Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan kurang lebih seribu tenda untuk mendukung bangkitnya UMKM di Aceh Tamiang, Aceh, pascabencana banjir bandang pada akhir November 2025.

“Dari Kementerian UMKM akan menyiapkan sekitar 1.007 tenda untuk para pedagang, untuk membantu para UMKM yang akan berjualan,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Aceh Tamiang Ibnu Azis ketika ditemui di Kompleks GOR Aceh Tamiang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Tenda-tenda tersebut nantinya akan digelar di titik-titik strategis Kabupaten Aceh Tamiang.

Saat ini, Diskoperindag Aceh Tamiang baru menentukan Kompleks GOR Aceh Tamiang di Karang Baru sebagai titik yang strategis, sebab terhindar dari terjangan debu jalanan yang menjadi permasalahan baru pascabencana banjir.

Debu tersebut disebabkan oleh mengeringnya lumpur yang terseret arus banjir pada November 2025.

“Semalam kalau kami hitung, ini semua lumpurnya sekitar dua puluh senti. Sudah semuanya kami bersihkan, kekurangannya nanti akan kami perbaiki dalam satu-dua hari ke depan,” kata Azis.

Selain menyediakan ruang untuk berjualan, Diskoperindag juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM, mendata pelaku-pelaku UMKM untuk kemudian diberikan bantuan dari kementerian dan lembaga terkait.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan melaksanakan sosialisasi masalah pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat, baik pinjaman yang 0 persen, 3 persen, 6 persen, dan seterusnya,” ucap Azis.

Diwartakan sebelumnya, Diskoperindag Aceh Tamiang menghadirkan bazaar Ramadhan untuk membangkitkan UMKM yang terdampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025.

Azis menyampaikan telah menyiapkan dua titik untuk menggelar bazaar Ramadhan. Selain di Kompleks GOR Aceh Tamiang, ia juga menyiapkan satu titik lagi di Kota Kuala Simpang.

Untuk di titik Kompleks GOR Aceh Tamiang, Karang Baru, Azis menyiapkan kurang lebih 70 stan dan seluruhnya diberikan kepada UMKM-UMKM.

Stan tersebut, lanjut dia, tidak dikenakan biaya sewa dan mulai aktif berjualan dari pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB.

“Gratis untuk para UMKM, karena tujuan kami adalah sesuai dengan instruksi Bapak Bupati dan Kementerian UMKM, kami lagi membangkitkan UMKM yang terdampak,” ujar Azis.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Secara umum, Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan lima langkah upaya penanganan terhadap UMKM yang terdampak bencana

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pemulihan 4.876 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi.

"Secara umum, Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan lima langkah upaya penanganan terhadap UMKM yang terdampak bencana," kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Kota Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR bersama mitra kerja seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, LKBN ANTARA, RRI dan TVRI di Kota Padang.

Upaya pemulihan yang dilakukan ialah pemetaan data koperasi dan UMKM sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pemulihan setelah bencana.

Kedua, pemerintah provinsi setempat menggunakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai basis data resmi untuk perencanaan program pemulihan, penyaluran hingga sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, membuka klinik UMKM Minang Bangkit yang merupakan inisiatif pusat layanan terpadu yang diluncurkan oleh Kementerian UMKM bersama Pemerintah Provinsi Sumbar.

Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak bencana alam.

Lebih jauh ia mengatakan klinik UMKM Minang Bangkit ini memiliki tiga fungsi utama yakni memastikan UMKM yang terdampak bencana mendapatkan relaksasi pinjaman kredit dan kecukupan modal.

Kedua, layanan belanja produk lokal yakni memastikan UMKM yang masih berproduksi mendapatkan akses pasar hingga memberikan alternatif solusi kepada pengusaha UMKM yang usahanya tidak lagi beroperasi.

Tidak hanya itu, kata Vasko, Pemerintah Provinsi Sumbar juga melakukan pendampingan trauma healing atau pemulihan mental dan bantuan usaha UMKM.

Bantuan yang diberikan di antaranya kompor, tenda, toilet portabel, kebutuhan anak-anak dan perempuan, peralatan masak, sembako dan beberapa bantuan lainnya.

Selain ribuan UMKM, pemerintah provinsi setempat juga mencatat 111 industri kecil menengah (IKM) yang terdampak bencana dan 30 pasar yang tersebar di delapan kabupaten dan kota.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumatra Barat memiliki peluang untuk tumbuh positif pada kuartal I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulfitri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian. Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar.

Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Pembangunan hunian sementara maupun tetap akan dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Dimana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

“Kami dari BI tentu ikut berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi ini, yakni salah satunya kami melaksanakan kegiatan UMKM Bangkit. Cara ini kami lakukan, agar UMKM di Sumbar larut dalam kondisi terdampak bencana alam. Jadi kami pun hadir untuk merangkul UMKM,” jelasnya.

Dikatakannya bicara soal bencana, maka Sumbar dapat dilihat seperti kondisi di Jepang. Tapi kondisi di Jepang masih bisa dikendalikan dampaknya terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, Majid berencana akan mencoba merancang kesiapan daerah dalam menghadapi bencana, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian.

“Sejauh ini yang saya lihat, dan saya juga berharap pemerintah daerah di Sumbar harus melakukan yang namanya APBD cadangan. Ketika terjadi bencana, penanganan dini bisa dilakukan dahulu di daerah, sembari bantuan-bantuan dari pusat datang,” sebutnya.

Menurutnya belajar dari kondisi ke kondisi bencana alam yang melanda Sumbar, hal yang terlihat situasi dan kondisi seperti kelabakan. Jadi, kedepannya perlu bagi pemerintah melakukan APBD cadangan tersebut.

Artinya, apabila dari berbagai kondisi itu bisa dilakukan sebaik mungkin, maka triwulan I/2026 ini ekonomi Sumbar akan menunjukan pertumbuhan yang positif.

“Harapan saya, semua masyarakat Sumbar harus bangkit menghadapi kondisi ini. Kepada perantau Minang, ayo sama-sama membantu Sumbar untuk pulih, dan BI pun tentu akan siap supportsu” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce menghadirkan layanan belanja online khusus bertajuk "UMKM Sumatera Bangkit", yangmenampilkan produk-produk UMKM asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan inisiatif ini bertujuan memastikan UMKM terdampak bencana tetap memiliki akses pasar dan dapat menggerakkan kembali perekonomian daerah.

Adapun kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fitur landing page atau halaman khusus UMKM Sumatera Bangkit yang tersedia di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada.

"Lewat layanan belanja produk, kita pasarkan produk-produk dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar masyarakat bisa beli sehingga menggerakkan ekonomi daerah terdampak bencana," ujar Maman.

Landing page UMKM Bangkit telah diluncurkan Shopee dan Tokopedia pada 26 Januari 2026, sementara Lazada akan menyusul pada 29 Januari 2026.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, hingga 18 Januari 2026 terdapat 34.030 UMKM di tiga provinsi yang terdampak bencana, dengan 3.018 UMKM di antaranya kesulitan mengakses pasar sehingga produk mereka menumpuk.

Fitur UMKM Bangkit menampilkan produk terkurasi dari sektor fesyen, makanan-minuman, gaya hidup, dan kerajinan tangan yang dijual oleh 3.321 UMKM asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain promosi produk, Maman mengatakan platform e-commerce juga berkomitmen memberikan pelatihan bagi UMKM terdampak bencana serta bantuan lain seperti pembangunan fasilitas umum.

Ia menambahkan, landing page UMKM Bangkit akan berlangsung selama dua tahun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menuturkan peluncuran landing page UMKM Bangkit menjadi bentuk afirmasi pasar bagi produk UMKM terdampak bencana.

"Kami sepakat meluncurkan inisiatif landing page di e-commerce untuk mendukung promosi produk UMKM dari tiga provinsi. Selain itu, pelatihan bagi UMKM juga menjadi fokus supaya meningkatkan kapasitas usaha mereka," ujarnya.

Riza berharap sinergi pemerintah dengan e-commerce dapat menjadi solusi bagi UMKM terdampak bencana yang masih mampu berproduksi namun kesulitan menjangkau pasar.

Ia berharap UMKM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat pulih sekaligus bertransformasi menjadi lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi ini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Inisiatif ini bertujuan memulihkan sekaligus mengembangkan UMKM agar kembali tumbuh dan berdaya saing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meresmikan Klinik UMKM Bangkit di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (23/1) sebagai pusat layanan terpadu bagi para pelaku UMKM yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan Klinik UMKM Bangkit merupakan wujud kepedulian negara untuk hadir bersama masyarakat yang terdampak bencana.

“Inisiatif ini bertujuan memulihkan sekaligus mengembangkan UMKM agar kembali tumbuh dan berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan kementerian di Jakarta, Sabtu.

Helvi menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat, melainkan harus berlanjut pada fase pemulihan yang menyentuh hajat hidup masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Meski baru terdapat satu titik Klinik UMKM Bangkit di Sumatera Barat, Helvi memastikan Mobil Klinik UMKM Bangkit akan berkeliling ke berbagai daerah untuk menjangkau pelaku UMKM terdampak hingga pelosok.

Layanan yang diberikan mencakup pembiayaan, fasilitasi belanja produk lokal, serta penguatan kapasitas dan produksi.

“Manfaatkan layanan ini sebaik-baiknya, tidak ragu berkonsultasi, terbuka terhadap pendampingan, dan berani bertransformasi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Klinik UMKM Bangkit.

Menurutnya, tradisi kewirausahaan masyarakat Minangkabau menjadi modal kuat untuk memastikan UMKM tidak hanya pulih, tetapi juga naik kelas.

Kementerian UMKM mengalokasikan Rp93 miliar untuk pemulihan UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga membentuk Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi tersebut.

Di Aceh, klinik didirikan di lima kabupaten, yakni Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.

Di Sumatera Utara, klinik dibuka di Tapanuli Tengah dan Kota Medan, sementara di Sumatera Barat hanya satu lokasi di Kota Padang.

Klinik UMKM Bangkit memberikan tiga layanan utama, yaitu layanan pembiayaan berupa relaksasi pinjaman dan dukungan modal, layanan belanja produk lokal untuk membuka akses pasar bagi UMKM, serta layanan produksi yang menawarkan solusi alternatif bagi UMKM yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian UMKM meluncurkan layanan Klinik UMKM bangkit sebagai sentral pengaduan sekaligus pusat bantuan usaha bagi UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman berujar bahwa layanan ini dibentuk guna mempercepat pemulihan ekonomi rakyat setempat paling lambat dalam waktu setahun. Saat ini, tahap pemetaan berlangsung hingga Maret 2026.

“Klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” kata Maman dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit juga berfungsi sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari ketiga provinsi, yang akan dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Harapannya, UMKM setempat dapat memasarkan produknya, serta kebutuhan masyarakat setempat dapat turut terpenuhi.

Maman juga menyebut bahwa klinik ini akan menyediakan layanan produksi agar kegiatan UMKM terdampak bencana dapat berlanjut. Pihaknya akan memfasilitasi peralatan produksi sesuai kebutuhan pelaku usaha.

“Klinik ini kita buat untuk melakukan pemetaan sekaligus mencari solusi agar UMKM di tiga provinsi, terutama di Aceh Tamiang, bisa hidup dan bangkit kembali,” imbuhnya.

Adapun, Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi. Di Aceh, titik ini mencakup Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pie Jaya.

Titik berikutnya berada di Sumatra Utara, yakni Medan dan Tapanuli Tengah. Sementara itu, titik Klinik UMKM Bangkit di Sumatra Barat berada di Padang.

Sebelumnya, pemerintah resmi memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh debitur KUR di tiga provinsi tersebut sementara tidak perlu melakukan pembayaran bunga maupun cicilan. Kebijakan ini akan berlaku hingga pemerintah menyelesaikan fase pemetaan UMKM terdampak.

“Seluruh KUR UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membentuk Klinik UMKM Bangkit untuk mempercepat pemulihan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skema ini disiapkan sebagai layanan satu atap untuk memulihkan pembiayaan, pasar, dan produksi UMKM di wilayah terdampak.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, Klinik UMKM Bangkit memiliki tiga fokus layanan utama, yakni pembiayaan, belanja produk lokal, dan produksi. Klinik ini dirancang agar pelaku usaha tetap dapat mengakses modal, menjaga penyerapan produk, serta memulai kembali aktivitas produksi.

“Masing-masing layanan akan mengkoordinasikan, mensinergikan, serta mengkolaborasikan semua mitra-mitra terkait yang memang berkaitan dalam konteks pembiayaan, belanja produk lokal, dan juga produksi,” kata Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Untuk layanan pembiayaan, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 16 bank penyalur dan enam lembaga penjamin, serta melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Baznas. Pemerintah daerah di wilayah terdampak juga dilibatkan dalam pelaksanaan program.

Pada layanan belanja produk lokal, kementerian menggandeng 22 mitra bersama Kementerian Perdagangan, di antaranya Lazada Indonesia, Shopee, Tokopedia, Grab, GoTo, Blibli, Indomaret, Alfamart, dan AEON. Mitra tersebut diharapkan membantu penyerapan produk UMKM dari daerah terdampak agar aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan.

“Artinya barang-barangnya, produksinya kita upayakan semuanya dari daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuannya agar dibeli juga oleh masyarakat sekitar,” ujar Maman.

“Dan apabila tidak bisa dibeli oleh masyarakat sekitar, kami libatkan pihak-pihak di luar provinsi untuk bisa membeli serta belanja produk-produk lokal yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” katanya menambahkan.

Klinik UMKM Bangkit akan dibentuk di tiga provinsi terdampak bencana. Di Sumatera Utara disiapkan dua titik, yakni Kota Medan dan Tapanuli Tengah, di Sumatera Barat satu titik di Kota Padang, serta di Aceh lima titik meliputi Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara. Klinik ini dijadwalkan mulai beroperasi awal tahun depan.

Maman menekankan pemulihan ekonomi tidak dapat bertumpu pada pembiayaan semata tanpa dukungan belanja dan produksi. Karena itu, ketiga layanan tersebut dirancang berjalan bersamaan agar roda ekonomi di daerah terdampak bencana dapat kembali bergerak.

Pemerintah akan membentuk 'klinik' khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir-longsor Sumatra.

Program 'Klinik UMKM Bangkit' itu untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat memberikan dukungan konkret kepada pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi pascabencana.

"Rapat koordinasi ini dilakukan dalam konteks implementasi pembentukan Klinik UMKM Bangkit di Sumatra untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi bagi para pelaku UMKM di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara," ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/12).

Ia menjelaskan Klinik UMKM Bangkit akan menyediakan tiga layanan utama, yakni layanan pembiayaan, layanan belanja produk lokal, dan layanan produksi. Ketiga akan disinergikan dengan berbagai mitra terkait agar berjalan secara terintegrasi.

Pada layanan pembiayaan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 16 bank penyalur, enam lembaga penjamin, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, layanan belanja produk lokal bertujuan membangun sistem ekonomi tertutup atau closed loop economic system, di mana kebutuhan barang dan jasa diupayakan dipenuhi dari produk UMKM lokal di masing-masing daerah.

"Belanjanya dari mereka untuk mereka. Produksinya kita dorong berasal dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, lalu dibeli oleh masyarakat sekitar," ujarnya.

Apabila produk UMKM tidak terserap di pasar lokal, pemerintah akan melibatkan pihak di luar provinsi untuk membeli dan memasarkan produk-produk tersebut.

Maman menyebutkan Klinik UMKM Bangkit akan dibentuk di tiga provinsi terdampak. Di Sumatra Utara, klinik akan dibuka di dua lokasi, yakni Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kemudian, di Sumatra Barat, klinik akan berlokasi di Kota Padang. Sementara di Aceh, klinik akan hadir di lima titik, yaitu Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara.

Pemerintah berharap keberadaan Klinik UMKM Bangkit dapat mempercepat pemulihan usaha pelaku UMKM sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah terdampak bencana di Sumatra.

"Jadi kalau istilahnya itu dalam tubuh kita, aliran ada pembuluh darah ini darahnya kita ciptakan, tapi kalau saluran perputaran darahnya itu, alirannya itu gak bergerak juga percuma. Nah inilah kita ingin melakukan aktivitas itu," pungkasnya.

Klinik UMKM Bangkit ini rencananya mulai beroperasi pada Selasa (30/12) secara bertahap dan diharapkan mulai 1 Januari 2026 sudah bisa beroperasi di 8 titik yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap rencana pemerintah untuk membangun Klinik UMKM Bangkit di wilayah Sumatra hingga Aceh pascabencana.

Klinik ini akan segera beroperasi awal tahun bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan membangun Klinik UMKM Bangkit di 8 titik wilayah Sumatra sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Klinik ini difokuskan untuk membantu para pelaku UMKM di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, khususnya yang terdampak bencana dan perlambatan ekonomi.

“Pembentukan Klinik UMKM Bangkit ini adalah arahan langsung dari Pak Presiden agar pemerintah pusat ikut mensupport dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi agar semakin cepat pulih,” kata Maman di Kantor UMKM, Senin (29/12/2025).

Kehadiran klinik ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM di daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Maman menerangkan bahwa Klinik UMKM Bangkit akan memberikan tiga layanan utama, yakni layanan pembiayaan, layanan belanja produk lokal, dan layanan produksi.

Ketiga layanan tersebut dirancang untuk saling terintegrasi dan melibatkan berbagai mitra strategis yang relevan di masing-masing sektor.

Dalam konteks layanan pembiayaan, Kementerian UMKM telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan dan institusi pendukung.

Sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, hingga Baznas turut dilibatkan bersama pemerintah daerah.

“Tadi pagi kami sudah rapat dengan 16 institusi bank penyalur, enam lembaga penjamin, serta Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan Baznas,” ujarnya.

Sementara itu, layanan belanja produk lokal diarahkan untuk membangun sistem ekonomi tertutup atau closed-loop economic system, di mana produksi dan konsumsi saling menguatkan di tingkat daerah. Produk-produk UMKM diharapkan dapat diserap oleh masyarakat setempat maupun pasar di luar provinsi.

“Tujuannya adalah belanjanya dari mereka untuk mereka, artinya produksinya dari Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, dibeli oleh masyarakat sekitar dan juga melibatkan pihak di luar provinsi,” terangnya.

Untuk mendukung layanan tersebut, Kementerian UMKM telah menggandeng sekitar 22 mitra strategis, termasuk platform digital, ritel modern, asosiasi usaha, serta Kementerian Perdagangan. Pasar rakyat di tiga provinsi juga akan diaktifkan kembali sebagai pusat distribusi produk UMKM.

Adapun layanan ketiga, yakni produksi, akan difokuskan pada percepatan peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku UMKM. Rapat koordinasi lanjutan akan melibatkan sejumlah kementerian teknis, lembaga riset, asosiasi, serta perguruan tinggi di daerah.

Maman menegaskan bahwa sinergi ketiga layanan tersebut menjadi kunci keberhasilan Klinik UMKM Bangkit dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“Kalau hanya pembiayaan tanpa belanja itu percuma, begitu juga kalau tidak ada dorongan produksi. Karena itu, klinik UMKM Bangkit ini kami dorong untuk mensinergikan ketiganya agar ekonomi daerah bisa mulai bergerak,” jelasnya.

Maman juga menjelaskan mekanisme bagi pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas di Klinik UMKM Bangkit. Menurutnya, klinik tersebut akan menerapkan sistem layanan satu atap yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan terkait UMKM dalam satu lokasi.

Di dalam klinik, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan sekaligus, mulai dari pembiayaan perbankan hingga pendampingan usaha yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Tak hanya itu, Kementerian UMKM bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan menyiapkan dan memadankan data pelaku UMKM yang berhak menerima layanan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk bersikap proaktif apabila belum terdata, sehingga proses pendampingan dapat berjalan secara dua arah dan lebih inklusif.

Terkait lokasi, Klinik UMKM Bangkit akan dibentuk di tiga provinsi di Sumatra dengan sejumlah titik layanan. Di Sumatra Utara, klinik akan hadir di dua lokasi, yakni Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara di Sumatra Barat, klinik akan beroperasi di Kota Padang. Adapun di Aceh, klinik direncanakan tersebar di lima titik, yaitu Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, termasuk koperasi dan asosiasi, untuk melakukan pemetaan pasar-pasar rakyat yang terdampak.

“Kemudian akan kita verifikasi, kita review supaya implementasi pengalihan ekonomi dalam hal ini UMKM ini bisa lebih tepat sasaran, terukur dan komprehensif,” pungkasnya.