Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terkoreksi setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa perang di Iran segera berakhir, sementara gencatan senjata antara Israel dan Lebanon memicu harapan meredanya gangguan pasokan.

Berdasarkan data CNBC International pada Jumat (17/4/2026), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei turun 1,45% menjadi US$93,32 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Juni terkoreksi 1,11% ke level US$98,36 per barel.

Trump pada Kamis (16/4/2026) mengatakan bahwa perang di Iran berjalan dengan sangat baik, seraya kembali menyampaikan optimisme bahwa konflik yang dimulai pada 28 Februari tersebut akan segera berakhir.

Beberapa jam sebelumnya, melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon akan dimulai pukul 17.00 waktu AS Timur.

Dia juga menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun akan diundang ke Gedung Putih untuk menggelar pembicaraan yang disebut sebagai dialog bermakna pertama antara kedua negara sejak 1983.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kedua pihak berupaya menciptakan kondisi menuju perdamaian jangka panjang, termasuk melalui pengakuan kedaulatan masing-masing. Upaya tersebut juga mencakup peningkatan keamanan perbatasan serta penegasan hak Israel untuk membela diri.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bersama terkait kelompok bersenjata non-negara yang berpotensi melemahkan kedaulatan Lebanon. Trump juga menyebut Lebanon diharapkan dapat “mengendalikan” Hezbollah, kelompok militan yang didukung Iran.

Perkembangan ini meningkatkan harapan akan penyelesaian konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, lembaga keuangan ING menilai harga minyak bergerak turun seiring ekspektasi bahwa AS dan Iran dapat memperpanjang gencatan senjata selama dua pekan serta membuka kembali jalur negosiasi untuk mengakhiri konflik.

“Namun, pasar fisik semakin ketat setiap hari selama aliran minyak melalui Selat Hormuz belum kembali normal,” tulis analis ING dalam risetnya.

Meski telah dilakukan pengalihan jalur pipa dan pergerakan tanker terbatas, ING memperkirakan sekitar 13 juta barel per hari pasokan minyak terganggu—angka yang berpotensi meningkat jika terjadi blokade oleh AS.

“Risiko kenaikan utama bagi pasar adalah jika perundingan damai antara AS dan Iran gagal. Ini bukan skenario yang tidak realistis, mengingat perbedaan tuntutan kedua negara masih cukup lebar,” tulis ING.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Kedua negara saling berkomitmen, yakni AS menangguhkan serangan penuh dan Iran membuka Selat Hormuz.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan dalam keterangan resminya bahwa gencatan senjata setelah melakukan dialog bersama Perdana Menteri Pakistan dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir.

"Mereka meminta agar saya menahan penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikerahkan malam ini ke Iran, serta dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode dua minggu," katanya dikutip dari akun X Gedung Putih, Rabu (8/4/2026).

Trump menyatakan kesepakatan ini setelah kedua belah pihak mendapatkan tujuannya masing-masing, khususnya mengenai persamaan jangka panjang dengan Iran dan negara kawasan di Timur Tengah.

Trump menyebut telah menerima proposal yang berisi 10 poin dari Iran dan merupakan awal untuk bernegosiasi. Dia menjelaskan Pemerintah AS akan mengkaji proposal tersebut untuk memperoleh kesepakatan final.

"Atas nama Amerika Serikat, sebagai Presiden, dan juga mewakili negara-negara di Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini semakin dekat menuju penyelesaian," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Seyed Abbas Araghchi mengapresiasi upaya Perdana Menteri Pakistan Sharif dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir agar menciptakan perdamaian antara Iran dengan AS.

Seyed menegaskan berdasarkan proposal yang telah diterima antara kedua negara, Iran menyatakan Selat Hormuz dapat dilalui dengan aman.

"Untuk periode dua minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis," tulisnya.

Dia menyampaikan bahwa jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran yang kuat akan menghentikan operasi defensifnya.

Ultimatum Donald Trump

Sebelumnya berdasarkan catatan Bisnis, Donald Trump melemparkan ultimatum dan ancaman kepada Iran jika tuntutan untuk membuka lalu lintas Selat Hormuz tak dikabulkan.

Melalui Truth Social, Selasa (7/4/2026) malam, Trump mengunggah ancaman akan meratakan peradaban Iran.

"Seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi mungkin akan terjadi. Nanti malam kita akan mengetahuinya, salah satu momen penting dalam sejarah yang panjang dan kompleks di dunia," tulis Donald Trump dalam Truth Social.

Trump menyebut pergantian rezim di Iran membuka kesempatan untuk melakukan aksi revolusi di negara tersebut.

"Kita akan mengetahuinya malam ini, salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks. 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian, akhirnya akan berakhir. Tuhan memberkati Rakyat Iran yang Agung!" tulis Trump.

Ancaman ini dilontarkan jelang tenggat waktu ultimatum Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz.

Ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz akan berakhir pada Selasa pukul 20.00 waktu Amerika Serikat, atau sekitar 04:00 Waktu Indonesia Barat.

Bisnis.com, JAKARTA – China mendorong Iran untuk segera bernegosiasi dengan Amerika Serikat guna menghentikan konflik yang terus memanas di Timur Tengah.

Dalam pernyataan pemerintah yang dilansir dari Bloomberg pada Rabu (25/3/2026), Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan seruan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon.

Diplomat tertinggi China itu menekankan bahwa seluruh pihak seharusnya menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi, bukan melalui penggunaan kekuatan militer.

“Berbicara lebih baik daripada berperang. Semua pihak harus memanfaatkan setiap peluang untuk perdamaian dan segera memulai perundingan," ujar Wang dalam pernyataan tersebut.

Seruan dari Beijing itu muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington sedang melakukan pembicaraan dengan Iran untuk mengakhiri konflik.

Namun, hingga kini masih terdapat ketidakjelasan mengenai pembicaraan tersebut, termasuk siapa saja pihak yang terlibat dan seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan.

Iran sendiri membantah sedang melakukan negosiasi dengan AS. Sementara itu, Pakistan—sekutu pertahanan Washington—menawarkan diri untuk menjadi mediator antara kedua negara.

Di lapangan, konflik antara Iran dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Iran tetap mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz, sementara Israel terus melancarkan serangan terhadap Republik Islam tersebut. Pemerintahan Trump juga dilaporkan mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Wang juga telah menyerukan gencatan senjata segera serta mendesak komunitas internasional meningkatkan upaya untuk mendorong perundingan damai.

Sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, Teheran melakukan serangan balasan dengan menargetkan fasilitas energi di kawasan Teluk dan secara efektif menutup Selat Hormuz—jalur pelayaran strategis bagi pengiriman minyak dan gas, terutama menuju pasar Asia.

Situasi tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan.

Sejak perang dimulai pada akhir Februari, hanya segelintir kapal yang melintasi Selat Hormuz. Di antaranya termasuk kapal yang memiliki keterkaitan dengan Iran, China, dan Suriah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden IranMasoud Pezeshkian mengemukakan sejumlah syarat untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Mulanya, Massoud menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pemimpin Rusia dan Pakistan untuk membahas perdamaian di Timur Tengah.

"Dalam pembicaraan dengan para pemimpin Rusia dan Pakistan, saya menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan ini," ujar Massoud dalam unggahan X @drpezeshkian pada Kamis (12/3/2026).

Dalam unggahan pada akun resmi Massoud itu, syarat paling ampuh mengakhiri perang dengan AS-Israel yaitu dengan mengakui hak-hak sah Iran.

Selanjutnya, Massoud meminta pembayaran ganti rugi atas serangan yang dilancarkan Israel-AS dan jaminan internasional agar tidak adalagi penyerangan untuk ke depannya.

"Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini-yang dipicu oleh rezim Zionis dan AS adalah dengan mengakui hak-hak sah Iran, pembayaran ganti rugi, dan jaminan internasional yang tegas terhadap agresi di masa mendatang," pungkas Massoud.

Sekadar informasi, konflik Iran dengan AS-Israel memanas usai kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei tewas usai AS-Israel melancarkan serangkaian serangan brutal ke sejumlah target di dalam Iran, termasuk di Teheran pasa akhir Februari 2026.

Merespons serangan itu, Iran langsung melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di wilayah negara Teluk Persia.

Bisnis.com, SURABAYA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan salah satu latar belakang dari keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah serta kemerdekaan Palestina.

Sigit menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dengan bergabung dalam BoP karena lembaga-lembaga universal yang saat ini telah terbentuk, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tidak lagi dianggap oleh Presiden Trump.

"Presiden berusaha untuk ikut aktif dalam menyelesaikan atau mendorong agar perdamaian segera terwujud. Tentunya, dengan beberapa diplomasi yang beliau lakukan, baik dengan Amerika maupun dengan negara-negara Teluk dan negara-negara Eropa. Kenapa itu dilakukan? Karena memang saat ini lembaga-lembaga universal yang sudah terbentuk, seperti PBB dan negara-negara lain, saat ini tidak dianggap oleh Trump. Sehingga mau tidak mau kita mencoba untuk masuk melalui jalur yang dibentuk oleh Trump," papar Sigit, Selasa (10/3/2026).

Namun begitu, Sigit menegaskan bahwa Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya tetap akan mengkaji ulang keanggotaan Indonesia dalam BoP apakah dapat efektif dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah hingga dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Pemerintah berusaha untuk bisa ikut aktif, dengan politik bebas-aktif kita untuk segera peristiwa yang ada ini segera selesai. Walaupun tentunya kita juga akan menghitung apakah efektif atau tidak? Namun, paling tidak seluruh upaya untuk bisa mendamaikan situasi di Timur Tengah itu harus kita lakukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sigit juga membeberkan keberhasilan upaya diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara di dunia. Salah satunya adalah berhasil menurunkan tarif kebijakan Presiden Trump menjadi 19%.

"Pada waktu yang lalu, selain upaya beliau untuk menurunkan perang dagang dengan Amerika dari 32% menjadi 19%, dan setelah itu kemudian ada keputusan dari pengadilan [Supreme Court] di Amerika, [tarif] turun lagi [menjadi] 15%. Alhamdulillah, artinya satu beban sudah bisa kita lampaui," ujar Sigit.

Selain itu, lanjut Sigit, dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat, Presiden Prabowo berhasil membawa ribuan komoditas unggulan asal Tanah Air hanya dikenakan tarif resiprokal sebesar 0% ketika diekspor ke negeri Paman Sam.

"Itu akan berdampak signifikan terhadap industri kita di dalam negeri karena beberapa yang kemudian kita lihat ini mendapatkan tarif ekspor 0%: ada industri sepatu, industri mebel, industri chip semikonduktor, dan ada 1.800 komoditas lain," ucapnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun berharap agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap dapat terjaga dengan baik di tengah eskalasi konflik yang tengah berkecamuk secara internasional. Khususnya bagi sektor industri yang menjadi mata pencaharian para buruh.

"Harapan kita di tengah situasi yang ada, ini juga bisa menjaga agar industri kita tetap bisa terjaga. Karena kita juga tahu banyak yang terdampak oleh kondisi global, banyak rekan-rekan juga harus dirumahkan. Namun, ini adalah bagian dari upaya agar industri kita tetap bisa jalan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Usulan agar Indonesia menangguhkan bahkan keluar dari keanggotaan BoP muncul dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Namun pemerintah menegaskan tetap berkomitmen menggunakan forum tersebut sebagai sarana diplomasi untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengatakan pemerintah menghargai setiap masukan yang disampaikan para tokoh Islam, termasuk pandangan yang meminta Indonesia keluar dari forum tersebut.

“Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu kita hargai. Tetapi sebagai Kepala Negara, Bapak Presiden berkewajiban menjelaskan secara utuh posisi Indonesia,” kata Nusron usai menghadiri silaturahmi ulama dan ormas Islam.

Menurut Nusron, Kepala negara menjelaskan bahwa Indonesia telah menerima BOP sebagai salah satu sarana diplomasi untuk mengupayakan perdamaian, khususnya terkait konflik di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai usaha belum dilakukan, sudah diminta keluar terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Namun pemerintah ingin membuktikan bahwa jalur diplomasi merupakan cara terbaik dalam meredakan konflik global.

“Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.

Dalam diskusi tersebut, Presiden Ke-8 RI itu, kata Nusron juga mempertanyakan alternatif forum yang bisa digunakan untuk mendorong perundingan damai jika Indonesia keluar dari BOP.

Saat ini, kata Nusron, forum tersebut dinilai menjadi salah satu wadah diplomasi yang masih terbuka untuk membahas perdamaian di Gaza dan Palestina.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

“Prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi, dan Iran membuka diri,” kata Nusron.

Upaya diplomasi tersebut, lanjut dia, mendapat dukungan dari sejumlah negara di Timur Tengah dan negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Pakistan serta United Arab Emirates.

Nusron menambahkan, Presiden bersama para pemimpin negara lain yang tergabung dalam kelompok tersebut memiliki komitmen yang sama untuk mendorong penyelesaian damai dan mencegah konflik meluas di kawasan Teluk maupun Timur Tengah.

“Intinya, Pak Presiden bersama para pemimpin negara lain menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut terutama di Iran maupun kawasan Teluk,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi sekaligus dialog panjang dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan geopolitik global hingga kondisi sosial ekonomi di dalam negeri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengungkapkan bahwa diskusi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan diawali dengan pertemuan terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh utama Islam di Indonesia.

"Alhamdulillah bapak-bapak sekalian. Jadi tadi dari jam 4 [sore], sampai buka puasa, Bapak Presiden didampingi oleh Pak Mensesneg, sama Pak Menko Pangan, sama Pak Ketua MPR, melakukan diskusi intensif dengan 3 tokoh ulama dan tokoh Islam di Indonesia," kata Nusron kepada wartawan usai pertemuan.

Tiga tokoh yang berdialog langsung dengan Presiden tersebut adalah Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar.

Menurut Nusron, dialog tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang melibatkan lebih banyak tokoh Islam dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua. Dengan 158 pimpinan ormas Islam se-Indonesia, ada 86 pimpinan ormas. Kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh Islam, sama tokoh-tokoh pimpinan pondok pesantren," ujarnya.

Dalam forum tersebut hadir sejumlah pimpinan pesantren besar di Tanah Air, di antaranya pimpinan Pondok Pesantren Gontor Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Ploso Nurul Huda Djazuli, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, serta sejumlah pimpinan pesantren lain seperti Lirboyo, Darunnajah, dan Al-Bahjah.

Selain itu, Nusron menyebut tokoh Islam Rizieq Shihab juga diundang dalam pertemuan tersebut. Namun, yang bersangkutan tidak dapat hadir dan diwakili oleh anggota keluarganya.

"Termasuk kita undang sebetulnya Habib Rizieq Shihab. Tapi beliau tidak hadir, mewakilkan kepada 2 menantunya, yaitu Habib Hanif Al-Attas sama Habib Muhammad. Menantunya beliau," kata Nusron.

Bahas Geopolitik dan Dampak Global

Dalam diskusi tersebut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memaparkan secara langsung situasi geopolitik global yang tengah berkembang, terutama terkait konflik di Timur Tengah.

"Dari diskusi tadi, intinya Bapak Presiden menjelaskan dua hal. Pertama masalah geopolitik dan geoekonomi secara global," ujarnya.

Menurutnya, perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah situasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk perkembangan terbaru di Gaza dan Palestina, serta dampak dari eskalasi ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

"Terutama yang menyangkut tentang krisis di Timur Tengah. Baik di Gaza maupun Palestina. Maupun kondisi kekinian yang ada menyangkut bagaimana pasca serangan daripada Israel dan Amerika terhadap Iran, dan kemungkinan dampak-dampaknya terhadap Indonesia," kata Nusron.

Pembahasan tersebut dinilai penting karena konflik di kawasan tersebut berpotensi memicu dampak luas, tidak hanya dalam aspek keamanan internasional, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Nasional

Selain isu global, Presiden juga menyampaikan gambaran mengenai situasi ekonomi dan sosial di Indonesia.

Dalam forum tersebut, kepala negara memaparkan kondisi terkini nasional sekaligus langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

"Yang kedua menjelaskan kondisi kekinian tentang ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia," ujar Nusron.

Menurutnya, para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam menyimak paparan tersebut dengan seksama. Mereka juga memberikan berbagai pandangan terkait kondisi yang dihadapi bangsa saat ini.

Ulama dan Pemerintah Sepakat Perkuat Komunikasi

Nusron menyebut salah satu hasil utama dari pertemuan tersebut adalah kesepahaman antara pemerintah dan para tokoh Islam untuk menjaga komunikasi yang intensif di tengah dinamika global.

"Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif, serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Menurut Nusron, para tokoh Islam yang hadir juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi berbagai perkembangan global.

"Dan kemudian mengambil 1 kesimpulan, berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan," lanjutnya.

Seruan Perdamaian Timur Tengah

Dalam pertemuan tersebut, isu perdamaian di Timur Tengah menjadi salah satu topik utama yang mendapat perhatian dari para ulama.

Nusron mengatakan bahwa para tokoh Islam berharap Indonesia dapat terus berperan aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan tersebut.

"Untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah," kata Nusron.

Dia menambahkan bahwa para ulama juga berharap konflik yang tengah berlangsung tidak berkembang menjadi perang yang lebih luas.

"Terutama juga meredakan ketegangan. Jangan sampai perang terjadi antara Iran dengan Amerika, serta akan berdampak terhadap gejolak di Timur Tengah," tandas Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjelaskan bahwa Indonesia tetap bisa memanfaatkan keanggotaannya di Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza sebagai upaya meredam situasi memanas di Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Gus Yahya di Istana Negara sebelum mengikuti agenda buka bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (5/3/2026). Gus Yahya menyebut dalam agenda buka bersama dengan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga para mubaligh itu, Prabowo akan membahas terkait langkah-langkah strategis yang diambil seiring dengan situasi geopolitik yang kian panas.

Saat ini pun telah terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan agar Indonesia keluar dari BoP seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel itu. Namun, menurut Gus Yahya, wadah BoP sebenarnya bisa dimanfaatkan.

"Kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, saat ini, berbagai pihak tidak punya pilihan, selain berjuang sekuat tenaga agar damai dan menghentikan perang.

"Kalau tidak begitu tidak ada yang selamat. Kekerasan harus berhenti dengan cara apapun," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa saat ini semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Di sisi lain, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Dalam pertemuan itu, Sugiono membeberkan sejumlah langkah yang diambil Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Pertemuan yang digelar pada Senin (16/2/2026) di Markas Besar PBB, New York, AS itu membahas situasi terkini di Palestina serta upaya mendorong perdamaian yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan.

Sugiono kemudian menyampaikan rencana kehadiran Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada hari ini, Rabu (18/2/2026) untuk membahas upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Selain itu, Sugiono menyampaikan partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP perdana sehari setelahnya atau pada 19 Februari 2026 bersama sejumlah pemimpin dunia.

Sugiono pun menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP merupakan wujud komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Indonesia pun memastikan pelaksanaan BoP bersinergi dengan upaya yang tengah dilakukan PBB.

“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi solusi dua negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026).

Dia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menggunakan berbagai platform dan mekanisme multilateral yang tersedia guna mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, sistem multilateral adalah pilar utama dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional.

Sementara itu, Guterres menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat, karena Israel secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB terkait. Oleh karenanya, Guterres menilai penting bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia memainkan peran konstruktif dalam BoP.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan perdana BoP akan menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja BoP sejak awal.

Menurut Yvonne, dalam pertemuan perdana BoP itu, Indonesia akan menggunakan BoP untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

"Selain itu, mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," ujar Yvonne kepada Bisnis pada pekan lalu (11/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menegaskan normalisasi hubungan dengan Israel hanya bisa terjadi jika ada jalan jelas menuju negara Palestina.

Melansir Kantor Berita Al Arabiya pada Rabu (19/11/2025) MBS membuka peluang Arab Saudi bergabung dalam Abraham Accords yang diinisiasi Presiden AS, Donald Trump. Namun, dia juga menginginkan adanya rencana yang jelas terkait solusi dua negara.

“Kami ingin menjadi bagian dari Abraham Accords. Tetapi kami juga ingin memastikan adanya jalur yang jelas menuju solusi dua negara,” ujar MBS saat bertemu Trump di Ruang Oval, Selasa waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa Arab Saudi akan bekerja untuk menciptakan kondisi yang tepat secepat mungkin. Dia menuturkan, pihaknya menginginkan perdamaian baik bagi Israel maupun Palestina.

"Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan itu," katanya.

Arab Saudi selama ini menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka.

Dalam pertemuan yang sama, MBS menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi akan meningkatkan investasinya di Amerika Serikat hingga mencapai US$1 triliun.

Sementara itu, Trump mengatakan bahwa Arab Saudi akan mendapatkan jet tempur F-35 yang “sangat mirip” dengan kepunyaan Israel, seraya menyebut kedua negara sebagai sekutu utama. Dia juga mengungkapkan bahwa AS telah mencapai kesepakatan pertahanan dengan Arab Saudi.

Trump menambahkan bahwa kerja sama nuklir sipil antara AS dan Arab Saudi juga berpotensi terwujud.

Sebelumnya, Trump membela MBS terkait kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, seraya membuka jalan bagi pendalaman kerja sama ekonomi raksasa antara kedua negara.

Ketika ditanya mengenai kasus Khashoggi di Ruang Oval, Trump mengatakan bahwa banyak orang tidak menyukai Khashoggi.

“Suka atau tidak suka, hal-hal terjadi. Namun, dia tidak tahu apa-apa soal itu, dan kita akhiri di situ," kata Trump dikutip dari Bloomberg, Rabu (19/11/2025).

Pernyataan tersebut menandai pemulihan resmi citra MBS, setelah laporan intelijen Amerika Serikat (AS) pada 2021 menyebutkan keterlibatannya dalam pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Turki tujuh tahun silam.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian di Gaza.

Resolusi tersebut mencakup rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menginginkan adanya pembentukan pasukan perdamaian.

Malaysia pun menganggap adopsi Resolusi DK PBB pada 17 November 2025 tersebut sebagai langkah penting untuk mengakhiri konflik.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan di Kuala Lumpur, Selasa (18/11), menyatakan resolusi tersebut mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza yang diumumkan pada 8 Oktober 2025 di Sharm El Sheikh, Mesir.

Menurut pemerintah Malaysia, keputusan DK PBB tersebut akan membuka jalan bagi pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, untuk memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi, serta demiliterisasi Gaza.

Malaysia berpandangan bahwa perdamaian yang berkelanjutan di Palestina dan di kawasan Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui solusi yang inklusif dan komprehensif.

Kemudian Malaysia juga mengimbau Dewan Keamanan untuk memastikan implementasi resolusi tersebut secara cepat dan menyeluruh demi mewujudkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka atas kenegaraan, kedaulatan, dan integritas teritorial, serta menjamin hak kembali bagi para pengungsi Palestina.

Pihaknya akan terus mendukung semua upaya yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Adapun diketahui, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

DK PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk Pasukan Stabilitasi Internasional (International Stabilisation Force/ISF) di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut memberi dasar bagi pembentukan ISF yang akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto saling lempar pujian karena berhasil membantu menengahi konflik geopolitik.

Hal ini disampaikan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, Minggu (26/10). Mulanya, Trump mengapresiasi Prabowo karena ikut dalam membantu perdamaian konflik di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina.

“Dan sahabat saya Presiden Prabowo dari Indonesia, atas dukungan luar biasa mereka dalam upaya memastikan lahirnya masa baru bagi Timur Tengah. Ini benar-benar masa baru. Timur Tengah akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun — perdamaian yang kuat dan abadi,” kata Trump saat berpidato seraya melihat ke arah Prabowo seperti dilansir dari Setpres RI, Minggu (26/10/2025).

Trump juga menekankan komitmen AS untuk memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai negara di Asia Tenggara, khususnya di bidang perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi.

“Kami sedang membangun kemitraan yang lebih erat di bidang energi, teknologi, kecerdasan buatan, mineral penting, dan berbagai industri lainnya. Amerika Serikat ada untuk Anda. Amerika Serikat berkomitmen pada kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berkembang pesat,” ujar Trump.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengapresiasi Trump karena telah membantu proses gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja, di mana penandatangan gencatan senjata yang berlangsung di konferensi tersebut.

Dia turut merespons positif keinginan Trump untuk menjalin kemitraan bersama negara di Asean di sejumlah bidang strategis.

"Kami mendukung keterlibatan berkelanjutan AS dengan Asean. Keterlibatan ini sangat positif bagi ASEAN dan bagi AS, dan kami sangat senang bahwa AS telah memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Hasil KTT yang sangat positif," ujar Prabowo.