Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.

"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.

Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.

Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.

Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.

Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.

Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.

Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.

Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.

TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.

Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.

Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada PT Bank Nagari selaku badan usaha milik daerah (BUMD) untuk berperan menjadi lokomotifnya penggerak perekonomian daerah.

Dia menyatakan budaya menabung merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun daerah. Karena, setiap rupiah yang ditabung masyarakat sesungguhnya ikut menjadi kekuatan pembangunan daerah.

“Bank Nagari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan, memperkuat UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Mahyeldi menegaskan Bank Nagari perlu terus melakukan transformasi, baik dari sisi digitalisasi layanan, penguatan manajemen risiko, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Bank Nagari menjadi semakin dipercaya masyarakat Sumbar.

Dia menekankan peningkatan inklusi keuangan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam layanan perbankan, semakin besar pula peluang daerah memperkuat pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM dan ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar.

“Dana masyarakat yang dihimpun harus kembali disalurkan untuk pembiayaan sektor pertanian, industri pengelolaan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyampaikan sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Nagari akan terus hadir mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dia juga memastikan, bahwa setiap dana yang disimpan di Bank Nagari, akan aman dan dikelola secara profesional di bawah pengawasan regulator keuangan nasional.

Gusti Candra menjelaskan hingga tutup buku tahun 2025 total aset Bank Nagari telah mencapai Rp33,6 triliun.

Menurutnya hal ini didorong adanya dukungan jaringan layanan juga terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumbar, termasuk daerah kepulauan, melalui penguatan kantor layanan, ATM, CRM, EDC, serta layanan digital yang memudahkan transaksi masyarakat kapan pun dan di mana pun.

“Bank ini tunduk pada regulasi dan secara berkala diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Alhamdulillah, tingkat kesehatan bank kita berada pada kategori sehat dengan rating yang kuat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyambut baik adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada kuartal I/2026 yang mencapai angka 5,02% dan kondisi ini memperlihatkan mesin ekonomi Ranah Minang pada beberapa sektor berjalan baik.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid mengatakan sesuai data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) itu, pertumbuhan ekonomi Sumbar didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

“Akomodasi dan makan minum yang bisa tumbuh dua digit ini harus dilihat oleh pemerintah daerah. Artinya, kalau ada stimulus/insentif/positive-shock, maka sektor ini bisa berlari kedepannya,” kata dia, Selasa (5/5/2026).

Majid melihat lapangan usaha akomodasi dan makan minum ini dapat memberikan efek pada rantai pasok ke pertanian, serta investasi yang tentunya memperbaiki kualitas infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi.

Namun, tantangannya adalah mesin (akomodasi dan makan minum) harus dapat mempertahankan kinerja sepanjang 2026. Begitupun untuk sektor pertanian harus dijaga dari pengaruh El Nino, di samping mempertahankan produktivitas melalui injeksi pupuk, bibit unggul, penerapan teknologi dan pencegahan hama.

“Jadi akomodasi makan dan minum ini harus dijaga dengan menjaga iklim pariwisata yang kondusif. Iven-iven besar harus digelar masif oleh pemerintah daerah, seperti Tour de Singkarak, peringatan 100 tahun Jam Gadang,” ucapnya.

Kemudian Majid menyatakan untuk sektor investasi juga harus dibuka lebar, seperti optimalisasi area Pelabuhan Teluk Bayur, menjaga ritme pembangunan Sintinjau Lauik dan infrastruktur lainnya, serta harmonisasi/sinergi kebijakan Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten dan kota dalam mengembangkan iklim investasi dan usaha.

“Yang terpenting bagaimana kita semua menjaga mesin-mesin sektoral ini tetap jalan dengan baik/tinggi,” tegasnya.

Menurutnya yang menjadi catatan BI, penyerapan tenaga kerja di Sumbar membaik, namun tantangannya adalah tenaga kerja formal masih dibawah 40% dari total tenaga kerja yakni 60%an lebih masih informal.

Oleh karena itu, seiring bermunculannya UKM makan minum ini, maka benar-benar harus dijaga melalui peningkatan daya beli terutama gen menial, kampanye berkonsumsi, perbanyak iven agar wisatawan masuk ke Sumbar.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Provinsi Sumbar kuartal I/2026 terhadap kuartal I/2025 yoy mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% yang didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan angka pertumbuhan dua digit pada penyediaan akomodasi dan makan minum ini merupakan sebuah kabar baik. Namun untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terjadi terkontraksi 0,42%.

“Yang signifikan itu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu diikuti jasa lainnya sebesar 9,10%, serta jasa keuangan sebesar 7,94%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (5/5/2026).

Selanjutnya, melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada triwulan I/2026 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,50%, diikuti Riau sebesar 23,29%, Sumatera Selatan sebesar 13,60%, Lampung sebesar 9,72%, Kepulauan Riau sebesar 7,30%, Sumatra Barat sebesar 6,83%, Jambi sebesar 6,52%, Aceh sebesar 4,88%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,26 %, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,10%.

Kemudian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,04%, diikuti oleh Lampung sebesar 5,58%, Sumatra Selatan sebesar 5,34%, Sumatra Barat sebesar 5,02%, Sumatera Utara sebesar 4,98%, Riau sebesar 4,89%, Bengkulu sebesar 4,72%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,53%, Jambi sebesar 4,33%, dan Aceh sebesar 4,09%.

Dari data itu, pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Regional Sumatra, mengalami peningkatan yang cukup bagus, karena pertumbuhan ekonomi Sumbar kuartal I/2026 melampaui angka pertumbuhan ekonomi Riau dan Sumut. Berbeda pada tahun periode tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di bawah Riau dan Sumut.

Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Provinsi Sumatra Barat kuartal I/2026 terhadap kuartal I/2025 yoy mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% yang didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan angka pertumbuhan dua digit pada penyediaan akomodasi dan makan minum ini merupakan sebuah kabar baik. Namun untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terjadi terkontraksi 0,42%.

“Yang signifikan itu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu diikuti jasa lainnya sebesar 9,10%, serta jasa keuangan sebesar 7,94%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (5/5/2026).

Selanjutnya pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 7,57% dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 6,31 %.

“Kalau dilihat dari struktur PDRB Sumbar, lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I/2026 secara urutan masih sama dan secara kontribusi, juga tidak menunjukkan banyak perubahan,” ujarnya.

Kemudian perekonomian Sumbar ini juga didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,03%, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,84%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,69%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,18%, dan lapangan usaha industri pengolahan 8,51%.

“Jadi peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 67,24%,” jelasnya.

Menurut Nurul kalau melihat secara qtq pada triwulan I/2026 tumbuh sebesar 3,15% dibanding triwulan IV-2025. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan, yang secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, yaitu sebesar 15,09% dan 9,27%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,95%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,48%.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,98%. Kemudian, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 2,98%, serta industri pengolahan tumbuh sebesar 5,01%, sementara konstruksi terkontraksi sebesar 2,05%.

Selanjut melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada triwulan I/2026 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,50%, diikuti Riau sebesar 23,29%, Sumatera Selatan sebesar 13,60%, Lampung sebesar 9,72%, Kepulauan Riau sebesar 7,30%, Sumatra Barat sebesar 6,83%, Jambi sebesar 6,52%, Aceh sebesar 4,88%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,26 %, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,10%.

Kemudian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,04%, diikuti oleh Lampung sebesar 5,58%, Sumatra Selatan sebesar 5,34%, Sumatra Barat sebesar 5,02%, Sumatera Utara sebesar 4,98%, Riau sebesar 4,89%, Bengkulu sebesar 4,72%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,53%, Jambi sebesar 4,33%, dan Aceh sebesar 4,09%.

Dari data itu, pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Regional Sumatra, mengalami peningkatan yang cukup bagus, karena pertumbuhan ekonomi Sumbar kuartal I/2026 melampaui angka pertumbuhan ekonomi Riau dan Sumut. Berbeda pada tahun periode tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di bawah Riau dan Sumut.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ikut berperan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Ranah Minang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Apindo yang menjadi organisasi dari berbagai pelaku usaha, secara tidak langsung telah menjadi bagian dari UMKM yang ada di Sumbar.

Artinya, Apindo bisa digandeng untuk mendukung UMKM naik kelas baik dari segi kualitas produk maupun pasar.

"Persoalan yang dihadapi pelaku UMKM saat ini adalah market atau pasarnya. Hal ini saya rasa bisa dibantu oleh Apindo, sehingga produk-produk dari UMKM bisa masuk ke pasar yang lebih luas," tutur Mahyeldi, Jumat (24/4/2026).

Mahyeldi menyampaikan permintaan langsung Pemprov Sumbar ini sebenarnya juga beriringan dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, karena hal tersebut menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

"Struktur ekonomi Sumbar saat ini sangat ditopang oleh sektor UMKM yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jadi, saya melihat perlu adanya kerjasama membantu UMKM ini," ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan dalam 3 tahun terakhir jumlah UMKM meningkat dari sekitar 600.000 menjadi lebih dari 740.000 unit usaha, dengan sekitar 99% merupakan usaha mikro. Selain itu, terdapat lebih dari 5.800 koperasi yang turut menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan tepat agar UMKM dapat berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Sebagai contoh, Mahyeldi menyebut sudah ada pengusaha yang berhasil memfasilitasi produk UMKM Sumbar menembus pasar Malaysia melalui pembinaan, standarisasi, hingga distribusi. Praktik seperti ini diharapkan dapat diperluas.

Selain sektor UMKM, Mahyeldi juga menyoroti potensi komoditas unggulan Sumbar seperti kakao dan gambir yang memiliki daya saing global. Meski demikian, ia juga menyadari pengelolaan kedua komoditas tersebut masih butuh penguatan.

"Sebagian besar kebutuhan dunia berasal dari Sumbar, tetapi masih diekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya belum kita rasakan karena belum ada hilirisasi," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPN Apindo Widjaja Kamdani menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar.

"Kami siap bersinergi bersama dengan pemerintah dan para pelaku UMKM lokal untuk menggerakkan perekonomian Sumbar," katanya.

Dia menegaskan, ada 3 hal yang saat ini menjadi fokus utama Apindo, yakni percepatan penurunan pengangguran, transformasi tenaga kerja dari sektor informal ke formal, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Kemudian, Ketua DPP Apindo Sumbar Rina Pangeran menyampaikan Apindo telah membahas rencana dan langkah lebih lanjut bersama pemerintah daerah, terkait cara untuk membangun ekonomi Sumbar.

"Kami telah membahas itu dengan pemerintah daerah. Kenapa hal itu penting, karena dinilai relevan dengan kondisi Sumbar yang tengah menghadapi dampak bencana, namun tetap memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor," tutup Rina.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade membenarkan telah ada pembicaraan awal terkait rencana PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) untuk mengaktifkan kembali operasi tambang dalam batu bara di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat.

Andre mengatakan bahwa pada pekan lalu pihak PTBA telah melakukan diskusi dengan Komisi VI DPR RI, dimana ada rencana untuk mengaktifkan kembali operasi tambang dalam di Sawahlunto. Hal ini turut disambut positif, karena dinilai dapat menumbuhkan ekonomi bagi Sawahlunto.

“Saya selaku wakil rakyat dari Sumbar telah menyampaikan juga ke PTBA, apabila ini jalan, PTBA bisa juga melakukan penggunaan aset-aset yang tidak terpakai selama ini bisa digunakan kembali Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL),” katanya di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan terkait hal tersebut, sampai saat ini PTBA masih melakukan kajian lebih lanjut, dana akan ada pertemuan kembali antara PTBA dengan Komisi VI DPR RI. Namun di satu sisi, rencana ini sangat positif dilakukan, dana akan memberikan dampak yang baik geliat ekonomi di daerah.

“Setelah nantinya kajian dan rencana ini matang, maka akan ada pembahasan kembali,” ujar Andre.

Untuk diketahui bahwa tambang batubara di Sawahlunto ini merupakan tambang lama yang beroperasi sejak akhir abad 19, dan berakhir beroperasi pada 2016.

Keberadaan tambang Ombilin ini, juga menjadi penting bagi Sumbar, karena telah menjadi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) dan resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO pada 6 Juli 2019.

Sebelumya pada situs resmi PTBA menyampaikan bahwa perseroan yang merupakan anggota dari Grup MIND ID ini mencatatkan peningkatan kinerja operasional yang solid sepanjang tahun 2025.

Di tengah tantangan koreksi harga batu bara global, Perseroan berhasil meningkatkan volume produksi sebesar 9% menjadi 47,2 juta ton, serta mencatatkan kenaikan volume penjualan sebesar 6% yang mencapai 45,4 juta ton.

Sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan, volume angkutan batu bara juga naik 6% dari yang sebelumnya 38,2 juta ton menjadi 40,4 juta ton di tahun 2025.

Capaian positif pada sisi hulu dan hilir ini mencerminkan keberhasilan strategi adaptif perusahaan dalam menjaga kesinambungan pasokan energi, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar internasional.

PTBA tetap menjadi pilar utama ketahanan energi nasional dengan mengalokasikan 54% dari total penjualan untuk pasar domestik. Selain itu, PTBA juga terus melakukan ekspansi dan diversifikasi pasar global yang agresif dengan mencatatkan porsi ekspor sebesar 46%.

Selain memperkokoh posisi di negara-negara Asia seperti Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina, PTBA juga berhasil melakukan penetrasi pasar baru ke benua Eropa, yakni ke Spanyol dan Rumania.

Meskipun di tengah tantangan volatilitas pasar global, kinerja keuangan PTBA juga masih sehat didukung dengan arus kas yang kuat secara finansial. Sepanjang 2025, PTBA mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,93 triliun dengan EBITDA mencapai Rp6,08 triliun.

Meskipun profitabilitas mengalami tekanan harga global, Perseroan menunjukkan pemulihan (recovery) yang menjanjikan secara kuartalan. Hal ini didukung oleh posisi keuangan yang tetap kokoh, ditandai dengan kenaikan arus kas operasi yang tumbuh signifikan sebesar 24% menjadi Rp6,26 triliun, mencerminkan fundamental bisnis yang sehat.

Pertumbuhan aset meningkat menjadi Rp43,92 triliun didorong oleh penambahan aset tetap strategis. Realisasi belanja modal (CapEx) sebesar Rp4,55 triliun difokuskan pada pengembangan infrastruktur jangka panjang, termasuk proyek angkutan batubara relasi Tanjung Enim – Kramasan.

Memasuki tahun 2026, PTBA menyambut positif persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tanpa adanya pemotongan volume produksi. Perseroan membidik target produksi dan penjualan sebesar 49,5 juta ton pada tahun ini.

Strategi cost leadership melalui skema selective mining dan optimasi rantai pasok akan terus menjadi mesin utama perusahaan untuk menjaga daya saing.

Dengan fokus pada efisiensi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan, PTBA optimis dapat menjaga kinerja positif yang berkelanjutan untuk berkontribusi pada perekonomian bangsa serta menjaga ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada kuartal I/2026 bisa berada di angka 4% seiring adanya momen Lebaran pada penghujung Maret 2026.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan periode Januari - Maret 2026 ini memiliki momen yang mampu mendorong perekonomian di daerah menjadi lebih baik karena ada momen Imlek dan kemudian Ramadan serta sebentar lagi libur lebaran.

“Perputaran uang jadi meningkat, terutama saat Ramadan, sektor perdagangan jadi naik, dan kemudian pada momen lebaran sektor perdagangan masih berlanjut positif, serta disusul jasa transportasi dan jasa lainnya, seperti perhotelan dan wisata,” katanya, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan ada jutaan perantau Minang yang mudik ke kampung halaman, seandainya satu orang perantau membelanjakan uangnya Rp500.000, maka diperkirakan ada Rp2,5 triliun uang yang berputar pada lebaran tersebut.

Terlebih penanganan pemulihan dampak bencana untuk infrastruktur jalan terus dikebut oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi perantau untuk memilih mudik.

Kemudian ditambah anggaran pemulihan dampak bencana ini bisa mencapai Rp21 triliun lebih, dan apabila pemulihan ini terus dilakukan, maka dampaknya tidak hanya soal pulihnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan hal lainnya, tapi juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Jadi percepatan pemulihan dampak bencana ini penting dilakukan, kalau infrastruktur jalan masih rusak dan tidak bisa dilalui, maka para perantau bakal enggan untuk mudik. Sekarang, alhamdulillah, pengerjaan telah dilakukan dengan cepat, sehingga di jalur Lembah Anai kini sudah bisa dilalui kembali,” ujarnya.

Majid berharap adanya momen perantau mudik ini, bisa menjadi peluang bertumbuhnya investasi di daerah. Apalagi hal ini jalan, maka perekonomian di daerah semakin tumbuh dengan baik pula. “Makanya kami memperkirakan berakhirnya Maret 2026 ini, ekonomi Sumbar bisa di angka 4%,” sebutnya.

Namun di satu sisi, Majid berharap geopolitik yang terjadi di Iran dan Israel, tidak berlangsung lama, sehingga dampak buruknya secara perekonomian tidak dirasakan di Indonesia, khususnya di Sumbar.

Menurutnya sejauh ini perang Iran - Israel dan Amerika Serikat itu, belum memberikan dampak yang begitu berarti bagi Sumbar. Bicara soal ketersediaan BBM, Pertamina telah menegaskan bahwa stok BBM akan baik-baik saja.

“Tapi kalau perang ini terjadi dalam waktu yang panjang, saya perkirakan sudah seharusnya mulai bergerak bersama pihak untuk membahas langkah-langkah yang diambil ke depan, agar dampaknya tidak terlalu buruk dirasakan di daerah,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Handra mengamati penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami tren perlambatan.

"Angka pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap tumbuh, namun dalam perspektif historis menunjukkan tren perlambatan yang konsisten lebih dari satu dekade terakhir," kata Hefrizal Handra di Kota Padang, Sumbar, Rabu.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang pada 2025 sebesar 3,37 persen. Meskipun ekonomi daerah tumbuh, masih terlihat perlambatan dalam 10 tahun terakhir.

"Pola ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa perlambatan bukan sekadar fluktuasi jangka pendek," ujar Hefrizal yang juga Wakil Rektor II Unand.

Menurutnya, jika perlambatan hanya bersifat siklus bisnis, maka pemulihan pascapandemi Covid-19 seharusnya mampu mengembalikan pertumbuhan ke kisaran 5–6 persen.

"Pemulihan memang terjadi, tetapi tidak membawa kita kembali ke lintasan pertumbuhan sebelumnya. Artinya, persoalan yang dihadapi lebih bersifat struktural," jelas dia.

Dari sisi pengeluaran, komposisi produk domestik regional bruto (PDRB) mengalami perubahan. Pangsa konsumsi rumah tangga menurun dalam satu dekade terakhir, net ekspor meningkat, sementara investasi relatif stabil. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mendorong akselerasi, kata dia.

"Masalahnya bukan pada besarnya satu komponen pengeluaran, melainkan pada kualitas struktur produksi yang mendasarinya," ucap dia.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada 2025 sebesar 3,37%. Capaian ini tertinggal jauh dari rata-rata nasional sebesar 5,11%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan melihat pada struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Tapi, perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 22,12%.

"Sektor pertanian memang menjadi penyumbang perekonomian di Sumbar ini. Namun kami juga mencatat ada lapangan usaha jasa lainnya yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 8,50%," katanya dikutip dari data resmi BPS, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi itu juga tercatat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,09%. Namun, sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sebesar 4,14%.

"Untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,01% dan 1,40%," ujarnya.

Nurul menjelaskan jika diperinci, ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 1,69% secara yoy dibanding triwulan IV-2024. Tertinggal dari capaian nasional sebesar 5,39%

Dia menyebutkan, untuk lapangan usaha jasa Keuangan serta lapangan usaha jasa lainnya, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 15,58% dan 11,96%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,66%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,63%. Lalu untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,37%.

Selanjutnya, kalau dilihat secara qtq, ekonomi Sumbar sampai dengan triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,39%. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 18,98% dan 9,98%, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 5,83%.

Sebaliknya lapangan usaha Industri pengolahan dan informasi dan komunikasi terkontraksi dalam yaitu sebesar 6,57% dan 4,14%. Sementara itu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,84%.

Sedangkan untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 1,16%, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar 0,75%.

"Bencana alam yang terjadi pada triwulan VI-2025 itu memang turut memengaruhi perekonomian di Sumbar," jelasnya.

Nurul menyampaikan melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada tahun 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,54%, diikuti Riau sebesar 22,88%, Sumatra Selatan sebesar 13,71%, Lampung sebesar 9,98%, Kepulauan Riau sebesar 7,27%, Jambi sebesar 6,66%, Sumatra Barat sebesar 6,71%, Aceh sebesar 4,90%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%.

Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,94%, diikuti Sumatra Selatan sebesar 5,35%, Lampung sebesar 5,28%, Jambi sebesar 4,93%, Bengkulu sebesar 4,80%, Riau sebesar 4,79%, Sumatra Utara sebesar 4,53%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09%, Sumatra Barat sebesar 3,37%, dan Aceh 2,97%.

Sementara itu, Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumbar memiliki peluang untuk tumbuh positif pada triwulan I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulftri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya.

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian.

Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar. Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Di mana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumatra Barat memiliki peluang untuk tumbuh positif pada kuartal I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulfitri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian. Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar.

Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Pembangunan hunian sementara maupun tetap akan dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Dimana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

“Kami dari BI tentu ikut berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi ini, yakni salah satunya kami melaksanakan kegiatan UMKM Bangkit. Cara ini kami lakukan, agar UMKM di Sumbar larut dalam kondisi terdampak bencana alam. Jadi kami pun hadir untuk merangkul UMKM,” jelasnya.

Dikatakannya bicara soal bencana, maka Sumbar dapat dilihat seperti kondisi di Jepang. Tapi kondisi di Jepang masih bisa dikendalikan dampaknya terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, Majid berencana akan mencoba merancang kesiapan daerah dalam menghadapi bencana, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian.

“Sejauh ini yang saya lihat, dan saya juga berharap pemerintah daerah di Sumbar harus melakukan yang namanya APBD cadangan. Ketika terjadi bencana, penanganan dini bisa dilakukan dahulu di daerah, sembari bantuan-bantuan dari pusat datang,” sebutnya.

Menurutnya belajar dari kondisi ke kondisi bencana alam yang melanda Sumbar, hal yang terlihat situasi dan kondisi seperti kelabakan. Jadi, kedepannya perlu bagi pemerintah melakukan APBD cadangan tersebut.

Artinya, apabila dari berbagai kondisi itu bisa dilakukan sebaik mungkin, maka triwulan I/2026 ini ekonomi Sumbar akan menunjukan pertumbuhan yang positif.

“Harapan saya, semua masyarakat Sumbar harus bangkit menghadapi kondisi ini. Kepada perantau Minang, ayo sama-sama membantu Sumbar untuk pulih, dan BI pun tentu akan siap supportsu” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Sektor pertanian dinilai masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumatra Barat sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada berbagai kondisi yang menantang.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengungkapkan bahwa sekitar 57% penduduk di wilayah ini menggantungkan ekonomi hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan kontribusi terhadap perekonomian daerah mencapai 22%—23%.

Dia menyebut hal itu berkaca pada refleksi sektor pertanian Sumbar yang digawangi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor), capaian program pertanian tahun 2025, termasuk upaya menyelaraskan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan kebutuhan petani di lapangan.

“Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan kehidupan sebagian besar masyarakat. Makanya, kami meminta seluruh jajaran terkait bekerja lebih serius, terarah, dan konsisten agar pembangunan pertanian benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Kendati demikian, Mahyeldi mengatakan keseriusan membangun daerah salah satunya ditandai dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai. “Kalau tidak serius, sektor andalan ini tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset pertanian milik pemerintah daerah. Menurut dia, masih banyak aset seperti balai benih dan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Aset yang tidak produktif harus dihidupkan kembali. UPT harus turun langsung ke lapangan agar aset pertanian benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disbuntanhor Sumbar Afniwirman menyampaikan program pertanian, termasuk bantuan yang bersumber dari aspirasi DPRD, sepanjang tahun 2025 ini terus dikawal agar tepat sasaran dan memberi dampak ekonomi bagi petani.

Menurut dia, fokus pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, kelapa dalam, dan kakao. Khusus kopi, Afniwirman menyebut bahwa luas kebun mencapai sekitar 30.000 hektare, tetapi masih menghadapi tantangan produktivitas dan kualitas.

“Dengan penanganan yang baik, nilai jual kopi bisa meningkat signifikan. Ini yang terus kami dorong melalui pelatihan dan dukungan sarana pascapanen,” ujarnya.

Afniwirman menegaskan, komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Mahyeldi termasuk optimalisasi aset dan penguatan program di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2026 sebesar Rp3.182.955. Senin, (22/12/2025).

Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,3 persen dibandingkan UMP Sumbar tahun 2025 yang berada di angka Rp2.994.193,47. Penetapan UMP tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Kota Padang.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian upah minimum tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi,” ujar Mahyeldi.

Selain UMP, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846. Penetapan tersebut tertuang dalam:

• SK Gubernur Sumbar Nomor 562-851-2025 tentang UMP Sumbar 2026
• SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 tentang UMSP Sumbar 2026
• Kedua kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Cara Perhitungan Kenaikan UMP Sumbar 2026

Penetapan UMP Sumbar 2026 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, serta pemerintah, disepakati penggunaan koefisien alfa (α) sebesar 0,525.

Adapun formula yang digunakan pemerintah adalah:

• Persentase kenaikan UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α)

Data ekonomi yang digunakan:

• Inflasi Sumbar 2025: 4,22 persen
• Pertumbuhan ekonomi Sumbar 2025: 4,66 persen
• Koefisien alfa (α): 0,525

Tahapan perhitungannya:

Pertumbuhan ekonomi × alfa
= 4,66% × 0,525
= 2,45%

Inflasi + hasil perhitungan di atas
= 4,22% + 2,45%
= 6,67%

Angka tersebut kemudian diselaraskan melalui pembahasan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan daya beli pekerja dan kemampuan dunia usaha, sehingga kenaikan UMP Sumbar 2026 ditetapkan sebesar 6,3 persen.

Simulasi Kenaikan UMP Sumbar 2026

Dengan dasar UMP Sumbar 2025 sebesar Rp2.994.193,47, maka:

6,3% × Rp2.994.193,47 ≈ Rp188.761

UMP Sumbar 2026: Rp3.182.955

Nilai ini sesuai dengan hasil keputusan resmi yang ditetapkan Pemprov Sumbar.

Ketentuan UMP dan UMSP 2026

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa ketentuan UMP tidak berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Pengupahan bagi UMK mengacu pada aturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, UMSP 2026 hanya berlaku untuk dua sektor usaha, yakni:

• Sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya
• Sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbar, Firdaus Firman, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil pembahasan intensif dan telah mempertimbangkan seluruh indikator ekonomi yang relevan.

“Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,” tegas Firdaus.

Pemprov Sumbar berharap keputusan UMP dan UMSP 2026 ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pelaku usaha, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Sumatera Barat.