Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa telah terdapat investasi senilai Rp52,1 triliun yang masuk melalui program Golden Visa hingga 18 Mei 2026. Hal itu sejalan dengan tujuan pemberlakuan Golden Visa, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa angka investasi tersebut diperoleh dari penerbitan 1.274 Golden Visa. Statistik itu menghitung semua visa yang telah diterbitkan semenjak peluncuran Golden Visa pada 25 Juli 2024.

Investasi terbesar dilaporkan berasal dari Golden Visa kategori Investor Perusahaan (Index E28D), yaitu sebesar Rp50,884,158,768,681. Kemudian, investasi terbesar lainnya dihasilkan dari Golden Visa kategori Investor Individu tidak Mendirikan Perusahaan (Index E28C), yaitu Rp179,387,571,947, dan kategori Investor Individu Mendirikan Perusahaan (Index E28B), sebesar Rp130,274,964,522.

Sementara itu, tiga negara dengan jumlah pemegang Golden Visa terbesar adalah Amerika Serikat (AS), dengan 160 orang; China, dengan 147 orang; dan Taiwan, dengan 110 orang. Lembaga itu mengatakan bahwa data itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang makin kuat sebagai destinasi investasi, pusat bisnis regional, serta lokasi hunian jangka panjang yang kompetitif secara global

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa kebijakan Golden Visa adalah bentuk transformasi kebijakan keimigrasian Indonesia ke arah yang lebih progresif, kompetitif, serta adaptif terhadap dinamika global.

“Program ini berfungsi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tentunya tanpa mengesampingkan aspek keamanan,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Golden Visa Indonesia disebut memberikan berbagai kemudahan bagi para investor dan talenta global untuk berada di Indonesia. Beberapa kemudahan itu adalah izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun tanpa kewajiban memiliki penjamin di Indonesia, fasilitas untuk membawa keluarga, dan layanan prioritas keimigrasia nyang cepat serta efisien.

Program Golden Visa memiliki banyak kategori penerima, yaitu investor perusahaan, investor individu, Global Talent, Second Home, Silver Hair, Personage, repatriasi eks WNI dan keturunan eks WNI, hingga investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pendekatan itu, menurut Ditjen Imigrasi, mencerminkan strategi pemerintah untuk memperkuat investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Mereka berharap bahwa Golden Visa serta kemudahan yang dibawanya dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat mendukung konsep kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.

Hendarsam mengatakan pihaknya mengedepankan semangat investasi. Meski begitu, implementasi Golden Visa dikatakan akan tetap dilaksanakan dengan prinsip pemilihan yang selektif (selective policy).

“Kami pastikan setiap pemegang visa memenuhi aspek keamanan, kepatuhan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) ImigrasiProvinsi Bali menangkap 62 Warga Negara Asing (WNA) dalam patroli Keimigrasian Dharma Dewata selama dua puluh hari terakhir.

Mayoritas yang terjaring razia merupakan WNA yang melanggar izin tinggal atau overstay, bekerja tanpa izin hingga investasi fiktif.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menjelaskan patroli ini menyasar titik rawan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, dan Singaraja.

"Fokus patroli meliputi pengawasan terhadap WNA yang melampaui batas izin tinggal (overstay), pemberian data palsu untuk perolehan visa, hingga perlindungan izin tinggal untuk aktivitas ilegal seperti bekerja tanpa izin, keterlibatan dalam investasi fiktif, serta gangguan keamanan dan perlindungan masyarakat lainnya,” jelas Felucia, Selasa (5/5/2026).

Saat ini, para WNA yang terjaring tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik keimigrasian. Sanksi administratif berat telah dipersiapkan, mulai dari pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memberikan peringatan keras kepada seluruh warga asing yang berada di wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Bali agar mentaati aturan izin tinggal dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia menyebut tidak akan memberikan toleransi bagi orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian yang menimbulkan gangguan stabilitas nasional.

“Saya memerintahkan seluruh jajaran untuk bertindak tegas tanpa kompromi. Kita akan menyambut baik wisatawan dan investor orang asing yang berkualitas, namun bagi mereka yang meremehkan hukum Indonesia, pilihannya hanya dua: tunduk pada aturan kami atau segera keluar dari wilayah Indonesia,” jelas Hendarsam.

Menurutnya Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia adalah cerminan martabat bangsa, dan kami tidak akan membiarkan oknum asing merusak tatanan sosial maupun ekonomi masyarakat lokal.

Dirjen Imigrasi mengatakan akan semakin memperketat pengawasan melalui integrasi data digital dan patroli lapangan yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, CIREBON - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon mengamankan 8 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Depok.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Komang Trisna Diatmika mengatakan pengamanan dilakukan pada Senin (26/1/2026) melalui operasi pengawasan keimigrasian di lokasi usaha yang dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 8 WNA berada di area perusahaan dan terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka gunakan.

"Petugas kami menemukan 8 WNA berada di lingkungan perusahaan dan diduga terlibat dalam aktivitas yang tidak diperbolehkan berdasarkan izin tinggalnya," kata Komang Trisna Diatmika, Rabu (28/1/2026).

Menurut Komang, kedelapan WNA tersebut masing-masing berinisial FZ (41), HL (64), JL (30), JJ (42), WY (53), YX (48), YL (47), dan KL (44).

Berdasarkan pemeriksaan dokumen perjalanan, seluruhnya diketahui masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA).

Dia menambahkan bahwa VoA merupakan izin tinggal yang hanya diperuntukkan bagi kunjungan singkat, seperti kegiatan wisata, kunjungan keluarga, atau urusan tertentu yang tidak bersifat bekerja.

Visa tersebut tidak membolehkan pemegangnya untuk melakukan aktivitas produktif, khususnya di lingkungan perusahaan.

"Hasil pendalaman di lapangan menunjukkan para WNA tersebut diduga melakukan aktivitas pekerjaan, antara lain pekerjaan konstruksi serta pengoperasian peralatan di area perusahaan," tutur dia.

Selain itu, petugas juga menemukan fakta para WNA tersebut tinggal di mes yang berada di dalam kawasan perusahaan tempat mereka beraktivitas. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Cirebon Deny Haryadi menyampaikan bahwa sebagian dari WNA tersebut baru tiba di Indonesia pada pertengahan hingga akhir Januari 2026.

Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Cirebon menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Para WNA tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Saat ini mereka telah ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Cirebon sambil menunggu proses pendeportasian ke negara asal," katanya.

Imigrasi Cirebon mencatat sepanjang tahun 2025 pihaknya telah mendeportasi sedikitnya 28 WNA dari berbagai negara karena pelanggaran aturan keimigrasian. Kasus tersebut mencakup penyalahgunaan izin tinggal hingga aktivitas kerja ilegal.

Komang menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ia juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang aktif memberikan informasi kepada aparat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan publik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mendeportasi WNA asal China, An Shaohong. Sosok ini dipulangkan ke negaranya lantaran melakukan pelanggaran izin tinggal dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pemerintah China.

An Shaohong sendiri merupakan bos dari tiga emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia yakni PT Green Power Group Tbk. (LABA), PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA), dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV). Sosok ini masuk ke manajemen tiga perusahaan setelah melakukan akuisisi melalui mekanisme pintu belakang alias beckdoor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam keterangannya menyatakan bahwa selama berada di Indonesia, An Shaohong tidak melaporkan keberadaannya dan tidak melaporkan kepemilikan propertinya di Indonesia. Hal itu yang memperkuat dasar penangkapannya di Indonesia.

“Sebagai konsekuensi, AS dikenai tindakan deportasi dan dimasukkan ke dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali memasuki wilayah Indonesia,” katanya dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu (10/12/2025).

Atas keputusan imigrasi Indonesia itu, manajemen tiga perusahaan memberikan penjelasan. Dalam pernyataannya, ketiga manajemen menyebut bahwa pihaknya tidak mengetahui posisi An Shaohong sebagai DPO di China.

Direktur Utama OLIV Wang Xiaoxuan menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi kebenaran informasi deportasi An Shaohong. Padahal, An Shaohong baru saja diangkat sebagai Komisaris Utama OLIV dalam RUPSLB 26 November 2025.

“Kami sampaikan bahwa perusahaan saat ini sedang melakukan verifikasi kebenaran berita tersebut. Mengenai keterlibatan An Shaohong dalam kasus di RI maupun RRT, perusahaan tidak mengetahui dan tidak berpartisipasi dalam perkara tersebut,” katanya dalam suratnya kepada Bursa, dikutip Rabu (10/12/2025).

Senada, Direktur KRYA Brigitta Notoatmodjo juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui perkara yang tengah dihadapi oleh Komisaris Utama KRYA An Shaohong. Menyusul deportasi yang dilakukan terhadap Shaohong, KRYA hanya menyebut bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus yang tengah berlangsung terhadap pria berkewarganegaraan China itu.

Perkara yang tengah dihadapi Shaohong juga dinilai tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Namun, kini KRYA tengah dalam proses mengganti jabatan An Shaohong dari kursi Komisaris Utama.

“Perseroan menegaskan bahwa perseroan tidak terlibat dengan kasus dan perkara yang sedang dihadapi oleh An Shaohong baik yang ada di Indonesia maupun di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” katanya, dikutip Rabu (10/12/2025).

Corporate Secretary LABA Lu Haiying juga menegaskan hal serupa: LABA tidak mengetahui adanya riwayat pelanggaran An Shaohong di Indonesia maupun di China. LABA menegaskan bahwa jika terdapat permasalahan keimigrasian yang dialami Direktur Utamanya, hal itu merupakan urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perseroan.

LABA kini tengah berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta restu pemegang saham dalam rencana menyesuaikan struktur kepengurusan LABA. RUPSLB diproyeksi bakal dilangsungkan pada Januari 2026.

“Perseroan menegaskan bahwa apabila terdapat permasalahan keimigrasian atau administratif yang melibatkan An Shaohong, hal tersebut merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan kegiatan usaha operasional perseroan,” katanya, dikutip Rabu (10/12/2025).

An Shaohong Masuk Lewat Akuisisi

Posisi An Shaohong di pasar modal Tanah Air cukup strategis. Dia memegang posisi Direktur Utama di LABA, sementara juga menjabat sebagai Komisaris Utama di OLIV dan KRYA. Masuknya An Shaohong dapat dilacak lewat serangkaian aksi korporasi di ketiga emiten tersebut melalui akuisisi ataubackdoor listing.

LABA tercatat diakuisisi oleh PT Nev Stored Energy (NSE) yang mencaplok sebanyak 50,75% sahamnya pada 28 Juni 2024. An Shaohong menjabat sebagai direktur di perusahaan ini.

Satu hari sebelum aksi akuisisi resmi berlangsung, LABA telah mengangkat An Shaohong sebagai direktur perseroan. Saat itu, Shaohong masuk bersama sejumlah pejabat lainnya, seperti William Ong, Shen Bin, Yuan Xiaozhong, dan Zhong Guobing.

Manajemen LABA saat itu menerangkan bahwa fokus utama perseroan ke depan menjadi pemain kunci dalam energi terbarukan. Tidak lama berselang, LABA yang telah ganti pengendali, membeli saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA) pada September 2025. Akuisisi ini juga membuat LABA menggenggam 17% saham KRYA dan An Shaohong diangkat sebagai Komisaris Utama KRYA.

Bersamaan dengan pembelian saham LABA, perusahaan asal Singapura, Green City SG Pte. Ltd. juga tercatat melakukan akuisisi terhadap KRYA dengan memborong 682,20 juta saham KRYA. Kini, KRYA dimiliki oleh Green City SG Pte., Ltd. sebanyak 41% dan LABA sebesar 17%.

Terakhir, OLIV turut mengangkat An Shaohong sebagai Komisaris Utama dalam RUPSLB perseroan pada 26 November 2025. Masuknya An Shaohong sebagai Komisaris Utama perseroan terjadi setelah akuisisi OLIV oleh PT Olive Power Invest terjadi pada 25 November 2025. Saat itu, Olive Power membeli sebanyak 1,29 miliar saham OLIV.

Olive Power Invest merupakan perusahaan yang digenggam oleh PT San Long Investment. An Shaohong memegang 40% saham San Long Investment.

Bisnis telah berupaya meminta tanggapan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengenai hal ini. Namun, hingga berita ini tayang, pertanyaan yang dikirim belum direspons.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025.

Pembentukan kantor-kantor imigrasi baru bertujuan untuk mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Selain itu, pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Kedelapan belas kantor imigrasi baru tersebut antara lain:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Provinsi Jawa Tengah
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Provinsi Jawa Barat
7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Provinsi Jawa Tengah
8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Provinsi Gorontalo
14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Provinsi Bali
16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Provinsi Bali
17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

“Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman.

Saat ini, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia telah mencapai 133 unit. Dengan bertambahnya 18 kantor imigrasi baru, Ditjen Imigrasi akan memiliki 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran. Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

“Dengan hadirnya kantor-kantor baru, kami yakin layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar tugas keimigrasian dapat berjalan secara optimal,” tutup Yuldi Yusman.

Bisnis.com, BATAM — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memperketat penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Batam.

Sepanjang September–Oktober 2025, sebanyak 6 orang WNA telah dideportasi, sementara tiga lainnya masih dalam proses penyidikan atas dugaan pelanggaran izin tinggal dan tindak pidana keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Batam Hajar Aswad mengatakan tindakan ini merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait.

"Kami memberikan tindakan tegas kepada setiap WNA yang melanggar izin tinggal atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Ini komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum di wilayah Batam," kata Hajar, Senin (10/11/2025) di Batam.

Dari hasil operasi, 6 WNA dideportasi, di antaranya satu warga negara China yang diduga menjadi agen tamu di tempat hiburan malam, 1 warga Singapura yang terlibat dalam pengelolaan hotel, 3 warga India yang bekerja tanpa izin sah, dan 1 warga Taiwan yang diketahui overstay selama 74 hari.

Selain itu, 3 warga negara China dan 1 warga Singapura berinisial MP masih dalam proses pemeriksaan. MP diduga melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana 1 tahun penjara atau denda Rp100 juta.

Secara kumulatif, Imigrasi Batam telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap 186 WNA yang terbukti melanggar izin tinggal, serta melakukan penyidikan terhadap 3 orang sepanjang Januari–Oktober 2025.

Hajar menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pada penegakan hukum, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pengawasan keimigrasian.

"Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di Batam sebagai kawasan ekonomi strategis," tegasnya.

Imigrasi Batam mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.