Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,61% atau 105 poin ke Rp17.286 per dolar AS pada perdagangan Kamis (23/4/2026). Di sisi lain, indeks dolar AS melemah 0,06% ke 98,65.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah lebih dalam dari perkiraan awal. Bahkan, rupiah sempat berada di posisi Rp17.300 per dolar AS dalam intraday perdagangan hari ini.

"Kemungkinan besar di akhir April 2026, atau pekan depan tembus di Rp17.400 per dolar AS. Level Rp17.400 ini sebenarnya ekspektasi akhir 2026, tapi kenyataannya di bulan April ini sudah ada di level itu," kata Ibrahim kepada awak media, Kamis (23/4/2026).

Ibrahim menjelaskan rupiah tertekan oleh kondisi geopolitik global, di mana upaya damai Amerika Serikat (AS) dengan Iran menemui jalan buntu. Pekan ini mulanya AS dan Iran akan bertemu dan dimediasi oleh Pakistan, namun rencana tersebut gagal lantaran Iran tak datang.

Alasannya adalah karena Iran menganggap AS mengkhianati kesepakatan gencatan senjata dengan menangkap kapal tanker milik Iran di kawasan Selat Hormuz. Permintaan Doland Trump juga dinilai tak menguntungkan Iran, yaitu meminta menyetop pengayaan uranium dan menyerahkannya ke AS serta membebaskan tarif jalur Selat Hormuz.

"Iran siap melakukan perang dalam jangka panjang dan sudah tidak percaya lagi terhadap Amerika," ujarnya.

Bagai jatuh tertimpa tangga, kondisi fiskal domestik juga dalam posisi sulit menahan pelemahan rupiah. Perang global membuat harga minyak Brent bertengger di US$103 per barel dan minyak WTI di US$98 per barel. Padahal, dalam APBN 2026 harga minyak dunia ditaksir di level US$70 dan batas atas yang bisa ditolerir sebesar US$92 per barel.

Kondisi tersebut membuat pemerintah merogoh kocek lebih dalam sebagai negara net importir minyak. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan rupiah ada di level Rp16.500 per dolar AS. Mahalnya harga minyak global berisiko terhadap pelebaran defisit APBN.

"IMF sudah mengatakan agar Indonesia tidak terlalu banyak mensubsidi barang-barang, sehingga ini akan membuat rupiah kembali mengalami pelemahan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memberikan kritik terhadap laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyodorkan skenario ekspansi investasi publik untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 atau negara maju pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kepala Riset CITA Fajry Akbar menganggap proposal tersebut abai terhadap aspek inklusivitas dan justru berisiko membebani kelas menengah yang tengah terhimpit. Dia menilai ada satu elemen fundamental yang terlupakan dalam model makroekonomi yang dibangun oleh IMF, yaitu mengenai siapa kelompok yang paling menikmati kue pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, proposal IMF dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment hanya menitikberatkan pada syarat efisiensi dari investasi publik (public investment), tanpa menyentuh sisi inklusivitas dari dampaknya.

"Ini penting. Pascapandemi kita mengalami apa yang disebut sebagai K-shaped economic recovery. Pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh kelompok atas, sedangkan kelompok menengah menjadi yang menikmati paling sedikit," ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Fajry memaparkan bahwa ketimpangan pemulihan ini tecermin dari meningkatnya rata-rata tabungan kelompok atas, yang berbanding terbalik dengan merosotnya tabungan kelompok di bawah Rp100 juta. Selain itu, kenaikan upah riil pascapandemi juga tercatat jauh lebih kecil dibandingkan dengan era prapandemi, yang pada gilirannya menekan daya beli dan jumlah kelas menengah di Tanah Air.

Oleh karena itu, Fajry mengkritisi opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) alias PPh Pasal 21 yang disodorkan model IMF sebagai ilustrasi instrumen untuk menambal defisit ke depan. Alasannya, kelompok menengah merupakan penyumbang terbesar dalam pembayaran PPh Pasal 21 berdasarkan jumlah wajib pajak.

"Kalau pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati kelompok menengah dan bawah, sulit rasanya kenaikan labor income tax akan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal," jelasnya.

Lebih jauh, Fajry memperingatkan adanya bahaya di balik kebijakan yang membebani kelas menengah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Meskipun opsi pajak tersebut dalam laporan IMF diklaim sekadar ilustrasi, penerapannya di dunia nyata bisa memantik gejolak sosial.

"Meningkatkan beban pajak kelas menengah ketika mereka yang paling sedikit menikmati kue pertumbuhan ekonomi, saya rasa itu hanya memancing kemarahan kelas menengah dan menciptakan risiko politik yang besar. Di samping dampaknya ke penerimaan juga tidak akan optimal," urainya.

Tolak Pembenaran Pelebaran Defisit

Dari kacamata tata kelola fiskal, CITA secara tegas menolak apabila rekomendasi lembaga yang bermarkas di Washington DC tersebut ini kelak dijadikan dalih bagi pemerintah untuk memperlebar defisit APBN secara agresif dan mengerek rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB).

Fajry memandang, pemaksaan peningkatan investasi publik yang ujung-ujungnya melebarkan defisit dan menumpuk utang justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional saat ini di tengah banyaknya sorotan oleh lembaga rating internasional.

Alih-alih terburu-buru ekspansi belanja modal, pemerintah didorong untuk terlebih dahulu membereskan berbagai pekerjaan rumah yang sifatnya mendasar. Langkah ini dinilai jauh lebih krusial untuk menciptakan iklim investasi dan fiskal yang sehat tanpa harus mengorbankan stabilitas.

"Pemerintah harusnya perbaiki dahulu governance, tingkat korupsi, ketidakpastian kebijakan dan berusaha, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta masalah struktural lainnya," tutup Fajry.

Sebagai informasi, dalam rilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan PDB riil 5,5%–6,5% setiap tahun agar bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF pun merekomendasikan lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai lewat defisit anggaran, yang disusul dengan penarikan pajak penghasilan secara bertahap untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan melemah pada rentang Rp16.820-Rp16.850 hari ini, Senin (26/1/2026). Sementara itu, untuk sepekan, rupiah diprediksi bergerak pada rentang Rp16.790-Rp17.000 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pada Jumat (23/1/2026), rupiah ditutup menguat 0,45% ke Rp16.820 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,05% ke 98,40.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi. Yen Jepang naik 0,04%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, dolar Singapura menguat 0,13%, dolar Taiwan menguat 0,15%, dan won Korea Selatan turun 0,25%.

Kemudian peso Filipina menguat 0,10%, yuan China menguat 0,06%, ringgit Malaysia naik 0,89%, dan baht Thailand melemah 0,15%.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan saat ini pasar menunggu pilihan Presiden AS, Donald Trump untuk Ketua Fed berikutnya yang menggantikan Jerome Powell. Ketua The Fed yang lebih lunak akan meningkatkan spekulasi tentang penurunan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

Selain itu, data ekonomi AS terbaru juga menunjukkan bahwa perekonomian berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal III/2025 melebihi perkiraan.

Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda stabilitas daripada pelemahan, seperti yang ditunjukkan oleh para pejabat Federal Reserve (Fed). Oleh karena itu, ekspektasi penurunan suku bunga pada pertemuan 27-28 Januari kemungkinan sudah tidak berlaku lagi.

Donald Trump juga melunakkan ancamannya terhadap Greenland setelah Trump mengatakan dia telah mengamankan akses total dan permanen AS ke Greenland dalam kesepakatan dengan NATO.

Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali hubungan dengan AS pada pertemuan puncak darurat pada hari Kamis, setelah ancaman Trump tentang tarif dan bahkan tindakan militer untuk memperoleh Greenland sangat mengguncang kepercayaan dalam hubungan transatlantik.

Trump juga mengatakan dia berharap tidak akan ada tindakan militer AS lebih lanjut di Iran, tetapi menambahkan AS akan bertindak jika Iran melanjutkan program nuklirnya.

Dari dalam negeri, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Bank Indonesia (BI) untuk berhati-hati dalam melakukan intervensi rupiah di pasar valuta asing, seraya menegaskan nilai tukar rupiah harus tetap berfungsi sebagai peredam guncangan utama di tengah tingginya ketidakpastian global.

IMF menilai pengaturan nilai tukar Indonesia masih mengambang secara de facto. Artinya, secara praktik, rupiah dibiarkan bergerak mengikuti mekanisme pasar, dengan pergerakan rupiah yang signifikan selama episode tekanan eksternal terbaru.

Dalam kondisi tersebut, BI menerapkan intervensi valuta asing (foreign exchange intervention/FXI) untuk mengelola volatilitas nilai tukar. IMF mencatat intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot valuta asing, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga intervensi non-deliverable forward (NDF) di luar negeri.

Namun demikian, IMF menekankan intervensi harus dilakukan secara bijaksana dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan upaya membangun kredibilitas keuangan negara dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026).

Prabowo mengatakan kebijakan-kebijakan Indonesia telah dan akan selalu terkalibrasi dengan baik. Perdamaian dan stabilitas di Indonesia selama bertahun-tahun tidak terjadi secara kebetulan. Perdamaian dan stabilitas di Indonesia juga tidak terjadi karena keberuntungan.

Adapun, kredibilitas Indonesia yang diperoleh dengan susah payah selama bertahun-tahun pun telah dijaga. Sebab, kredibilitas yang hilang, sangat mahal untuk diperoleh kembali.

"Dalam sejarah kita, Indonesia tidak pernah sekalipun gagal membayar utang negara. Tidak sekali pun. Rezim yang berkuasa selalu membayar utang rezim sebelumnya," ujar Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa presiden-presiden berikutnya akan selalu menghormati utang pemerintahan sebelumnya.

Terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Prabowo mengutip IMF menjelaskan bahwa Indonesia merupakan titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang.

Dunia menurutnya menghadapi kondisi keuangan yang semakin ketat, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik. Namun, Indonesia terus tumbuh.

"Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5% setiap tahun selama dekade terakhir. Dan saya yakin bahwa tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi. Inflasi kita tetap sekitar 2%. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3% dari PDB kita," kata Prabowo.

World Economic Forum 2026 di Davos sendiri dihadiri para kepala negara, pemimpin pemerintahan, serta tokoh ekonomi global, dan menjadi panggung internasional pertama bagi Presiden Prabowo untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tingkat global.

Jakarta: Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah tekanan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi RI didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran serta sektor keuangan yang berdaya tahan.

Capaian tersebut didukung oleh kerangka kebijakan yang solid, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta komitmen terhadap pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen otoritas terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, reformasi struktural yang terarah, serta penguatan sinergi kebijakan menjadi fondasi utama bagi ketahanan ekonomi Indonesia.

Melansir siaran pers Bank Indonesia (BI), Kamis, 22 Januari 2026, Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis 21 Januari 2026 di situs IMF.

Dewan Direktur IMF menyampaikan pandangan terhadap sejumlah poin penting dari kebijakan yang telah diimplementasikan otoritas Indonesia. Pertama, IMF menilai keberhasilan menjaga inflasi terjaga dalam kisaran sasaran, serta mencatat bahwa pelonggaran kebijakan moneter hingga 2025 diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kedua, IMF mengapresiasi kemajuan pendalaman pasar keuangan dan penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Ketiga, ketahanan sektor keuangan juga dinilai tetap terjaga baik, didukung oleh penguatan kerangka regulasi dan pengawasan, serta pengembangan sektor keuangan. Keempat, di sisi fiskal, IMF menyoroti komitmen otoritas dalam menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dengan dukungan aturan fiskal yang kredibel. Kelima, agenda reformasi struktural menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026. Meski demikian, IMF mencermati sejumlah risiko global yang perlu diwaspadai, antara lain guncangan akibat ketegangan perdagangan global, dinamika ketidakpastian ekonomi dunia, serta volatilitas pasar keuangan global.

Sejalan dengan itu, IMF merekomendasikan penerapan kebijakan moneter dan nilai tukar berbasis data guna menjaga stabilitas, normalisasi kebijakan makroprudensial longgar secara bertahap seiring pemulihan kredit, serta percepatan reformasi struktural untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, dan iklim investasi demi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional telah memprediksi pelebaran defisit APBN 2025 maupun dalam periode ke depan jelang pengumuman realisasi APBN sepanjang tahun lalu hari ini, Kamis (8/1/2025).

Dua lembaga di antaranya yakni Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) serta Bank Dunia atau World Bank (WB).

Melalui misi Konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia selama 3-12 November 2025, tim IMF yang dipimpin oleh Maria Gonzalez telah menemui jajaran pejabat di pemerintahan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan badan/lembaga terkait lainnya.

Kendati dinilai masih menjadi 'bright spot' global, Maria mengingatkan bahwa risiko dari ketidakpastian global dan guncangan eksternal masih harus diantisipasi dengan di antaranya disiplin fiskal yang kuat.

Lembaga tersebut pun memperkirakan defisit APBN berpotensi melebar ke 2,8% terhadap PDB pada 2025 dan 2,9% pada 2026. Proyeksi itu berada di atas target pemerintah yang menetapkan defisit 2,53% pada 2025 dan 2,7% untuk 2026.

Adapun, proyeksi defisit APBN sebesar 2,8% pada tahun ini dan 2,9% pada tahun depan itu mendekati ambang batas yang telah ditetapkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, sebesar 3% terhadap PDB.

Menurut lembaga yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat itu, pengelolaan belanja yang hati-hati tetap diperlukan untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi kemungkinan risiko eksternal. Pun, IMF pun mengingatkan pentingnya memperkuat penerimaan negara.

"Mobilisasi penerimaan yang lebih kuat, dengan fokus pada belanja berkualitas tinggi dan efisiensi belanja, akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan," ujar Ketua Tim IMF Maria Gonzalez dalam laporannya, dikutip Rabu (7/1/2026).

Sementara itu, Bank Dunia melalui laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, memperkirakan defisit keseimbangan fiskal akan berada di level 2,8% terhadap PDB pada 2025 dan bertahan di angka yang sama pada 2026.

Angka itu diproyeksikan terus melebar menjadi 2,9% terhadap PDB pada 2027, nyaris menyentuh ambang batas defisit fiskal sebesar 3%. Pelebaran defisit tersebut tidak lepas dari tekanan berat pada sisi pendapatan negara.

Bank Dunia mencatat rasio pendapatan negara terhadap PDB diproyeksikan terjun bebas dari realisasi 13,5% pada 2022 menjadi hanya 11,6% pada 2025, sebelum sedikit membaik ke level 11,8% pada 2026.

"Pendapatan yang berkurang akibat penurunan harga komoditas, percepatan pengembalian pajak [restitusi], serta pengalihan dividen BUMN ke Danantara menjadi faktor utama," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (7/1/2026).

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan Bisnis awal September 2025 lalu, lembaga pemeringkat yakni S&P Global Rating sempat mengingatkan pemerintah Indonesia akan risiko pelebaran defisit meski masih bisa dijaga di bawah 3%. Hal itu disampaikan usai aksi demo besar yang terjadi akhir Agustus 2025.

Salah satu hasil potensial dari penanganan pemerintah adalah meningkatkan belanja bantuan sosial untuk mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah. Konsekuensinya, porsi belanja meningkat sehingga defisit APBN berpeluang mendekati batas amanat UU yakni 3% dari PDB.

Defisit APBN Dipicu Penerimaan Cekak

Seperti diketahui, berdasarkan outlook laporan semester I APBN 2025, defisit diperkirakan melebar dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp616,9 triliun atau 2,53% terhadap PDB, menjadi Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB.

Sementara itu, penerimaan pajak juga diperkirakan di bawah target UU APBN yakni hanya Rp2.076,9 triliun atau 94,8% dari target UU sebesar Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, sampai dengan 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,4 triliun. Artinya, otoritas fiskal masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp442 triliun untuk mengamankan target pajak berdasarkan outlook Rp2.076,9 triliun.

Akibatnya, pembiayaan atau utang menjadi bantalan fiskal. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp573,5 triliun atau 86,6% dari outlook Rp662 triliun.

Kekhawatiran pelebaran defisit ini turut disampaikan oleh Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, ketika penerimaan pajak khususnya tidak bisa mencapai target.

Menurut Deni, apabila pemerintah pada Desember 2025 lalu tak bisa meraih setidaknya Rp340 triliun penerimaan negara maka defisit bisa melampaui batas 3% terhadap PDB.

"Walaupun pada kenyataannya itu hampir mustahil karena rata-rata [penerimaan negara sepanjang 2025 setiap bulannya] Rp214 triliun, jadi diperkirakan yang ditakutkan adalah defisit melebihi angka 3% atau maksimal seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi Juli [2025] dia mencapai 2,78%. Itu artinya utang kita akan meningkat," terangnya pada Media Briefing: 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik', Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, lanjut Deni, pada 2026 dan seterusnya akan ada utang pemerintah yang jatuh tempo yang mencapai kisaran Rp700 triliun sampai dengan Rp800 triliun. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan karena faktor eksternal juga sedang tidak baik-baik saja.

Deni menyebut banyak negara, termasuk Jepang dan China, membutuhkan pembiayaan yang besar untuk mendanai fiskal mereka. Sebab, kedua negara itu belum lama ini juga menggelontorkan deretan stimulus untuk perekonomian mereka.

Di sisi lain, dia mencatat biaya bunga SBN pemerintah 10 tahun pun merupakan yang tertinggi setidaknya di kawasan Asia seperti India, Filipina, Malaysia dan Thailand.

"Kenapa? Karena risiko atau premi risiko kita sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pengelolaan fiskal kita dan makroekonomi kita itu tidak baik selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum," ujarnya.