Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) mendapatkan dukungan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat segera dibangun.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan Tol Getaci saat ini memasuki tahap penyiapan ulang dokumen proyek, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Menurutnya, dukungan PDF dari Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum proyek memasuki tahap transaksi dan pelelangan.

“Harapannya fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap transaksi atau tahap lelangnya. Nah, ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu 2 tahun,” kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, Kemenkeu nantinya akan menugaskan kepada BUMN di bawahnya untuk melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen atau penyiapan proyek tersebut.

Menurutnya, proyek tol Getaci merupakan salah satu proyek jalan tol yang sebelumnya telah memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), tetapi kerja sama tersebut kemudian berakhir.

Dengan adanya dukungan tersebut, dia menyampaikan bahwa proyek tol Getaci dapat memasuki proses konstruksi pada 2028 mendatang.

“Harapannya kalau semua dokumen penyiapan ini sudah siap, kita berharap ini segera dapat dilakukan pelelangan untuk perusahaannya,” tutur Komang.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa minimnya minat badan usaha dalam membangun proyek tol Getaci seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal.

Tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) telah disetujui pemerintah, dengan target kapasitas mencapai sekitar 900.000 ton guna memperkuat cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Menteri Pertanian serta Menteri Perdagangan.

“Ada 100 titik pembangunan IPP sudah disetujui. Selanjutnya kami akan melanjutkan proses administrasi seperti studi kelayakan dan teknis,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan IPP akan tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mendapatkan lebih dari satu fasilitas sesuai kebutuhan dan potensi produksi.

Rizal menjelaskan seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan, pertimbangan teknis Kementerian Pertanian, hingga asesmen dari BUMN, telah rampung sepenuhnya.

“Studi kelayakan, pertek, dan asesmen sudah 100%,” katanya.

Adapun, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi, mulai dari gudang berkapasitas 1.000 ton hingga 3.500 ton, hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi.

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, pembangunan juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, termasuk Pulau Morotai dan Natuna, untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Tujuannya memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki stok pangan dan tidak bergantung pada faktor cuaca,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan daerah yang belum memiliki gudang Bulog untuk pemerataan infrastruktur.

Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung dana sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

Dana tersebut bersumber dari investasi pemerintah nonpermanen yang harus dikembalikan oleh Bulog setelah memperoleh pendanaan lanjutan.

Pendanaan berasal dari optimalisasi dana pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 dan penggunaannya dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

“Untuk anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Rizal.

Pembangunan IPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.

Bisnis.com, DENPASAR — ASDP bersama PT Angkasa Pura Indonesia telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) water taxi Bali yang digagas untuk mengurai kemacetan karena padatnya kendaraan di jalan darat.

Menurut hasil studi, proyek ini memiliki potensi untuk dilanjutkan. Kajian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek pasar, teknis, finansial, operasional, hingga sosial dan lingkungan. Hasilnya juga mengidentifikasi lintasan Sekeh – Canggu (Berawa) sebagai rute prioritas pada tahap awal pengembangan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam merespons kebutuhan mobilitas yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat konektivitas antar moda di kawasan pariwisata unggulan.

“Pengembangan layanan water taxi menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi. Kami berharap layanan ini dapat menjadi alternatif yang efisien, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” jelas Heru, Senin (20/4/2026).

Secara operasional, inovasi ini diyakini mampu memberikan efisiensi signifikan. Berdasarkan observasi, waktu tempuh perjalanan darat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu berkisar antara 1 hingga 2 jam.

Dengan kehadiran water taxi, waktu tempuh tersebut diproyeksikan dapat dipangkas menjadi maksimal 30 menit, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa sekaligus meningkatkan daya saing destinasi.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa penetapan lintasan dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kondisi perairan, aspek keselamatan pelayaran, kesiapan infrastruktur, serta konektivitas kawasan sekitar.

“Melalui pendekatan ini, layanan water taxi diharapkan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata Bali,” jelasnya.

Saat ini, pengembangan masih berada pada tahap lanjutan sebagai bagian dari penugasan pemerintah, dengan fokus pada penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pemenuhan aspek perizinan bersama PT Angkasa Pura Indonesia. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, sebelum dilaporkan kepada pemerintah untuk mendapatkan arahan dan penugasan lebih lanjut.

ASDP pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan konektivitas transportasi yang terintegrasi, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan riil di lapangan.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan ekosistem transportasi nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pengembangan water taxi merupakan solusi strategis dalam mendorong integrasi transportasi antarmoda, yang menghubungkan jaringan darat, laut, dan udara secara lebih efektif.

"Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di wilayah Kabupaten Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata Bali," jelas Dudy.

Bisnis, JAKARTA — Perum Bulog mempercepat persiapan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen senilai Rp5 triliun, tetapi realisasinya masih bergantung pada hasil studi kelayakan hingga persetujuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan perseroan tengah menindaklanjuti penugasan setelah terbitnya regulasi terbaru, dengan fokus utama pada penyusunan studi kelayakan secara komprehensif.

Kajian tersebut mencakup aspek teknis dan finansial, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi dan lembaga riset untuk memastikan proyek berjalan optimal.

Selain itu, Bulog juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna memperoleh pertimbangan teknis terkait pembangunan gudang dan infrastruktur pascapanen yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

“Semua gudang Bulog ataupun infrastruktur pascapanen dibangun berdasarkan saran pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian sesuai tipologi wilayah masing-masing,” ujarnya.

Perseroan juga menunggu hasil evaluasi dari Kementerian BUMN terkait kelayakan finansial dan rekomendasi penggunaan dana investasi pemerintah nonpermanen sebelum proyek dilaporkan untuk mendapat persetujuan akhir.

Secara teknis, penentuan lokasi pembangunan akan mempertimbangkan sejumlah parameter, antara lain kondisi tanah melalui uji kelayakan, kemiringan lahan maksimal 3–5 derajat, serta akses jalan yang memadai untuk kendaraan logistik berkapasitas besar.

BULOG menargetkan pembangunan gudang dengan kapasitas bervariasi mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, dengan pendekatan berbeda antara wilayah sentra produksi dan daerah terluar.

Untuk wilayah kepulauan terdepan seperti Natuna dan Rote, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan guna menjaga ketersediaan pangan di tengah kendala distribusi akibat cuaca ekstrem.

Sementara itu, di daerah sentra produksi seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan, fasilitas akan dilengkapi dengan infrastruktur tambahan seperti pengering, rice milling unit, hingga silo untuk meningkatkan efisiensi pascapanen.

Secara keseluruhan, proyek ini mencakup pembangunan 94 unit gudang, 6 unit silo gabah, dan 8 unit silo jagung, serta fasilitas pendukung seperti dryer, unit penggilingan, dan sentra pengolahan beras.

Ahmad Rizal menambahkan bahwa sebagian fasilitas akan didorong menuju mekanisasi dan otomatisasi guna meningkatkan efisiensi, dengan target mendekati standar industri modern.

“Harapannya punya negara juga tidak kalah dengan punya swasta,” ujarnya.

Adapun perincian total anggaran proyek mencapai Rp5 triliun, dengan sekitar Rp4,4 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur utama dan Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.

Pembangunan akan dilaksanakan oleh BUMN Karya sesuai penugasan pemerintah, dengan lokasi tersebar di 92 kabupaten. Namun, jadwal realisasi masih menunggu keputusan final dari Kemenko Pangan setelah seluruh tahapan persiapan rampung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan divestasi tambahan saham sebesar 12 persen pada tahun 2041. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa sesuai pembicaraan yang terjadi dengan pemerintah, telah terjadi kesepahaman.

"Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041," ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurut Tony, hal tersebut diperjanjikan dari sekarang sehingga akan memberikan Freeport juga waktu untuk melakukan eksplorasi yang lebih detail, adanya kepastian sehingga Freeport bisa spending eksplorasi yang detail dan hal ini butuh biaya yang banyak untuk penambangan setelah 2041.

"Kami meyakini bahwa di area tersebut terdapat sumber daya yang sangat besar Pak. Kalau komitmen untuk tanda tangan untuk kepastiannya lebih cepat lebih bagus, supaya saya bisa mulai melakukan eksplorasi." katanya.

Menurut dia, eksplorasi tersebut membutuhkan proses yang panjang. Eksplorasi detail ini mungkin akan memakan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun. Kemudian setelah dilakukan design engineering plus detail engineering yang juga membutuhkan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.

Dan setelah itu baru dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang memakan waktu barangkali 3 sampai 4 tahun, di samping pembangunan atau pengembangan terowongan-terowongan tersebut.

"Jadi kira-kira memang lebih cepat lebih bagus sehingga tidak terjadi depleting atau pengurangan produksi mendekati tahun 2041 sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kita sekarang," kata Tony.

Pemerintah belum memastikan jumlah anggaran untuk pembangunan gedung baru Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran Sidoarjo.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa besar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan digelontorkan.

"Memang belum, belum karena kita lagi hitung. Jadi kan nanti seperti biasalah proses teknokratisnya kan kita selesaikan dulu," kata Dody saat ditemui di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11).

Salah satu kajian yang dilakukan adalah feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan apakah sebuah proyek pembangunan gedung layak atau tidak untuk dilaksanakan dari aspek teknis, hukum, keuangan, lingkungan, dan sosial.

"Ada kajian FS dan seterusnya baru kita kemudian mengajukan apa penganggaran ke Kementerian Keuangan. Ada proses-proses," ucapnya.

Meski demikian, Dody yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini memastikan biaya pembangunan gedung baru Pesantren Al Khoziny ini sepenuhnya akan ditanggung dari APBN.

"Insyaallah pakai APBN, insyaallah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Dody mengatakan pihaknya kini sedang mengupayakan pembangunan gedung baru Al Khoziny itu bisa dimulai akhir tahun 2025 ini. Meski begitu, ada banyak kajian teknis yang harus mereka lakukan lebih dulu.

"Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya, secepat-cepatnya. Tapi kan teknokrasi saya mesti benar. Misalnya kan disampaikan ada tanah baru tuh kan. Bisa kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa," kata Dody.

"Kita mesti cek Amdal-nya ada apa enggak dan seterusnya dan seterusnya. Banyak teknokratisnya yang mesti kita kerjakan. Nanti ujungnya kita mesti ngurus izin mendirikan bangunan dan seterusnya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap digunakan dalam pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny.

Menurutnya, secara prinsip pemerintah memiliki alokasi anggaran yang dapat digunakan apabila proses administrasi dari kementerian teknis sudah diajukan dan disetujui.

Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail perkembangan terakhir terkait rencana pembangunan ulang pondok pesantren tersebut.

"Tapi detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada," kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMII menyebut beberapa manajer investasi sudah mengajukan izin ke regulator untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Namun demikian, AMII tidak menyebut angka pasti perusahaan aset manajemen yang sudah mengajukan izin tersebut. Sementara itu, sebagian lainnya masih dalam tahap penjajakan atau persiapan izin.

“Saat ini berdasarkan pemantauan AMII, terdapat beberapa manajer investasi yang telah mengajukan izin DPLK ke OJK,” tutur Sekretaris Jenderal AMII Dedy Hendrawan kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

Dia meneruskan, kini beberapa anggota AMII melakukan studi kelayakan dan kerja sama dengan lembaga penyedia sistem administrasi peserta. Tujuannya supaya DPLK dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Meskipun jumlahnya masih terbatas, tren ke arah diversifikasi bisnis manajer investasi menuju sektor pensiun terus tumbuh positif,” ungkapnya.

Dedy berpendapat demikian lantaran menurutnya prospek DPLK yang didirikan manajer investasi akan sangat menjanjikan ke depannya. Terlebih, baginya manajer investasi unggul dalam mengelola portofolio investasi.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang dan kebutuhan produk investasi pensiun yang profesional dan efisien, juga menjadi alasan dirinya berpandangan seperti itu.

“Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan regulator yang pro terhadap penguatan dana pensiun nasional, AMII meyakini bahwa peran manajer investasi dalam industri DPLK akan terus berkembang signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Senada dengan Dedy, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) membeberkan sudah ada beberapa manajer investasi yang mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja enggan mengungkapkan angka pasti berapa manajer investasi yang sudah mengajukan izin tersebut. Dia hanya menyebut beberapa masih dalam proses perizinan.

“Namun, untuk saat ini belum ada manajer investasi yang telah mendapatkan izin dan mulai beroperasi sebagai DPLK baru,” tegasnya pada hari yang sama.

Baginya, DPLK yang didirikan manajer investasi ini memiliki prospek yang positif bagi industri dana pensiun. Pasalnya, ini dapat meningkatkan kompetensi yang sehat dan peluang perluasan kepesertaan.

Dia menambahkan, manajer investasi tentu memiliki kesempatan dalam menjangkau segmen pasar, terutama peserta individu ataupun pekerja informal yang saat ini masih minim.

“Kemudian, kompetisi di dalam industri akan mendorong DPLK yang sudah ada untuk berinovasi membuat produk yang menarik dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2025, kala itu AMII menyebut baru ada satu anggotanya yang mengajukan izin mendirikan DPLK. Menurut Ketua AMII Hanif Mantiq, ketentuan dana kelolaan menjadi pembatas manajer investasi mengajukan izin mendirikan DPLK.

Untuk diketahui, landasan aturan POJK No.35/2024 mengatur bahwa perusahaan dengan nilai asset under management (AUM) paling sedikit sebesar Rp25 triliun dalam tiga tahun terakhir dapat mengajukan izin DPLK.

“Syarat Rp25 triliun hanya limited ke beberapa manajer investasi saja. Mungkin jika diturunkan ke Rp5 triliun lebih banyak lagi manajer investasi yang bisa berpartisipasi,” kata Hanif kepada Bisnis, Rabu (30/4/2205).

Sebelumnya, OJK membeberkan sampai dengan April 2025 baru ada satu perusahaan manajer investasi yang mengajukan izin mendirikan DPLK. Padahal, per akhir 2024 OJK mencatat setidaknya ada 14 manajer investasi yang sebenarnya sudah memiliki nilai AUM di atas Rp25 triliun.

Kinerja Dana Pensiun Sukarela di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah peserta dana pensiun sukarela per Agustus 2025 mencapai 5,34 juta orang. Angka ini tumbuh 2,10% bila dibandingkan secara tahunan (year-on-year/YoY).

Menilik kinerja industri dana pensiun dalam program pensiun sukarela per Agustus 2025 tercatat nilai aset mencapai Rp395,35 triliun, tumbuh 4,47% YoY.

Sementara itu, nilai iuran program pensiun sukarela menyentuh Rp25,26 triliun. Angka tersebut tumbuh 8,47% YoY. Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela per Agustus 2025 senilai Rp28,22 triliun, tumbuh 9,25% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa rencana pembangunan feederLRT Harjamukti ke Mekarsari berupa kereta gantung masih menunggu hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar (Ditjen Perkeretaapian) membenarkan bahwa saat ini, investor yang akan menggarap proyek feeder LRT adalah PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN).

“Mereka sedang mengerjakan studinya. FS kita lepas ke investor, kira-kira nanti seperti apa, kalau memang sudah selesai disampaikan ke kami, akan kami lakukan evaluasi dari FS itu,” ujarnya dalam Media Briefing di Kantor Pusat Kemenhub, Kamis (23/10/2025).

Arif pun menyampaikan, apabila dari hasil FS tersebut PT Minsky siap melakukan pembangunan kereta gantung tersebut, Kemenhub mempersilakannya.

“Apakah itu akan dilakukan berupa investasi murni atau memang dari FS itu si perusahaan siap melakukan pembangunan, kami persilakan,” tuturnya.

Sebelumnya pada Kamis, 9 Oktober 2025, Kementerian Perhubungan bersama PT Minsky telah melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting dan Penandatanganan Surat Komitmen untuk pelaksanaan Feasibility Study (FS) Proyek Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) Unitsky sebagai Feeder bagi LRT Harjamukti.

Proyek tersebut diinisiasi oleh MCN bekerja sama dengan Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies, yang akan menjadi penyedia teknologi Unitsky String Transport (UST) atau SSLRT.

Perusahaan ini diketahui juga berencana membuat kereta gantung di Puncak, Kabupaten Bogor.

Melansir dari Instagram resmi @unitsky_nusantara, dalam sesi paparan pertemuan tersebut, disampaikan gambaran menyeluruh mengenai konsep. Termasuk soal rencana trase sepanjang kurang lebih 11,5 km, proyeksi permintaan penumpang, analisis teknis serta skema investasi yang diarahkan pada 100% pembiayaan swasta.

Kajian ini diarahkan untuk menghadirkan moda transportasi feeder yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan, menghubungkan kawasan Mekarsari hingga Cileungsi dengan simpul utama di Stasiun LRT Harjamukti.

Dalam pertemuan itu juga, FS disepakati akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sebagai wujud keseriusan seluruh pihak dalam mengawal penyelenggaraan FS menuju implementasi proyek secara efektif.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka dimulailah tahap resmi penyusunan FS Kereta Feeder LRT Harjamukti yang diharapkan menjadi tonggak penting bagi pengembangan sistem transportasi massal modern, inovatif, dan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek.