Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan penataan kabel udara yang semrawut di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, dilakukan secara bertahap hingga beralih ke sistem kabel bawah tanah.

Ia menargetkan proyek tersebut mulai terintegrasi dengan pembangunan jalan provinsi pada 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan keberadaan kabel yang menjuntai dan menumpuk di atas jalan tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menciptakan kesan semrawut pada ruang publik. Perapian kabel saya sudah dari dulu.

"Target saya 2027 selesai. Minggu depan saya akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara jaringan, untuk membahas langkah penataannya," katanya, Kamis (4/6/2026).

Ia menuturkan, sejumlah perusahaan penyedia jaringan sebelumnya menyampaikan bahwa penataan kabel dapat dilakukan tanpa biaya besar.

Namun, menurutnya, kondisi kabel yang sudah terlanjur menumpuk di banyak titik membuat proses penataan tetap membutuhkan investasi.

"Mereka bilang tanpa biaya, tapi menurut saya kalau jumlahnya sudah banyak begini, pada akhirnya harus berbiaya juga," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, setiap daerah di Jawa Barat harus mulai menyusun langkah bertahap untuk menghilangkan kabel yang berserakan di atas jalan dan memindahkannya ke bawah tanah.

Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ia menargetkan pembangunan infrastruktur jalan ke depan dilakukan bersamaan dengan pemasangan utilitas bawah tanah.

"Prinsip dasarnya, setiap daerah harus secara bertahap menyelesaikan kabel yang berserakan di atas. Saya targetkan untuk jalan provinsi di Jawa Barat, pada 2027 pembangunan jalannya harus bareng dengan pemasangan kabel bawah tanah," tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran adanya gangguan jaringan internet jika kabel dipindahkan ke bawah tanah, Dedi menilai perkembangan teknologi seharusnya mampu menjawab tantangan tersebut.

"Teknologinya yang harus ditingkatkan," katanya.

Sebagai contoh, pihaknya menyoroti kondisi kabel udara di kawasan Ledeng, Setiabudi, Kota Bandung, yang menurutnya sudah sangat padat dan mengganggu pemandangan kota.

“Coba lihat di depan Ledeng, kabelnya ribuan. Melihatnya saja sudah bikin pusing," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkonsolidasikan berbagai pihak terkait dalam waktu dekat untuk menyusun skema penataan kabel udara, terutama di kawasan perkotaan yang selama ini dipenuhi jaringan utilitas yang tumpang tindih.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA— Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama perusahaan over the top (OTT) global seperti Google, Meta, Microsoft, Netflix, Spotify hingga Sea Group. Namun, besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta dinilai belum diikuti kontribusi fiskal yang sepadan terhadap negara maupun ekosistem digital nasional.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengatakan Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar terbesar bagi layanan digital global. Tingginya penggunaan internet, media sosial, layanan streaming, hingga berbagai platform digital lainnya terus mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan teknologi global.

Menurut dia, besarnya aktivitas ekonomi digital yang terjadi di Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat yang kembali diterima negara dari aktivitas tersebut.

“Ketika ada global OTT yang dia mempunyai pangsa pasar yang signifikan di Indonesia itu seharusnya dikenakan pajak. Karena kita menganut Significant Economic Presence,” kata Huda dalam acara Diseminasi Hasil Studi: Tata Kelola Industri Over The Top di Indonesia di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan kajian CELIOS, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi sejumlah perusahaan teknologi global. Pengguna Indonesia tercatat menyumbang sekitar 4,45% dari total pengguna global Alphabet atau sekitar 186,9 juta pengguna.

Kontribusi pengguna Indonesia terhadap Meta mencapai 3,45% atau sekitar 120,9 juta pengguna, sementara Microsoft sekitar 4,4% atau 61,58 juta pengguna.

Pada platform lain, pengguna Indonesia menyumbang sekitar 3,03% dari basis pengguna global Spotify atau sekitar 8,8 juta pengguna dan 1,47% pengguna Netflix atau sekitar 4,2 juta pelanggan.

Sementara itu, Indonesia menjadi pasar yang sangat dominan bagi Sea Group dengan kontribusi sekitar 40,88% terhadap aktivitas bisnis global perusahaan tersebut.

Huda menjelaskan sejumlah negara telah mulai menerapkan konsep fair share contribution, yakni mekanisme yang mendorong platform digital global ikut berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem dan infrastruktur digital yang menopang bisnis mereka.

Skema tersebut antara lain mulai dibahas dan diterapkan dalam berbagai bentuk di Korea Selatan serta sejumlah negara Uni Eropa. Dia menilai perusahaan OTT global saat ini memanfaatkan infrastruktur digital Indonesia dan memperoleh pendapatan dari pengguna domestik, tetapi kontribusi langsung terhadap ekosistem digital maupun penerimaan negara masih terbatas.

Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat. Mengacu pada data Google, Temasek, dan Bain & Company yang dikutip CELIOS, nilai ekonomi digital Indonesia meningkat dari US$80 miliar atau sekitar Rp1.424 triliun pada 2023 menjadi US$87 miliar atau sekitar Rp1.549 triliun pada 2024. Nilainya diperkirakan mencapai US$99 miliar atau sekitar Rp1.762 triliun pada 2025.

Bahkan, pada 2030 nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$180 miliar hingga US$340 miliar atau setara Rp3.204 triliun hingga Rp6.052 triliun.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi berbagai sektor digital. Nilai transaksi e-commerce diperkirakan meningkat dari US$59 miliar atau sekitar Rp1.050 triliun pada 2023 menjadi US$71 miliar atau sekitar Rp1.264 triliun pada 2025.

Sektor transportasi dan layanan pesan-antar makanan diproyeksikan tumbuh dari US$8 miliar menjadi US$10 miliar atau sekitar Rp142 triliun menjadi Rp178 triliun. Sementara itu, sektor media digital meningkat dari US$7 miliar menjadi US$9 miliar atau sekitar Rp125 triliun menjadi Rp160 triliun.

Meski demikian, menurut kajian CELIOS, kontribusi sektor digital terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah dibandingkan kontribusinya terhadap perekonomian.

Huda menyebut koefisien pajak sektor digital masih berada di bawah satu, yang menunjukkan kontribusi perpajakannya belum sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Dia menjelaskan Indonesia saat ini telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital. Namun, skema tersebut pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Sementara itu, sejumlah negara mulai menerapkan Digital Services Tax (DST) atau bentuk pungutan lain yang dikenakan langsung kepada perusahaan digital berdasarkan pendapatan yang diperoleh.

Menurut Huda, model bisnis OTT global memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dari iklan digital, penjualan data pengguna, konten digital hingga layanan berlangganan tanpa harus memiliki kantor fisik di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari pasar Indonesia tidak tercatat sebagai objek pajak penghasilan domestik.

Dia mencontohkan pendapatan iklan digital yang berasal dari pengguna Indonesia sering kali dibukukan melalui kantor regional di negara lain sehingga tidak menjadi basis pengenaan pajak penghasilan di Indonesia.

Lebih jauh, Peneliti Kebijakan Publik dan Fiskal CELIOS Jaya Darmawan memperkirakan potensi penerimaan negara dari sektor OTT asing dapat mencapai Rp7,52 triliun hingga Rp30 triliun pada 2026, tergantung instrumen yang digunakan.

Potensi tersebut dapat meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2030, skema withholding tax (WHT) sebesar 1% diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan sekitar Rp37,42 triliun. Jika tarif dinaikkan menjadi 3%, potensinya mencapai Rp112,27 triliun.

Sementara itu, skema Universal Service Obligation (USO) Digital sebesar 0,75% diperkirakan dapat menghasilkan sekitar Rp28,07 triliun yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital nasional.

CELIOS juga menilai skema tersebut berpotensi memberikan efek berganda terhadap output ekonomi, pendapatan usaha, pendapatan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja.

Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu mengatakan pihaknya mengusulkan enam paket kebijakan yang dijalankan secara simultan. Salah satu rekomendasi utama adalah penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai badan usaha tetap digital dengan kriteria Significant Economic Presence (SEP) tertentu.

“Yang paling mendesak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai Badan Usaha Tetap Digital,” ujarnya.

CELIOS juga mengusulkan penerapan withholding tax minimal 1% atas pendapatan bruto platform OTT global. Selain itu, organisasi tersebut mendorong perluasan skema USO Digital kepada platform OTT asing dengan tarif 0,75% dari pendapatan bruto.

Menurut Dyah, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan pusat data nasional, pengembangan kecerdasan buatan (AI), perluasan jaringan 5G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga mendukung sektor ekonomi kreatif.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS Rani Septya menilai ruang kebijakan Indonesia memang menghadapi tantangan akibat sejumlah perjanjian internasional, termasuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang membatasi penerapan Digital Services Tax yang bersifat diskriminatif.

Meski demikian, dia menilai opsi WHT maupun USO tetap dapat diterapkan karena berlaku secara non-diskriminatif terhadap seluruh platform asing.

Menurut Rani, Indonesia juga perlu memperkuat posisi dalam perundingan regional dan mendorong harmonisasi kebijakan pajak digital ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Kita tidak boleh menjadikan ART sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” kata Rani.

Target Pemerintah

Kajian CELIOS menyimpulkan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar bagi platform OTT global. Tantangan berikutnya adalah memastikan sebagian nilai tersebut kembali berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur digital, industri kreatif, serta penerimaan negara melalui mekanisme yang dinilai adil dan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo. Menurut dia, transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Rolly menjelaskan pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 12%-13% pada 2029. Saat ini, kontribusinya baru sekitar 6,8%.

Dia menyebut Indonesia merupakan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital mencapai US$87 miliar atau sekitar Rp1.549 triliun pada 2024. Jumlah pengguna internet nasional juga telah mencapai sekitar 235 juta orang.

Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, dia melihat masih terdapat tantangan struktural dalam ekosistem digital nasional, terutama terkait distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan.

“Platform OTT mayoritas adalah perusahaan global berkontribusi terhadap 70% trafik nasional. Sementara itu, investasi konektivitas digital untuk penyelenggaraan layanan tersebut justru mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan karena sebagian besar platform OTT dapat beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik sehingga tidak sepenuhnya masuk dalam kerangka perpajakan konvensional yang selama ini berbasis keberadaan badan usaha tetap.

Karena itu, Bappenas menilai perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara, penciptaan level playing field antara pelaku usaha domestik dan global, serta pengalokasian kembali penerimaan yang diperoleh untuk pengembangan ekosistem konten dan infrastruktur digital nasional.

Menurut Rolly, langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh platform global, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi pengembangan industri digital dalam negeri.

DPR Dorong Keadilan Pajak Digital

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai isu perpajakan digital semakin penting di tengah kebutuhan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

Dia menjelaskan ruang fiskal pemerintah saat ini semakin terbatas karena target pendapatan negara harus terus meningkat guna menopang berbagai program pembangunan nasional. Di sisi lain, ekonomi digital tumbuh pesat dan menciptakan nilai ekonomi yang besar, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara dinilai belum optimal.

Dalam konteks tersebut, Harris melihat sektor ekonomi digital sebagai salah satu sumber penerimaan yang masih memiliki ruang untuk digarap lebih jauh.

“Saatnya raksasa digital membayar keadilan untuk Indonesia,” kata Harris.

Menurut dia, sebagian besar platform digital global saat ini hanya memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada akhirnya dibayar oleh konsumen. Sementara itu, perusahaan OTT belum memberikan kontribusi pajak penghasilan yang signifikan meski memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia.

Dia juga menyoroti ketimpangan antara perusahaan digital lokal dan platform global. Pelaku usaha domestik harus membayar pajak badan, mematuhi berbagai regulasi, menyerap tenaga kerja, serta berinvestasi dalam infrastruktur. Sebaliknya, banyak platform global dapat beroperasi tanpa kewajiban yang setara.

Menurut Harris, konsep Significant Economic Presence (SEP) dapat menjadi dasar hukum untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang memiliki aktivitas ekonomi besar di Indonesia meskipun tidak memiliki kantor fisik.

Selain aspek perpajakan, dia juga mendorong adanya kewajiban kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur digital dan penempatan data di dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang diperkirakan mencapai Rp1.762 triliun pada 2025 dan berpotensi menembus Rp3.204 triliun hingga Rp6.052 triliun pada 2030, Harris menilai Indonesia perlu memastikan manfaat ekonomi yang tercipta tidak hanya mengalir kepada perusahaan global, tetapi juga kembali mendukung pembangunan ekosistem digital nasional.

Menurut dia, penguatan regulasi terhadap platform OTT asing bukan semata-mata untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga menciptakan persaingan usaha yang lebih adil serta memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Profil Internet Indonesia 2026 yang menunjukkan angka penetrasi data mencapai 235,2 juta pengguna atau sekitar 81,72% dari total populasi nasional.

Kendati mayoritas masyarakat telah terhubung ke dunia maya, potret digitalisasi domestik mencatat sisa 18,28% penduduk belum merasakan akses konektivitas.

Faktor ketiadaan perangkat keras, keterbatasan literasi digital, hingga kendala daya beli kuota menjadi dinding pemisah utama bagi kelompok masyarakat nondigital tersebut.

Berdasarkan data APJII, alasan terbesar masyarakat belum terhubung ke jaringan internet adalah tidak memiliki komputer atau gadget yang dapat terhubung ke internet dengan porsi mencapai 34%.

Kondisi ini menggambarkan tantangan riil terkait pemerataan kepemilikan gawai di berbagai daerah, terutama wilayah subsisten.

Hambatan kedua yang tidak kalah krusial berkaitan erat dengan tingkat literasi teknologi. Sebanyak 31,5% responden mengaku tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet.

Dari sisi finansial, isu keterjangkauan harga paket data masih membayang-bayang perekonomian sebagian warga. Tercatat ada 17,2% masyarakat yang memandang harga kuota terlalu mahal untuk kapasitas dompet mereka.

Masalah ekonomi ini diperparah oleh sudut pandang utilitas, di mana 12,9% responden menilai tidak melihat manfaat langsung dari menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan APJII juga mencatatkan faktor sosiologis dan fisik. Sebanyak 1,3% populasi nondigital memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan internet atau penyandang disabilitas, sementara 3,1% sisanya dipicu oleh alasan lainnya.

Kontribusi dan Penetrasi per Pulau

Adapun jika dilihat dari sisi penetrasi dan kontribusi internet per pulau. Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendongkrak kapasitas penerima layanan satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga 5 kali lipat dari 4 Mbps menjadi 20 Mbps demi mengimbangi lonjakan penggunaan layanan internet masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah pembenahan kualitas jaringan ini menjadi prioritas seiring dengan pergeseran kebutuhan digital yang kian tinggi di berbagai titik layanan publik pedalaman nasional.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan pemanfaatan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah tersebut kini sudah berjalan sangat optimal. Berdasarkan data operasional terbaru, tingkat okupansi slot satelit buatan Thales Alenia Space itu telah mendekati kapasitas maksimumnya di ruang angkasa.

"Satria-1 sekarang sudah terpakai hampir sekitar 70% sampai 80%. Dan kita maksimalkan penggunanya yang awalnya satu wilayah itu mendapat [kapasitas rendah], sekarang sudah minimal 20 Mbps untuk yang akses internet," ujar Fadhilah kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Peningkatan kapasitas pancar dari semula berkisar 4 Mbps menjadi minimal 20 Mbps di setiap titik merupakan sebagai upaya Bakti untuk menjaga kestabilan koneksi. Strategi ini difokuskan penuh untuk mendorong kualitas pemanfaatan internet, terutama pada fasilitas sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di daerah pelosok.

Selain penguatan pada sektor pemancar akses internet mandiri, Bakti secara paralel mengupayakan pembenahan pada jaringan pemancar telekomunikasi base transceiver station (BTS) bertenaga satelit.

Target minimal kecepatan transmisi data untuk infrastruktur pendukung BTS tersebut terus dinaikkan guna memastikan jaringan seluler di daerah 3T tetap kompetitif.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan kedaulatan data dan pasokan internet nasional, Bakti saat ini juga tengah melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi pemanfaatan satelit geo terbaru lainnya di pasar domestik, seperti kehadiran Satelit Nusantara lima (N5).

Satelit berkekuatan 160 Gbps tersebut dinilai dapat saling mengisi cakupan wilayah (coverage) dengan Satria-1.

Desain operasional kedua satelit ini nantinya diproyeksikan membagi beban kerja secara merata di wilayah Indonesia.

Jika Satria-1 memiliki keunggulan fokus jangkauan pada area barat seperti Sumatra, karakteristik satelit N5 yang memiliki posisi orbit di atas Kalimantan dinilai sangat ideal untuk memperkuat penetrasi sinyal di wilayah timur, mencakup Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Melalui uji coba konsep operasional (proof of concept) yang matang serta kolaborasi kapasitas satelit nasional, Bakti optimistis perluasan transformasi digital dapat terdistribusi secara inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan dirgantara SpaceX sukses meluncurkan 29 satelit internet pita lebar (broadband) Starlink baru ke orbit rendah bumi, sekaligus menggenapkan jumlah satelit aktif dalam konstelasi meganya menjadi lebih dari 10.400 unit.

Penambahan armada satelit terbaru ini dirancang untuk memperluas akses internet di wilayah terpencil, memperkuat konektivitas Wi-Fi dalam penerbangan, serta mendukung layanan langsung ke seluler (direct-to-cell) pada sejumlah operator mitra.

Roket Falcon 9 yang membawa konstelasi satelit tersebut lepas landas dari Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Pihak SpaceX memverifikasi proses pelepasan armada satelit berkode Group 10-53 tersebut berjalan mulus sekitar satu jam setelah meluncur.

Dilansir dari Space, Sabtu (30/5/2026), keberhasilan misi penempatan unit baru ini memperkokoh dominasi infrastruktur luar angkasa milik Elon Musk.

Data pelacak satelit independen Jonathan McDowell menunjukkan akumulasi satelit aktif konstelasi tersebut kini resmi melewati angka psikologis 10.400 unit, memantapkan cakupan layanan internet globalnya.

Peluncuran berkala ini krusial bagi lini bisnis konstelasi satelit tersebut. Pasalnya, infrastruktur ini menjadi tumpuan utama dalam membuka pintu komunikasi digital bagi populasi di wilayah-wilayah yang minim jaringan kabel konvensional, sekaligus memenuhi permintaan pasar korporasi untuk konektivitas udara dan seluler.

Misi ini sekaligus menandai peluncuran ke-61 bagi roket Falcon 9 sepanjang tahun berjalan 2026, serta menjadi catatan penerbangan ke-644 secara total sejak roket andalan tersebut pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2010.

Aksi lepas landas ini terlaksana hanya berselang 12 jam setelah insiden ledakan mengguncang landasan peluncuran lain di Cape Canaveral. Pada malam sebelumnya, roket New Glenn milik pesaingnya, Blue Origin, meledak saat uji coba pembakaran statis (static fire test) di Launch Complex 36 dan menciptakan bola api besar yang terlihat hingga radius 160 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia layanan internet dan jaringan PT Lintas Jaringan Nusantara (LJN) meluncurkan sistem penagihan (billing system) yang dikembangkan sepenuhnya oleh tim internal perusahaan bertepatan dengan perayaan ulang tahun perusahaan.

CEO Lintas Jaringan Nusantara Kristoforus Hakim mengatakan, peringatan 13 tahun perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk menegaskan komitmen inovasi dan transformasi digital yang dijalankan LJN.

"Tiga belas tahun bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan dari kepercayaan pelanggan, kerja keras seluruh tim, dan komitmen kami untuk terus berinovasi demi Indonesia yang lebih terhubung," ujar Kristoforus dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Luncurkan sistem billing buatan internal

Puncak perayaan HUT ke-13 LJN ditandai dengan peluncuran LJN Billing System, yakni platform penagihan dan manajemen layanan pelanggan yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola oleh programmer internal perusahaan.

Menurut perusahaan, sistem tersebut dirancang untuk membuat proses operasional dan penagihan berjalan lebih efisien, transparan, serta real-time.

LJN Billing System dilengkapi sejumlah fitur, antara lain manajemen tagihan otomatis, portal self-service bagi pelanggan, dashboard monitoring penggunaan jaringan, serta sistem notifikasi multi-channel.

Perusahaan menyebut pengembangan sistem secara mandiri merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali terhadap kualitas layanan dan operasional.

"Dengan memiliki sistem billing sendiri, LJN kini memiliki kendali penuh atas kualitas layanan dan pengalaman pelanggan dari ujung ke ujung. Ini adalah investasi strategis untuk pertumbuhan jangka panjang," kata dia.

LJN bergerak di bidang layanan jaringan serta konektivitas digital.

Selama lebih dari satu dekade, perusahaan memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan layanan bagi pelanggan residensial maupun korporasi.

LJN menyatakan telah membangun kepercayaan ratusan ribu pengguna di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan juga menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Fokus pada penguatan konektivitas dan inovasi

LJN menyatakan akan terus menghadirkan inovasi teknologi, memperluas cakupan layanan, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis.

Menurut perseroan, peluncuran LJN Billing System menunjukkan perkembangan perusahaan tidak hanya dari sisi skala bisnis, tetapi juga kemampuan teknologi yang dimiliki secara internal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan penyedia konektivitas PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menyatakan bersiap untuk memacu ekspansi strategis yang terukur, sebagai upaya memperkuat posisi dalam ekosistem digital Indonesia.

Ekspansi perseroan akan didorong oleh lonjakan trafik data, akselerasi transformasi digital lintas sektor, serta adopsi teknologi mutakhir seperti Wi-Fi 7, 5G, cloud computing, hingga Kecerdasan Buatan (AI).

Direktur Utama INET Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa keberhasilan melewati tahun 2025 dengan fokus pada konsolidasi strategis pasca IPO, telah menempatkan perseroan pada posisi kokoh.

"Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan, melainkan sebagai momentum penguatan fondasi operasional dan tata kelola. Penguatan jaringan domestik dan penyelesaian jaringan ring Jabodetabek kini menjadi modal penting bagi INET untuk merespons peluang pasar secara lebih cepat, andal, dan efisien," ujar Arif.

Arif menjelaskan, salah satu tonggak strategis perseroan pada 2026 yaitu penguatan jalur konektivitas internasional untuk memenuhi kebutuhan para penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) dan pelanggan korporasi.

Melalui entitas anak PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), perseroan telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta-Batam-Singapura.

Melalui perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam)-Tanah Merah (Singapura).

“Langkah ini memperkuat portofolio layanan unggulan INET, antara lain layanan IP Transit Internasional dan International Private Leased Circuit (IPLC) yang menyediakan rute konektivitas global stabil, aman, dan berkapasitas besar, serta Exchange Content (Peering dan Content Delivery) yang menawarkan distribusi konten lokal maupun internasional dengan latensi rendah guna meningkatkan user experience,” ujar Arif.

Di dalam negeri, perseroan melihat potensi fixed broadband yang masih terbuka lebar, terutama di kota-kota lapis kedua dan ketiga (layer 2 and 3) serta kawasan sub-urban yang belum terlayani secara optimal.

Demi mendukung ekspansi jaringan secara masif, perseroan telah mengakuisisi PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) yaitu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja teknis dan managed services dengan kelolaan mencapai 35.000 karyawan.

Adapun, Integrasi PADA ke ekosistem perseroan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) instalasi dan pemeliharaan jaringan FTTH, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, hingga Kalimantan Barat.

Kemudian, melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI), perseroan mengembangkan layanan FTTH berbasis Wi-Fi 7 di wilayah strategis Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat.

“Layanan ini membidik pengguna akhir (end-user) dengan keunggulan kecepatan ultra-tinggi, stabilitas koneksi, latensi rendah, serta kemampuan mendukung ekosistem smart home modern,” ujar Arif.

Di segmen Korporat dan ISP atau Business-to-Business (B2B), perseroan menggunakan pendekatan offline dan relationship-based marketing serta direct selling, yang memposisikan diri sebagai mitra jangka panjang melalui penyediaan infrastruktur interkoneksi pusat data, kolokasi, local loop, dan Network Access Provider (NAP) yang didukung layanan purna jual (after-sales service) responsif 24/7.

Di segmen konsumen Business-to-Consumer (B2C), perseroan mengandalkan kampanye digital yang agresif, edukasi pasar terkait keunggulan Wi-Fi-7, serta program promosi potongan harga terstruktur untuk mendorong adopsi massal.

Demi menjaga keharmonisan ekosistem bisnis dan menghindari persaingan langsung dengan para mitra (ISP), perseroan memisahkan seluruh transaksi layanan untuk end-user (korporasi, enterprise, dan instansi pemerintah via e-catalog/LKPP) melalui entitas anak terpisah, PT Data Prima Solusindo.

"Langkah pemisahan ini memastikan mitra B2B kami tetap nyaman berbisnis dengan INET karena tidak ada benturan kepentingan di lapangan. Kami tumbuh bersama industri," ujar Arif.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) untuk mempercepat transformasi digital pendidikan tinggi nasional melalui penyediaan akses internet terjangkau dan pengembangan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Senin (26/5/2026).

Kolaborasi ini mencakup ekosistem APTISI yang menaungi sekitar 4.095 perguruan tinggi swasta (PTS) di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning, hingga memperkuat tata kelola akademik berbasis data.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyambut positif kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, transformasi digital menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memperluas akses pendidikan nasional.

“Transformasi digital merupakan fondasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperluas akses, serta memperkuat relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional,” kata Brian dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APTISI Pusat Budi Djatmiko menilai penguatan infrastruktur digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi perguruan tinggi swasta.

Dia mengatakan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional tidak dapat dicapai tanpa memperkuat peran PTS yang tersebar di berbagai daerah.

“Kerja sama APTISI dan SURGE ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses, menekan kesenjangan digital, dan mempercepat pembelajaran berbasis teknologi,” ujar Budi.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Yune Marketatmo menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan mendukung percepatan transformasi digital nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, SURGE akan memperluas konektivitas digital dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pendidikan merupakan salah satu pilar utama kemajuan bangsa. Melalui kolaborasi strategis bersama APTISI, SURGE berkomitmen membuka akses konektivitas digital yang lebih luas dan mempercepat pemerataan pendidikan berbasis teknologi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, SURGE bersama APTISI akan menghadirkan sejumlah inisiatif strategis, mulai dari penyediaan akses internet bertahap bagi kampus, bundling layanan konektivitas dan akademik, pengembangan ekosistem pembelajaran digital berbasis AI, hingga perluasan jaringan konektivitas nasional.

Layanan konektivitas tersebut akan memanfaatkan solusi fixed broadband IRA berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) melalui anak usaha PT Telemedia Komunikasi Pratama serta layanan Starlite berbasis Fiber-To-The-Home (FTTH) melalui PT Integrasi Jaringan Ekosistem.

TEHERAN - Iran telah memulihkan akses internet internasional setelah berbulan-bulan dibatasi akibat protes nasional pada bulan Januari dan kemudian meningkat selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Kabar itu menurut kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, pada hari Selasa (26/5/2026), seperti dilaporkan Anadolu.

Tasnim melaporkan proses pencabutan pembatasan telah dimulai setelah perintah Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk mengembalikan akses internet ke kondisi sebelum Januari 2026.

Menurut laporan tersebut, pengguna sekali lagi memiliki akses ke situs web internasional, sementara layanan broadband tetap, termasuk FTTH, VDSL, dan ADSL, serta layanan internet seluler, kini tersedia tanpa batasan.

Iran telah memberlakukan pemadaman internet hampir total selama protes pada tanggal 8 dan 9 Januari, yang sangat mengganggu konektivitas domestik dan internasional di seluruh negeri.

Protes nasional meletus pada akhir Desember dan meningkat pada bulan Januari setelah depresiasi tajam rial Iran terhadap dolar AS di tengah meningkatnya tekanan ekonomi.

Pihak berwenang memberlakukan pembatasan internet yang luas dan penutupan sementara di seluruh negeri selama kerusuhan dalam upaya mengekang komunikasi dan penyebaran konten terkait protes.

Dalam beberapa pekan berikutnya, layanan internet secara bertahap mulai kembali sebelum pembatasan diperketat lagi setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

Selama konflik, layanan internet domestik dan platform lokal kemudian dipulihkan, tetapi akses ke internet global sebagian besar tetap bergantung pada Jaringan Pribadi Virtual (VPN).

Platform global utama termasuk YouTube dan X tetap diblokir di Iran, dengan banyak pengguna terus bergantung pada layanan VPN untuk mengaksesnya.

Para pejabat Iran mengatakan 3.117 orang tewas dalam protes tersebut, sementara beberapa organisasi hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban tewas mencapai 7.000.

Pihak berwenang Iran telah mengakui ketidakpuasan publik tetapi menuduh AS dan Israel berupaya mengeksploitasi kerusuhan melalui sanksi dan tekanan yang bertujuan memicu ketidakstabilan dan membenarkan campur tangan asing dan perubahan rezim.

Para ahli sebelumnya menggambarkan langkah-langkah tersebut bukan sebagai penutupan total seluruh infrastruktur internet, tetapi sebagai pembatasan yang secara khusus menargetkan akses ke internet global, sementara layanan domestik, termasuk sistem perbankan dan platform lokal, tetap beroperasi.

Pembatasan tersebut secara signifikan memengaruhi bisnis, perdagangan daring, dan komunikasi dengan dunia luar, sementara akses ke platform internasional menjadi semakin terbatas dan tidak stabil bagi pengguna biasa.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Keberhasilan peluncuran Internet Rakyat merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh ekosistem mitra kami

Jakarta (ANTARA) - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama (Telemedia) meluncurkan Internet Rakyat (IRA) secara serentak di wilayah Regional-1 yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Peluncuran IRA merupakan strategi untuk mempercepat pemerataan akses digital nasional, melalui pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efisien, scalable, serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Ini (Internet Rakyat) adalah salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka saya amat yakin dan optimis kita bisa mencapai 8 persen dalam waktu tidak terlalu lama, dengan antara lain infrastruktur berupa internet murah, internet rakyat, yang kita luncurkan hari ini,” ujar Surge Board of Stakeholders Hashim Djojohadikusumo dalam peluncuran Internet Rakyat wilayah Regional-1 di Jakarta, Selasa.

Peluncuran IRA sejalan dengan visi Surge untuk mendukung transformasi digital nasional, sekaligus mempersempit kesenjangan akses internet fixed broadband di berbagai wilayah Indonesia.

“McKinsey sudah menunjukkan ada studi, dan data menunjukkan bahwa setiap 10 persen populasi satu negara yang bisa dapat internet yang murah, yang efisien, yang terjangkau, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi 0,7 sampai 1,3 persen setiap tahun,” ujar Hashim.

Melalui Internet Rakyat, Surge dan Telemedia menghadirkan layanan internet fixed broadband berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau Rp100.000, untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, ekonomi digital, layanan publik, hiburan, serta berbagai peluang baru di era digital.

“Kami percaya bahwa akses internet bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses oleh semua kalangan. Melalui peluncuran Internet Rakyat di Jawa, Maluku, dan Papua, kami ingin membantu menjembatani kesenjangan digital dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital,” ujar Direktur Utama PT Telemedia Komunikasi Pratama sekaligus Direktur WIFI Shannedy Ong.

Sebagai bagian dari implementasi Regional-1, infrastruktur Internet Rakyat saat ini telah didukung oleh lebih dari 550 site aktif per 26 Mei 2026, dan 3.189 radio units yang telah terinstal dan beroperasi di lebih dari 82 kota dan kabupaten di Jawa, Maluku, dan Papua.

“Keberhasilan peluncuran Internet Rakyat merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh ekosistem mitra kami. Dukungan vendor teknologi, mitra lokal, funding partners, serta berbagai pemangku kepentingan telah memungkinkan kami mempercepat pembangunan infrastruktur dan menghadirkan layanan fixed broadband yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia,” ujar Shannedy Ong.

Dalam Grand Launching ini, Telemedia menghadirkan program promosi spesial Grand Launching hasil kolaborasi dengan TVRI dan platform digital FolaPlay, yang menggabungkan akses internet fixed broadband berkecepatan tinggi dengan pengalaman menonton Piala Dunia bagi masyarakat Indonesia.

Melalui program Special Promo Grand Launching Internet Rakyat, pelanggan dapat menikmati:

• Gratis IRA – Internet Rakyat selama 3 bulan
• Gratis menonton Piala Dunia melalui aplikasi FolaPlay
• Aktivasi digital yang mudah melalui aplikasi IRA – Internet Rakyat dan FolaPlay
• Cukup Rp100.000 selama periode program

Adapun, program promosi ini berlaku mulai 26 Mei 2026 hingga 19 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten infrastruktur digital PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama resmi meluncurkan layanan Internet Rakyat (IRA) di wilayah Regional-1 yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Peluncuran IRA pada Selasa (26/5/2026) menjadi bagian dari strategi perseroan untuk mempercepat pemerataan akses internet fixed broadband di Indonesia melalui penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau.

Turut hadir dalam peluncuran IRA antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, politikus RI Fadel Muhammad, serta Chairman & Founder TEZ Capital Group
Arwin Rasyid.

Direktur Utama Telemedia sekaligus Direktur SURGE Shannedy Ong mengatakan layanan Internet Rakyat dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap konektivitas digital di tengah masih tingginya biaya internet fixed broadband di Indonesia.

“Internet Rakyat merupakan wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan internet fixed broadband berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa akses internet bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses oleh semua kalangan,” ujar Shannedy dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Melalui layanan tersebut, SURGE menawarkan internet fixed broadband dengan kecepatan hingga 100 Mbps dengan harga Rp100.000 per bulan.

Surge menilai kebutuhan layanan internet murah dan berkualitas masih sangat besar, terutama di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua yang memiliki populasi lebih dari 200 juta jiwa.

Sebagai bagian dari implementasi Regional-1, infrastruktur IRA saat ini telah didukung lebih dari 550 site aktif dan 3.189 radio units yang telah beroperasi di lebih dari 82 kota dan kabupaten hingga 26 Mei 2026.

Infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi dengan vendor teknologi, mitra implementasi lokal, kontraktor jaringan, hingga institusi pembiayaan.

“Keberhasilan peluncuran IRA – Internet Rakyat merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh ekosistem mitra kami,” kata Shannedy.

Menurutnya, perluasan akses internet menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dengan implementasi Internet Rakyat, masyarakat dapat menikmati layanan fixed broadband yang cepat, andal, dan terjangkau.

Untuk mendukung penetrasi pasar, Telemedia juga menggandeng TVRI dan platform digital FolaPlay menghadirkan program promosi grand launching.

Melalui program tersebut, pelanggan dapat menikmati layanan internet gratis selama tiga bulan serta akses menonton Piala Dunia melalui aplikasi FolaPlay dengan biaya Rp100.000 selama periode promosi 26 Mei—19 Juli 2026.

SURGE menyatakan IRA – Internet Rakyat dikembangkan menggunakan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) pada spektrum 1,4 GHz serta dukungan jaringan Fiber-To-The-Home (FTTH).

Perseroan menargetkan layanan tersebut dapat menjadi solusi konektivitas yang lebih efisien dan scalable, termasuk untuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur kabel konvensional.

Sebagai bagian dari roadmap ekspansi 2026, SURGE dan Telemedia berencana memperluas cakupan layanan IRA ke lebih banyak kota dan kabupaten di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.