Paradoks Hulu-Hilir Industri Tekstil

Industri tekstil Indonesia mengalami paradoks: sektor garmen tumbuh berkat ekspor, namun sektor hulu tertekan oleh ketergantungan impor bahan baku dan pelemahan rupiah.

(Bisnis.Com) 29/05/26 09:45 234610

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 memperlihatkan geliat baru sektor manufaktur nasional, terutama dari subsektor pakaian jadi yang mencatatkan ekspansi tertinggi.

Namun di balik optimisme tersebut, industri tekstil nasional masih menghadapi paradoks yakni, sektor garmen tumbuh ditopang permintaan ekspor, sementara industri tekstil hulunya masih tertekan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku, pelemahan rupiah, hingga beban bunga yang meningkat.

Diketahui, Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan berkontribusi sebesar 97,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada triwulan I/2026.

Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 tercatat slah satunya berasal dari industri pakaian jadi. Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, capaian tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal stabilisasi ketimbang indikasi pemulihan penuh industri padat karya nasional.

Menurutnya, penguatan IKI belum terjadi secara merata di seluruh rantai industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri pakaian jadi memang mencatat pertumbuhan paling tinggi, tetapi industri tekstil hulu serta subsektor kulit dan alas kaki masih mengalami kontraksi.

“Ini menunjukkan bahwa ekspansi baru terjadi di level hilir, sementara fondasi industrinya belum benar-benar ikut menguat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Yusuf menjelaskan, pemulihan industri TPT yang sehat seharusnya terlihat sejak industri serat, benang, kain, hingga garmen bergerak dalam arah yang sama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan rantai pasok industri masih terfragmentasi.

Dia menyebut, pertumbuhan industri pakaian jadi terjadi karena kenaikan order, sementara industri hulunya belum memperoleh dorongan permintaan yang setara.

Yusuf mengatakan, kenaikan IKI subsektor pakaian jadi dipicu oleh kombinasi membaiknya permintaan ekspor dan pola musiman menjelang puncak konsumsi global pada semester II. Kenaikan variabel pesanan baru dan produksi menunjukkan bahwa pabrik tengah merespons order riil, bukan sekadar optimisme pelaku usaha.

Selain itu, strategi diversifikasi rantai produksi global atau Cina Plus One turut memberi keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh karena banyak merek internasional mulai mengurangi ketergantungan produksi dari Cina.

Kendati demikian, Yusuf menilai terdapat persoalan struktural yang masih membayangi industri garmen nasional. Dia menuturkan, industri pakaian jadi saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor, terutama melalui fasilitas kawasan berikat.

“Dengan kondisi seperti itu, tingginya IKI lebih mencerminkan daya saing tenaga kerja dan kapasitas produksi jahit Indonesia, bukan berarti rantai pasok domestiknya sudah kuat,” katanya.

Dia menambahkan, ketergantungan impor bahan baku membuat industri rentan terhadap tekanan nilai tukar dan gejolak ekonomi global. Apalagi, banyak pabrik tekstil nasional masih beroperasi dengan tingkat utilisasi sekitar 40% hingga 70%.

Karena itu, lanjutnya, momentum penguatan ini belum bisa disebut sebagai pemulihan struktural. Ada faktor musiman yang cukup besar di balik kenaikan tersebut, terutama karena periode Mei hingga Juli biasanya menjadi fase peningkatan order untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa menjelang musim gugur dan akhir tahun.

Kekhawatiran pelaku usaha terhadap enam bulan ke depan juga masih cukup tinggi, terutama akibat pelemahan rupiah dan kondisi suku bunga global yang belum benar benar longgar. Pelemahan rupiah menurutnya memperbesar tekanan terhadap industri TPT karena bahan baku seperti benang, kain greige, bahan kimia, hingga aksesori masih banyak diimpor.

Tekanan tersebut diperberat oleh kenaikan BI Rate menjadi 5,25% yang berdampak pada kenaikan biaya modal kerja industri padat karya. Jika tekanan eksternal membesar sementara kurs belum stabil, pertumbuhan subsektor pakaian jadi berpotensi melambat pada kuartal IV nanti.

“Di sinilah paradoks industri tekstil nasional terlihat jelas. Dari luar terlihat ekspansif karena garmen tumbuh, tetapi di dalam struktur industrinya masih rapuh,” tegas Yusuf.

Dia memperkirakan, dampak kenaikan suku bunga dan pelemahan rupiah baru akan terasa penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Jika kurs belum stabil, risiko efisiensi tenaga kerja dan pengurangan kapasitas produksi dinilai akan meningkat, terutama bagi pabrik yang orientasi ekspornya lemah.

Akan tetapi, Yusuf menilai subsektor pakaian jadi tetap memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya besar, terutama di kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, subsektor pakaian jadi lebih tepat diposisikan sebagai stabilisator lapangan kerja ketimbang motor penciptaan pekerjaan baru.

“Penyerapan tenaga kerja yang signifikan hanya akan terjadi jika ada investasi baru dan pembangunan pabrik tambahan, bukan sekadar kenaikan order di fasilitas produksi yang sudah ada,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan ekspansi industri TPT, Yusuf mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kawasan berikat agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk impor berfasilitas yang melemahkan industri tekstil hulu nasional. Selain itu, dia menilai industri padat karya membutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah untuk menahan dampak kenaikan suku bunga terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping itu, pemerintah juga diminta mempercepat pendalaman industri hulu seperti petrokimia dan serat sintetis guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan pakaian bekas yang dinilai terus menggerus pasar produsen loka

Sektor Hulu Hadapi Tekanan Berlapis

Di sektor hulu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, memperkuat perlindungan industri tekstil domestik, serta menahan laju impor pakaian jadi yang dinilai mulai menekan industri kecil hingga sektor hulu tekstil nasional.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat agar momentum kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada subsektor pakaian jadi tidak hanya menjadi pertumbuhan semu yang ditopang ekspor semata.

Menurutnya, penguatan subsektor pakaian jadi saat ini belum mencerminkan kondisi industri tekstil nasional secara keseluruhan karena sektor hulu dan industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi tekanan berat.

“Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan nilai tukar dulu. Baru bicara insentif ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Aqil menilai, kenaikan IKI yang ditopang subsektor pakaian jadi lebih mencerminkan pertumbuhan ekspor industri garmen yang banyak beroperasi di kawasan berikat dan menggunakan bahan baku impor. Dia menjelaskan, industri pakaian jadi di kawasan berikat memang masih bertumbuh seiring meningkatnya permintaan ekspor.

“Kalau melihat kenaikan di pakaian jadi, saya melihat itu ditopang pertumbuhan ekspor. Karena pakaian jadi sekarang banyak di kawasan berikat yang notabene bahan bakunya impor. Jadi, Indeks Kepercayaan Industri itu mencerminkan pertumbuhan ekspor dari sisi pakaian jadinya.” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, industri tekstil domestik yang memasok pasar lokal justru menghadapi tekanan dari kenaikan biaya produksi dan membanjirnya produk impor. Adapun data impor pakaian jadi pada 2025 bahkan meningkat hampir 70% setelah kebijakan safeguard berakhir pada tahun lalu.

“Kami khawatir yang paling terdampak itu industri kecil, baik rumahan maupun yang hanya punya 10 sampai 15 mesin,” katanya.

Aqil menyebut, banjir impor pakaian jadi berpotensi memicu pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada pelaku usaha kecil yang memiliki daya tahan terbatas terhadap persaingan harga.

Dampak PHK pun akan berimbas langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, APSyFI meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri, termasuk melalui evaluasi kebijakan impor dan penerapan kembali instrumen safeguard untuk produk tekstil tertentu. Pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi industri padat karya seperti diskon biaya energi maupun pengurangan pajak agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

Aqil mengatakan, persoalan terbesar industri saat ini adalah tingginya harga bahan baku dan pelemahan rupiah yang membuat biaya impor semakin mahal.

Dia menyebut, harga polyester meningkat hingga sekitar 40%, sementara sejumlah produsen bahan baku mulai menahan pasokan akibat ketidakpastian pasar. “Masalah utama sekarang itu harga dan stabilitas kurs,” tegasnya.

Tekanan industri juga datang dari kenaikan harga gas industri berbasis LNG yang disebut mencapai US$21 hingga US$24 per MMBTU. Di sisi lain, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara atau PGN disebut belum terpenuhi penuh karena adanya perebutan alokasi antara sektor industri dan pembangkit listrik.

Menurut Aqil, kondisi tersebut semakin membebani industri tekstil yang selama ini memiliki margin usaha tipis dan ketergantungan tinggi terhadap energi serta bahan baku impor. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pembenahan kebijakan impor, menjaga stabilitas rupiah, serta memperkuat dukungan terhadap industri tekstil domestik agar ekspansi subsektor pakaian jadi dapat berlanjut secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Sektor Hilir Minta Jaga Daya Saing

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, ekspor tekstil dan garmen Indonesia pada 2025 menunjukkan kenaikan tipis, hampir US$12 miliar. Sementara itu, volume perdagangan pada Januari 2026 juga mengalami pertumbuhan.

Anne menyebut ekspor tekstil dan garmen pada Januari 2026 meningkat sekitar 4,38% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Namun, impor juga naik lebih tinggi yakni sekitar 16,71% YoY.

Menurutnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memicu ketidakpastian terhadap harga energi yang sangat memengaruhi industri tekstil, khususnya sektor hulu. “Di hulu, industri tekstil sangat membutuhkan energi. Kalau di hilir kitia sangat membutuhkan labor intensive,” katanya saat menyambangi kantor Bisnis Indonesia, pekan lalu.

AGTI juga meminta pemerintah memperbaiki biaya logistik, distribusi, hingga akses pembiayaan ekspor agar produk tekstil nasional lebih kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Anne menjelaskan industri tekstil nasional memang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sekitar 70% kebutuhan bahan baku industri tekstil dari hulu hingga hilir masih berasal dari luar negeri. Karena itu, kebijakan pembatasan impor maupun hambatan administrasi dinilai harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru membebani industri domestik.

“Kalau bahan bakunya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi impornya dibatasi, tentu akan ada biaya tambahan yang akhirnya dibayar konsumen,” katanya.

Dia juga menyoroti tingginya beban administrasi dan dokumentasi impor yang dinilai menambah biaya produksi industri nasional. Menurut Anne, kondisi tersebut membuat industri tekstil Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean yang sudah terintegrasi dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Indonesia, sebut Anne, tidak bisa hanya mengandalkan kampanye penggunaan produk lokal tanpa memperbaiki struktur biaya industri secara menyeluruh. Lebih lanjut, dia menilai, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing domestik, industri tekstil nasional berpotensi menjadi bagian penting dalam rantai pasok regional di kawasan Asean dan negara mitra RCEP seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“Kalau kita kompetitif secara domestik, sebenarnya Indonesia bisa menjadi supply chain untuk negara-negara RCEP maupun Asean,” sebutnya.

#industri-tekstil #tekstil-nasional #subsektor-pakaian-jadi #permintaan-ekspor #bahan-baku-impor #pelemahan-rupiah #industri-garmen #indeks-kepercayaan-industri #rantai-pasok-industri #diversifikasi-ra

https://ekonomi.bisnis.com/read/20260529/257/1976986/paradoks-hulu-hilir-industri-tekstil