur Adesty.

Selain itu, Adisty juga menegaskan bahwa transaksi Rp809 miliar itu tidak mengalir ke kantong maupun rekening pribadi Nadiem.

“Jadi, tidak ada pembayaran ke Bapak Nadiem,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menerima hibah kapal patroli dari Jepang dengan total senilai 1,9 miliar yen. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Dony Ermawan Taufanto saat rapat tertutup bersama Komisi I, Selasa (10/2/2026).

Dony mengatakan kapal yang diterima Indonesia sekitar 3 atau 4 unit. Hibah bukan kali pertama, sebelumnya RI menerima 2 unit kapal dari Jepang Senilai 1 miliar Yen. Dia menyebut pada hibah teranyar ini, kecepatan kapal sampai 40 knot.

"Tahun ini 2025 yang lalu dirapatkan tadi kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese Yen. Ini tadi kita rapat dengan komisi I DPR RI pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari pemerintah Jepang tersebut," katanya.

Dia menjelaskan bahwa RI tidak mengeluarkan dana sepersenpun dari hibah tersebut. Penambahan unit kapal akan diperuntukkan menjaga wilayah perairan Indonesia, terutama di lokasi-lokasi yang masuk kategori rawan.

Pemberian hibah juga mampu mempererat hubungan antara Indonesia dengan Jepang.

"Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepersepun dari APBN kita. Kita tinggal menerima memang peralatan yang ada secukupnya untuk nonkombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri. Ini akan mempererat hubungan kerjasama kita dengan Jepang," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I Utut Adianto mengatakan hibah yang dilakukan telah melalui mekanisme untuk selanjutnya di bahas dalam rapat paripurna. Setelahnya, kapal dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Hari ini persetujuan, mekanisme selanjutnya adalah diparipurnakan. Nah setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan. Nanti tentu kementerian yang mengatur biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut kurang lebih," ucap Utut.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu tampak hadir Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para wakil kepala staf dari tiga matra.

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa menargetkan capaian rasio elektrifikasi 100% dengan menyiapkan program pemasangan listrik gratis bagi 3.400 Rumah Tangga Miskin (RTM) di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2026.

Menurutnya, program tersebut adalah bentuk intervensi nyata pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu.

"Saat ini rasio elektrifikasi Jawa Timur telah menyentuh angka 99%. Kita ingin mengintervensi secara lebih masif melalui program-program yang berdampak langsung dan menyasar kebutuhan dasar rumah tangga miskin di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Jumat (6/2/2026).

Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,89 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Gubernur Khofifah menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Bantuan Instalasi dan Sambungan Rumah (IRSR) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), serta pemberian token listrik senilai Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.

"Token listrik ini dapat digunakan hingga sekitar enam bulan pemakaian awal, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," jelasnya.

Secara teknis, calon penerima bantuan akan diusulkan melalui mekanisme identitas penerima IRSR.

Proses pengusulan dilakukan melalui Surat Usulan Belanja Program kepada Gubernur yang memuat jumlah RTM calon penerima sambungan listrik dan tercantum dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4.

Selain itu, data calon penerima juga di-input melalui aplikasi SIPD dan harus memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin yang belum berlistrik, namun berada di wilayah yang telah terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero).

"Para penerima listrik gratis ini wajib masuk dalam DTSEN desil 1 sampai 4, dan data calon penerima telah tersedia di perangkat daerah," ucap dia.

Dia menambahkan, penerima bantuan instalasi rumah dan sambungan listrik juga akan memperoleh masa pemeliharaan selama 1 tahun.

Pemprov Jatim bersama pihak terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada tahun ini, penerima program pemasangan listrik gratis tersebar di sejumlah daerah, antara lain Pacitan sebanyak 400 rumah tangga, Ponorogo 300, Trenggalek 300, Tulungagung 100, Kabupaten Blitar 178, Kabupaten Kediri 200, Kabupaten Malang 100, Banyuwangi 300, Bondowoso 100, Situbondo 100, serta Kabupaten Probolinggo 20 rumah tangga.

"Dengan intervensi ini, kami optimistis target 100% rasio elektrifikasi di Jawa Timur dapat segera terwujud sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) menyampaikan akan kembali melakukan pembelian kembali saham atau buyback. BUKA menganggarkan dana sebesar Rp280,9 miliar untuk melakukan buyback.

Manajemen BUKA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan BUKA memiliki sisa dana untuk melakukan buyback sebesar Rp280,99 miliar dan belum melampaui batasan maksimum dalam pelaksanaan buyback.

“Jumlah nilai keseluruhan buyback diperkirakan sebesar-besarnya Rp280,99 miliar, yang merupakan sisa dari dana yang dialokasikan untuk buyback sebelumnya,” tutur manajemen BUKA, Jumat (6/2/2026).

Menurut manajemen, langkah buyback ini diambil untuk menjaga kestabilan antara fundamental perseroan dan fluktuasi kondisi pasar saat ini, serta tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terus terjaga dalam mendukung usaha perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam melakukan buyback ini, BUKA bertujuan untuk menunjukkan keyakinan terhadap nilai intrinsiknya, mengoptimalkan struktur modal, serta memperkuat kemampuannya dalam memberikan nilai pertumbuhan yang berkelanjutan ke pemegang saham.

Adapun pelaksanaan buyback ini diyakini manajemen tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan BUKA, karena BUKA pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Adapun buyback ini akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi ini, terhitung tanggal 9 Februari 2026 hingga 8 Mei 2026.

Menurut manajemen, BUKA akan melakukan buyback secara bertahap atau sekaligus, baik melalui maupun di luar bursa efek. Dalam hal buyback dilakukan melalui bursa, maka BUKA akan menunjuk satu perantara perdagangan efek untuk melakukan buyback.

Manajemen juga menuturkan buyback tidak akan menyebabkan menurunnya pendapatan perseroan. Selain itu, buyback juga tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan perseroan karena BUKA memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional, serta pembelian kembali saham.

Adapun sumber dana yang digunakan BUKA untuk buyback berasal dari optimalisasi kas internal perseroan, yang bukan merupakan dana hasil IPO, dan bukan dana yang berasal dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun.

Sebagai informasi, pada buyback sebelumnya, BUKA melakukan buyback saham dan menganggarkan dana Rp420,79 miliar. Buyback tersebut berlangsung sejak 24 Oktober 2025 sampai 23 Januari 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) akhirnya tercatat sebagai pemegang saham pengendali PT Personel Alih Daya Tbk. (PADA) dengan porsi kepemilikan sebanyak 53,57%.

Mengacu pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), INET tercatat telah melakukan transaksi akuisisi 1,68 miliar (1.687.455.000) lembar saham PADA milik Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat) pada 2 Februari 2026.

“Tujuan transaksi adalah akuisisi, status kepemilikan langsung, dengan harga Rp63 [per lembar],” demikian bunyi laporan tersebut, Rabu (4/2/2026).

Setelah transaksi tersebut, INET yang sebelumnya tidak memiliki hak suara di Personel Alih Daya kini menggenggam sebanyak 1,68 miliar lembar saham PADA.

Pada saat yang sama, kepemilikan Koperasi Pegawai ISAT di Personel Alih Daya berkurang dari 1,88 miliar (1.885.452.800) lembar atau setara dengan 59,86% menjadi 197,99 juta (197.997.800) lembar atau setara dengan 6,29%.

Setelah proses transaksi divestasi tersebut, Koperasi Pegawai ISAT sebagai pengendali saham PADA tidak akan mempertahankan pengendalian di Personel Alih Daya.

Untuk diketahui, PADA merupakan emiten milik Koperasi Karyawan Indosat (ISAT) yang didirikan pada 2006. Perusahaan ini menawarkan lima layanan utama untuk kebutuhan kantor, yakni jasa teknikal dan pemeliharaan alat telekomunikasi, jasa layanan perkantoran, jasa call center, jasa keamanan, dan jasa sumber daya manusia.

PADA mencatatkan saham perdana (IPO) di BEI pada 2 Desember 2022 dengan harga penawaran Rp100 per saham. Melalui IPO, Personel Alih Daya menawarkan sebanyak 900 juta saham atau sebanyak–banyaknya 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.

Hingga 30 Desember 2025, komposisi pemegang saham Personel Alih Daya terdiri atas Kopindosat 59,86%, Sigit Kuntjahjo 11,57%, dan masyarakat 28,57%.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) siap mengakuisisi saham PT Personel Alih Daya Tbk. (PADA) sebesar 53,57% dengan nilai transaksi mencapai Rp106,39 miliar. Aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis perseroan.

Direktur INET Willy Usulangi mengatakan transaksi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas portofolio usaha perseroan, sekaligus menciptakan sinergi antara layanan digital dan layanan operasional berbasis sumber daya manusia.

“Melalui akuisisi PADA, perseroan dapat memperluas portofolio bisnis dari layanan digital dan teknologi ke layanan outsourcing dan manajemen SDM berbasis teknologi, sehingga menciptakan ekosistem layanan human-tech yang terintegrasi,” ujar Willy dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/2/2026).

Willy menambahkan, INET akan membeli sebanyak 1.687.455.000 saham PADA dari Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat). Jumlah tersebut setara dengan 53,57% dari modal ditempatkan dan disetor PADA.

Nilai transaksi tercatat sebesar Rp106.390.655.000 atau setara dengan 29,41% dari total ekuitas INET berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2025 yang telah diaudit. Dengan nilai tersebut, transaksi dikategorikan sebagai transaksi material sesuai POJK No.17/2020, namun tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena nilainya di bawah 50% dari ekuitas perseroan.

Willy menegaskan tidak terdapat hubungan afiliasi maupun benturan kepentingan antara INET selaku pembeli dan Kopindosat selaku penjual dalam transaksi tersebut.

Transaksi pembelian saham ini telah dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Share Purchase Agreement/CSPA) yang ditandatangani pada 28 Januari 2026. Penyelesaian transaksi akan dilakukan melalui mekanisme crossing di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah transaksi rampung, INET akan menjadi pemegang saham pengendali PADA dengan kepemilikan 53,57%, sementara Kopindosat akan memiliki 6,29% saham PADA.

Menurut Willy, akuisisi ini diharapkan dapat memperkuat ekspansi operasional perseroan, termasuk mendukung proyek pengembangan jaringan fiber to the home (FTTH) di Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat, sekaligus membuka peluang diversifikasi pendapatan jangka panjang.

“Perseroan tidak hanya memperluas lini bisnis, tetapi juga meningkatkan daya saing melalui sinergi teknologi, platform digital, dan sumber daya manusia,” ujarnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.