Bisnis.com, CILACAP — PT Pertamina (Persero) memulai pembangunan proyek kilang bensin di Cilacap, Jawa Tengah, dan Dumai, Riau yang diproyeksikan mampu menekan nilai impor BBM sebesar US$1,25 miliar per tahun atau sekitar Rp21,65 triliun (kurs jisdor Rp17.324 per dolar AS).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proyek hilirisasi dua kilang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

"Dalam rangka memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM, jadi dari pembangunan kilang Cilacap dan Dumai ini, akan mengurangi impor BBM kurang lebih US$1,25 miliar dolar per tahunnya," ujar Rosan di Cilacap, Jawa Tengah dikutip Kamis (30/4/2026).

Fasilitas kilang di Dumai dan Cilacap ditargetkan memiliki kapasitas total 62.000 barel per hari. Proyek ini diperkirakan mampu menggantikan impor BBM hingga 2 juta kiloliter per tahun sekaligus menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja.

Secara terpisah, Direktur Infrastruktur, Proyek, dan Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga, Setyo Pitoyo mengungkapkan total investasi dua proyek kilang bensin tersebut diperkirakan mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp20,4 triliun.

"Masing-masing kilang itu investasinya sekitar US$600 juta sehingga totalnya akan sekitar US$1,2 miliar. Kurang lebih ya, itu belum termasuk misalkan kami harus melakukan upgrade fasilitas dan lain-lainnya," ujar Setyo.

Selain proyek kilang di Cilacap dan Dumai oleh Pertamina, sejumlah proyek lain juga memulai pembangunan pada hari yang sama, termasuk fasilitas pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan oleh MIND ID bersama Pertamina.

Pertamina juga memulai pembangunan tiga tangki penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur, lalu di Biak, Papua, dan Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penambahan kapasitas tangki operasional mencapai 153.000 kiloliter untuk memperkuat pasokan BBM di kawasan Indonesia Timur.

Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar mineral dari sejumlah negara di Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk Persia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi dua pemasok utama dari wilayah tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama periode 2021–2025, total impor BBM dengan kode harmonized system (HS) dua digit 27 dari Arab Saudi mencapai 26,87 juta ton atau senilai US$16,9 miliar.

Selain Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), sejumlah negara di kawasan Teluk juga tercatat mengekspor bahan bakar mineral ke Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Qatar dengan volume 4,91 juta ton senilai US$3,2 miliar, Bahrain sebanyak 1,06 juta ton atau US$666 juta, Kuwait sebesar 1,84 juta ton senilai US$1,02 miliar, serta Oman mencapai 1,64 juta ton sebesar US$1,2 miliar.

Namun demikian, sumber impor BBM terbesar Indonesia justru berasal dari negara tetangga. Selama lima tahun terakhir, impor dari Singapura mencapai 65,24 juta ton atau setara US$49,22 miliar, sementara dari Malaysia tercatat 34,1 juta ton atau sekitar US$25,42 miliar.

Bisnis.com, CILACAP — PT Pertamina (Persero) resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek kilang bensin di Cilacap, Jawa Tengah, dan Dumai, Riau, sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Infrastruktur, Proyek, dan Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga Setyo Pitoyo mengungkapkan nilai investasi untuk dua proyek kilang bensin tersebut diperkirakan mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp20,4 triliun (asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS).

"Masing-masing kilang itu investasinya sekitar US$600 juta sehingga totalnya akan sekitar US$1,2 miliar. Kurang lebih ya, itu belum termasuk misalkan kami harus melakukan upgrade fasilitas dan lain-lainnya," ujar Setyo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Adapun, fasilitas kilang Pertamina di Dumai dan Cilacap ditargetkan memiliki kapasitas gabungan 62.000 barel per hari. Proyek tersebut diperkirakan mampu menggantikan impor BBM hingga 2 juta kiloliter per tahun serta menyerap ribuan tenaga kerja.

"Berdasarkan pengalaman, ketika kita membangun [kilang] seperti itu, menyerap sekitar 2.000 orang dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Kemudian, kalau untuk dampak ekonomi kami harus lakukan perhitungan lebih komprehensif," jelasnya.

Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai itu juga disebut berpotensi menekan impor BBM sekitar US$1,25 miliar per tahun, dengan target mulai beroperasi pada 2030.

Selain proyek kilang di Cilacap dan Dumai oleh Pertamina, sejumlah proyek lain turut melaksanakan groundbreaking pada hari yang sama, salah satunya fasilitas pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan oleh MIND ID dan Pertamina.

Tak hanya itu, terdapat pula pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon berbahan bijih besi di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan WIKA.

Secara keseluruhan, terdapat 13 proyek yang memulai tahap konstruksi dalam seremoni groundbreaking kali ini. Proyek-proyek tersebut berasal dari berbagai sektor hilirisasi di sejumlah wilayah dengan total nilai investasi Rp116 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan energi nasional melalui impor minyak mentah (crude) dari Rusia hingga 150 juta barel hingga akhir 2026 memiliki sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kesepakatan impor tersebut merupakan bagian dari kerja sama energi jangka panjang antara Indonesia dan Rusia. Realisasi pengadaan akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan domestik.

"Kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat ini, pemerintah masih menggodok skema importasi yang paling tepat. Dua opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau skema Badan Layanan Umum (BLU).

Adapun kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Menurut Yuliot, penggunaan BUMN sebagai pelaksana impor berpotensi menghadapi kendala kontraktual dengan mitra eksisting serta prosedur pengadaan yang mengharuskan proses tender.

Hal ini dinilai kurang sejalan dengan karakter kerja sama yang berbasis government to government (G2G). Sebaliknya, skema BLU dinilai dapat memberikan fleksibilitas, khususnya dalam aspek pembiayaan. Namun demikian, payung regulasi untuk kedua opsi tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Dari sisi harga, pemerintah memastikan bahwa pembelian minyak Rusia akan tetap mengacu pada mekanisme pasar global. Meski demikian, potensi diskon tetap terbuka, meskipun belum dapat dipastikan besarannya.

Tantangan Teknis dan Beban Investasi

Di luar aspek skema dan harga, tantangan utama justru datang dari karakteristik minyak mentah Rusia itu sendiri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perbedaan spesifikasi crude menjadi isu krusial.

Dia menjelaskan bahwa minyak Rusia, khususnya jenis Ural crude, memiliki karakter lebih berat dan kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan minyak dari Timur Tengah yang cenderung lebih ringan. Kondisi ini menuntut penyesuaian pada kilang domestik, terutama milik PT Pertamina (Persero).

"Nah, apakah Pertaminanya sudah siap gitu dalam pengolahan kilangnya? Dan itu butuh investasi tambahan yang tentu juga besar," ujar Bhima kepada Bisnis.

Di saat bersamaan, kondisi keuangan Pertamina juga menjadi sorotan. Perusahaan pelat merah tersebut masih menanggung beban selisih keekonomian dan kompensasi energi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada arus kas dan kemampuan investasi.

Selain faktor teknis, risiko geopolitik menjadi variabel yang tak kalah penting. Bhima menyoroti potensi sanksi dari Amerika Serikat (AS) terhadap negara yang melakukan transaksi energi dengan Rusia.

Jika sanksi tersebut diberlakukan, dampaknya bisa meluas, mulai dari kenaikan tarif perdagangan hingga hambatan ekspor produk Indonesia ke pasar AS.

Lebih lanjut, sistem pembayaran juga menjadi tantangan tersendiri. Rusia saat ini tidak dapat mengakses sistem pembayaran internasional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sehingga transaksi tidak bisa dilakukan menggunakan dolar AS.

Alternatifnya adalah menggunakan mata uang lain seperti yuan. Namun, skema ini membawa konsekuensi tambahan berupa risiko selisih kurs yang harus diperhitungkan dalam total biaya impor.

"Pemerintah sebenarnya harus menghitung cost and benefit analisisnya. Dan harus terbuka kepada publik, karena ini ada implikasi juga yang dianggap murah harganya, tapi ternyata ada biaya-biaya tambahan, jadi sama saja dengan membeli minyak misalkan dari Singapura," kata Bhima.

Biaya Logistik dan Perbandingan Harga

Komponen lain yang perlu diperhitungkan adalah biaya logistik. praktisi migas Hadi Ismoyo menilai, pengiriman minyak dari Rusia memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan impor dari negara lain atau pembelian produk jadi dari Singapura.

Seluruh biaya tersebut, mulai dari transportasi hingga pengolahan di kilang, harus diakumulasi untuk mendapatkan harga riil yang dapat dibandingkan secara adil dengan opsi pasokan lainnya.

Di sisi lain, Hadi melihat peluang dari rencana ini. Menurutnya, impor crude Rusia dapat menjadi solusi atas keterbatasan pasokan bahan baku kilang dalam negeri yang mulai menipis.

Selain itu, harga minyak Rusia umumnya berada pada kisaran US$10–US$13 per barel lebih rendah dari Brent, sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi.

Dari sisi logistik, pengiriman dari wilayah Asia Rusia diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 15 hari menuju Indonesia, yang relatif kompetitif.
"Untungnya lagi, jika Port Delivery Crude dari Rusia Bagian Asia, hanya butuh sekitar 15 hari sampai RI," kata Hadi.

Meski demikian, Hadi juga mengakui adanya risiko politik yang menyertai kerja sama ini. Ketidakpastian kebijakan AS terhadap Rusia menjadi faktor yang sulit diprediksi.

Jika sanksi kembali diperketat, Indonesia berpotensi menghadapi dilema, terutama karena sejumlah BUMN memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan AS, termasuk penerbitan obligasi yang mengandung klausul kepatuhan terhadap sanksi internasional.

KOMPAS.com - Pertamina menyatakan kesiapannya mengolah suplai minyak mentah (crude oil) dari Rusia.

Kilang milik Pertamina di dalam negeri sanggup mengolah minyak mentah jadi produk olahan.

"Untuk crude dari Rusia, Refinery Unit/kilang yang dimiliki Pertamina mampu dan dapat mengolahnya untuk menjadi produk olahan dari crude tersebut," jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dikutip dari Antara, Selasa 14 April 2026.

Pertamina menunggu arahan dari pemerintah terkait impor minyak mentah dari Rusia.

Roberth memastikan pihaknya mendukung penuh dan berperan aktif dalam mengolah hingga pendistribusian minyak di dalam negeri.

“Pertamina tentunya akan mendukung dan turut berperan dalam penyediaan energi di dalam negeri dan pendistribusiannya mulai dari pengolahan hingga menjadi produk,” kata Roberth.

Impor minyak dan gas elpiji dari Rusia

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencari pasokan minyak mentah dari Federasi Rusia.

Bahlil lalu ditugaskan menemui Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev untuk membahas pasokan minyak ke Indonesia.

"Presiden Prabowo menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev untuk pembahasan lanjutan lebih detail hari ini di Moskow," jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dikutip dari Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Bahlil sendiri menyampaikan pertemuannya dengan Menteri Energi Rusia berjalan baik dan Moskow segera menindaklanjuti suplai minyak mentah ke Indonesia.

Selain minyak, gas elpiji juga didapatkan dari kesepakatan ini.

"Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan elpiji," jelas Bahlil.

Perusahaan energi Rusia seperti Rosneft, Ruschem Zahrubesneft, dan Lukoil, siap mengirim minyak dan gas elpiji ke Indonesia.

Skema pengadaan pun melalui government-to-government (G2G) dan business-to-business (B2B).

Bahlil lapor ke Presiden Prabowo

Terbaru, Bahlil melaporkan perkembangan pembelian minyak dari Rusia.

Ia memastikan Rusia siap pasok energi ke Indonesia.

"Alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia," ujar Bahlil, Kamis (16/4/2026).

Indonesia membutuhkan impor minyak mencapai 1 juta barrel setiap harinya. Guna memenuhi kebutuhan ini pemerintah terus menerus mencari pasokan dari berbagai negara.

Pasokan dari Rusia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia aman hingga akhir tahun 2026.

"Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita satu tahun itu harus tetap ada. Saya menindaklanjuti untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita enggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi dari kilang kita," jelasnya.

Dirinya juga menjamin harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun 2026.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil Lapor ke Prabowo soal Misi ke Rusia: Kita Akan Dapat Minyak" dan Antara berjudul "Pertamina nyatakan mampu olah minyak mentah dari Rusia"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Pertamina memastikan kesiapan infrastruktur kilangnya untuk mengolah minyak mentah asal Rusia, seiring rencana pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari negara tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa kilang pertamina secara teknis mampu memproses crude oil dari Rusia menjadi berbagai produk turunan energi.

“Minyak mentah dari Rusia dapat diolah di kilang Pertamina menjadi produk siap pakai,” ujarnya dikutip dari Antara.

Pernyataan ini muncul di tengah langkah pemerintah yang tengah menjajaki pembelian minyak mentah dari Rusia sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi.

Roberth menegaskan, Pertamina akan mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan minyak mentah, termasuk jika keputusan impor dari Rusia direalisasikan. Menurutnya, peran perusahaan mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pengolahan hingga distribusi energi ke masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah melakukan pembicaraan langsung dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev.

Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama di sektor energi, termasuk pembelian minyak mentah dan LPG.

Selain perdagangan energi, kedua negara juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan kilang serta pemanfaatan teknologi energi yang lebih maju.

Bahlil menyebut hasil pembicaraan tersebut cukup positif. Indonesia, kata dia, berpeluang menambah pasokan minyak mentah sekaligus memperoleh tambahan LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional di tengah volatilitas pasar energi global.

Dengan kondisi geopolitik yang masih dinamis, diversifikasi sumber pasokan dinilai krusial untuk memastikan stabilitas energi dalam negeri tetap terjaga.

Kerja sama dengan Rusia, sebagai salah satu produsen energi utama dunia, dipandang sebagai opsi strategis dalam memperkuat fondasi tersebut.

(SAW)

IDXChannel – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) memastikan seluruh minyak mentah yang diproduksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia akan diolah di kilang milik PT Pertamina (Persero).

“Alhamdulilah semua crude atau minyak Mentah bagian KKKS sudah confirm bersedia dijual ke kilang minyak Pertamina,” kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto kepada IDX Channel, dalam keterangan tertulis pada Selasa (7/4/2026).

Keputusan itu berdasarkan surat SKK Migas No. 0197/SKK/2026 yang terbit 17 Maret 2026. Djoko menyebut penjualan minyak mentah milik perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia kepada Pertamina selaras dengan prinsip "No Gain No Loss".

Lebih lanjut, Djoko mengatakan Direktur Jenderal (?Dirjen) Migas sesuai kewenangannya dapat menarik rekomendasi ekspor crude yang telah dikirimkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

SKK Migas juga menerima surat dari CEO Inpex, Takayuki Ueda, yang menyatakan kesediaan perusahaan Jepang itu untuk mengirimkan kargo LPG dari Australia ke Indonesia.

“Surat dari CEO Inpex bahwa Inpex bersedia mengirim cargo cargo LPG dari Produksi Inpex di Australia untuk Indonesia,” ungkap Djoko.

Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi bagi seluruh masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi pemadaman listrik selama satu jam dalam peringatan Earth Hour 2026 di lingkungan kilang PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan dampak nyata terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (29/3/2026) pukul 20.30–21.30 waktu setempat ini dilakukan serentak di berbagai wilayah operasi kilang, mulai dari Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan hingga Kasim.

"Pertamina Patra Niaga khususnya di lingkungan kilang telah melaksanakan kegiatan Earth Hour sejak beberapa tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk terus mengingatkan pentingnya perilaku hemat energi baik pekerja, mitra kerja dan keluarga," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun.

Kegiatan Earth Hour sendiri merupakan gerakan global yang diinisiasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF), yang mendorong masyarakat mematikan lampu dan perangkat listrik yang tidak diperlukan sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim.

Dampak Langsung ke Efisiensi Energi

Roberth menyebutkan, aksi pemadaman listrik selama satu jam tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penghematan energi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mampu menghemat listrik lebih kurang 9 MW, mengurangi emisi sekitar 6 ton CO2 Eq, serta menghemat pemakaian energi setara bahan bakar minyak lebih dari 2.000 liter.

"Earth Hour yang diperingati setiap tahun menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan," kata Roberth.

"Penghematan energi, pengurangan emisi karbon, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi tujuan utama dari gerakan ini," lanjut dia.

Menurut dia, dampak tersebut menunjukkan bahwa langkah sederhana dapat memberikan efek signifikan jika dilakukan secara kolektif dan konsisten.

Dorong Perubahan Perilaku Jangka Panjang

Lebih jauh, Roberth menekankan bahwa Earth Hour tidak hanya berhenti sebagai aksi simbolis tahunan.

Ia menyebut, perubahan perilaku dalam penggunaan energi sehari-hari menjadi kunci utama keberlanjutan.

"Langkah sederhana seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, serta bijak menggunakan energi dapat membantu menjaga kelestarian bumi," ujar Roberth.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menerapkan kebiasaan hemat energi, tidak hanya dalam satu jam, tetapi secara berkelanjutan.

"Peringatan Earth Hour ini hanyalah simbolisasi. Namun yang terpenting, perilaku hemat energi harus menjadi budaya kita sehari-hari, dan harus dimulai sedini mungkin," kata Roberth.

"Kami juga mengapresiasi masyarakat yang sudah melakukan upaya hemat energi dan menggunakan energi secara wajar serta tidak panic buying," pungkas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, BALONGAN -- Selama lebih dari tiga dekade mengabdi di kilang Pertamina, Suhur, seorang Perwira Pekerja Pertamina di Refinery Unit VI Balongan, telah berkali-kali melewati Idul Fitri jauh dari keluarga.

Ketika sebagian besar masyarakat berkumpul merayakan hari kemenangan, ia justru berada di ruang panel kontrol kilang, memantau proses pengolahan energi agar tetap berjalan aman dan andal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tidak ikut Lebaran, tidak masalah. Selama itu untuk menjaga keberlanjutan energi sehingga keberadaan kita ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia,”ujar Suhur di ruang kontrol fasilitas kilang Balongan.

Bagi Suhur, kilang Balongan bukan sekadar tempat bekerja. Ia memulai perjalanan kariernya di fasilitas tersebut pada 1993, bersamaan dengan awal operasional kilang.

Sejak saat itu, bersama rekan-rekannya, ia turut menjaga setiap tahapan proses pengolahan minyak mentah hingga menjadi berbagai produk bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan serta mendukung aktivitas industri di berbagai wilayah.

Suhur merupakan satu dari ribuan Perwira Pertamina yang setiap tahun mengambil bagian dalam Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri 2026/1447 H.

Melalui pengawasan operasional yang berlangsung tanpa henti, para pekerja kilang memastikan pengolahan energi tetap berjalan selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri, saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Pertamina telah aktif menjalankan Satgas Ramadan dan Idul Fitri sejak 9 Maret hingga 1 April 2026.

Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan serta tingginya mobilitas pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri.

Selama masa Satgas, Pertamina Group akan siaga 24 jam guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan, Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga layanan dan pasokan energi.

Pertamina juga mengimbau masyarakat bijak menggunakan energi dan menggunakan energi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bisa bersama-sama menjaga ketersediaan energi.

Pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini, jelas dia, Pertamina telah menyiagakan seluruh infrastruktur energi mulai dari sektor hulu, kilang yang beroperasi penuh hingga sektor hilir yang siaga 24 jam.

‘’Kami memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi BBM dan LPG, namun Pertamina berharap masyarakat juga ikut bersama-sama menjaga penggunaan energi dengan hemat dan sesuai kebutuhan, sesuai dengan imbauan pemerintah,” kata Baron dalam keterangan Rabu (18/3/2026).

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok minyak mentah (crude) di kilang perusahaan berada dalam kondisi aman dengan produksi dalam kapasitas penuh mencapai 1,1 juta barel per hari (bph) dan level operasi normal sekitar 11-12 hari.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menjelaskan persediaan tersebut merupakan bagian dari rantai pasok energi yang berjalan berkelanjutan. Kendati, stok tersebut tidak hanya yang berada di kilang, tapi ada juga yang masih dalam perjalanan hingga proses pengeboran.

"Stok crude di kilang saat ini pada kondisi normal operation. Normal operation itu di antara 11 sampai 12 hari. Nah sisanya crude ada di mana? Ada di atas kapal yang sedang menuju ke kilang. Ada juga di lokasi subholding hulu yang melakukan pengeboran," ujarnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Senin (16/3).

Ia menegaskan jumlah tersebut bukan berarti pasokan akan habis setelah 12 hari. Pasalnya, suplai minyak mentah terus bergerak dalam sistem distribusi.

"Ini bukan berarti satu 12 hari terus habis. Ini satu rangkaian supply chain sebetulnya," jelasnya.

Menurut Mars Ega, untuk memastikan pasokan minyak mentah tetap terjamin, pemerintah juga memberikan dukungan dengan memprioritaskan pengolahan crude dalam negeri, baik milik pemerintah maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, diarahkan untuk diolah di kilang Pertamina.

Langkah tersebut dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

"Nah ini kita memaksimalkan sumber daya alam yang ada di negara kita untuk kita olah di kilang Pertamina untuk sebesar-besar layanan energi kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Nanti, produk-produk BBM Kilang Balikpapan dipompa ke sini (FT Tanjung Batu) melalui pipa bawah laut. Setelah itu, didistribusikan ke daerah-daerah, tidak hanya Kalimantan tetapi sampai Makassar, Bali, dan daerah lainnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan integrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Fuel Terminal (FT) Tanjung Batu, Balikpapan, Kaltim, mampu meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi.

Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pola distribusi BBM dari Kilang Pertamina Balikpapan memasuki fase baru dari sebelumnya melalui proses bongkar muat BBM dari kapal ke kapal di tengah laut (ship to ship/STS).

Kini, pengiriman BBM dialirkan melalui pipa di dasar laut atau submarine pipeline menuju FT Tanjung Batu untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia.

Erika menjelaskan transformasi tersebut membuat pengiriman BBM menjadi lebih efisien dan terintegrasi langsung dari kilang ke terminal penerima.

"Nanti, produk-produk BBM Kilang Balikpapan dipompa ke sini (FT Tanjung Batu) melalui pipa bawah laut. Setelah itu, didistribusikan ke daerah-daerah, tidak hanya Kalimantan tetapi sampai Makassar, Bali, dan daerah lainnya," ujarnya dalam kunjungannya untuk memastikan kesiapan Kilang Balikpapan dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026 di FT Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (25/2/2026).

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menambahkan keberadaan FT tersebut tidak terpisahkan dari RDMP Balikpapan.

"Kami ingin memastikan FT Tanjung Batu ini sebagai supporting system dari pengembangan RDMP, yang sudah diresmikan Presiden RI. Artinya, RDMP dan FT Tanjung Batu ini menjadi satu kesatuan," ucapnya.

Fathul berharap tahap pembangunan selanjutnya, yaitu jaringan pipa Tanjung Batu-Samarinda dan Fuel Terminal Palaran dapat berjalan sesuai jadwal.

"Dengan adanya pipa ke Samarinda tentunya distribusi BBM dari Tanjung Batu ini bisa berjalan lancar," terangnya.

Pada Kamis (27/2/2026), BPH Migas meninjau progres RDMP Balikpapan, yang memasuki tahapan start up unit residual fluid catalytic cracking (RFCC) yang akan mengonversi residu minyak berat menjadi produk BBM bernilai tinggi.

Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan proses start-up RFCC Kilang Balikpapan menjadi momentum keberlanjutan kemandirian energi nasional pascaperesmiannya.

"Kita doakan semoga berjalan lancar, sehingga mendukung penyediaan BBM secara nasional," ujarnya.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono mengingatkan untuk selalu memperhatikan kepatuhan terhadap keselamatan seperti regulasi, alat pelindung diri dan prosedur kerja.

Direktur Infrastruktur Proyek dan Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Setyo Pitoyo menyatakan penyelesaian RDMP Balikpapan sebagai proyek strategis nasional tersebut terus dikejar.

"Kami terus melakukan best effort dengan kondisi RFCC sudah mulai normal, dan crude intake akan dinaikkan bertahap menjadi 310 ribu BOPD (barel minyak per hari). Apabila selesai keseluruhannya, crude intake akan dioptimalkan menjadi 360 ribu BOPD pada Agustus 2026," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi Kilang PPN Didik Bahagia menyampaikan kesiapan seluruh kilang dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Sedangkan, Executive General Manager PPN Regional Kalimantan Isfahani juga menegaskan kesiapannya menghadapi Idul Fitri.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, BPH Migas juga memantau stok dan distribusi BBM di sejumlah SPBU Balikpapan untuk memastikan kesiapan pasokan menjelang Lebaran.

"Semua SPBU dalam keadaan siap, teman-teman Pertamina Patra Niaga juga sudah mempersiapkan strategi atau langkah-langkah, baik penyediaan BBM maupun saat pelaksanaan distribusi seperti penyiapan SPBU modular di jalur padat, maupun tempat wisata," sebut Eman Salman Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan, setelah Kilang Cilacap, kini Kilang Dumai dan Kilang Balongan akan mereplikasi proses produksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) berbahan baku minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).

"Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi PertaminaSAF dari kilang-kilang eksisting. Keberhasilan Kilang Cilacap akan kami replikasi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan," kata Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun dalam pernyataan resmi, Sabtu (28/2/2026).

Untuk itu, kata Roberth, PPN memastikan proses produksi yang akan dilakukan di kedua kilang tersebut harus memenuhi kaidah dan aturan yang berlaku.

"Kilang Dumai dan Kilang Balongan resmi meraih sertifikasi keberlanjutan internasional yaitu International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Europe Union (EU) dan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) sebagai Processing Refinery. Ini merupakan pencapaian penting dalam pengembangan energi rendah karbon dan kemandirian energi," kata Roberth.

Perolehan sertifikasi ini menjadi milestone strategis dalam persiapan produksi bioavtur PertaminaSAF berbahan baku UCO. Dengan sertifikasi tersebut, kedua kilang telah memenuhi persyaratan keberlanjutan global yang menjadi aspek mandatori dalam produksi dan perdagangan SAF di pasar internasional.

"Dengan penambahan kilang yang mampu memproduksi bioavtur PertaminaSAF, tentu akan semakin meningkatkan opitimisme kita dalam memastikan peta jalan penggunaan SAF di Indonesia," kata Roberth.

Pengembangan ekosistem dan peningkatan kapasitas produksi PertaminaSAF di kilang eksisting merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas portofolio bisnis rendah karbon, selain tetap mengoptimalkan aset dan bisnis eksisting yang telah dimiliki. Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional serta rencana mandatori penggunaan SAF.

Roberth menjelaskan, sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari kesiapan infrastruktur kilang, kerja sama dengan beberapa mitra pemasok bahan baku minyak jelantah, penyediaan peralatan analisis produk, pengembangan dan penggunaan katalis khusus, hingga pemenuhan seluruh proses sertifikasi keberlanjutan ISCC EU dan CORSIA.

"Dengan raihan ini, saat ini seluruh rantai pasok PertaminaSAF di PPN sudah mendapatkan sertifikasi internasional keberlanjutan ISCC mulai dari Kilang yaitu Kilang Dumai, Kilang Cilacap dan Kilang Balongan sebagai Processing Plant dan Aviasi sebagai trader dan distributor SAF," ujar dia.

Bila tanpa sertifikasi tersebut, kata dia, produk bioavtur yang dihasilkan tidak dapat dikategorikan sebagai SAF dan tidak diakui dalam skema keberlanjutan global, sehingga tidak dapat diterima oleh maskapai penerbangan maupun konsumen internasional.

"Detail sertifikasi ISCC yang telah di raih dapat dilihat pada website ISCC," ujar Roberth.

Dengan beberapa persiapan yang sekarang sedang berlangsung dan dalam tahap penyelesaian, Kilang Dumai dan Kilang Balongan ditargetkan siap melakukan uji coba pengolahan UCO menjadi certified SAF pada 2026.

(Dhera Arizona)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan Kilang Dumai dan Kilang Balongan resmi meraih sertifikasi keberlanjutan internasional untuk produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Kedua kilang tersebut memperoleh sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) European Union (EU) serta Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) sebagai Processing Refinery.

Corporate Secretary PPN Roberth M.V. Dumatubun mengatakan sertifikasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan PertaminaSAF berbahan baku minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO).

"Kilang Dumai dan Kilang Balongan resmi meraih sertifikasi keberlanjutan internasional yaitu ISCC EU dan CORSIA sebagai Processing Refinery. Ini merupakan pencapaian penting dalam pengembangan energi rendah karbon dan kemandirian energi," kata Roberth dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Dengan perolehan sertifikasi tersebut, kedua kilang dinyatakan memenuhi persyaratan keberlanjutan global yang menjadi aspek mandatori dalam produksi dan perdagangan SAF di pasar internasional.

Roberth mengatakan keberhasilan Kilang Cilacap akan direplikasi di Dumai dan Balongan.

"Keberhasilan Kilang Cilacap akan kami replikasi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan," ujarnya.

Ia menambahkan tanpa sertifikasi tersebut, produk bioavtur tidak dapat dikategorikan sebagai SAF dan tidak diakui dalam skema keberlanjutan global.

Pengembangan kapasitas produksi PertaminaSAF di kilang eksisting menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas portofolio bisnis rendah karbon. Dumai dan Balongan ditargetkan siap melakukan uji coba pengolahan UCO menjadi certified SAF pada 2026.