Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusaka Kalam Gunawan Djajakirana menilai rencana standar batas Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) dan Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah 100 mg/l memerlukan kajian ulang yang lebih mendalam.

Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kajian ulang wacana tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap berbasis pendekatan ekologi tanah dan praktik agronomi berkelanjutan.

“Kebijakan yang memaksa industri sawit mengolah LCPKS hingga standar sangat rendah sebelum dibuang ke sungai justru menyia-nyiakan potensi besar limbah tersebut sebagai sumber pupuk organik alami bagi perkebunan,” kata Gunawan.

“Lingkungan tidak otomatis aman hanya karena BOD rendah. Kaji ulang draf Permen LH agar tidak mengabaikan potensi baik LCPKS,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, pakar ilmu tanah lulusan Goettingen Universitat itu mengatakan LCPKS berpotensi menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk produktivitas pohon sawit yang berkelanjutan.

Parameter yang selama ini dijadikan acuan, lanjut Gunawan, hanya BOD dan pH, sementara unsur hara lain seperti nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, dan kalium kerap diabaikan.

Berdasarkan analisis lapangan, LCPKS yang telah memenuhi standar BOD rendah tetap mengandung hara tinggi yang dapat memicu eutrofikasi apabila dibuang ke sungai.

“Kondisi tersebut dapat menyebabkan ledakan pertumbuhan alga (algae blooming) dan pertumbuhan tanaman air lainnya berlebihan yang justru merusak ekosistem perairan. Jadi angka 100 mg/l bukan berarti aman. Kalau volumenya besar tetap bisa mencemari,” kata Gunawan.

Dia menilai pendekatan pembuangan limbah merupakan paradigma lama yang tidak lagi relevan.

Menurutnya, LCPKS seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki fungsi tanah karena Indonesia justru menghadapi krisis bahan organik tanah akibat penggunaan pupuk sintetis dalam jangka panjang.

Ia menyebut banyak lahan pertanian dan kebun sawit nasional kini rata-rata memiliki kandungan bahan organik di bawah 3 persen. Akibatnya, produktivitas stagnan, efisiensi pupuk menurun, dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit melemah.

“Pemanfaatan LCPKS ke lahan sawit dinilai akan mampu meningkatkan kesuburan tanah secara keseluruhan (biologi, fisik dan kimia), memperbaiki kapasitas tanah menyimpan air, mengurangi kebutuhan pupuk sintetik, memperbaiki struktur tanah dan menekan emisi karbon dari produksi pupuk sintetis,” ujar Gunawan.

Ia menilai prinsip agronomi yang benar adalah pengaturan dosis. LCPKS dengan konsentrasi tinggi tetap aman apabila volume aplikasinya kecil dan langsung diberikan ke tanah sebagai nutrisi mikroorganisme.

“Sebaliknya, limbah dengan konsentrasi rendah tetap berbahaya bila dibuang dalam volume sangat besar ke sungai,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Upaya sinkronisasi target iklim nasional menemui jalan berliku, akibat tersumbatnya koordinasi antar-instansi.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengaku kesulitan mengakses data terbaru mengenai rencana pengakhiran operasional atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kapokja Perencanaan dan Pemantauan Non Lahan KLH/BPLH Della Satya Guniastuti mengungkapkan adanya anomali koordinasi tersebut.

Padahal, data tersebut sangat krusial bagi KLH untuk menyusun peta jalan dekarbonisasi, dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan diserahkan ke kancah global.

"Ini sebenarnya saya menunggu Kementerian ESDM gabung, Pak."

"Karena yang coal (batu bara) ini sebenarnya kami juga agak relatif sulit saat-saat ini untuk meminta update terkait dengan batu bara mereka, karena sudah agak tertutup sepertinya," ujar Della dalam Diskusi Jurnalis: Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, di Jakarta, Rabu (16/4/2026).

Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, bakal mengawasi ketat 1.358 unit kegiatan ekstraksi mineral dan batubara (minerba) di seluruh Indonesia.

Hanif mengancam akan membekukan persetujuan lingkungan, bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar pembuangan limbah.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari penguatan fungsi penegakan hukum lingkungan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja membentuk BPLH melalui Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024.

“Di tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama Komisi 12 DPR RI akan melakukan pengawasan intensif pada 1.358 kegiatan ekstraksi, baik itu batubara, mineral, maupun tambang lainnya...pada 14 provinsi,” ujar Hanif dalam anugerah PROPER 2026 di Jakarta, Selasa (6/4/2026).

Hanif menjelaskan, sektor pertambangan memberikan kontribusi nyata terhadap pencemaran lingkungan, terutama pada badan air.

Oleh karena itu, ia mewajibkan seluruh perusahaan tersebut memiliki Surat Layak Operasi (SLO) untuk pembuangan udara ke permukaan.

Ini berimplikasi, bupati dan wali kota memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan semua instrumen yang dimilikinya untuk pengelolaan sampah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah daerah yang gagal mengelola sampah bisa dipenjara hingga 10 tahun, berdasarkan hasil rapatnya bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Mabes Polri.

“Disetujui untuk mengaktifkan Pasal 40 dan 41 Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di sana ada sanksi hukum minimal 4 tahun–10 tahun kepada penyelenggara sampah yang lalai,” ujar Hanif dijumpai selepas Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Kamis.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, lanjut dia, pemerintah daerah berwenang sepenuhnya melakukan pengelolaan sampah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Sementara itu, gubernur berperan sebagai pengawas dan menteri bertugas sebagai penyusun kebijakan.

“Jadi, semua penanganan sampah itu ada di kabupaten/kota. Ini berimplikasi, bupati dan wali kota memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan semua instrumen yang dimilikinya untuk pengelolaan sampah,” kata Hanif.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sangat serius dalam memastikan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah sesuai norma yang telah ditetapkan.

Terkait dengan penindakan tegas terhadap kepala daerah yang dinilai lalai mengelola sampah, Hanif mengatakan akan memberi kabar terbarunya pada Senin (9/2) pekan depan.

“Nanti mungkin di hari Senin ya, ada perkembangannya. Hari ini sedang proses,” kata Hanif.

Selain berkoordinasi dengan Mabes Polri, Hanif juga menyampaikan pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum juga sudah setuju untuk menggunakan pasal tersebut dalam menuntut pemda untuk mengelola sampah dengan baik.

Pernyataan tersebut terkait dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang menyampaikan kepala daerah harus menaati Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

“Tolong dicatat, ini adalah konsekuensi dari undang-undang yang harus dilaksanakan. Kalau tidak salah, dalam beberapa hari ini, akan dilaksanakan dengan tegas,” ujarnya.

Apabila tidak dilaksanakan dengan benar, Hashim menyampaikan konsekuensi yang menanti adalah konsekuensi pidana.

“Kepala daerah yang tidak taat dan tidak menegakkan dan tidak ikut melindungi lingkungan hidup akan dikenakan sanksi hukum pidana. Tolong dicatat, hukum pidana,” kata Hashim.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyusun ulang indikator Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) usai hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan ratusan hotel di Bali masih berpredikat merah.

“Terkait pariwisata berkelanjutan tahun lalu kita dibombardir pertanyaan pada komponen penilaian yang dilakukan Kementerian LH, tapi sudah kami sepakati bahwa Proper itu akan disusun ulang kembali,” kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani.

Rizki dalam acara Pengukuhan Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali di Denpasar, Jumat, mengatakan tahun ini indikator pertanyaan pada Proper akan disusun bersama oleh Kemenpar dan Kementerian LH dengan mengidentifikasi apa saja yang mesti dinilai dan dapat dihilangkan.

“Pak Menteri LH bilang diserahkan kepada Kementerian Pariwisata untuk menyusun kembali, tapi tentang pengelolaan sampah di hotel yang diwajibkan,” ujarnya.

Untuk diketahui Proper yang dinilai Kementerian LH tahun 2025menilai tentang penanganan sampah, pengendalian pencemaran air, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian pencemaran udara.

Hasil penilaian terhadap 229 hotel saat itu masih berpredikat merah, sehingga akomodasi di Bali memiliki PR untuk memperbaiki indikator yang dinilai.

Kemenpar kemudian sepakat dengan indikator pengelolaan sampah yang wajib ada, namun mereka akan lebih merinci pengelolaan sampah yang dimaksud karena tantangan bagi pihak hotel atau akomodasi pariwisata juga tidak mudah.

“Wajibnya oke, tapi bagaimana wajibnya itu dilaksanakan itu yang perlu kita komunikasikan, kami menyadari isu sampah ini isu bersama dan sampah di industri pariwisata perlu dikelola,” kata Rizki.

Kementerian Pariwisata juga menyadari ke depan keberhasilan hotel mengelola limbah juga akan menjadi nilai tambah di mata wisatawan.

Sebab, tren menunjukkan wisatawan memberi ketertarikan pada pariwisata berkelanjutan.

“Ini sebenarnya menjadi salah satu citra dari hotel tersebut, namun demikian kita juga punya tantangan, semua pasti punya tujuan dan visi sama tapi bagaimana melaksanakannya di tingkat operasional,” kata Rizki.

Selain mendorong pariwisata berkelanjutan lewat penilaian Proper, Kementerian Pariwisata juga menyisipkan sektor keamanan dan keselamatan wisatawan sebagai indikator yang penting untuk dipenuhi Bali.

Menurut Rizki, keselamatan wisatawan juga berpengaruh terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia, begitu pula kaitannya dengan investasi.

Jika citra Bali di mata dunia terus meningkat maka investasi yang baik dan berdampak akan masuk dan semakin menambah devisa negara karena saat ini industri pariwisata menduduki peringkat keempat penyumbang devisa tertinggi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Lingkungan Hidup mulai mengambil langkah hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga ikut menyebabkan banjir dan tanah longsor di Sumatra. Januari ini, Kementerian menggugat perdata enam perusahaan.

Gugatan perdata dimaksudkan untuk memeroleh ganti rugi atas pelanggaran lingkungan yang disangkakan telah dilakukan oleh perusahaan. “Pertengahan bulan (Januari) kami ajukan gugatan perdata, sekitar enam instansi yang besar-besar,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Senin (12/1).

Pertanyaannya, bagaimana rekam jejak keberhasilan gugatan perdata lingkungan? Dan, seberapa besar peluang pemulihan kerugian ekonomi lewat jalur ini? Bila mengacu pada estimasi lembaga tink tank di bidang kebijakan publik Celios, kerugian ekonomi dari bencana Sumatra mencapai Rp 68 triliun.

Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan, dan jembatan serta kehilangan lahan pertanian karena tergenang banjir dan tertimbun longsor.

Berikut beberapa kasus perdata pelanggaran lingkungan yang pernah dimenangkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Kasus Indokwarsa: Gugatan Perdata Lingkungan Pertama yang Diajukan Negara

Pada 2009, Menteri Lingkungan Hidup menggugat PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan serta kegiatan penunjang lainnya, seperti pembangunan jalan dan dermaga, di wilayah kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam di pesisir pantai Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara ilegal tanpa dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), rencana pascatambang, Instalasi Pengolahan Air Limbah, serta perizinan lain di sektor kehutanan maupun pemanfaatan wilayah pesisir.

Dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum perusakan lingkungan hidup dan memerintahkan keduanya untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding, tetapi dibatalkan di tingkat kasasi.

Di akhir perjalanan perkara, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Menteri Lingkungan Hidup dengan amar putusan yang serupa dengan putusan tingkat pertama. PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simbang Pesak Indokwarsa dihukum denda Rp 32 miliar.

Dalam catatan lembaga riset dan advokasi lingkungan hidup Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), putusan ini merupakan pertama kalinya pemerintah Indonesia mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup.

Gugatan dilakukan sebelum adanya aturan hak gugat pemerintah. Hak gugat pemerintah baru diatur beberapa bulan setelahnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di kasus gugatan lingkungan hidup pertama ini, pemerintah Indonesia langsung melakukan terobosan dengan menuntut ganti rugi atas lepasnya emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab dari perubahan iklim.

Kasus Merbau Pelalawan: Vonis Ganti Rugi Lingkungan Terbesar

Pada 2016, Mahkamah Agung (MA) memvonis bersalah PT Merbau Pelalawan Lestari karena terbukti membalak ribuan hektare hutan di Riau sehingga merusak lingkungan. Perusahaan dihukum membayar ganti rugi Rp 16,2 triliun. Ini merupakan salah satu vonis ganti rugi kerusakan lingkungan terbesar sepanjang sejarah.

Angka kerugian diperoleh dengan memperhitungkan kerugian ekologis dan biaya pemulihan kerugian. Rinciannya, ganti rugi kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar di hutan seluas 5.590 hektare yaitu sebesar Rp 12 triliun. Dan, ganti rugi kerusakan lingkungan di atas lahan seluas 1.873 hektare sebesar Rp 4 triliun.

Kemenangan Perdata Lingkungan Terbaru Pemerintah

Tahun lalu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan beberapa gugatan perkara lingkungan hidup yang berhasil dimenangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah, sehingga bisa dieksekusi.

Perkara yang dimaksud antara lain kasus kebakaran hutan dan lahan dengan tergugat PT Asia Palem Lestari. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kedua PT Asia Palem Lestari sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi senilai Rp 53 miliar serta rencana biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 173 miliar.

Kemudian, perkara dengan PT Putralirik Domas (PT PD). Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali kedua PT Putralirik Domas. Perusahaan dinyatakan bersalah atas kasus kebakaran 500 hektare lahan di Kubu Raya, Kalimantan Barat dan divonis membayar ganti rugi sebesar Rp 199 miliar.

Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan, karena aktivitasnya yang diduga ikut menyebabkan banjir Sumatra.

“Pertengahan bulan (Januari) kami ajukan gugatan perdata, sekitar enam instansi yang besar-besar,” kata Menteri Lingkungan Hidup Faisol Nurofiq, di Kantor Kemenko Bidang Pangan di Jakarta, Senin (12/1).

Kementerian juga masih melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 perusahaan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. “Tersangkanya tunggu selesai audit lingkungan,” ujarnya. Audit ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian teknis telah menemukan total 12 perusahaan yang diduga kuat berkontribusi menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Ini kelanjutan dari penyelidikan terhadap 31 perusahaan. "Satgas menemukan 12 perusahaan yang menjadi penyebab bencana dan segera diambil tindakan," kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Barita belum memaparkan identitas ke-12 perusahaan. Yang jelas, sebanyak delapan perusahaan beroperasi di Sumatera Utara, dua di Sumatera Barat, dan dua perusahaan di Aceh. Seluruhnya diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai.teknis menemukan 12 perusahaan yang diduga kuat berkontribusi menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Ini kelanjutan dari penyelidikan terhadap 31 perusahaan. "Satgas menemukan 12 perusahaan yang menjadi penyebab bencana dan segera diambil tindakan," kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Barita belum memaparkan identitas ke-12 perusahaan. Yang jelas, sebanyak delapan perusahaan beroperasi di Sumatera Utara, dua di Sumatera Barat, dan dua perusahaan di Aceh. Seluruhnya diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo menilai regulasi terkait kewajiban produsen mengelola sampah atau tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) perlu seimbang bagi berbagai skala industri.

“Seperti yang dijelaskan, ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil, ada perusahaan skala lokal, ada perusahaan skala nasional. Akan lebih baik kalau memang peraturan ini diterapkan sehingga menjadi basis yang seimbang untuk semuanya,” kata Triyono dalam acara diskusi AHConnect “Mendorong Ekonomi Sirkular yang Inklusif dan Berkeadilan melalui Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas” di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa.

Menurut Triyono, aturan ini pun perlu dibuat dan diimplementasikan dengan mengedepankan nilai kehati-hatian agar industri juga bisa bertumbuh seiring dengan komitmen hijau dan ekonomi sirkular.

“Artinya memungkinkan agar industri pun tetap tumbuh karena kami juga memahami tujuan dan target pemerintah untuk mendukung (pertumbuhan) 8 persen ekonomi di tahun 2029, dan tentunya industri punya perangkat yang sangat penting untuk bisa mendukung ke arah dukungan ekonomi tersebut,” ujar dia.

Lebih jauh, Triyono mengatakan dunia industri siap untuk mengimplementasikan EPR lebih luas, tapi tetap membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat berdampak lebih luas.

“Kami perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memang punya kemampuan dan punya expertees terkait dengan bagaimana mengolah (sampah), dari situ kami bisa lihat bahwa kesiapan kami seperti apa,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan aturan terkait EPR rencananya dapat diselesaikan pada pertengahan tahun depan.

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Agus Rusli dalam kesempatan yang sama mengatakan dalam rancangan peraturan presiden itu sudah memasukkan komponen dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Tidak hanya itu, kata dia, di dalamnya juga sudah terdapat ketentuan mengenai Producer Responsibility Organizations (PRO) serta masing-masing peran pemerintah dan swasta.

“Dari sisi teknis sudah selesai, tinggal nanti dari pertemuan antar kementerian. Jadi kalau misalnya Kementerian Perindustrian, Keuangan, dan sebagainya sudah oke, sudah bisa diundangkan,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan implementasi Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) turut mendorong peningkatan daya saing industri.

Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha mengatakan, industri besar seperti industri makanan dan minuman serta industri barang konsumsi yang bergerak cepat (Fast-Moving Consumer Goods/FMCG) sudah siap dalam implementasi EPR yang lebih inklusif.

“Kalau dilihat dari tingkat kesiapan tentunya industri besar, industri makanan minuman, FMCG, saya rasa kesiapannya sudah dari kemarin-kemarin, tinggal eksekusi saja,” kata Apit dalam acara diskusi AHConnect “Mendorong Ekonomi Sirkular yang Inklusif dan Berkeadilan melalui Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas” di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa.

Implementasi EPR bagi perindustrian, lanjutnya, dilakukan dari berbagai sisi, yaitu hulu (produsen), intermediate (distribusi dan konsumsi), serta hilir (pengumpulan dan daur ulang).

Upaya dari hulu dapat dilakukan melalui antara lain teknologi pengemasan berkelanjutan (sustainable packaging and ecodesign) serta transparansi informasi. Sementara dari sisi distribusi dan konsumsi, upaya yang bisa dilakukan meliputi dukungan sistem pengembalian kemasan hingga penyediaan sistem reuse dan refill.

Lalu, dari sisi hilir, upaya yang dilakukan adalah penguatan mitra industri dalam pengumpulan dan pemilahan, penyediaan fasilitas daur ulang, dan pengembangan Producer Responsibility Organization (PRO) yang transparan dan akuntabel.

Adapun sebanyak 26 perusahaan manufaktur, ritel, dan jasa makanan-minuman di Indonesia sendiri telah menyerahkan Peta Jalan Pengurangan Sampah kepada pemerintah untuk memenuhi komitmen EPR.

Hal ini merupakan bagian dari peraturan Permen LHK No. 75/2019 untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong ekonomi sirkular, dengan target ambisius pengurangan 30 persen sampah dalam 10 tahun.

“Dari sekian perusahaan industri yang menjadi target dari kebijakan ini, ternyata yang menyerahkan roadmap dan compliance rate regulasi ini baru 26. Kata kuncinya jelas adalah kolaborasi, karena bagaimana pun target dari kebijakan ini adalah industri,” ujar Apit.

Untuk itu, sinergi dari para pemangku kepentingan seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pelaku usaha/industri agar implementasi EPR dapat berdampak pada ekonomi dan lingkungan.

“Tidak ada satu kebijakan yang bisa menyelesaikan semuanya, ini harus harmonis,” kata Apit.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut.

“Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit.

Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

Terkait penanganan dan upaya pemulihan di daerah terdampak bencana, Kementerian LH juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) agar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kajian pakar.

“Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tetapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi,” ujar Hanif.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga akan kembali mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas mencapai 750.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan ini pada 3 Februari 2025. Kala itu, sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak [banjir],” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengusut temuan kematian dua ekor pesut mahakam di perairan anak Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Yayasan Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) melaporkan kematian dua hewan langka tersebut kepada Deputi Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH). RASI juga tengah memantau lonjakan lalu lintas 13 tongkang batu bara per jam di kawasan tersebut. Dugaannya, aktivitas tersebut yang meningkatkan risiko keselamatan Pesut Mahakam. Saat ini, satwa dalam status dilindungi itu kurang lebih tinggal 60 ekor.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Gakkum LH tengah melakukan pengawasan terhadap tiga perusahaan di sekitar kawasan konservasi perairan habitat Pesut Mahakam, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Indo Pancadasa Agrotama, PT Graha Benua Etam, dan PT Muji Lines. Hanif melanjutkan, penegakan hukum akan dijalankan, menimbang keselamatan Pesut Mahakam dan keberlanjutan lingkungan.

“Kegiatan tanpa izin dan kualitas air yang tidak memenuhi standard tidak dapat ditoleransi, karena Sungai Mahakam memegang fungsi ekologis dan sosial yang vital bagi masyarakat,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangan resmi dikutip Rabu (12/11).

Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan kegiatan ship-to-ship transfer batu bara oleh PT Muji Lines yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan, serta izin pemanfaatan ruang untuk lokasi penempatan/penambatan coal transhipment barge. Setelah melakukan uji kualitas air, sejumlah parameter menunjukkan angka melebihi baku mutu. Di antaranya terkait warna, kadar sulfida, dan kadar klorin bebas.

“Dengan populasi Pesut Mahakam yang diperkirakan hanya sekitar 60 ekor pada 2025, kami akan melanjutkan pengawasan terhadap perusahaan tambang dan sawit di sekitar kawasan konservasi,” jelas Deputi Bidang Gakkum LH, Rizal Irawan.

Pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan hidup akan terus dilakukan, khususnya yang berpotensi mencemari atau mengganggu habitat Pesut Mahakam, termasuk berupa debu batu bara, potensi tabrakan tongkang, dan paparan bahan berbahaya. Di samping itu, KLH/BPLH mengapresiasi kolaborasi pemangku kepentingan, termasuk RASI dan masyarakat pesisir, dalam pelaporan dan pemantauan habitat Pesut Mahakam.