Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) mendapatkan dukungan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat segera dibangun.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan Tol Getaci saat ini memasuki tahap penyiapan ulang dokumen proyek, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Menurutnya, dukungan PDF dari Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum proyek memasuki tahap transaksi dan pelelangan.

“Harapannya fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap transaksi atau tahap lelangnya. Nah, ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu 2 tahun,” kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, Kemenkeu nantinya akan menugaskan kepada BUMN di bawahnya untuk melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen atau penyiapan proyek tersebut.

Menurutnya, proyek tol Getaci merupakan salah satu proyek jalan tol yang sebelumnya telah memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), tetapi kerja sama tersebut kemudian berakhir.

Dengan adanya dukungan tersebut, dia menyampaikan bahwa proyek tol Getaci dapat memasuki proses konstruksi pada 2028 mendatang.

“Harapannya kalau semua dokumen penyiapan ini sudah siap, kita berharap ini segera dapat dilakukan pelelangan untuk perusahaannya,” tutur Komang.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa minimnya minat badan usaha dalam membangun proyek tol Getaci seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal.

Tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, BATAM– Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sistem perizinan terpadu menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat proses penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi maksimal 29 hari kerja.

Penguatan ini sejalan dengan regulasi terbaru terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memberikan kewenangan luas kepada BP Batam dalam mengelola perizinan.

Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, mengatakan BP Batam kini memegang kewenangan atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan.

Menurut dia, percepatan proses tersebut didukung pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam yang melibatkan unsur internal BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, serta tenaga ahli dari kalangan akademisi.

“Tim ini bertugas memverifikasi dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami memastikan proses lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kajian lingkungan,” ujar Harry, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya berada di tingkat pusat atau provinsi kini telah didelegasikan kepada KPBPB Batam.

Kebijakan tersebut dinilai mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam proses perizinan.

“Di daerah lain prosesnya bisa memakan waktu lama karena birokrasi berlapis. Di Batam, kami upayakan lebih efisien agar pelaku usaha mendapat kepastian waktu,” katanya.

Dalam skema perizinan terbaru, pelaku usaha di kawasan KPBPB Batam diwajibkan memenuhi tiga persyaratan utama, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH), serta Persetujuan Lingkungan (PL).

BP Batam optimistis penyederhanaan dan percepatan perizinan ini akan meningkatkan daya saing investasi Batam, sekaligus menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi kepatuhan lingkungan 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel di 14 provinsi yang dinilai kritis. Hingga Rabu (25/2), sebanyak 250 unit telah selesai diperiksa dan 80 di antaranya dibekukan persetujuan lingkungannya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan jumlah yang dibekukan masih berpotensi bertambah seiring proses evaluasi berjalan. “Yang kami bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80. Tapi terus akan bertambah karena kami evaluasi, termasuk yang diindikasi menjadi kontributor banjir,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/2).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, penyelesaian perkara diawali melalui mekanisme di luar pengadilan. “Lima sampai tujuh kali negosiasi. Bila tidak tercapai titik temu akan digeser ke pengadilan,” kata Hanif.

Seingatnya, hampir 30 unit yang kasusnya diselesaikan di luar pengadilan, sisanya berlanjut ke meja hijau. Menurut dia, sejauh ini KLH kalah dalam dua atau tiga kasus dalam persidangan di pengadilan negeri. “Yang lainnya menang sampai di tingkat pengadilan tinggi. Dan sekarang sedang menunggu kasasi ataupun bandingnya,” ujarnya.

Dia memperkirakan penerimaan negara bisa mencapai Rp5-6 triliun dari penegakan hukum atas ketidaktaatan terhadap aturan lingkungan ini. Dia berharap upaya ini berdampak pada perbaikan kepatuhan. "Ini deteran efeknya kita harapkan akan menggema. Sehingga yang lain akan berhati-hati," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membekukan izin lingkungan 80 unit usaha tambang batu bara dan nikel yang diduga melakukan pelanggaran aturan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel. Dari jumlah tersebut, baru 250 unit yang telah selesai dilakukan evaluasi.

"Dari 250 unit ini yang kita bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80," ujar Hanif menjawab pertanyaan wartawan setelah Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (26/2/2026).

Pembekuan perizinan lingkungan itu berpotensi akan terus bertambah. Hanif mengatakan, proses evaluasi masih terus berjalan. Salah satu aspek yang dievaluasi termasuk kontribusi ketika terjadi banjir di suatu daerah.

Fokus evaluasi dilakukan pada 14 provinsi kritis yang memiliki tambang batu bara dan nikel yang cukup besar.

"Jadi, hasil analisa dipanggil penanggung jawabnya, kemudian disusun berita acara, temuan lapangan. Setelah itu digeser ke pendekatan hukum," kata Hanif.

Pendekatan hukum yang dimaksud dapat berupa sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan sampai gugatan perdata.

KLH/BPLH melalui Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) tengah mengawal 30 kasus, termasuk yang dilakukan lewat pengadilan.

Gugatan dilakukan oleh KLH/BPLH sebagai bentuk peringatan agar perusahaan lain memastikan ketaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Mungkin penerimaan negaranya akan sangat besar karena mungkin hampir Rp5-6 triliun ini kita akan peroleh dari ketidaktaatannya. Ini bukan berarti kita memanfaatkan ini sebagai satu-satunya, tidak. Ini deterrent efeknya kita harapkan akan menggema sehingga yang lain akan berhati-hati," tutur Hanif.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan masih memproses dugaan pelanggaran lingkungan PT Citra Palu Minerals (CPM), anak usaha Bumi Resources Minerals. Sebelumnya, Hanif sempat menyebut adanya pembekuan persetujuan lingkungan perusahaan. Namun, manajemen CPM menyatakan belum menerima surat resmi terkait pembekuan tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai bantahan tersebut, Hanif menjelaskan bahwa proses administrasi masih berjalan.“Ini sedang diberikan. Jadi memang di CPM ada kondisi yang agak berbeda ya, karena memang pelaksanaan kegiatan yang di luar persetujuan lingkungan itu dilakukan oleh penambangan ilegal,” kata Hanif saat ditemui usai Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, pada Rabu (25/2).

Saat ini, kata Hanif, pihaknya tengah berdiskusi untuk menentukan strategi agar penertiban ini tidak hanya menyentuh perusahaan induknya, tetapi juga menyasar penambang ilegal di dalamnya.

“Ini karena memang letaknya di atas Kota Palu. Jadi kalau terjadi apa-apa, dengan curah hujan yang cukup tinggi, potensi menimbulkan kerusakan lingkungan cukup sangat besar,” ucap dia.

Dia menambahkan bahwa area penambangan ilegal telah disegel dengan garis polisi agar tidak ada pergerakan kegiatan di lokasi tersebut sebelum selesainya proses penegakan hukum.

Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH menemukan aktivitas pembukaan hutan tanpa izin di wilayah penambangan emas CPM di Palu, Sulawesi Tengah. Satgas kemudian melakukan penyegelan. Manajemen membenarkan adanya penyegelan, namun mengklaim pembukaan hutan yang dimaksud bukan dilakukan oleh perusahaan.

KLH Evaluasi 1.328 Perusahaan, Persetujuan Lingkungan 80 Perusahaan Dibekukan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi kepatuhan perusahaan tambang batu bara dan nikel terhadap aturan lingkungan. Evaluasi itu menargetkan 1.358 perusahaan ekstraksi di 14 provinsi. Hingga Rabu (25/2), baru 250 perusahaan yang selesai dievaluasi.

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini total 80 perusahaan yang persetujuan lingkungannya dibekukan sebagai hasil dari evaluasi ini. Angka ini memperbarui pernyataan sebelumnya yang menyebut 36 perusahaan dibekukan karena tidak memiliki izin pembuangan limbah air.

“Yang kami bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80. Tapi terus akan bertambah karena kami evaluasi, termasuk yang diindikasi menjadi kontributor banjir,” ucapnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, penyelesaian masalah akan diawali di luar pengadilan. "Lima sampai tujuh kali negosiasi. Bila tidak tercapai (titik temu) akan digeser ke pengadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Hanif menyebut CPM masuk dalam daftar perusahaan yang dievaluasi dan sempat menyinggung tentang CPM saat bicara pembekuan izin. Namun pernyataan tersebut kini diluruskan.

Sebelumnya, dia juga menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran lingkungan perusahaan sebetulnya sudah teridentifikasi oleh Kementerian, sebelum Satgas PKH turun tangan.

Klarifikasi BRMS: Belum Terima Surat Pembekuan Izin, Kegiatan Operasi Tetap Berjalan

Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menyatakan perusahaan maupun anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM), tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pembekuan izin persetujuan lingkungan.

“Selama ini seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh dan masih berlaku, dari Kementerian Lingkungan Hidup,” kata manajemen BRMS dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (24/2).

BRMS menyatakan seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan izin yang diperoleh dan masih berlaku. Di antaranya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan tentang kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan penambangan dan pengolahan emas di Blok 1 Poboya, Palu, tertanggal 6 Desember 2023.

Perusahaan juga mengatakan telah mengantongi surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 tahap 1 dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 29 Februari 2024. Selain itu, perusahaan mendapatkan surat kelayakan operasional air limbah domestik CP02 dan CP09, serta area dry tailing management facility CP07 dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 2 Desember 2025.

Di samping itu, perusahaan juga mendapat surat kelayakan operasional pemenuhan baku mutu emisi dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 2 Desember 2025. Hingga saat ini, CPM masih beroperasi seperti biasa di Poboya, Palu. Perusahaan dikabarkan sedang meningkatkan kapasitas di salah satu pabrik emasnya dari 500 ton bijih/hari menjadi 2.000 ton bijih/hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) memastikan operasional tambang dan pengolahan bijih emas oleh entitas anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM), tetap berjalan normal. Klarifikasi ini disampaikan menyusul kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah membekukan persetujuan 36 perusahaan, termasuk CPM, karena tidak mengantongi izin pengelolaan limbah.

“Sampai saat ini BRMS maupun anak usahanya, PT CPM, tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait berita tersebut,” tulis manajemen dalam siaran pers, Selasa (24/2/2026).

Manajemen Bumi Resources Minerals mengemukakan bahwa CPM masih beroperasi normal seperti biasa di Poboya, Palu. Perusahaan juga tengah meningkatkan kapasitas salah satu pabrik emasnya dari 500 ton bijih per hari menjadi 2.000 ton bijih per hari pada akhir tahun ini.

Selanjutnya BRMS juga sedang menyelesaikan konstruksi tambang emas bawah tanahnya dengan kadar emas yang cukup tinggi (3,5-4,9 g/t) yang diharapkan dapat mulai beroperasi di tahun depan.

“Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi emas Perusahaan dalam waktu dekat,” tulis emiten Grup Bakrie itu.

Lebih lanjut, BRMS menjelaskan bahwa seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM mengacu pada perizinan yang masih berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup. Izin ini mencakup Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan tentang kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan penambangan & pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Palu tertanggal 6 Desember 2023.

Kemudian terdapat surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 tahap 1 tertanggal 29 Februari 2024. Ada pula surat kelayakan operasional air limbah domestik CP02 dan CP09 serta area Dry Tailing Management Facility CP07 tertanggal 2 Desember 2025. Terakhir adalah surat kelayakan operasional pemenuhan baku mutu emisi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diteken pada 2 Desember 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya mengemukakan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap PT CPM setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melakukan penyegelan area tambang emas milik perusahaan tersebut.

“Itu sudah kami duluan, untuk yang CPM kami sedang memberikan dua sanksi, ada sanksi hukumnya sampai perdata. Jadi ini sedang jalan," kata Hanif di Jakarta, Senin (23/2/2026), dikutip dari Antara.

Pemberian sanksi ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KLH terhadap 1.358 perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi tambang dan nikel. Sejauh ini, terdapat sekitar 250 perusahaan di 14 provinsi yang menjalani evaluasi.

“Kalau CPM ini memang dilematis ya, ada tambang liar, kalau tidak ditangani susah menanganinya,” tambah Hanif.

Secara khusus dia menyoroti bahwa ada permasalahan lingkungan yang cukup serius di lokasi tersebut, termasuk keberadaan kegiatan tambang yang berada di hulu. Lokasinya juga tepat berada di atas Kota Palu.

"Jadi kami sedang menghentikan kegiatan CPM tadi untuk kemudian mengikuti yang kami minta termasuk audit lingkungan yang harus dilakukan," tuturnya.

Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menyatakan perusahaan maupun anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM), tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pembekuan izin persetujuan lingkungan.

“Selama ini seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh dan masih berlaku, dari Kementerian Lingkungan Hidup,” kata manajemen BRMS dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (24/2). Pernyataan BRMS ini diterbitkan untuk merespons pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Hanif menyatakan telah menandatangani pembekuan izin persetujuan lingkungan 36 perusahaan ekstraktif, karena tidak memiliki izin membuang air limbah.

“Jadi mungkin ada sekitar 36 (perusahaan), saya bekukan, artinya dia tidak boleh bekerja, termasuk CPM,” kata Hanif, saat ditemui usai Rakortas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, pada Senin (23/2).

Langkah penertiban terhadap puluhan perusahaan, termasuk CPM, merupakan bagian dari program evaluasi KLH terhadap perusahaan ekstraktif. Sejauh ini, tercatat ada 250 perusahaan di 14 provinsi yang telah selesai dievaluasi.

Meski begitu, BRMS menyatakan seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan izin yang diperoleh dan masih berlaku.

Di antaranya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan tentang kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan penambangan dan pengolahan emas di Blok 1 Poboya, Palu, tertanggal 6 Desember 2023.

Perusahaan juga mengatakan telah mengantongi surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 tahap 1 dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 29 Februari 2024. Selain itu, perusahaan mendapatkan surat kelayakan operasional air limbah domestik CP02 dan CP09, serta area dry tailing management facility CP07 dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 2 Desember 2025.

Di samping itu, perusahaan juga mendapat surat kelayakan operasional pemenuhan baku mutu emisi dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 2 Desember 2025.

Hingga saat ini, CPM masih beroperasi seperti biasa di Poboya, Palu. Perusahaan dikabarkan sedang meningkatkan kapasitas di salah satu pabrik emasnya dari 500 ton bijih/hari menjadi 2.000 ton bijih/hari.

Satgas PKH Temukan Aktivitas Pembukaan Hutan Tanpa Izin

Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan aktivitas pembukaan hutan tanpa izin di wilayah penambangan emas Citra Palu Minerals di Palu, Sulawesi Tengah. Satgas kemudian melakukan penyegelan. Manajemen membenarkan adanya penyegelan, namun mengklaim pembukaan hutan yang dimaksud bukan dilakukan oleh perusahaan.

Hanif mengungkapkan ada risiko bencana yang serius bila operasional Citra Palu Minerals dilanjutkan. Maka itu, pihaknya meminta perusahaan melakukan audit lingkungan. “Dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan lingkungan yang cukup serius, apalagi dia tempatnya di hulu, jadi di atas. Kemudian di bawahnya Kota Palu,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kajian mendalam dengan risiko pencabutan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan salah satu perusahaan di wilayah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, menyusul sejumlah insiden terkait lingkungan di kawasan tersebut.

Ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti dua insiden kecelakaan kerja yang merenggut korban jiwa di wilayah operasional PT QMB di kawasan IMIP.

“Kami sedang melakukan kajian mendalam, kami akan segera merumuskan untuk mencabut persetujuan lingkungan,” kata Hanif,

Kajian tersebut dilakukan karena kekhawatiran akan kondisi kerja, serta risiko kegiatan yang belum mendapatkan izin. Hanif menyebut perusahaan itu sudah melakukan penimbunan limbah sisa pengolahan bijih mineral (tailing), meski belum mendapatkan izin.

"Jadi saya akan mengenakan perdata, pidana, dan pencabutan persetujuan lingkungannya, karena sudah dua kali dia menyebabkan kematian," kata Hanif.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan pada Jumat (20/2/2026), bahwa satu orang meninggal dunia akibat kejadian longsor yang terjadi di wilayah PT IMIP. Kejadian itu sendiri terjadi pada Rabu (18/2/2026).

BNPB memberi konfirmasi bahwa longsor terjadi di area operasional dan menyebabkan seorang pekerja itu tertimbun material hingga ditemukan meninggal dunia. Selain korban jiwa, sejumlah alat berat dilaporkan ikut tertimbun akibat pergerakan tanah tersebut.

Menurut keterangan dari PT IMIP, longsoran terjadi di area dumping limbah tambang QMB, yaitu salah satu perusahaan yang menjadi tenant di kawasan industri tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prbaowo Subianto meminta jajarannya untuk berlaku proporsional terhadap para pengusaha yang saat ini izin usahanya masih ditinjau dan dikaji kembali, termasuk izin tambang emas di Martabe, Sumatera Utara, yang masih dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo itu yang diberikan saat rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional. Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra," kata Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat.

Sejauh ini, Bahlil kembali menegaskan pemerintah belum secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang emas Martabe yang saat ini dikantongi oleh Agincourt. Walaupun demikian, izin tersebut tengah ditinjau kembali.

"Kami lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kami lagi cross-checking dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih, Insyaallah semuanya akan baik-baik saja," kata Bahlil.

Jika nantinya tidak ditemukan ada pelanggaran, Bahlil menyatakan pemerintah akan berlaku adil terhadap perusahaan yang saat ini mengantongi IUP tambang emas Martabe.

"Ya kita harus fair. Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari (kesalahannya, red.). Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," sambung Bahlil Lahadalia.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 mengumumkan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena diyakini melanggar ketentuan. Dari daftar tersebut, ada nama Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe. Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan itu merujuk kepada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selepas itu, beberapa hari setelahnya (28/1), Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana operasional tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola industri mineral dalam negeri.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup tengah memproses pencabutan izin lingkungan delapan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut Presiden Prabowo Subianto pekan lalu karena indikasi pelanggaran lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah terdampak banjir Sumatra.

"Kami telah menyiapkan pencabutan persetujuan lingkungan pada delapan entitas usaha utama yang tidak memenuhi kriteria," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026), dikutip dari TV Parlemen.

Hanif mengemukakan pencabutan persetujuan lingkungan delapan entitas usaha ini mengacu pada verifikasi lapangan yang dilakukan para ahli. Perusahaan-perusahaan ini juga terbukti melanggar lima kriteria terkait persetujuan lingkungan yang mencakup tidak dilaksanakannya kewajiban dalam paksaan pemerintah, tidak melunasi denda administratif dan tidak melunasi pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.

Selain itu, perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

“Yang 20 unit usaha tentu kami menunggu dari kementerian teknis yang akan mencabut. Karena berdasarkan norma kami bilamana teknis usahanya dicabut maka persetujuan lingkungannya juga akan kami cabut,” kata Hanif.

Selain memproses pencabutan persetujuan lingkungan, KLH juga tengah mengawasi 68 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terkait penanganan penyelesaian bencana hidrometeorologi.

Hanif mengemukakan KLH telah melakukan verifikasi terhadap 68 perusahaan tersebut dan menerbitkan sanksi administratif berupa kewajiban untuk melakukan audit lingkungan.

“Pada seluruh unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh diminta untuk melakukan audit lingkungan paling lambat selesai di tiga bulan sejak diberikannya [sanksi] itu,” tambah Hanif.

KLH juga mencatat terdapat 50 entitas usaha lainnya yang tengah dalam proses pelaporan ke pemerintah. Proses pelaporan ini ditargetkan selesai pada Februari 2026 seiring dengan rampungnya proses verifikasi lapangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa (20/1/2026) mengumumkan bahwa pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan. Dari 28 perusahaan tersebut, 22 di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luasan mencapai 1,01 juta hektare. Sedangkan enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Terdapat sejumlah nama yang dalam beberapa pekan terakhir disorot karena aktivitas yang terindikasi kuat berdampak signifikan pada penurunan daya tampung lingkungan di wilayah terdampak banjir dan longsor di antara 28 perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), PT Agincourt Resources yang merupakan entitas usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) milik Grup Astra, dan perusahaan energi terbarukan PT North Sumatera Hydro Energy.

Bisnis.com, JAKARTA - Di Indonesia ada beberapa legalitas dan izin usaha yang wajib dimiliki. Beberapa legalitas dan izin tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, HAKI, dan legalitas lain, tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.

Bagi Anda yang ingin terjun menjadi pebisnis UMKM di Indonesia harus memiliki izin usaha tersebut agar bisnis Anda tidak mengalami masalah.

Dilansir dari laman UMKM.go.id, berikut surat izin usaha yang harus dimiliki pebisnis

1. NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang digunakan baik oleh usaha perorangan, badan hukum, maupun badan usaha. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain sebagai identitas, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Hak Akses Kepabeanan. Kamu bisa mengurus NIB lewat Online Single Submission (OSS).

2. Sertifikat Halal

Sertifikat halal penting dimiliki karena merupakan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang kamu jajakan telah memenuhi standar kehalalan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, sesuai dengan syariah Islam.

3. HAKI

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat penting bagi UMKM yang memiliki merek dagang, desain, atau inovasi produk. Pendaftaran HAKI bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah pihak lain menggunakan merek atau karya tanpa izin.

4. PIRT

PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Izin ini wajib dimiliki UMKM yang memproduksi pangan dalam skala rumah tangga. Izin ini menunjukkan bahwa produk panganmu telah lolos uji kelayakan dan aman untuk dikonsumsi.

5. Izin BPOM

Buat Teman UMKM yang memproduksi obat, kosmetik, dan berbisnis makanan minuman di luar skala rumah tangga, maka wajib memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

6. Izin Lingkungan

Izin lingkungan wajib dimiliki oleh UMKM yang menjalankan bisnis di sektor usaha yang punya dampak pada lingkungan, seperti industri manufaktur atau pengolahan. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Izin lingkungan ini bisa berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), tergantung pada skala dan dampak usaha yang dijalankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut.

“Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit.

Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

Terkait penanganan dan upaya pemulihan di daerah terdampak bencana, Kementerian LH juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) agar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kajian pakar.

“Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tetapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi,” ujar Hanif.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga akan kembali mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas mencapai 750.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan ini pada 3 Februari 2025. Kala itu, sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak [banjir],” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).