Bisnis.com, JAKARTA — Banyak profesional keamanan siber mempertimbangkan untuk berhenti bekerja. Kondisi ini dipicu oleh ketimpangan besar antara tingginya tuntutan pekerjaan di bidang keamanan siber dan penghargaan yang mereka terima.

Di tengah meningkatnya ancaman digital, mulai dari serangan siber hingga teknologi baru berbasis kecerdasan buatan seperti Anthropic Mythos, peran tim keamanan siber justru semakin penting. Namun, banyak pekerja di bidang ini merasa kontribusi mereka kurang dihargai.

Laporan Global Technology Talent & Salary Report dari Harvey Nash, yang dikutip dari ZDNET pada Selasa (28/4/2026), melibatkan lebih dari 3.600 profesional teknologi. Hasilnya menunjukkan meskipun 19% perusahaan mengalami serangan besar dalam dua tahun terakhir, hanya sebagian kecil profesional keamanan yang mendapatkan kenaikan gaji.

Hanya sekitar 29% pekerja keamanan siber yang melaporkan kenaikan pendapatan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan bidang lain seperti DevOps, manajemen produk, dan analisis bisnis, di mana lebih dari separuh pekerja mendapatkan kenaikan gaji.

Menurut Ankur Anand dari Nash Squared, kondisi ini terjadi karena banyak pimpinan perusahaan merasa aman selama belum terjadi serangan besar. Padahal, tim keamanan bekerja keras mencegah masalah sebelum terjadi, meskipun hasil kerja mereka sering tidak terlihat.

“Ironisnya, tim keamanan yang paling banyak mencegah kerusakan justru paling sedikit mendapat pengakuan,” kata Anand.

Akibatnya, tingkat kepuasan kerja di bidang keamanan siber menjadi rendah. Sekitar 23% profesional di bidang ini mengaku tidak bahagia, menjadikannya salah satu profesi TI dengan tingkat kepuasan terendah.

Lebih lanjut, hampir 49% dari mereka berencana mencari pekerjaan baru dalam 12 bulan ke depan.

Anand menjelaskan salah satu masalah utama adalah sifat pekerjaan keamanan siber itu sendiri. Jika berhasil, hasilnya tidak terlihat, tetapi jika gagal, dampaknya sangat besar. Hal ini membuat banyak perusahaan meremehkan pentingnya peran tim keamanan.

Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya sistem teknologi yang semakin rumit serta ancaman yang terus berkembang. Banyak perusahaan juga masih menggunakan sistem lama yang sulit diamankan, sementara beban kerja terus bertambah.

AI jadi ancaman baru

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan turut membawa tantangan baru. Teknologi AI membuat ancaman siber berkembang lebih cepat dibanding kemampuan perusahaan untuk mengimbanginya.

Menurut Anand, sistem AI canggih seperti Anthropic Mythos menunjukkan teknologi ini mampu menemukan celah keamanan dengan sangat cepat, sehingga potensi risiko serangan juga meningkat.

“Perkembangan ini menunjukkan bagaimana AI dapat menemukan semua kerentanan tersembunyi dalam sistem,” ujarnya.

Namun, dampaknya tidak sepenuhnya negatif. AI juga dapat membantu meringankan beban kerja tim keamanan melalui otomatisasi dan analisis yang lebih cepat. Banyak profesional justru melihat AI sebagai alat bantu, bukan ancaman.

Anand menegaskan peran profesional keamanan siber tidak akan hilang, melainkan semakin penting. Mereka perlu ikut menentukan bagaimana AI digunakan secara aman dan sesuai regulasi. (Nur Amalina)

Isu kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026 kembali mencuat dan menjadi perhatian bagi PNS yang sudah memasuki masa purnabakti.

PT Taspen (Persero) menyampaikan gaji pensiunan PNS masih mengacu kepada peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, saat ini pensiunan PNS masih menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya atau besarannya sama seperti yang diterima pada 2024.

Corporate Secretary Taspen, Henra mengatakan, sampai saat ini, dasar hukum penetapan gaji pensiun masih mengacu pada peraturan yang sama dan belum terdapat pembaruan dari pemerintah.

Peraturan tersebut merupakan regulasi terakhir yang mengatur penetapan serta penyesuaian gaji pokok pensiunan dengan masa berlaku sejak 1 Januari 2024.

Adapun pemerintah menetapkan skema pembayaran gaji pensiunan PNS dilakukan oleh PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara dana pensiun dan tabungan hari tua ASN.

"Hingga hak jawab ini disampaikan, belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, serta penerima tunjangan terkait lainnya," ujar Henra dalam keterangan kepada CNNIndonesia.com.

Taspen menegaskan pemerintah juga belum menerbitkan peraturan baru mengenai kenaikan maupun pembayaran rapel gaji pensiun.

[Gambas:Youtube]

Berapa gaji pensiunan PNS 2026?

Sejak Januari 2024, pemerintah menetapkan kenaikan uang pensiunan PNS sebesar 12 persen yang diatur dalam PP tersebut.

Berikut rincian gaji pensiunan PNS pada 2026, dilansir Antara.

1. Pensiunan Golongan I

Pensiunan golongan Ia : Rp 1.748.096 - 1.962.128

Pensiunan golongan Ib : Rp 1.748.096 - 2.077.264

Pensiunan golongan Ic : Rp 1.748.096 - 2.165.184

Pensiunan golongan Id : 1.748.096 - 2.256.688

2. Pensiunan Golongan II

Pensiunan golongan IIa : Rp 1.748.096 - 2.833.824

Pensiunan Golongan IIb : Rp 1.748.096 - 2.953.776

Pensiunan Golongan IIc : Rp 1.748.096 - 3.078.656

Pensiunan Golongan IId : Rp 1.748.096 - 3.208.800

3. Pensiunan Golongan III

Pensiunan golongan IIIa : Rp 1.748.096 - Rp 3.558.576

Pensiunan golongan IIIb : Rp 1.748.096 - Rp 3.709.104

Pensiunan golongan IIIc : Rp 1.748.096 - Rp 3.866.016

Pensiunan golongan IIId : Rp 1.748.096 - Rp 4.029.536

4. Pensiunan Golongan IV

Pensiunan golongan IVa : Rp 1.748.096 - Rp 4.200.000

Pensiunan golongan IVb : Rp 1.748.096 - Rp 4.377.744

Pensiunan golongan IVc : Rp 1.748.096 - Rp 4.562.880

Pensiunan golongan IVd : Rp 1.748.096 - Rp 4.755.856

Pensiunan golongan IVe : Rp 1.748.096 - Rp 4.957.008

JAKARTA, KOMPAS.com – Tekanan finansial masih menjadi tantangan nyata bagi pekerja Indonesia.

Hampir separuh responden di Tanah Air mengaku mengalami tekanan ekonomi dalam pekerjaan mereka, di tengah dinamika perubahan dunia kerja yang dipengaruhi teknologi dan ketidakpastian global.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 yang dirilis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC).

Survei ini melibatkan hampir 50.000 pekerja di 48 negara, termasuk 812 responden dari Indonesia.

Hampir separuh pekerja Indonesia alami tekanan finansial

Secara global, 55 persen pekerja melaporkan mengalami tekanan finansial, meningkat dari 52 persen pada tahun sebelumnya.

Di kalangan Gen Z secara global, 42 persen bahkan mengaku merasa kewalahan secara finansial.

Di Indonesia, angkanya sedikit lebih rendah, namun tetap signifikan. Sebanyak 49 persen pekerja Indonesia mengaku mengalami tekanan finansial dalam pekerjaan mereka.

Dari jumlah tersebut, 25 persen menyatakan merasa kewalahan, sementara 41 persen melaporkan mengalami kelelahan yang berkaitan dengan kondisi kerja mereka.

Data ini menunjukkan, meskipun kondisi di Indonesia berada sedikit di bawah rata-rata global, tekanan finansial tetap menjadi isu besar bagi tenaga kerja domestik.

Dalam konteks kompensasi, 53 persen pekerja Indonesia melaporkan menerima kenaikan gaji dalam 12 bulan terakhir. Namun, hanya 10 persen yang mendapatkan promosi dalam periode yang sama.

Di sisi lain, ekspektasi pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan masih cukup tinggi.

Sebanyak 32 persen responden berencana meminta kenaikan gaji, 31 persen berharap mendapatkan promosi, dan 18 persen mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru.

Angka-angka ini menggambarkan adanya kesenjangan antara peningkatan pendapatan jangka pendek dan mobilitas karier jangka panjang, yang turut memengaruhi persepsi pekerja terhadap stabilitas ekonomi mereka.

Kenyamanan berpendapat lebih tinggi dari global

Di tengah tekanan finansial tersebut, survei juga mencatat sisi positif dari lingkungan kerja di Indonesia.

Sebanyak 76 persen responden pekerja Indonesia mengatakan merasa nyaman mengungkapkan pendapat dan ide mereka terkait pekerjaan kepada tim. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di 62 persen.

Namun demikian, terdapat perbedaan antar kelompok generasi dan level jabatan. Gen X yang berada di posisi manajerial mencatat tingkat kenyamanan tertinggi, yakni 89 persen.

Sebaliknya, Gen Z non-manajer mencatat angka terendah di Indonesia, yakni 68 persen, meskipun masih lebih tinggi dibanding rata-rata global untuk kelompok yang sama sebesar 55 persen.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pengalaman kerja antar generasi.

Kelompok yang lebih senior dan berada di posisi manajerial cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi dalam menyuarakan pandangan, sementara pekerja muda masih berada dalam fase adaptasi.

Adopsi GenAI dan dampaknya terhadap persepsi kerja

Salah satu temuan penting dalam survei adalah peran generative AI (GenAI) dalam membentuk persepsi pekerja terhadap produktivitas, keamanan kerja, dan kompensasi.

Secara global, 54 persen pekerja telah menggunakan AI dalam 12 bulan terakhir, tetapi hanya 14 persen yang menggunakannya setiap hari.

Di Indonesia, tingkat adopsi relatif lebih tinggi. Sebanyak 69 persen pekerja Indonesia menyatakan telah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka dalam setahun terakhir, meskipun hanya 16 persen yang menggunakan GenAI setiap hari.

Perbedaan frekuensi penggunaan ini berkorelasi dengan persepsi terhadap manfaat yang dirasakan.

Sebanyak 96 persen pekerja Indonesia yang menggunakan GenAI setiap hari melaporkan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, di antara pengguna yang tidak rutin, angka tersebut sebesar 75 persen.

Dalam aspek keamanan kerja, 82 persen pengguna harian GenAI merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka, dibandingkan 63 persen di kelompok pengguna tidak rutin.

Dari sisi finansial, 72 persen pengguna harian GenAI melaporkan peningkatan gaji, dibandingkan 52 persen pada kelompok yang tidak menggunakan GenAI secara rutin.

PwC Global Workforce Leader Pete Brown menyatakan, karyawan yang menggunakan AI setiap hari menuai hasilnya, yaitu produktivitas yang lebih tinggi, keamanan kerja yang lebih baik, dan gaji yang lebih tinggi.

"Tetapi untuk meningkatkan manfaat ini, bisnis harus melampaui pelatihan. Pekerjaan itu sendiri perlu dirancang ulang dan kemitraan manusia-mesin perlu didefinisikan ulang," kata Brown, dikutip dari pernyataan resmi PwC Indonesia, Jumat (27/2/2026).

Ini menekankan bahwa manfaat penggunaan AI tidak hanya bergantung pada pelatihan teknis, melainkan juga pada bagaimana organisasi merancang ulang proses kerja dan kemitraan antara manusia dan teknologi.

Kesenjangan akses pembelajaran masih terlihat

Survei ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan atau upskilling.

Secara global, hanya 51 persen pekerja non-manajer yang merasa memiliki akses terhadap sumber daya pembelajaran yang memadai, dibandingkan 66 persen manajer dan 72 persen eksekutif senior.

Di Indonesia, tingkat akses relatif lebih tinggi di semua level. Sebanyak 64 persen non-manajer merasa memiliki sumber daya pembelajaran yang memadai.

Angka ini meningkat menjadi 78 persen di tingkat manajer dan 89 persen untuk eksekutif senior.

Meski demikian, perbedaan antar level tetap terlihat.

Akses yang lebih besar di tingkat manajerial dan senior menunjukkan adanya kesenjangan pembelajaran yang dapat memengaruhi peluang pengembangan karier, khususnya bagi pekerja di level awal.

Budaya pembelajaran di Indonesia juga tercermin dalam persepsi terhadap kegagalan. Sebanyak 72 persen responden Indonesia mengatakan tim mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar.

Secara global, angka ini berada di 54 persen.

Dinamika tekanan dan harapan

Data dalam laporan ini memperlihatkan gambaran dunia kerja Indonesia yang berada dalam fase transisi.

Di satu sisi, hampir separuh pekerja masih menghadapi tekanan finansial dan kelelahan terkait pekerjaan.

Harapan terhadap kenaikan gaji dan promosi jabatan tetap tinggi, sementara sebagian pekerja mempertimbangkan mobilitas kerja.

Di sisi lain, terdapat indikator positif seperti tingginya kenyamanan menyampaikan pendapat, budaya pembelajaran yang relatif kuat, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh pengguna aktif GenAI.

Survei ini menggambarkan persepsi pekerja terhadap kondisi kerja mereka dipengaruhi oleh kombinasi faktor finansial, budaya organisasi, peluang pengembangan, serta adopsi teknologi.

Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 menjadi potret empiris mengenai bagaimana pekerja Indonesia memandang situasi kerja mereka di tengah perubahan yang berlangsung cepat, baik dari sisi ekonomi maupun transformasi digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Aksi mogok sidang para hakim Ad Hoc yang dilaksanakan besok, 12 Januari 2026 diimbau berlangsung tertib, profesional, dan beretika. Aksi mogok nasional ini rencananya dimulai besok hingga 21 Januari 2026.

Seruan tersebut muncul dari keresahan bersama atas belum terjawabnya persoalan kesejahteraan hakim ad hoc yang selama ini bekerja dalam beban tanggung jawab tinggi, namun belum memperoleh perlindungan hak keuangan dan fasilitas yang memadai.

"Aksi nasional ini dirancang sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas kolektif. Hakim ad hoc di berbagai satuan kerja menghadapi persoalan yang sama, terutama terkait ketentuan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yang dinilai tidak lagi selaras dengan kondisi riil, beban kerja, serta tuntutan profesionalitas peradilan saat ini. Melalui aksi nasional, FSHA Indonesia mendorong adanya percepatan perubahan regulasi tersebut agar lebih adil dan proporsional," kata Juru Bicara Koordinator Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc Indonesia atau (FSHA- Indonesia), Ade Darusalam kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Meski demikian, FSHA Indonesia menegaskan bahwa perjuangan hak tidak boleh keluar dari koridor hukum dan etika peradilan. Dalam imbauannya, organisasi ini meminta agar setiap bentuk aksi nasional dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, menjunjung profesionalisme, serta tetap berkomitmen pada pelayanan hukum kepada masyarakat.

"FSHA Indonesia secara tegas mengingatkan agar aksi yang direncanakan tidak mengganggu jalannya persidangan dan tidak menghambat hak para pencari keadilan," ujar Ade.

FSHA Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga peradilan. Hakim ad hoc, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tetap terikat pada nilai-nilai etika profesi yang menuntut sikap independen, berintegritas, dan bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, setiap langkah kolektif harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap peradilan," ucap Ade.

Selain itu, FSHA Indonesia mendorong agar aksi nasional tidak hanya dimaknai sebagai bentuk tekanan, tetapi juga sebagai pintu pembuka dialog yang konstruktif.

Organisasi ini mengajak para pemangku kebijakan, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk membuka ruang komunikasi yang jujur dan terbuka dengan para hakim ad hoc. Dialog tersebut diharapkan dapat melahirkan solusi kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"FSHA Indonesia menilai bahwa penyelesaian persoalan kesejahteraan hakim ad hoc tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas dan integritas sistem peradilan. Hakim yang bekerja dalam kondisi sejahtera diyakini akan lebih mampu menjaga independensi dan memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat," papar Ade.

Aksi mogok sidang nasional hakim ad hoc menjadi penanda adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan di tubuh peradilan.

Melalui imbauan ini, FSHA Indonesia berharap pemerintah dan Mahkamah Agung segera merespons tuntutan perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 secara adil dan proporsional, agar keberlanjutan serta integritas proses peradilan di Indonesia tetap terjaga.

JAKARTA - Forum SolidaritasHakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyatakan bakal menggelar aksi nasional mogok sidang mulai besok. Hal itu merupakan simbol protes terhadap pemerintah.

Aksi tersebut dimulai pada 12 hingga 21 Januari 2026. FSHA memastikan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat hak para pencari keadilan.

Juru Bicara FSHA Indonesia Ade Darusalam mengungkapkan, mogok sidang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas atas persoalan mendasar yang dihadapi hakim Ad Hoc, namun tetap berada dalam koridor hukum dan etika peradilan. “Kami menegaskan, bahwa aksi mogok sidang ini tidak mematikan layanan peradilan," kata Ade, Minggu (11/1/2026).

Menurut Ade, aksi tersebut tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta komitmen terhadap pelayanan hukum.

"Jadwal persidangan telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing perkara. Untuk perkara-perkara yang bersifat penting, mendesak, dan darurat, tetap disidangkan sebagaimana mestinya,” ujar Ade.

Lihat video: BREAKING NEWS FIT & PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG & HAKIM AD HOC



Ade menerangkan, selama aksi berlangsung, para hakim Ad Hoc tetap masuk kantor dan menjalankan kewajiban administratif, termasuk presensi pagi dan sore. Namun, pelaksanaan persidangan dibatasi hanya pada agenda yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.

Sebelumnya, FSHA Indonesia juga telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 22-23 Januari 2026. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Merdeka agar para Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan langsung dihadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto," katanya, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut Ade, demo tersebut didasari dari rasa kekecewaan mendalam para Hakim Ad Hoc yang selama ini merasa terpinggirkan dan tidak diperhatikan kesejahteraannya.

"Dengan ditinggalkan oleh kenaikan hakim karier yang sangat jomplang dibandingkan dengan Hakim Ad Hoc. Apalagi selama ini Hakim Ad Hoc hanya punya satu pemasukan dan tunjangan Uang Kehormatan saja. Hakim Ad Hoc tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan pajak, dan tunjangan lain sebagaimana hakim karier. Hal Ini tentunya kian mempertebal nuansa diskriminatif yang dialami oleh Hakim Ad Hoc," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan gaji yang sudah lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Namun, hal ini belum sepenuhnya menghilangkan tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga.

Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan, kenaikan gaji pekerja saat ini sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan inflasi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), inflasi nasional pada November 2025 sebesar 2,72 persen secara tahunan, sementara kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 berada di kisaran 5 sampai 7 persen.

Namun besaran gaji ini ternyata tidak serta-merta dapat mengentaskan masyarakat dari tekanan biaya hidup sehari-hari.

Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada struktur pendapatan nasional yang masih relatif rendah.

"Jadi ya kenaikan upah itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada inflasi. Tapi kita itu masih ada kendala di mana pendapatan per kapita kita Indonesia itu masih rendah," ujarnya kepada Kompas.com, ditulis pada Rabu (1/1/2026).

Myrdal menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara maju maupun negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, pendapatan per kapita Indonesia masih tertinggal.

Kondisi ini membuat kenaikan upah yang secara persentase terlihat cukup tinggi menjadi kurang terasa bagi sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2024 mencapai sekitar 4.960,3 dollar AS atau setara Rp 78,6 juta dalam setahun.

Sementara menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Malaysia pada periode yang sama sebesar 11.874 dollar AS, Singapura sebesar 90.674 dollar AS, dan bahkan Thailand sebesar 7.346 dollar AS.

Akibatnya, pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier masih menjadi tantangan bagi banyak rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan. Kenaikan gaji dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan hidup yang terus meningkat.

"Makanya kenapa ya kalau kita lihat dari sisi masyarakat kita, memang untuk kebutuhan, pemenuhan kebutuhan tersier maupun sekundernya itu banyak yang masih tertatih-tatih ya," ungkapnya.

Oleh karenanya, untuk mengatasi tekanan hidup pada masyarakat tidak hanya sebatas menaikkan upah di atas inflasi, tetapi juga dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.

Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi prasyarat utama untuk mendorong kenaikan pendapatan per kapita secara signifikan.

"Itulah kenapa ya kalau kita lihat spirit pemerintah kenapa ingin supaya ekonomi kita itu tumbuh 8 persen," kata Myrdal.

Dia menilai, jika ekonomi Indonesia mampu tumbuh minimal 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, hal tersebut dapat menjadi modal awal bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi.

"Kalau pendapatan per kapitanya besar seperti negara maju ya otomatis pemenuhan kebutuhan sekunder, tersier dari masyarakat kita juga lebih terpenuhi atau lebih sejahtera," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada hari ini Senin (29/12/2025) terlihat menyambangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa . Disinyalir kedatangan Rini untuk membahas beberapa hal termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN/PNS) di 2026.

Adapun MenpanRB Rini datang sekitar pukul 13.30 WIB bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto beserta jajarannya. "(Pembahasan) macam-macam lah banyak PR-nya saya sama pak menteri. (Termasuk usulan kenaikan gaji ASN 2026) iya salah satunya," kata Rini kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

Kemenkeu Kaji Kenaikan Gaji PNS usai Terima Surat MenPAN-RB



Rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara. Soal Kenaikan Gaji PNS di 2026, Purbaya: Kemungkinan Selalu Ada



Sementara itu Menkeu Purbaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kemenpan-RB terkait detail usulan kenaikan tersebut. Meski demikian, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan analisis mendalam terhadap postur anggaran belanja pegawai dalam APBN sebelum keputusan final diambil.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," kata Purbaya dalam pernyataannya pada Konferensi Pers APBN Kita.

Langkah sinkronisasi antara Kemenpan-RB dan Kemenkeu ini sangat dinantikan oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli serta meningkatkan produktivitas birokrasi nasional di tahun 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rata-rata gaji karyawan di Indonesia diperkirakan naik 5,8 persen pada 2026, melambat dibandingkan proyeksi kenaikan 6,3 persen pada 2025, berdasarkan survei Mercer. Perlambatan tersebut terjadi seiring pengetatan anggaran perusahaan dan rencana ekspansi tenaga kerja yang kian terbatas.

“Dengan perbedaan anggaran gaji di berbagai sektor, pendekatan kompensasi perlu disesuaikan dengan kondisi unik masing-masing perusahaan,” kata Associate Director & Career Products Leader Mercer Indonesia Yosef Budiman dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

Ia mengatakan peningkatan pengunduran diri non-sukarela, terutama di sektor teknologi tinggi dan pertambangan, serta perlambatan rencana perekrutan, menuntut perusahaan mengelola strategi penghargaan dan retensi secara lebih terarah di tengah pasar talenta yang kompetitif.

Total Remuneration Survey Mercer 2025 menganalisis tren dan kebijakan remunerasi di lebih dari 7.000 jabatan pada 588 perusahaan di Indonesia. Meski kenaikan gaji melambat, seluruh perusahaan yang disurvei atau 100 persen tetap berencana memberikan kenaikan gaji pada 2026, sama seperti pada 2025.

Namun, rencana penambahan tenaga kerja justru melemah. Hanya sekitar 20 persen perusahaan yang berencana merekrut karyawan pada 2026, turun dari sekitar 25 persen pada perkiraan tahun sebelumnya.

Dari sisi sektoral, industri kimia memproyeksikan kenaikan gaji paling optimistis sebesar 6,2 persen pada 2026. Sebaliknya, industri otomotif memperkirakan kenaikan lebih moderat, yakni 4,9 persen, dibandingkan sektor lainnya.

Survei tersebut juga mencatat realisasi pembayaran bonus 2025 diperkirakan rata-rata 16,6 persen dari gaji pokok tahunan, lebih rendah dibandingkan ekspektasi 17,5 persen pada 2024. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian perusahaan dalam menjaga biaya di tengah ketidakpastian ekonomi.

Tingkat pengunduran diri sukarela karyawan diperkirakan relatif stabil pada 5,2 persen pada 2025, konsisten dengan capaian 2023 dan 2024. Di sisi lain, pengunduran diri non-sukarela diperkirakan meningkat, terutama di sektor teknologi tinggi, pertambangan, dan kontraktor pertambangan.

“Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia harus mengelola ambisi pertumbuhan secara lebih strategis di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan biaya yang meningkat,” ujar Presiden Direktur Mercer Indonesia Isdar Marwan.

Ia menambahkan, pemimpin sumber daya manusia dan bisnis perlu memprioritaskan produktivitas melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang, memperkuat kapabilitas digital, serta berinvestasi pada kesehatan karyawan sebagai pembeda jangka panjang.

JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan segera dirilis dalam waktu dekat. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Yassierli menyatakan, bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang UMP hanya tinggal menunggu tandat angan Presiden.

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden. Kalau bisa hari ini (ditandatangani), kalau gak besok ditandatangani. Setelah itu nanti saya umumkan, Insya Allah,” ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menaker Yassierli menegaskan bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Ia mencontohkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah selama setahun terakhir sebagai bentuk keberpihakan kepada para pekerja.

UMP 2026 Belum Diumumkan hingga Desember, Menko Airlangga: Regulasi Sudah Diparaf



"Tahun lalu Upah 6,5%, ada Bantuan Hari Raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May Day, ada diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), kemudian bagaimana kita penambahan manfaat JKP 60%, untuk 60% gaji selama 6 bulan," sebutnya.

Lebih jauh, Menaker Yassierli mengungkapkan, bahwa Pemerintah juga berkomitmen menjalankan amanah Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya dengan memberdayakan peran Dewan Pengupahan Daerah secara lebih aktif. Selain itu penetapan UMP 2026 juga akan mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak.

Jelang Pengumuman Kenaikan Upah Minimum 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif



Menurutnya pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan upah yang lebih adil dan relevan dengan kondisi daerah. "Di situ akan ada range yang memberikan kesempatan kepada Dewan Pengumpahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, kemudian kita juga memberikan pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak," kata Menaker Yassierli.

“Kita tunggu saja. Kalau besok bisa ditandatangani, segera akan diumumkan. Dan itu insya Allah akan menggembirakan teman-teman para pekerja,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji surat usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengungkapkan, keputusan mengenai kenaikan gaji PNS bukan merupakan hal yang sederhana, tapi melibatkan banyak faktor pertimbangan, termasuk kondisi fiskal negara.

"Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple simply kita naikin, apa naikin gaji gitu, tidak seperti itu," ujar Luky dalam dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Luky menjelaskan, pembahasan remunerasi ini merupakan bagian integral dari upaya penataan organisasi dan transformasi birokrasi yang dilakukan Kemenkeu bekerja sama dengan MenPAN-RB.

"Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari bagian kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi, pokoknya kita kerja sama dengan MenPAN-RB. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya," tuturnya.

Faktor yang akan menjadi penentu keputusan meliputi penilaian atas hasil kerja dan produktivitas para PNS, serta mempertimbangkan kondisi keuangan dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kajian ini sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkali-kali menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kenaikan gaji ASN akan mempertimbangkan anggaran negara dan masih dalam tahap pembahasan.

Purbaya sebelumnya telah mengindikasikan bahwa meskipun Peraturan Presiden (Perpres) terkait gaji ASN telah terbit (seperti Perpres 79 Tahun 2025), Kemenkeu belum melakukan perhitungan atau diskusi rinci.

Purbaya juga menekankan bahwa penyesuaian gaji harus melalui tahapan proses, mulai dari kajian, sinkronisasi anggaran, hingga penerbitan aturan resmi.

"Semua yang menyangkut anggaran negara ada tahapannya. Kalau pemerintah memutuskan menyesuaikan gaji (PNS), pasti akan ada peraturannya. Selama aturan itu belum keluar, tidak ada perubahan,” kata Purbaya dalam kesempatan terpisah pada bulan lalu.

(DESI ANGRIANI)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini berkaitan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Namun, belum ada keputusan mengenai rencana kenaikan gaji para ASN, TNI, dan Polri ini.

“Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November 2025, Kamis (20/11).

Namun, Luky mengungkapkan banyak faktor yang dipertimbangkan untuk memutuskan kenaikan gaji PNS. Kenaikan gaji PNS ini akan bergantung kepada kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini bukan hanya sesederhana itu kita naikin. Tidak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari bagian kita menata organisasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Luky mengatakan Kemenkeu juga akan melihat bagaimana melakukan transformasi birokrasi. Untuk itu, ia memastikan Kemenkeu akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB.

“Kami lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa dan tentu saja kita juga lihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa,” kata Luky.

Rencana kenaikan gaji PNS ini sudah mencuat sejak pertengahan 2025. Hal ini menyusul adanya rencana kenaikan gaji ASN 2026 yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam aturan tersebut, kenaikan gaji ASN pada tahun depan menjadi bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. “Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan. Penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara," tulis pemerintah dalam lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, terdapat beberapa gelombang tuntutan dari kelompok buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan tiga opsi angka kenaikan upah yang dinilai lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Ia menegaskan usulan-usulan itu disampaikan sebagai bentuk kompromi agar daya beli dan konsumsi masyarakat dapat terus terjaga.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dalam konferensi pers kemarin dilansir Antara, Rabu, 19 November 2025.

Opsi pertama kenaikan UMP 6,5%

Menurut Said, angka 6,5 persen selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut terbukti mendorong kenaikan daya beli masyarakat.

“Jadi kalau daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi pasti naik,” ujarnya.

Opsi kedua dan ketiga kenaikan UMP 7,77 hingga 10,5%

Selain opsi pertama, KSPI juga mengajukan dua opsi lainnya yang dinilai lebih mencerminkan kondisi riil pekerja di lapangan.

“Kompromi yang kedua yang ditawarkan adalah 7,77 persen, dan step ketiga, angka kompromi tertingginya 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen, karena indeks tertentunya kami menggunakan 1,0 sampai 1,5,” jelasnya.

Hitungan ini didasarkan pada indeks tertentu yang biasa digunakan dalam penetapan upah.

KSPI tolak rumus perhitungan pemerintah

Said menolak metode perhitungan upah yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menurutnya, rumus tersebut hanya menghasilkan kenaikan yang terlalu kecil, yakni sekitar 3,5-3,75 persen.

“Dengan menggunakan rumus kenaikan upah minimum dari pemerintah sebagai berikut, yaitu nilai inflasi, nilai pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu bernilai 0,2 sampai dengan 0,7,” tuturnya.

“Dengan menggunakan rumus indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, ketemu kenaikan upah minimum hanya 3,75 persen,” imbuhnya.

Said mengatakan angka tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah dengan UMP masih rendah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)