Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus melemah sejak awal tahun dan berakhir di level 6.559,24 per penutupan pasar Senin (18/5/2026). Dalam intraday perdagangan Selasa (19/5) pukul 14.10 WIB, IHSG melemah 3,42% ke posisi 6.373,33.

Dalam kondisi pasar saham yang jatuh, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna memastikan kondisi fundamental emiten-emiten yang tercatat di lantai bursa cukup solid. Saat ini, hampir 85% dari 957 emiten yang tercatat di bursa telah menyampaikan laporan keuangan.

"Dan informasi yang dapat saya sampaikan adalah secara fundamental net income dan dari sisi net profit itu meningkat 21,5%," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dari sisi demand, Nyoman menjelaskan bahwa saat ini ada 15 emiten yang berada di dalam pipeline IPO BEI tahun ini, dan mayoritas emiten besar. Selain itu, jumlah investor pasar modal saat ini terus tumbuh mencapai 27 juta investor.

Sementara dari sisi suplai, peningkatan ketentuan free float yang diterapkan BEI diharapkan dapat memperdalam pasar saham nasional. Tak sampai sana, BEI juga akan membantu emiten-emiten menjangkau investor dengan serangkaian acara roadshow. Hal ini diharapkan agar pelaku pasar dapat mengetahui kondisi fundamental emiten yang sebenarnya masih solid.

"Kita roadshow di dalam negeri dan kita roadshow ke luar negeri. Jadi kita ajak nanti perusahaan tercatat kita, tentunya sesuai dengan sektor yang diminati di luar, yang relatif sesuai dengan harapan dari investor untuk langsung ketemu dengan para investor," kata Nyoman.

Roadshow tersebut akan menyasar kota-kota yang berpotensi memiliki minat tinggi, sementara roadshow di luar negeri akan dilakukan BEI dengan menggandeng broker-broker dan bursa efek asing. Negara-negara yang akan disatroni BEI antara lain adalah China, Jepang, hingga Australia.

"Kemarin saya ikut ketemu dengan mereka dan mudah-mudahan dalam waktu sebulan dua bulan ini kita sudah dapat lakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan terdapat 15 perusahaan yang tengah mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) per akhir April 2026. Sebanyak 11 di antaranya memiliki aset jumbo di atas Rp250 miliar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan sampai 30 April 2026, terdapat 1 perusahaan yang telah mencatatkan saham di BEI, dengan dana dihimpun Rp00 miliar. Sementara itu, 15 perusahaan berada dalam pipeline perusahaan tercatat BEI.

"Hingga saat ini terdapat 15 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," kata Nyoman, Jumat (1/5/2026).

Nyoman menuturkan dari 15 perusahaan tersebut, sebanyak 11 perusahaan merupakan perusahaan dengan aset skala besar dengan nilai aset lebih dari Rp250 miliar.

Kemudian sebanyak 4 perusahaan dengan aset skala menengah, dengan jumlah aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Namun, tidak ada perusahaan dengan aset skala kecil, atau dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Berdasarkan sektornya, perusahaan-perusahaan tersebut datang dari berbagai macam sektor, dengan paling banyak datang dari perusahaan consumer Non-Cyclicals, Consumer Cyclicals dan Healthcare, masing-masing sebanyak 3 perusahaan.

Lalu, sektor infrastruktur dan teknologi masing-masing dengan 2 perusahaan. Selanjutnya perusahaan sektor energi dan finansial masing-masing 1 perusahaan.

Nyoman juga menuturkan sebanyak 54 emisi obligasi telah diterbitkan dari 35 penerbit EBUS, dengan dana yang dihimpun Rp58,90 triliun. Adapun, hingga 30 April 2026, terdapat 47 emisi dari 33 penerbit EBUS yang berada dalam pipeline obligasi BEI.

Sementara itu, untuk rights issue, terdapat 1 perusahaan tercatat yang berada dalam pipeline rights issue BEI.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sampai dengan 17 April 2026 terdapat 16 perusahaan yang terdaftar dalam pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sepanjang tahun berjalan, baru ada satu perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan dana yang dihimpun sebesar Rp0,30 triliun, yaitu PT BSA Logistic Indonesia Tbk. (WBSA).

Melansir dokumen pipeline bursa efek Indonesia 2026, dari 16 perusahaan tersebut 5 di antaranya merupakan perusahaan aset skala menengah yakni berkisar antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, serta 11 perusahaan aset skala besar di atas Rp250 miliar.

Bila dibedakan berdasarkan sektor usaha, sebanyak 3 perusahaan dari sektor consumer cyclicals, 3 perusahaan di sektor consumer non-cyclicals, 1 perusahaan energi, 1 perusahaan finansial, 4 perusahaan di bidang kesehatan, 2 perusahaan infrastruktur, dan 2 perusahaan teknologi.

Sementara itu, di dalam pipeline obligasi terdapat 46 emisi dari 31 penerbit EBUS. Penerbit obligasi paling banyak adalah perusahaan sektor finansial berjumlah 15 perusahaan, kemudian 7 perusahaan infrastruktur, 5 perusahaan sektor energi, 2 perusahaan basic materials, dan 2 perusahaan consumer non cyclicals.

"Hingga saat ini telah diterbitkan 52 emisi dari 35 penerbit EBUS dengan dana dihimpun sebesar Rp57,16 triliun," tulis BEI, Sabtu (18/4/2026).

Selanjutnya, dalam pipeline aksi korporasi rights issue terdapat 1 perusahaan dari sektor properti dan real estate. Hingga 17 April 2026, telah ada 3 perusahaan tercatat yang melakukan aksi korporasi rights issue dengan dana yang dihimpun sebesar Rp3,75 triliun.

Sebagai informasi, dibandingkan dengan pipeline BEI per 10 April 2026 terdapat tambahan 1 perusahaan di dalam pipeline IPO, sementara di dalam pipeline obligasi terdapat tambahan 6 emisi dan 3 penerbit EBUS. Sedangkan, jumlah aksi korporasi rights issue belum ada perubahan dibanding data per 10 April 2026.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di dalam antrean saat ini sebagian besar telah mengajukan IPO dengan laporan keuangan tahun buku 2025 mereka, sehingga diharapkan realisasi IPO bisa terlaksana paling lambat Juni 2026.

"Maksimal bulan Juni 2026, nanti tergantung kecepatan mereka memberikan tanggapan kepada kita. Jika mereka segera menyampaikan tanggapan, tentu proses di kita akan lebih cepat," jelasnya saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 15 perusahaan masih mengantre untuk melantai di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data hingga 10 April 2026. Antrean ini mencerminkan kebutuhan pendanaan dunia usaha yang tetap tinggi.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga periode yang sama baru satu perusahaan yang mencatatkan saham dengan dana dihimpun sekitar Rp0,30 triliun. “Hingga saat ini terdapat 15 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” kata Nyoman.

Mayoritas perusahaan dalam pipeline berasal dari kelompok aset besar, yakni sebanyak 11 perusahaan. Sementara empat lainnya merupakan perusahaan dengan aset skala menengah.

Dari sisi sektor, pipeline IPO didominasi sektor kesehatan, consumer non-cyclicals, dan infrastruktur. Komposisi ini menunjukkan minat investor masih terkonsentrasi pada sektor dengan permintaan relatif stabil.

Selain IPO, penghimpunan dana melalui efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) juga terus berjalan. BEI mencatat telah diterbitkan 50 emisi dari 33 penerbit dengan total dana mencapai Rp55,20 triliun.

“Hingga saat ini terdapat 40 emisi dari 28 penerbit yang berada dalam pipeline,” kata Nyoman.

Sektor keuangan menjadi yang paling dominan dalam rencana penerbitan EBUS, diikuti sektor infrastruktur dan energi. Aktivitas ini menunjukkan alternatif pendanaan di luar ekuitas masih dimanfaatkan pelaku usaha.

Sementara itu, rights issue telah dilakukan oleh tiga perusahaan dengan total dana Rp3,75 triliun. BEI juga mencatat masih ada satu perusahaan dalam antrean rights issue.

Pipeline pendanaan ini menjadi indikasi aktivitas ekspansi dunia usaha masih berjalan. Kebutuhan modal diharapkan mendorong pertumbuhan bisnis sekaligus membuka peluang kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi pembuka deretan aksi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) tahun ini. Di balik euforia tersebut, masih ada 13 emiten dari berbagai sektor, mulai dari finansial hingga energi, yang bersiap menyusul masuk ke pasar modal.

Saham WBSA resmi diperdagangkan pada Jumat (10/4/2026) dan langsung mencatatkan kinerja impresif. Pada awal perdagangan pukul 09.00 WIB, saham emiten logistik tersebut melonjak 34,52% ke level Rp226 dan bertengger di posisi teratas top gainers.

Dalam aksi korporasi ini, BSA Logistics Indonesia melepas 1,8 miliar saham baru ke publik dan menghimpun dana segar sebesar Rp304,4 miliar. Antusiasme investor tercermin dari tingkat kelebihan permintaan (oversubscribed) yang mencapai 386,86 kali.

Dengan harga penawaran final Rp168 per saham, pergerakan saham WBSA di hari pertama langsung mendekati batas auto reject atas (ARA) dengan kenaikan 34,52% ke level Rp226.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa WBSA merupakan satu dari 14 perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline IPO BEI sepanjang 2026.

"Jadi di list kita masih ada 13 perusahaan, ini di berbagai sektor. Ini menarik, ada sektor finansial, energi, entertainment, consumer goods," ujar Nyoman saat ditemui pasca seremoni pencatatan perdana WBSA, di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Nyoman, belasan perusahaan tersebut diharapkan dapat segera menyusul untuk melantai di bursa dalam waktu dekat, dengan target paling lambat pada Juni 2026. Mayoritas calon emiten tersebut menggunakan laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2025.

"Maksimal bulan Juni 2026, nanti tergantung kecepatan mereka memberikan tanggapan kepada kita. Jika mereka segera menyampaikan tanggapan, tentu proses di kita akan lebih cepat," jelasnya.

Di tengah kondisi pasar yang masih dinamis, Nyoman menilai minat investor terhadap IPO tetap terjaga. Hal ini salah satunya tercermin dari tingginya oversubscribe pada IPO WBSA.

Berdasarkan data per 9 April 2026, rata-rata volume transaksi saham secara year to date (YtD) tercatat menurun menjadi 46,22 miliar saham, sedangkan nilai rata-rata transaksi harian turun menjadi Rp26,36 triliun.

"Saat ini kita dalam kondisi yang dinamis namun appetite-nya masih kelihatan," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) di pasar modal Indonesia terpantau masih lesu jelang akhir kuartal I/2026.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI hingga 27 Maret 2026, belum ada satu pun perusahaan yang resmi mencatatkan sahamnya di BEI. Kondisi ini masih mencerminkan sikap wait and see dari pelaku usaha di tengah dinamika pasar yang masih diliputi ketidakpastian, baik dari faktor global maupun domestik.

Meski demikian, harapan kebangkitan IPO tetap terbuka, seiring adanya antrean perusahaan yang siap melantai di bursa.

BEI mencatat, saat ini terdapat 12 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham alias IPO. Mayoritas berasal dari perusahaan beraset jumbo, yang berpotensi menjadi motor penggerak penghimpunan dana di pasar modal dalam waktu mendatang.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur BEI mengungkap berdasarkan klasifikasi aset merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, komposisi pipeline IPO didominasi oleh perusahaan skala besar. Rinciannya, tidak ada perusahaan dengan aset skala kecil (di bawah Rp50 miliar), hanya satu perusahaan skala menengah (Rp50 miliar–Rp250 miliar), dan sebanyak 11 perusahaan tergolong skala besar dengan aset di atas Rp250 miliar.

Dari sisi sektoral, pipeline IPO menunjukkan variasi yang cukup beragam, meskipun tidak merata di seluruh sektor. Sektor consumer non-cyclicals mendominasi dengan tiga perusahaan, disusul sektor healthcare, infrastructure, dan technology masing-masing dua perusahaan. Sementara itu, sektor energy, financials, serta transportation & logistic masing-masing diisi oleh satu perusahaan.

Menariknya, sejumlah sektor seperti basic materials, consumer cyclicals, industrials, hingga properti dan real estate belum menyumbang kandidat IPO dalam pipeline saat ini.

Adapun sebelumnya, calon emiten di sektor logistik PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA), bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menargetkan perolehan dana hingga Rp306 miliar melalui penawaran umum perdana saham (IPO).

Berdasarkan prospektus yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, perseroan berencana menawarkan maksimal 1,8 miliar saham atau setara dengan 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Saham tersebut dipasarkan dalam kisaran harga Rp150–Rp170 per saham, dengan nilai nominal Rp40 per saham.

Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret –27 Maret 2026. Selanjutnya, penawaran umum akan digelar pada 1–8 April 2026, dengan target pencatatan saham di BEI pada 10 April 2026.

Seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan difokuskan untuk ekspansi usaha. Sekitar Rp215 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 99,99% saham PT Bermuda Inovasi Logistik.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) di pasar modal Indonesia terpantau masih lesu jelang akhir kuartal I/2026.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI hingga 27 Maret 2026, belum ada satu pun perusahaan yang resmi mencatatkan sahamnya di BEI. Kondisi ini masih mencerminkan sikap wait and see dari pelaku usaha di tengah dinamika pasar yang masih diliputi ketidakpastian, baik dari faktor global maupun domestik.

Meski demikian, harapan kebangkitan IPO tetap terbuka, seiring adanya antrean perusahaan yang siap melantai di bursa.

BEI mencatat, saat ini terdapat 12 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham alias IPO. Mayoritas berasal dari perusahaan beraset jumbo, yang berpotensi menjadi motor penggerak penghimpunan dana di pasar modal dalam waktu mendatang.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur BEI mengungkap berdasarkan klasifikasi aset merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, komposisi pipeline IPO didominasi oleh perusahaan skala besar. Rinciannya, tidak ada perusahaan dengan aset skala kecil (di bawah Rp50 miliar), hanya satu perusahaan skala menengah (Rp50 miliar–Rp250 miliar), dan sebanyak 11 perusahaan tergolong skala besar dengan aset di atas Rp250 miliar.

Dari sisi sektoral, pipeline IPO menunjukkan variasi yang cukup beragam, meskipun tidak merata di seluruh sektor. Sektor consumer non-cyclicals mendominasi dengan tiga perusahaan, disusul sektor healthcare, infrastructure, dan technology masing-masing dua perusahaan. Sementara itu, sektor energy, financials, serta transportation & logistic masing-masing diisi oleh satu perusahaan.

Menariknya, sejumlah sektor seperti basic materials, consumer cyclicals, industrials, hingga properti dan real estate belum menyumbang kandidat IPO dalam pipeline saat ini.

Adapun sebelumnya, calon emiten di sektor logistik PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA), bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menargetkan perolehan dana hingga Rp306 miliar melalui penawaran umum perdana saham (IPO).

Berdasarkan prospektus yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, perseroan berencana menawarkan maksimal 1,8 miliar saham atau setara dengan 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Saham tersebut dipasarkan dalam kisaran harga Rp150–Rp170 per saham, dengan nilai nominal Rp40 per saham.

Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret –27 Maret 2026. Selanjutnya, penawaran umum akan digelar pada 1–8 April 2026, dengan target pencatatan saham di BEI pada 10 April 2026.

Seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan difokuskan untuk ekspansi usaha. Sekitar Rp215 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 99,99% saham PT Bermuda Inovasi Logistik.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sedikitnya terdapat 7 perusahaan yang berada dalam antrean atau pipeline pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) hingga 6 Maret 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menuturkan dari sisi klasifikasi aset, mayoritas calon emiten yang mengantre merupakan perusahaan berskala besar. Hal ini merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017.

“Hingga saat ini, terdapat 7 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ujar Nyoman dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (7/3/2026).

Secara rinci, 6 perusahaan dengan skala besar memiliki aset di atas Rp250 miliar dan 1 perusahaan menengah di antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Berdasarkan data BEI, sektor finansial mendominasi pipeline dengan total 3 perusahaan. Sementara itu, sektor lain yang turut meramaikan antrean IPO adalah sektor consumer non-cyclicals, energi, kesehatan, serta transportasi dan logistik yang masing-masing menyumbang satu perusahaan.

Kendati pipeline mulai terisi, Nyoman mencatat bahwa hingga pekan pertama Maret 2026 ini, belum ada perusahaan yang resmi mencatatkan sahamnya di lantai bursa maupun menghimpun dana melalui skema IPO.

Selain pasar saham, dia juga memaparkan perkembangan di pasar surat utang. Hingga saat ini, telah diterbitkan 37 emisi dari 26 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun mencapai Rp41,41 triliun.

“Sampai dengan 06 Maret 2026, terdapat 20 emisi dari 13 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline,” pungkas Nyoman.

Di sisi lain, aktivitas penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu juga terpantau berjalan. Per 6 Maret 2026, terdapat 3 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp3,75 triliun.

Sampai dengan saat ini, BEI masih mengantongi 1 perusahaan dari sektor properti & real estat dalam pipeline aksi korporasi tersebut.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelonggaran BI rate dinilai bisa menjadi momentum emiten melakukan penawaran umum perdana (IPO). Secara teori, penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia akan menurunkan cost of capital, meningkatkan likuiditas pasar, serta mendorong investor beralih ke aset berisiko seperti saham, sehingga memperkuat minat terhadap IPO sebagai instrumen ekuitas baru.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai, ada kemungkinan Bank Indonesia pada semester kedua tahun ini akan memangkas suku bunga acuan sampai dengan 50 basis poin (bps). Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Februari 2026, bank sentral memutuskan menahan BI Rate di 4,75%.

"Tentunya kalau saat ini BI rate belum diturunkan, jadi wajar [jumlah IPO sampai Februari 2026 masih kosong]," kata Nafan kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Sampai Februari, belum ada emiten yang go public di 2026 ini. Berbeda dengan periode yang sama 2025, di mana saat itu ada 8 emiten go public. Namun, dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Februari 2026, terdapat 8 perusahaan bersiap IPO, yang 5 di antaranya merupakan perusahaan skala besar dan 3 skala menengah.

"Jadi, nanti di semester kedua BI rate diturunkan maksimum 50 bps, ini bisa meningkatkan risk appetite ke IPO. IPO ini kan aset baru," jelas Nafan.

Nafan melanjutkan, sepinya IPO pada awal 2026 ini juga kemungkinan disebabkan faktor teknis di mana emiten sedang menunggu hasil audit laporan keuangan setahun penuh 2025. Apalagi, sambungnya, hal ini berkaitan dengan perusahaan skala besar, 5 calon emiten go public di pipeline BEI.

Menurutnya, hasil laporan diaudit tersebut akan bisa memberikan valuasi yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan investor ketika calon emiten resmi melantai di bursa. Apalagi, saat ini transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia sedang menjadi sorotan asing imbas pembekuan indeks oleh MSCI.

"Dalam hal ini, pemenuhan free float harus minimal 15%, sehingga kalau sudah IPO ini saham-saham yang likuid sehingga bisa meningkatkan minat pelaku investor untuk mengakumulasi saham-saham IPO tersebut," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan sebanyak delapan perusahaan masuk dalam antrean penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) BEI. Sebanyak lima dari delapan perusahaan tersebut merupakan perusahaan aset skala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga 22 Februari 2026, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebanyak lima di antara calon perusahaan tercatat ini merupakan perusahaan aset skala besar.

“Hingga saat ini, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI, dengan tiga perusahaan aset skala menengah dan lima perusahaan aset skala besar,” ujar Nyoman, Minggu (22/2/2026).

Nyoman memerinci sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan dari sektor basic materials, satu perusahaan consumer non-cyclicals, dan satu perusahaan energi.

Lalu dua perusahaan dari sektor finansial, satu perusahaan dari sektor industrials, dan satu perusahaan sektor transportasi dan logistik.

Nyoman juga menyebut sejak awal tahun hingga saat ini, belum terdapat perusahaan yang mencatatkan saham di BEI.

Di sisi lain, Nyoman juga menjelaskan sampai 22 Februari 2026, sebanyak 20 emisi obligasi telah diterbitkan dari 13 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS), dengan dana yang dihimpun sebesar Rp15,71 triliun.

Sampai 20 Februari 2026, terdapat 30 emisi dari 21 penerbit EBUS, yang berada dalam pipeline, dengan klasifikasi sektor dua perusahaan dari basic materials, satu perusahaan consumer non-cyclicals, dan 4 perusahaan energi.

Lalu 10 perusahaan sektor finansial, satu perusahaan sektor industrials, dan tiga perusahaan sektor infrastruktur.

Adapun untuk rights issue, terdapat tiga emiten yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp3,75 triliun.

Nyoman juga menyebut saat ini terdapat satu perusahaan dalam pipeline rights issue BEI, yaitu satu perusahaan dari sektor properti dan real estat yang akan melakukan rights issue.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan agenda regulator dan sepenuhnya bergantung pada kehendak pemegang saham setelah proses demutualisasi dijalankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menekankan, fokus saat ini masih pada pembukaan struktur kepemilikan bursa, bukan pada skema penghimpunan dana.

“Demutualisasinya dulu. Setelah itu, katakanlah kalau nanti pemegang saham tertentu, bukan kami di OJK ya, kemudian menghendaki atau memutuskan menawarkan sahamnya ke publik, ya silakan,” kata Hasan, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Hasan menegaskan OJK belum membahas IPO maupun skema investasi privat sebagai bagian dari tahapan awal demutualisasi. Menurut dia, pembahasan saat ini masih terbatas pada perubahan status kepemilikan BEI yang selama ini bersifat mutual dan tertutup.

“Sebetulnya belum sampai ke sana bahasanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, demutualisasi BEI merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membuka peluang kepemilikan bursa oleh pihak di luar perantara pedagang efek dan anggota bursa. Namun, mekanisme detail perubahan kepemilikan tersebut masih menunggu pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Mekanisme dan sebagainya terus terang kami harus menunggu rumusan yang nanti diatur di peraturan pelaksananya. Di awal itu ada di dalam PP,” kata Hasan.

Menurut Hasan, PP tersebut akan menjadi landasan untuk penyusunan Peraturan OJK (POJK) dan peraturan bursa. Jika PP tidak mengatur secara rinci skema tertentu, OJK akan menyiapkan mekanisme yang paling memungkinkan untuk memastikan demutualisasi dapat berjalan.

Hasan menekankan, demutualisasi tidak identik dengan IPO. Masuknya pemegang saham baru di luar anggota bursa sudah cukup untuk menandai perubahan status bursa, tanpa harus menawarkan saham ke publik.

“Tapi kalaupun belum sampai ke sana, ya tentu demutualisasi sudah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bukan IPO-nya,” ujarnya.

Terkait waktu penerbitan PP demutualisasi, Hasan mengatakan prosesnya masih bergulir. Sesuai ketentuan UU P2SK, rancangan PP akan disusun pemerintah dan diajukan ke DPR untuk dibahas sebelum diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia bakal mengubah persyaratan pencatatan awal bagi perusahaan yang menggelar initial public offering (IPO) dan berencana untuk tercatat di Papan Utama BEI.

Sejalan dengan percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang dipantik oleh keputusan MSCI, BEI menyusun perubahan regulasi IPO dan free float.

Perubahan itu tertuang dalam rancangan perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dipublikasikan Kamis (5/2/2026).

Persyaratan pencatatan awal di BEI tertuang dalam Bab III beleid tersebut. Dalam bab tersebut, BEI menambahkan dua ketentuan yang mengikat calon emiten yang akan mencatatkan saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan BEI.

Pertama, calon emiten diwajibkan memiliki minimal 1 orang anggota direksi atau pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang bertanggung jawab di bidang akuntansi dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi di Indonesia atau organisasi internasional.

Kedua, direksi, dewan komisaris dan komite audit calon emiten diwajibkan untuk memiliki pengetahuan atas kegiatan usaha perusahaan tercatat, dan mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait dengan tata kelola perusahaan.

Bagi calon emiten yang akan mencatatkan saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan tetapi mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, BEI mewajibkan perusahaan tersebut untuk memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan paling lambat pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat.

Khusus untuk pencatatan calon emiten di Papan Utama, BEI merancang sejumlah perubahan aturan main.

Calon perusahaan tercatat atau anak perusahaan dari calon emiten diwajibkan telah melakukan kegiatan operasi secara komersial dalam usaha utama (core business) yang sama paling singkat selama 36 bulan berturut-turut.

Apabila calon emiten merupakan hasil restrukturisasi, jangka waktu menjalankan core business minimal 36 bulan juga memperhitungkan masa operasional usaha utama yang sama pada entitas lain dengan pengendali yang sama.

Persyaratan Kondisi Keuangan dan Market Cap

Berikutnya, BEI mewajibkan calon emiten Papan Utama memenuhi kondisi keuangan tertentu. Calon emiten Papan Utama diwajibkan telah membukukan saldo laba positif pada laporan keuangan terakhir.

Calon emiten Papan Utama diwajibkan memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:

Pertama, memiliki nilai kapitalisasi saham pada saat sebelum tanggal pencatatan paling sedikit Rp100 triliun dan nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar permohonan pencatatan paling sedikit Rp10 triliun.

Kedua, aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, rata-rata laba sebelum pajak pada 3 tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan interim terakhir paling sedikit Rp100 miliar, dan nilai kapitalisasi saham sebelum listing paling sedikit Rp1 triliun.

Ketiga, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, pendapatan usaha 1 tahun terakhir Rp800 miliar, dan nilai kapitalisasi saham sebelum pencatatan Rp8 triliun.

Keempat, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, total aset 1 tahun terakhir minimal Rp2 triliun, dan nilai kapitalisasi saham sebelum listing Rp4 triliun.

Kelima, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir minimal Rp100 miliar, dan nilai kapitalisasi pasar minimal Rp4 triliun sebelum listing.

Ketentuan Free Float Calon Emiten di Papan Utama

Untuk pencatatan di Papan Utama, BEI mempertahankan ketentuan free float yang wajib dipenuhi calon emiten paling sedikit 300 juta saham. Lebih terperinci, BEI menetapkan free float minimal 25% dari jumlah saham bagi calon emiten dengan kapitalisasi pasar (market cap) kurang dari Rp5 triliun.

Untuk calon emiten dengan market cap Rp5 triliun-Rp50 triliun, free float minimal 20% dari jumlah saham yang dicatatkan di BEI. Adapun, free float minimal 15% wajib dipenuhi oleh calon emiten Papan Utama dengan market cap Rp50 triliun ke atas.

BEI juga memperinci ketentuan jumlah pemegang saham yang wajib dipenuhi calon emiten Papan Utama. Jumlah minimal pemegang saham dinaikkan dari 1.000 pemilik single investor identification (SID) menjadi 10.000 pemilik SID setelah IPO.

"Bagi calon emiten yang berasal dari perusahaan publik, jumlah pemegang saham adalah 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan."

Klausul tambahan terkait dengan free float juga tercantum dalam rancangan beleid tersebut. Salah satunya, BEI mengecualikan perhitungan saham yang dimiliki oleh pemegang saham calon emiten sebelum IPO.

"Penambahan klausul untuk mendukung peningkatan likuiditas pasar," tulis BEI dalam keterangan matriks draf peraturan tersebut.

BEI juga mewajibkan calon emiten Papan Utama untuk mempertahankan jumlah minimum saham free float itu sampai dengan 1 tahun setelah resmi melantai di Bursa.