REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

Bisnis.com,JAKARTA — Indonesia masih membutuhkan importasi garam untuk industri dan pangan olahan meskipun pemerintah menargetkan impor dihentikan pada 2027. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Danantara baru saja melakukan groundbreaking pengembangan pabrik garam.

Kendati demikian, proyek baru dengan kapasitas produksi mencapai 380.000 ton itu disebut belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, utamanya untuk sektor industri.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menegaskan bahwa persoalan garam bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesesuaian spesifikasi untuk berbagai sektor pengguna.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengungkapkan, kebutuhan garam nasional terbagi ke beberapa segmen dengan standar yang berbeda. Untuk garam industri saja, kebutuhan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun.

Sementara itu, garam untuk industri makanan dan minuman sekitar 800 ribu ton, dan garam konsumsi rumah tangga juga berada di kisaran 800 ribu ton.

“Garam industri itu punya spesifikasi dan harga tersendiri. Begitu juga garam untuk makanan dan minuman, standarnya berbeda lagi,” ujar Fajar kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, segmen yang selama ini paling memungkinkan dipenuhi dari produksi lokal adalah garam konsumsi rakyat. Namun pasokan dari petambak garam tradisional pun masih belum mencukupi kebutuhan nasional.

Kondisi ini membuat industri makanan dan minuman belum sepenuhnya bisa mengandalkan pasokan dari dalam negeri.

“Nah, kalau BUMN seperti PT Garam ingin masuk lebih jauh ke pasar industri makanan dan minuman, kualitasnya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selama kualitas masuk dan harga bersaing, tentu tidak ada masalah,” tuturnya.

Meski demikian, Fajar menekankan bahwa secara total produksi, pasokan garam nasional masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh kebutuhan dalam negeri yang telah mendekati 3 juta ton lebih per tahun dari semua sektor.

Dari sisi geografis dan iklim, Indonesia juga dinilai tidak memiliki banyak wilayah ideal untuk produksi garam skala besar dengan kualitas tinggi. Produksi garam sangat bergantung pada lamanya musim panas, tingkat salinitas air laut, ketersediaan lahan, serta infrastruktur pendukung.

“Indonesia itu yang relatif bisa hanya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur [NTT]. Tapi lahannya juga terbatas, dan kualitas airnya pun tidak sebaik di negara seperti Australia yang memang unggul untuk tambang garam,” jelasnya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Inaplas menilai ketergantungan terhadap impor garam industri masih akan sulit dihindari dalam jangka panjang. Meski begitu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri tetap perlu didorong secara bertahap dan realistis.

“Industri dalam negeri tentu harus ditingkatkan kapasitasnya. Prinsipnya kami mendukung [swasembada garam]. Tapi yang harus diatur itu keseimbangan supply dan demand, bukan sekadar larangan atau kewajiban tanpa melihat kondisi riil,” terangnya.

Terkait rencana larangan impor garam pada 2027, Fajar menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam. Pasalnya, kapasitas produksi garam industri domestik dinilai masih jauh dari memadai.

“Garam industri saja kebutuhannya 2 juta ton. Produksi kita berapa? Satu hektare lahan paling hanya menghasilkan sekitar 300 ton per tahun. Kalau butuh jutaan ton tambahan, berapa juta hektare lagi lahan yang harus disiapkan? Apakah lahannya ada?,” tambahnya.

Dia menegaskan, kebijakan pengembangan industri garam nasional harus berbasis pada data kapasitas produksi, kualitas, serta kesiapan lahan dan infrastruktur, agar tidak justru mengganggu keberlangsungan industri pengguna garam di dalam negeri.

Sebagai informasi, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 4,5–5 juta ton. Alhasil, Indonesia masih mengimpor 2,6–3 juta ton per tahun.

PT Garam resmi memulai pembangunan atau groundbreaking tiga proyek hilirisasi strategis yang menjadi bagian dari agenda besar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Tiga proyek itu mencakup pembangunan Pabrik Garam Bahan Baku Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Kabupaten Sampang dengan kapasitas 200.000 ton per tahun.

Proyek tersebut dijalankan melalui skema joint operation bersama PT Putra Arga Binangun dan PT SCC Chemical Engineering Indonesia. Selain itu, PT Garam juga membangun Pabrik Garam Bahan Baku Industri MVR di Manyar, Gresik, berkapasitas 100.000 ton per tahun melalui kerja sama strategis dengan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Proyek ketiga adalah Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi 80.000 ton per tahun.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyatakan bahwa total kapasitas produksi dari ketiga proyek ini mencapai 380.000 ton per tahun.

Investasi ini ditujukan untuk memperkuat pasokan garam industri nasional, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong optimalisasi utilisasi produksi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mempercepat penerapan sertifikasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi garam petambak sebagai bagian dari program swasembada garam nasional.

Untuk diketahui, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun, sebagian besar garam rakyat selama ini masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi sehingga belum mampu masuk ke sektor industri dan mendorong Indonesia tetap mengimpor garam industri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan sertifikasi garam petambak masih berjalan hingga saat ini. Pasalnya, dia menyebut proses produksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KKP secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada petambak agar kualitas produksi garam memenuhi syarat sertifikasi.

“SNI masih dilakukan, karena kan produksinya harus terstandar ya. Itu masih dilakukan pelatihannya bagi para petambak, sehingga garamnya bisa disertifikasi,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, penerapan sertifikasi dilakukan secara bertahap. Adapun, sejumlah petambak yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya sudah mulai mendapatkan sertifikasi produk. Dia juga mengeklaim jumlah sertifikasi terus bertambah setiap tahun.

“Per tahun itu progresnya bagus, bertambahnya bagus. Karena ini kan bagian dari program swasembada garam,” terangnya.

Sementara dari sisi produksi, Koswara memperkirakan volume produksi garam nasional pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan signifikan dan masih berada di kisaran 1 juta ton.

Dia menjelaskan, faktor curah hujan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi garam nasional tahun ini.

“Kurang lebih sama perkiraannya [1 juta ton garam pada 2026], karena suasananya juga mirip-mirip,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” ujar Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Ke depan, KKP berharap garam tambak rakyat ke depan tidak hanya terserap untuk konsumsi, tetapi juga mampu menembus pasar industri guna menekan ketergantungan impor secara bertahap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menetapkan neraca garam industri chlor-alkali plant (CAP) 2026 sebesar 1,18 juta ton, sementara impor garam non-CAP hanya dibuka melalui mekanisme keadaan tertentu apabila produksi domestik tidak mencukupi.

"Untuk komoditas garam ini khusus untuk yang industri CAP, sebesar 1,18 juta ton,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono usai rapat penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Tatang menjelaskan, keputusan rapat merangkum usulan pelaku usaha yang telah diverifikasi kementerian/lembaga teknis terkait sebelum dibahas pada tingkat eselon I dan diputuskan dalam rapat tingkat menteri.

Ia mengatakan, untuk garam non-CAP seperti garam aneka pangan dan garam farmasi, pemerintah menggunakan mekanisme “keadaan tertentu” yang ditetapkan melalui rapat koordinasi setelah dihitung kecukupan produksi dalam negeri.

“Kalau untuk garam non-CAP, seperti garam aneka pangan dan garam farmasi, itu menggunakan mekanisme keadaan tertentu,” ujar dia.

Ia menjelaskan pembahasan neraca merupakan proses supply-demand yang mengikuti data kemampuan pasokan dan kebutuhan.

Tatang menambahkan, pemerintah mengacu pada kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional dengan target swasembada garam pada 2027.

“Tahun 2027 kita sudah menetapkan tidak ada importasi kecuali keadaan tertentu,” tuturnya.

Penetapan neraca garam CAP tersebut ditujukan untuk memberi kepastian pasokan bagi industri pengguna garam CAP, sekaligus menjaga arah kebijakan penguatan produksi garam domestik menuju swasembada.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan kualitas garam rakyat untuk mengurangi ketergantungan impor garam industri dengan melakukan sertifikasi terhadap para petambak dalam negeri.

KKP mencatat produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Frista menjelaskan, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun selama ini, sebagian besar produksi garam rakyat baru memenuhi spesifikasi untuk konsumsi, sehingga belum mampu masuk ke sektor industri.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia masih harus mengimpor garam industri.

KKP berharap, melalui program peningkatan kualitas, garam yang dihasilkan dari tambak-tambak rakyat tidak hanya terserap untuk kebutuhan konsumsi, namun juga mampu menembus pasar industri. Dengan begitu, ketergantungan impor secara bertahap dapat ditekan.

Selain program intervensi fisik yang bersifat infrastruktur, KKP juga memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) di sektor pergaraman.

Penguatan dilakukan terhadap petambak dan penyuluh, yang dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas produksi.

Menurut Frista, penyuluh merupakan garda terdepan KKP karena berhubungan langsung dengan petambak. Melalui penyuluh inilah pengetahuan mengenai pergaraman, standar operasional prosedur (SOP), metode produksi, hingga teknologi peningkatan kualitas dan produktivitas disebarluaskan ke lapangan.

Adapun, KKP telah melakukan pelatihan terhadap penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, KKP juga melaksanakan sertifikasi bagi petambak garam, baik petambak aktif maupun calon petambak di sejumlah wilayah, seperti Rote dan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Kenapa kita melakukan sertifikasi ini? Supaya memang kita memiliki petambak-petambak yang punya keahlian, terutama keahlian yang memang untuk spek industri,” terangnya.

Di samping SDM, KKP juga menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik (CPGB) pada 2025. Penyusunan SNI ini menjadi langkah penting karena selama ini praktik pergaraman di Indonesia masih sangat beragam.

Pasalnya, sambung dia, selama bertahun-tahun produksi garam dilakukan secara individual dan manual oleh masyarakat, tanpa standar baku. Akibatnya, metode produksi berbeda antara satu petambak dengan petambak lainnya, maupun antarwilayah, sehingga kualitas garam yang dihasilkan pun tidak seragam.

Dia menambahkan, perbedaan kualitas tersebut selama ini dikenal dengan klasifikasi K1, K2, dan K3. Ke depan, KKP menargetkan agar garam rakyat memiliki standar kualitas yang lebih seragam, minimal berada di kategori K1.

Dalam hal ini, KKP menjelaskan garam K1 memiliki kandungan NaCl minimal 94% dan lebih mudah diserap oleh sektor industri. Dengan penerapan SNI sebagai standar operasi bagi seluruh petambak, KKP berharap kualitas produksi garam rakyat dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha, pada 2025 mencapai sekitar 1 juta ton. Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat faktor cuaca, khususnya tingginya intensitas hujan yang memengaruhi proses pembentukan garam.

“Produksi nasional saat ini masih sekitar 2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan mencapai 4,5 hingga 5 juta ton. Karena itu kita masih melakukan impor sekitar 2,6 sampai 3 juta ton per tahun, terutama untuk kebutuhan industri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia mengakui penurunan produksi garam tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai target swasembada garam pada 2027.

Kendati demikian, Frista menegaskan KKP pada 2025 telah menjalankan dua program utama untuk mendukung pencapaian target tersebut, yakni intensifikasi atau peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada serta ekstensifikasi berupa pengembangan lahan baru tambak garam.

Program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, serta pembangunan gudang penyimpanan.

Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan pembangunan tambak baru seluas 800 hektare yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2026.

Frista menjelaskan, di empat kabupaten lokasi intensifikasi, KKP memberikan bantuan berupa pembangunan gudang rakyat berkapasitas 100 ton serta gudang garam berkapasitas 2.000 hingga 7.000 ton.

Selain itu, dilakukan perbaikan saluran air untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.

KKP juga memberikan bantuan geomembrane untuk mempercepat proses evaporasi serta mulai mengembangkan inovasi teknologi tepat guna seperti sea water reverse osmosis (SWRO).

Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas garam hingga kadar NaCl di atas 97 persen agar dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Harapan kami dengan yang sudah kami lakukan di 2025 ini, untuk intensifikasi tadi kami bisa meningkatkan produksi 30 persen dari produksi eksisting sekarang,” ujar dia.

Frista menambahkan, untuk program ekstensifikasi di Rote Ndao, dari lahan seluas 800 hektare, KKP menargetkan produksi sekitar 200 ton per hektare. Dengan demikian, total produksi garam dari Rote Ndao pada 2026 diperkirakan mencapai 160 ribu ton per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui Indonesia masih impor garam industri untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, farmasi, dan aneka produk lainnya.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Alhasil, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

“Jadi memang faktanya saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan impor garam terutama untuk kebutuhan garam industri,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Namun di tahun ini, KKP mencatat produksi garam nasional yang berasal dari tambak rakyat maupun pelaku usaha pada tahun ini diperkirakan hanya mencapai sekitar 1 juta ton per tahun imbas faktor cuaca.

Adapun untuk mengejar swasembada garam pada 2027, KKP menjalankan dua program utama sepanjang 2025, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam hal ini, intensifikasi berfokus pada peningkatan produksi di sentra garam yang sudah ada, yang mencakup revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, serta penyediaan sarana-prasarana, seperti gudang rakyat berkapasitas 100 ton dan gudang garam 2.000–7.000 ton.

Menurutnya, perbaikan saluran dan fasilitas penyimpanan penting karena kualitas air laut di Pantura Jawa kurang optimal dan rawan sedimentasi, sehingga berpengaruh pada kualitas produksi garam.

Sementara untuk program ekstensifikasi, pembangunan tambak baru dilakukan di Rote Ndao, NTT, mulai dari pembangunan pondasi hingga meja kristal dan fasilitas pendukung seperti gudang dan perkantoran.

Dia menuturkan, tahap pertama direncanakan rampung Maret 2026 dan produksi diperkirakan bisa dimulai tahun yang sama, dengan tahap kedua berlanjut pada 2026.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menilai meski target swasembada garam ditetapkan pada 2027, KKP mengakui pencapaiannya masih sangat dipengaruhi faktor cuaca.

“Kita masih tergantung dengan cuaca, karena teknologi evaporasi dengan matahari lah yang masih sangat efisien biayanya,” kata Koswara.

Koswara menyebut, faktor cuaca menjadi salah satu kendala lantaran produksi garam masih bergantung pada evaporasi matahari. Meski begitu, KKP tengah menguji teknologi tepat guna sepertiSea Water Reverse Osmosis(SWRO) untuk meningkatkan produksi secara efisien.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menetapkan neraca garam industri chlor-alkali plant (CAP) 2026 sebesar 1,18 juta ton, sementara impor garam non-CAP hanya dibuka lewat mekanisme keadaan tertentu bila produksi domestik tidak mencukupi.

"Untuk komoditas garam ini khusus untuk yang industri CAP, sebesar 1,18 juta ton,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono usai rapat penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 di Jakarta, Selasa.

Tatang menjelaskan keputusan rapat merangkum usulan pelaku usaha yang telah diverifikasi kementerian/lembaga teknis terkait sebelum dibahas pada tingkat eselon I dan diputuskan pada rapat tingkat menteri.

Ia mengatakan, untuk garam non-CAP seperti garam aneka pangan dan garam farmasi, pemerintah menggunakan mekanisme “keadaan tertentu” yang ditetapkan melalui rapat koordinasi, setelah dihitung kecukupan produksi dalam negeri.

“Kalau untuk garam non-CAP, seperti garam aneka pangan dan garam farmasi, itu menggunakan mekanisme keadaan tertentu,” ujar dia.

Ia menjelaskan pembahasan neraca merupakan proses supply-demand yang mengikuti data kemampuan pasokan dan kebutuhan.

Tatang menambahkan, pemerintah mengacu pada kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional dengan target swasembada garam pada 2027.

“Tahun 2027 kita sudah menetapkan tidak ada importasi kecuali keadaan tertentu,” tuturnya.

Penetapan neraca garam CAP tersebut ditujukan untuk memberi kepastian pasokan bagi industri pengguna garam CAP, sekaligus menjaga arah kebijakan penguatan produksi garam domestik menuju swasembada.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka keran impor kebutuhan industri untuk sejumlah komoditas pangan, mulai dari lembu, garam, gula, hingga perikanan pada 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan untuk komoditas daging lembu, pemerintah menyetujui impor khusus industri dengan kuota sebesar 17.097,95 ton dari total penetapan 297.097,95 ton.

“Jadi hari ini kami memutuskan untuk daging industri sebesar 17.097,95 ton untuk daging lembu,” kata Tatang seusai rapat koordinasi Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Sementara itu, impor gula bahan baku industri disepakati sebesar 3,12 juta ton. Adapun, gula untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Kemudahan Bahan (KITE KB) ditetapkan sebesar 508.360 ton.

Untuk sektor perikanan, pemerintah menetapkan impor bahan baku industri sebesar 23.576,515 ton, atau separuh dari usulan awal. Selain itu, terdapat bahan baku nonindustri yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 29.225 ton.

“Untuk yang bahan baku selain bahan baku industri yang dikelola oleh KKP itu 29.225 ton. Bahan baku industri 23.576,515 untuk ikan,” imbuhnya.

Adapun, untuk impor garam hanya diperbolehkan untuk kebutuhan industri chlor alkali plant (CAP) dengan volume mencapai 1,18 juta ton.

Tatang menegaskan, seluruh keputusan impor ini berasal dari usulan pelaku usaha yang telah diverifikasi kementerian dan lembaga teknis terkait, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), dan KKP.

Dia menambahkan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kondisi khusus untuk impor garam nonCAP seperti garam pangan dan farmasi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap kebutuhan bahan baku industri tetap terjaga tanpa mengganggu target swasembada pangan nasional.

“Semoga keputusan ini itu bisa memenuhi daripada seluruh harapan baik industri. Kalau konsumsi kita hampir semuanya sudah swasembada,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (inaplas) mengusulkan relaksasi impor garam industri yang dikabarkan akan disetop pada 2027. Impor garam industri masih dibutuhkan untuk industri chlor alkali plant yang tengah dibangun saat ini.

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengatakan, saat ini salah satu industri petrokimia tengah membangun fasilitas industri chlor alkali plant (CAP) dengan investasi Rp15 triliun dan progres pembangunan mencapai 36%.

Adapun, pabrik yang dimaksud merupakan pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027.

“Kami terkendala dengan adanya kebijakan yang tentu harus kita sikapi bersama terkait dengan suplai bahan baku, garam industri untuk chlor alkali, mengingat diberikan batasan hanya sampai 2027 untuk itu mendapatkan garam lokal,” ujar Edi dalam RDP dengan Komisi VII, Rabu (12/11/2025).

Edi menekankan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk memastikan swasembada garam. Kendati demikian, produksi garam lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri masih minim.

Adapun, garam lokal disebut memiliki tingkat impuritas garam yang mencakup komponen kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) masih terlalu besar, sementara industri membutuhkan garam dengan kandungan Natrium Klorida (NaCl) yang tinggi di atas 97%.

“Tentu swasembada ini kita support. Namun, demikian harus memastikan bahwa pertama adalah kualitas, kemudian kuantitas, dan kemudian harga,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah menargetkan kemandirian garam nasional melalui Perpres 126/2022. Aturan tersebut mulai memangkas jatah kuota importasi garam untuk industri chlor alkali hingga larangan impor bagi farmasi dan aneka pangan.

“Dalam waktu dekat kita sangat mengharapkan dari bapak ibu pimpinan untuk memberikan relaksasi terhadap importasi garam untuk chlor alkali plant ini setidaknya 10 tahun mendatang sampai swasembada tersebut bisa tercapai dengan grade di atas,” pungkasnya.

Adapun, pabrik CA-EDC merupakan bagian kompleks petrokimia terintegrasi kedua miliki Chandra Asri yang dikembangkan oleh anak usahanya yakni PT Chandra Asri Alkali (CAA).

Pabrik bahan kimia tersebut telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.

Total kapasitas produksi dari pabrik CA-EDC ini yaitu soda kaustik berbentuk padat sebanyak 400.000 ton per tahun atau berupa likuid/cairan sebesar 827.000 ton per tahun. Proyeksi penyelamatan devisa dari berkurangnya impor produk ini senilai Rp4,9 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan bahwa Indonesia akan berhenti mengimpor sejumlah komoditas pangan, seperti beras, garam, hingga komoditas kaya protein pada akhir 2026.

Zulhas menyebut bahwa target tersebut ditetapkan seiring berbagai program prioritas pemerintah yang terus dijalankan di bidang pertanian, peternakan, hingga kelautan dan perikanan.

“Target pemerintah tahun depan kita betul-betul sudah hampir swasembada pangan, mulai garam, beras, jagung, ikan, [komoditas] protein, kita akan selesaikan. Akhir tahun depan itu tidak akan impor lagi insyaallah,” kata Zulhas dalam sambutan Hari Retail Nasional di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Dia lantas memaparkan bahwa Indonesia masih mengimpor komoditas utama seperti gandum sebanyak 13 juta ton per tahun, gula sebesar 6 juta ton, kedelai sebanyak 3 juta ton, garam 2,8 juta ton, jagung 3 juta ton, hingga mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton pada tahun lalu.

Menurutnya, perekonomian rakyat hingga peritel Tanah Air tak bisa bertumbuh apabila terus bergantung kepada impor. Zulhas lantas membandingkannya dengan pemerintah era Orde Baru yang mampu memproduksi komoditas seperti kedelai sebesar 2 juta ton dalam 1 tahun.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa swasembada pangan menjadi fokus kebijakan pemerintah saat ini. Dalam hal beras, misalnya, dia menyebut produksi beras naik dari 30 juta ton pada tahun lalu menjadi 34,7 ton menjelang akhir 2025 ini.

Selain itu, impor beras sebanyak 4,5 juta ton pada tahun lalu disebut berbanding terbalik dengan 4 juta ton stok beras di gudang Perum Bulog. Nilai tukar petani (NTP) juga disebutnya meningkat dari 116 pada akhir 2024 menjadi 124 saat ini,

“Kalau pangan berdaulat, maka sepertiga PR selesai, pertanian, nelayan, peternakan. Sepertiga rakyat kita yang paling miskin kita akan selesaikan insyaallah tahun depan,” tutur Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya.

Prabowo lantas mengklaim bahwa fokus kebijakan pangan telah membuahkan hasil, yakni produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Tanah Air. Dia berujar bahwa cadangan pangan negeri melimpah, dan saat ini tengah membidik swasembada energi.

Pemerintah pun disebutnya berencana untuk memperluas pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi untuk menyokong ekosistem pangan nasional.

“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor yang membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menggenjot produksi pangan. Setelah sukses meningkatkan produksi beras hingga surplus 4 juta ton lebih, pemerintah mengarahkan bidikannya ke jagung dan garam.

Zulhas pun optimistis Indonesia bakal setop impor garam dan jagung 2 tahun lagi. Sementara untuk gula, Indonesia masih tetap mengimpor untuk kebutuhan industri.

"Nah jagung kita sudah nggak impor lagi, kecuali untuk bahan industri, itu pun impornya sedikit. kita impor kira2 1,8 juta, tahun lalu 3 juta lebih. garam sudah tidak impor yg konsumsi, kecuali untuk yang industri, 2 tahun ini garam tidak lagi, jagung tidak lagi tapi gula masih," tegas Zulhas di dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut Zulhas target ini akan dicapai sebab pemerintah telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurut dia, adanya kementerian ini mempermudah koordinasi antar kementerian untuk menggenjot produksi pangan.

"Tentu, maka kita perlu koordinasi. Dulu kan pangan nggak ada koordinator, sekarang kan sudah ada," sebutnya.

Foto: Menko Pangan, Zulkifli Hasan saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menko Pangan, Zulkifli Hasan saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Di samping itu, pemerintah juga tengah mengejar perbaikan hidup peternak dan nelayan. Zulhas menuturkan pemerintah telah berhasil mengubah kehidupan petani menjadi sejahtera saat ini. Itu dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional September 2025 sebesar 124,36 atau naik 0,63% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,71% lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,08%.

"Memang ada yang belum ini sedang kita galakkan yaitu peternak dan nelayan. Ini masih di bawah, masih di 110-an kalau saya nggak salah. Tahun ini atau awal tahun, karena ini perlu waktu, ini yg kita kejar besar-besaran," bebernya.