Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjelaskan pembagian dividen interim berdampak positif terhadap pasar, terutama dalam menjaga pergerakan saham dan likuiditas perdagangan agar tetap berada pada level yang wajar. Dividen interim tersebut juga dipandang sebagai sinyal kuat atas fundamental keuangan perseroan.

Adapun menurut data perdagangan Stockbit pada Kamis (5/2/2026), saham Bank Mandiri naik 1% atau 50 poin ke Rp5.050 per saham. Namun secara year to date, saham BMRI masih melemah 0,98% atau 50 poin ke Rp5.050 per saham.

Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan realisasi dividen interim menjadi perhatian pasar karena mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan Bank Mandiri yang solid.

“Kemudian realisasi dividen interim ini juga akan menjadi evaluasi yang penting bagi kami untuk perumusan kebijakan dividen berikutnya,” ujar Novita dalam paparan kinerja Bank Mandiri, Kamis (5/2/2026).

Lebih lanjut, Bank Mandiri membuka peluang untuk kembali mempertimbangkan pembagian dividen interim ke depan. Namun, keputusan tersebut akan tetap mengacu pada berbagai indikator utama, khususnya kinerja keuangan, permodalan, dan likuiditas perseroan.

“Ke depan dividen interim, perseroan juga akan berpendapat bahwa ini potensinya masih dapat kami pertimbangkan. Tentunya dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja permodalan, dan juga yang tidak kalah penting adalah likuiditas,” jelasnya.

Novita menyampaikan Bank Mandiri optimistis kebijakan dividen yang diambil tidak hanya berdampak positif bagi pasar dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung penciptaan nilai (value creation) yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Menurut catatan Bisnis, BMRI memutuskan untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham Rp9,3 triliun.

Senior Vice President Bank Mandiri Adhika Vista sebelumnya mengatakan berdasarkan persetujuan dewan komisaris atas keputusan direksi perseroan pada 18 Desember 2025, Bank Mandiri akan membagikan dividen interim kepada pemegang saham untuk tahun buku 2025.

Dalam pengumumannya, Bank Mandiri membagikan dividen interim kepada para pemegang saham sebesar Rp100 atau senilai kisaran Rp9,3 triliun sesuai dengan jumlah saham beredar BMRI sejumlah 93,33 miliar lembar saham dan memperhatikan jumlah saham treasury perseroan atas realisasi pelaksanaan pembelian kembali.

Tebar Rp225 Triliun dalam 25 Tahun Terakhir

Bank Mandiri memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat Indonesia, salah satunya dengan pembagian dividen dari laba bersih yang dihasilkan tiap tahunnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyebutkan perseroan secara konsisten menjalankan peran sebagai bank nasional yang berkontribusi bagi negara serta masyarakat. Perseroan telah membagikan dividen senilai total Rp225 triliun dalam 25 tahun terakhir.

"Pada tahun 2025 dividen Bank Mandiri juga tumbuh kuat mencapai Rp52,5 triliun, yang berasal dari Rp43,5 Triliun atas porsi laba 2024 dan Rp9 triliun dividen interim atas porsi laba 2025 yang telah dibayarkan pada 14 Januari 2026," ujarnya pada Kamis (5/2/2026).

Selain dividen, Bank Mandiri juga berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak. Secara akumulasi, kontribusi pajak Bank Mandiri mencapai Rp277 triliun dari tahun 2000 ke 2025.

Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah membayarkan pajak sekitar Rp27 triliun dengan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peran sistemik Bank Mandiri dalam memperkuat fondasi fiskal nasional.

Adapun, sepanjang tahun lalu Bank Mandiri membukukan laba senilai Rp56,3 triliun secara konsolidasi. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Pada periode yang sama, BMRI membukukan kredit senilai Rp1.895 triliun atau naik 13,4% YoY. Pada sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp2.106 triliun atau naik 23,9% YoY dengan pertumbuhan dana murah sebesar 12,6% YoY senilai Rp1.431 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat Indonesia, salah satunya dengan pembagian dividen dari laba bersih yang dihasilkan tiap tahunnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyebutkan perseroan secara konsisten menjalankan peran sebagai bank nasional yang berkontribusi bagi negara serta masyarakat. Perseroan telah membagikan dividen senilai total Rp225 triliun dalam 25 tahun terakhir.

"Pada tahun 2025 dividen Bank Mandiri juga tumbuh kuat mencapai Rp52,5 triliun, yang berasal dari Rp43,5 Triliun atas porsi laba 2024 dan Rp9 triliun dividen interim atas porsi laba 2025 yang telah dibayarkan pada 14 Januari 2026," ujarnya pada Kamis (5/2/2026).

Selain dividen, Bank Mandiri juga berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak. Secara akumulasi, kontribusi pajak Bank Mandiri mencapai Rp277 triliun dari tahun 2000 ke 2025.

Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah membayarkan pajak sekitar Rp27 triliun dengan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peran sistemik Bank Mandiri dalam memperkuat fondasi fiskal nasional.

"Bagi Bank Mandiri, mendukung program prioritas pemerintah bukan sekadar target bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra dan bagian dari ekosistem BUMN dalam memperluas dampak ekonomi yang nyata. Melalui pembiayaan yang terukur, penguatan ekosistem usaha, dan pendampingan yang berkelanjutan, kami ingin memastikan UMKM, desa, dan sektor-sektor strategis memiliki ruang tumbuh yang sehat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” lanjut Riduan.

Adapun, sepanjang tahun lalu Bank Mandiri membukukan laba senilai Rp56,3 triliun secara konsolidasi. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Pada periode yang sama, BMRI membukukan kredit senilai Rp1.895 triliun atau naik 13,4% YoY. Pada sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp2.106 triliun atau naik 23,9% YoY dengan pertumbuhan dana murah sebesar 12,6% YoY senilai Rp1.431 triliun.

Penggunaan alat berat seperti ekskavator, buldoser, dan forklift menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai proyek pembangunan di Jakarta. Namun, di balik aktivitasnya juga memberikan kontribusi finansial penting bagi daerah melalui Pajak Alat Berat (PAB).

Di mana PAB menjadi salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam meningkatkan pendapatan dan mendukung pembangunan Jakarta.Adapun PAB merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, industri, pertambangan, dan sektor lainnya.

Berbeda dengan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum, alat berat memiliki pengaturan pajak tersendiri karena penggunaannya terbatas pada area proyek atau lokasi khusus.

Manfaat Pajak Alat Berat

Penerapan Pajak Alat Berat membawa sejumlah manfaat strategis bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari PAB menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengembangan program sosial dan lingkungan.

Kedua, pajak ini turut mewujudkan keadilan fiskal. Melalui PAB, sektor industri dan konstruksi yang menggunakan alat berat dalam skala besar ikut menanggung beban pembangunan secara proporsional. Dengan demikian, kontribusi antar sektor menjadi lebih seimbang.

Ketiga, PAB membantu menertibkan administrasi kepemilikan alat berat. Kewajiban registrasi dan pendataan memungkinkan pemerintah daerah memiliki basis data akurat mengenai jumlah serta distribusi alat berat di Jakarta. Data ini penting untuk mendukung pengawasan usaha, keselamatan kerja, dan perencanaan tata ruang.

Keempat, penerimaan dari PAB juga mendorong pembangunan berkelanjutan. Dana pajak yang dikumpulkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, serta kebijakan lingkungan yang lebih baik.

Dasar Hukum dan Implementasi

Pajak Alat Berat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak ini tidak dikenakan terhadap kendaraan yang beroperasi di jalan umum, karena alat berat umumnya digunakan di area proyek atau lokasi terbatas.

Kontribusi untuk Ibu Kota

Melalui penerapan Pajak Alat Berat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memperluas basis pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara langsung.

Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak turut berperan dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan Jakarta yang tertib, maju, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk family office (FO) di Bali dinilai berpotensi menekan penerimaan pajak sekaligus menimbulkan ketimpangan keadilan fiskal.

Kebijakan yang dikabarkan menawarkan pembebasan pajak bagi keluarga super kaya itu dinilai perlu dikaji ulang secara hati-hati, baik dari sisi ekonomi maupun politik.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) selama ini sangat dominan.

“Sebagai gambaran, 64,6% dari penerimaan PPh 21 OP berasal dari dua layer tarif tertinggi. Apalagi dengan adanya pajak atas natura, kontribusi pajak dari kelompok kaya semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (8/10/2025).

Dengan latar tersebut, Fajry menilai bahwa pembebasan pajak bagi kelompok konglomerat di bawah skema family office akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Di atas itu, dia juga mengingatkan dampak yang lebih serius yaitu tercorengnya aspek keadilan karena akan muncul kesenjangan antara kelompok kaya dan menengah dalam sistem perpajakan.

“Jika pembentukan family office pada akhirnya membebaskan pajak kelompok super kaya, tapi kelompok menengah tetap membayar, misalnya 15% dari penghasilannya, itu jelas bentuk ketidakadilan,” katanya.

Fajry menjelaskan, prinsip dasar PPh OP adalah instrumen redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. PPh OP, sambungnya, berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih berorientasi pada penerimaan fiskal.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan setiap kebijakan yang memberi keringanan kepada kelompok tertentu berpotensi menggerus legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Apalagi, Fajry mengingatkan demonstrasi besar-besaran atas dasar kecemburuan sosial belum lama ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

“Tentu akan sangat riskan sekali bagi Pemerintahan Prabowo jika ada kebijakan yang akan melukai aspek keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.

Family Office & Pusat Keuangan Baru di Bali

Sekadar informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.