Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap untuk mengantisipasi masuknya periode puncak musim kemarau yang diprediksikan akan jatuh pada Agustus-September 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menyatakan bahwa percepatan olah lahan dilakukan secara agresif guna mengejar sisa ketersediaan air tanah yang mulai berkurang.

Salah satu strategi utama yang kini diimplementasikan adalah sistem mekanisasi terintegrasi yang diberi nama "Sistem Sepur".

"Jadi kalau musim panen raya nanti, setelah dipanen menggunakan combine harvester, di belakangnya langsung diikuti dengan traktor roda empat atau rotavator untuk langsung mengolah tanah. Kemudian di belakangnya lagi kita semprot dengan recomposer pakai drone supaya keasaman tanah itu bisa naik dan turun. Satu minggu kemudian langsung ditanam lagi dengan transplanter. Proses berurutan ini yang membuat kami menamakannya sistem sepur," ujar Frans, sapaan akrabnya, pada Kamis (21/5/2026).

Selain percepatan lahan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga menempuh 3 langkah strategis lainnya. Pertama, berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memetakan wilayah rawan.

Kedua, mendorong penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan, berumur pendek, namun tetap berproduktivitas tinggi seperti varietas Inpago. Ketiga, melakukan pengawalan ketat terhadap dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Frans memaparkan bahwa bantuan infrastruktur pengairan juga telah didistribusikan pemerintah ke berbagai daerah. Bantuan tersebut bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk 334 unit rehabilitasi jaringan irigasi ke 25 kabupaten melalui dana APBD. Selain itu, dialokasikan pula 75 unit irigasi alternatif di 15 kabupaten.

Dari anggaran APBN, disalurkan bantuan irigasi perpompaan sebanyak 1.823 unit di 30 kabupaten, irigasi perpipaan sebanyak 366 unit di 26 kabupaten, serta 220 unit bangunan konservasi air.

Pemerintah memfokuskan pengawasan pada daerah-daerah yang lokasinya berada di ujung atau jauh dari sumber air 5 BBWS yang ada di Jawa Tengah. Wilayah seperti Jepara, Banjarnegara, dan Cilacap menjadi perhatian khusus.

"Seperti Jepara misalnya, itu kan kejauhan dari sumber airnya, kadang-kadang sudah terbagi habis di mana-mana. Nah itu yang kita perlu tambah, misalnya sumber airnya di mana, kita lakukan irigasi perpompaan, tarik air masukan ke jaringan irigasi," kata Frans.

Pada daerah-daerah kritis ini, penambahan sumur dalam dan optimalisasi pompa ditarik langsung ke jaringan irigasi untuk menyelamatkan lahan pertanian.

Langkah mitigasi ini sekaligus menjadi evaluasi atas kendala tahun lalu, di mana sejumlah daerah mencatat indeks pertanaman yang rendah akibat kekeringan hingga hanya mampu menanam satu kali dalam setahun.

Dengan masifnya pembangunan fisik jaringan pengairan sejak akhir 2025, aliran air menuju musim kemarau tahun ini diharapkan berjalan jauh lebih lancar demi mengamankan target luas tanam dari proyeksi penurunan produksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan atas potensi dampak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang imbas fenomena El Nino. Menurut BMKG, kemarau di Jawa Timur diprakirakan akan berlangsung 56,9% wilayah pada mulai Mei mendatang.

Puncak kemarau diprediksi akan jatuh pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9% wilayah Jawa Timur. Sementara, periode kritis diprediksi akan meluas hingga mencapai 72,5% wilayah ketika fase puncak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan dampak dari fenomena kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Ia menyebut produktivitas lahan, khususnya sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang. Berdasarkan hasil pemetaan, pada awal kemarau sekitar 56,2% lahan sawah di Jawa Timur akan terdampak, dan semakin meningkat menjadi 76,7% atau sekitar 921 ribu hektare pada puncak musim kemarau.

"Durasi kemarau tahun ini diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Khofifah dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare.

Khofifah tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.

Untuk itu, Khofifah meminta seluruh pihak senantiasa waspada dalam menghadapi fenomena alam tersebut karena menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis," jelasnya.

Di sisi lain, Khofifah menegaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air semata. Namun, juga menjadi pemicu utama terjadinya bencana lainnya, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, saat sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.

Untuk penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan berbagai strategi terpadu.

Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain dengan pencegahan dini melalui pemasangan alat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respons cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi lahan, dan penegakan hukum yang tegas.

Strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategi, hingga fasilitas pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.

"Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh, untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia. Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau di wilayah Jawa Timur pada 2026 akan berlangsung lebih kering bila dibandingkan periode normal tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipicu oleh menguatnya fenomena El Nino.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur Anung Suprayitno menyebut dinamika atmosfer menunjukkan adanya transisi dari kondisi normal menuju El Nino kategori lemah hingga moderat. Perubahan itu diprediksi mulai terjadi setelah pertengahan 2026.

"El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi pada kondisi netral hingga pertengahan tahun 2026. Selanjutnya, El Nino menguat menjadi kategori lemah hingga moderat hingga akhir tahun 2026 dengan peluang sebesar 50-60%. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau tahun 2026 di Jawa Timur berpotensi lebih kering,” beber Anung, Kamis (12/3/2026).

Berdasarkan pemetaan 74 Zona Musim (ZOM) di Jawa Timur, awal musim kemarau diperkirakan mulai masuk secara bertahap. Mayoritas wilayah Jawa Timur atau sekitar 56,9% diprediksi baru akan memasuki musim kemarau pada Mei 2026. Sementara, 26 ZOM lainnya dimulai pada April 2026 dan 5 ZOM sisanya pada Juni 2026.

BMKG juga mencatat adanya pergeseran periode mulainya musim kemarau bila dibandingkan dengan rata-rata klimatologis sejak periode 1991-2020. Anung menyebut, hampir separuh wilayah Jawa Timur diprediksi akan mengalami keterlambatan.

“Perbandingan awal musim Kemarau dengan normalnya diprediksi mundur di 36 ZOM atau 46,2% dari luas wilayah Jawa Timur, 23 ZOM Sama, dan 15 ZOM Maju,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anung mengungkapkan musim kemarau 2026 diprediksi akan berlangsung cukup panjang. Sebanyak 23% wilayah Jatim akan mengalami masa kering selama 22 hingga 24 dasarian atau setara 7 hingga 8 bulan. Puncak kekeringan diprediksi akan melanda mayoritas wilayah Jatim pada Agustus 2026 mendatang.

“Puncak musim kemarau 2026 diprediksi dominan terjadi pada Agustus 2026 sebanyak 53 ZOM atau 70,9% dari luas wilayah Jawa Timur dan puncak musim kemarau paling awal terjadi pada Juli 2026 sebanyak 15% wilayah Jawa Timur,” lanjut paparnya.

Dengan sifat hujan yang diprediksi di bawah normal pada 56 ZOM, BMKG pun mengeluarkan rekomendasi strategis terhadap sektor pangan dan sumber daya air. Masyarakat dan pemerintah daerah diminta untuk melakukan langkah antisipasi guna mencegah gagal panen dan paceklik air bersih.

“Untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen, perlunya penyesuaian varietas padi umur pendek yang tahan kering dan penyesuaian kalender tanam dari tanaman padi ke palawija,” sebutnya.

Selain itu, Anung juga menyarankan pengisian segenap waduk secara maksimal pada akhir musim hujan guna mencukupi kebutuhan konsumsi, irigasi, serta pembangkit listrik.

Di sisi lain, Anung mengatakan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius yang sudah sepatutnya direncanakan penanggulangannya sejak dini.

Sebagai langkah mitigasi dampak ekonomi bagi petani dan nelayan, BMKG mendorong adanya diversifikasi usaha, termasuk optimalisasi produksi garam rakyat yang biasanya meningkat saat cuaca terik.

“BMKG menghimbau agar informasi Prediksi Musim Kemarau 2026 ini dijadikan sebagai bentuk peringatan dini (early warning), untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam aksi dini (early action),” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan dating lebih awal dibandingkan dengan rata-rata klimatologinya.

Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun demikian, peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole [IOD] diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026), dikutip dari situs resmi BMKG.

Penanda awal musim kemarau

Penanda awal musim kemarau ini dilihat dari peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia).

BMKG mencatat 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Awal musim kemarau ini diprediksi terjadi untuk wilayah pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Kemudian Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan merinci bahwa sebagian wilayah lain menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian wilayah lainnya pada Juni 2026.

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Puncak musim kemarau

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia.

Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) yang meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau makin meluas secara signifikan.

Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Lebih kering dari biasanya

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%).

Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah. Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan datang lebih awal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau 2026 lebih awal dibandingkan dengan rata-rata klimatologinya.

Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun demikian, peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole [IOD] diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026), dikutip dari situs resmi BMKG.

Penanda awal musim kemarau ini dilihat dari peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia).

BMKG mencatat 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Awal musim kemarau ini diprediksi terjadi untuk wilayah pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Kemudian Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan merinci bahwa sebagian wilayah lain menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian wilayah lainnya pada Juni 2026.

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau makin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%).

Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah. Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya.

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini [Early Warning] yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata [Early Action] oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” kata Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau 2026 lebih awal dibandingkan dibandingkan dengan rata-rata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun demikian, peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole [IOD] diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026), dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda dimulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026, mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026, dan 163 ZOM (23,3%) pada Juni 2026. Berdasarkan data tersebut, Ardhasena mengemukakan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) diprediksi MAJU atau terjadi lebih cepat dari biasanya, SAMA di 173 ZOM (24,7%), dan MUNDUR di 72 ZOM (10,3%).

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau makin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah. Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya.

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini [Early Warning] yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata [Early Action] oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” kata Faisal.