Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan pembebasan cukai guna mengurai benang kusut seretnya pelaksanaan program mandatori bioetanol untuk campuran bensin 5% (E5).

Purbaya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 82/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Beleid tersebut diteken Purbaya pada 20 Mei 2026 dan diundangkan pada 25 Mei 2026.

"Bahwa untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi," jelas poin pertimbangan PMK 34/2026, dikutip Selasa (26/5/2026).

Perubahan utama dalam aturan baru ini terletak pada penambahan ayat (6) pada Pasal 8 aturan pembebasan cukai. Dalam beleid teranyar ini, pemerintah memperluas cakupan perizinan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol.

Dengan demikian, etil alkohol yang digunakan secara khusus untuk keperluan produksi dan pencampuran bahan bakar kini mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk dibebaskan dari pungutan cukai.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui bahwa aturan cukai yang kaku menjadi salah satu 'biang kerok' utama lambatnya laju program mandatori E5. Masalah utamanya bersumber pada perlakuan etanol untuk bahan bakar yang disamakan dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol untuk kebutuhan energi seharusnya langsung dikecualikan karena peruntukannya murni untuk pembakaran mesin, bukan untuk konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Elen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, yang memperparah masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) sejauh ini masih sangat minim, yakni baru menembus angka 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5 persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex di Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik karena terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik pemberlakuan mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan bahan baku E5 harus berasal dari dalam negeri dan tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi keinginan pemerintah mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung pada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5 sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar. “Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan pihaknya masih menunggu kepastian terkait jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN). “Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap penyederhanaan perizinan dapat dilakukan. Sebab, apabila jenis izin berupa IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya di sela-sela acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026 di ICE BSD City, dikutip Jumat (22/5/2026).

Eniya melanjutkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan bahwa bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri. Seiring dengan hal tersebut, hingga saat ini pihaknya telah mengidentifikasi pemasok etanol sebanyak tiga perusahaan dengan total volume sebesar 26.000 kiloliter.

Adapun, rincian alokasi volume akan dicantumkan pada regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen).

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pihaknya juga akan mengurus izin dari etanol, dengan menarik status Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke Kementerian ESDM. Melalui KBLI baru untuk biofuel ini, nantinya perizinan untuk implementasi E5 tidak memerlukan Izin Usaha Industri (IUI).

"Kita masukkan KBLI baru untuk biofuel, itu sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI, yang di dalamnya ada rekomendasi gubernur, lokal. Jadi ini tidak ada lagi, IUN (Izin Usaha Niaga) bisa melakukan blending di tempat-tempat SPBU-nya itu,” ungkapnya.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) memperinci, pada 2026, implementasi E5 difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.

Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030. Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar lima persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 untuk di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex, Tangerang, Banten, Kamis.

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik, sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi perintah bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri, tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung kepada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar di angka 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan di dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5, sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar.

“Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan sedang menanti kepastian ihwal jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN).

“Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap bisa menyederhanakan perizinan, sebab apabila jenis izin merupakan IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah membuka peluang impor etanol termasuk dari Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu upaya pengembangan energi bersih.

"Kita akan campur (bensin) dengan etanol, mandatory, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia," ujar Bahlil dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan opsi impor etanol terbuka selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Namun, sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja," kata Bahlil.

Ia mengatakan peluang impor tersebut berjalan secara paralel dengan upaya peningkatan produksi energi dalam negeri.

"Termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi, ini paralel saja sebenarnya," ujar dia, dilansir dari Antara.

Menteri ESDM menambahkan, rencana pemerintah untuk mewajibkan pencampuran bensin dengan etanol merupakan salah satu upaya penguatan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Adapun sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi mandatori pencampuran bioetanol secara bertahap.

Program ini direncanakan dimulai dengan E5 pada 2028 dan E10 pada 2030, serta diarahkan menuju E20 dengan mempertimbangkan kesiapan produksi, distribusi, serta infrastruktur pendukung.

Untuk mendukung masa transisi tersebut, pemerintah membuka ruang kerja sama perdagangan dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat, secara proporsional dan terukur sesuai kebutuhan domestik.

Kebijakan ini diiringi dengan upaya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar industri bioetanol nasional dapat tumbuh berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Agreement of Reciprocal Trade (ART/perjanjian perdagangan timbal balik) pada sektor energi dan sumber daya mineral dirancang berjalan bertahap, terukur, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Bahlil menegaskan bahwa seluruh komitmen ini bertujuan memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

"Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan apa yang telah disepakati untuk kemudian perjanjian ini diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak. Harus win-win. Perjanjian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus semua pihak merasakan keuntungan daripada perjanjian ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mendapat angin segar setelah mengeluhkan rumitnya perizinan dan beban cukai yang menghambat ekspansi produk bioetanol Pertamax Green atau bensin dengan campuran bioetanol 5% (E5).

Dalam sidang terbuka debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/2/2026), Pertamina menyoroti prosedur izin usaha industri (IUI) yang memakan waktu hingga 3 tahun hanya untuk mendapatkan pembebasan cukai etanol.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengungkapkan, saat ini pembebasan cukai etanol baru berhasil didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya setelah melalui proses panjang, termasuk pengurusan Amdal yang memakan waktu 2—3 tahun. Padahal, perseroan memiliki 120 terminal BBM yang potensial untuk melakukan pencampuran.

"Kita sudah mengajukan pembebasan untuk satu titik di Surabaya. Mengingat dengan cukai Rp20.000 per liter, keekonomiannya menjadi sangat berat," ujar Oki dalam sidang.

Merespons keluhan tersebut, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan jajarannya untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 13/2024 dalam waktu satu minggu.

"Keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan hasil diskusi. Ada penyesuaian NSPK, perubahan PMK 82/2024, dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," tegas Purbaya diikuti ketukan palu.

Pangkas Birokrasi Cukai

Melalui revisi ini, izin pembebasan cukai nantinya tidak lagi mensyaratkan IUI, melainkan cukup menggunakan Izin Usaha Niaga (IUN) dari Kementerian ESDM.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru nomor 19206 juga akan diadopsi, yang secara spesifik memasukkan kegiatan pencampuran kilang minyak bumi dengan biofuel (bioetanol) ke dalam kategori industri pengolahan.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Djaka Kusmartata menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi arahan tersebut. Dia mengaku bahwa pembebasan cukai ini relatif kecil dampaknya terhadap penerimaan negara, yakni sekitar Rp16,5 miliar pada 2025, namun krusial bagi industri.

"Kalau pilihannya lebih cepat, sebenarnya kita tinggal melengkapi dengan Perdirjen saja, butuh waktu 3—5 hari. Tapi kalau penetapan PMK, barangkali agak lebih panjang. Namun kalau memang mau ke sana [PMK], ya kita ikuti," jelas Djaka.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi yang turut hadir menyanggupi tantangan Purbaya untuk menyelesaikan revisi PMK dalam satu minggu. "Seminggu," jawab Heru singkat.

Hemat Devisa US$1,6 Miliar

Oki menambahkan, relaksasi ini sangat dinantikan untuk memperluas jangkauan Pertamax Green E5 yang saat ini baru tersedia di 177 SPBU di Pulau Jawa.

Menurutnya, jika program E5 berjalan penuh secara nasional, Indonesia dapat mensubstitusi impor bensin hingga 5% dari total impor tahunan sebesar 20 juta kiloliter (KL).

"Kalau rata-rata MOPS sekarang US$80 per barel, kalau 20 juta KL itu berarti kan US$1,6 miliar," kata Oki.

Sebagai informasi, saat ini produksi bioetanol di Indonesia mencapai 400.000 KL per tahun. Oki menyampaikan bahwa Pertamina berencana menyerap 50% atau sekitar 200.000 KL untuk dicampur sebagai bahan bakar, yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi petani tebu, aren, hingga sorgum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan membebaskan cukai etanol khusus bahan bakar dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menegaskan bahwa revisi aturan ini mendesak dilakukan. Pasalnya, absennya regulasi spesifik membuat etanol untuk energi masih diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol, sehingga dikenakan cukai yang membebani harga jual.

Menurutnya, revisi Perpres 40/2023 akan menjadi landasan hukum bagi Kementerian Keuangan untuk mengecualikan pungutan cukai pada etanol yang digunakan sebagai campuran BBM (bioetanol).

"Salah satunya [tujuan revisi] menegaskan bahwa kalau bukan untuk diminum [atau] dimakan, ya mestinya tidak dikenakan [cukai]. Bahan bakar mestinya dibebaskan," kata Ellen ketika ditemui dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025, dikutip Selasa (9/12/2025).

Ellen mengaku bahwa otoritas fiskal secara prinsip sudah memberikan lampu hijau terkait pengecualian ini. Kendati demikian, sambungnya, mereka membutuhkan dasar regulasi yang rigid agar kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan pada kemudian hari.

Menurutnya, selama ini pengecualian bisa diberikan namun bersifat kasuistik alias per item, yang dinilai tidak efisien untuk keberlangsungan industri energi.

"Kementerian Keuangan setuju, cuma harus ada regulasinya," tambahnya.

Lebih lanjut, Ellen memaparkan bahwa setelah revisi Perpres 40/2024 rampung, pengaturan teknis eksekusi pembebasan cukai tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, yang kemungkinan besar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelumnya, pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Ellen mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol yang digunakan untuk energi seharusnya dikecualikan karena peruntukannya untuk pembakaran mesin, bukan konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Isu Pangan vs Energi

Di sisi hulu, Ellen menepis kekhawatiran bahwa pengembangan bioetanol akan berebut bahan baku dengan sektor pangan (gula). Dia menjelaskan, basis produksi E5 menggunakan molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari gilingan tebu.

Oleh sebab itu, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu menekankan semakin tinggi produksi gula nasional, ketersediaan molase justru semakin melimpah.

"Secara teknikal angka hitungannya tidak masalah, ini bisa kita penuhi. Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG atau kosmetik, tapi rasanya tidak akan berebut dengan pangan," jelas Ellen.

Guna mengamankan pasokan hulu, pemerintah tengah memacu ekspansi lahan tebu. Strategi ini mencakup pengembangan lahan di Merauke oleh pihak swasta serta optimalisasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui SugarCo.

Ellen menyebut target perluasan lahan SugarCo dibidik mencapai 500.000 hingga 700.000 hektare, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 200.000 hektare. Dengan demikian, bahan baku di sisi hilir untuk produksi diharapkan bisa terjamin

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft akan menaikkan harga paket Microsoft 365 untuk bisnis dan lembaga pemerintah di seluruh dunia per Juli 2026.

Kabar ini akan terasa, terutama bagi usaha kecil dan pekerja garis depan, meskipun perusahaan besar juga harus menyesuaikan. Langkah ini muncul di tengah persaingan ketat dengan layanan produktivitas lain seperti Google Workspace, supaya Microsoft tetap menonjolkan fitur-fitur terbaru mereka.

Dilansir dari Reuters Jumat (5/12/2025), paket Business Basic naik sekitar 16,7% menjadi US$7 atau Rp116.300 per bulan, sedangkan Business Standard naik 12% menjadi US$14 atau Rp232.600 . Paket Enterprise E3 naik 8,3% menjadi US$39 atau Rp649.000, dan E5 naik 5,3% menjadi US$60 atau Rp998.500 .

Pekerja garis depan bakal merasakan kenaikan lebih besar, dengan paket F1 naik 33% menjadi US$3 atau Rp49.900 dan F3 naik 25% menjadi US$10 atau Rp166.200. Paket pemerintah akan menyesuaikan sesuai aturan setempat.

Menurut Microsoft, kenaikan ini karena lebih dari 1.100 fitur baru ditambahkan ke Microsoft 365, mulai dari alat produktivitas berbasis AI seperti Copilot, hingga peningkatan keamanan data.

Untuk yang menginginkan fitur AI tambahan, Copilot bisa dipakai dengan biaya US$30 atau Rp499.000 per bulan. Microsoft juga menghadirkan paket baru untuk usaha kecil dan menengah agar lebih fleksibel.

Sebagai catatan, Microsoft terakhir menaikkan harga Office untuk bisnis pada 2022, sedangkan pengguna rumahan baru pertama kali merasakan kenaikan awal tahun ini setelah lebih dari satu dekade.

Sekadar informasi, Microsoft 365 adalah platform produktivitas berbasis cloud yang menggabungkan aplikasi Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), layanan komunikasi seperti Teams, serta penyimpanan OneDrive.

Layanan ini tersedia untuk individu, keluarga, pelajar, bisnis kecil, hingga enterprise, dengan kapasitas storage, fitur keamanan, dan kemampuan AI yang berbeda per paket.

Berbeda dengan Office versi lisensi sekali beli, Microsoft 365 menggunakan model berlangganan bulanan atau tahunan, sehingga pengguna selalu mendapat versi aplikasi terbaru, update fitur, dan integrasi cloud.

Paket populer untuk konsumen antara lain Microsoft 365 Personal dan Family, sedangkan untuk bisnis ada Business Basic, Business Standard, dan seri Enterprise (E3, E5).

Tahun ini, beberapa paket Microsoft 365 mengalami kenaikan harga cukup signifikan, terutama untuk konsumen dan bisnis kecil. Di pasar tertentu, paket Personal dan Family dilaporkan naik lebih dari 30% per tahun, sementara untuk bisnis, Business Basic naik sekitar menjadi US$7 per user per bulan dan Business Standard menjadi US$14 dolar, dengan persentase kenaikan dua digit. (Nur Amalina)

PT Pertamina Patra Niaga menyediakan jaminan terhadap kendaraan yang mengalami masalah pada masa transisi peningkatan kadar etanol E5 dalam bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra dalam acara Economic CNN Indonesia TV pada Jumat (24/10). Ega menjelaskan, jaminan tersebut berwujud program Service and Quality lewat tim SERVE, yang terkoneksi dengan Contact Center 135 secara langsung.

"Kami sudah menyiapkan program Service and Quality (tim SERVE) yang terhubung langsung dengan Contact Center 135. Kalau ada keluhan, tim SERVE akan turun langsung ke lapangan," kata Ega.

Saat ini, Pertamina Patra Niaga disebut Ega tengah mengevaluasi performa BBM E5, yang sudah disalurkan oleh sekitar 170 SPBU di Pulau Jawa. SPBU tersebut antara lain terletak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Usai mengevaluasi BBM E5, Pertamina Patra Niaga akan melanjutkan evaluasi terhadap BBM E10. Menurut Ega, pihaknya juga menghitung ketersediaan bahan baku etanol dengan hati-hati, serta menentukan wilayah pemasaran yang sudah siap dengan cermat.

"Jika suplai meluas, kami siap ekspansi ke Sumatera dan daerah lain," katanya.

Ega memaparkan, Pertamina Patra Niaga mempersiapkan BBM E10 dan selanjutnya secara keseluruhan, mencakup bahan bakar, layanan, hingga metode distribusi dengan rantai pasok yang kuat. Untuk bahan bakar, dengan karakteristik etanol yang spesifik, maka ditambahkan additive untuk menjaga dan meningkatkan performa.

"Misalnya, untuk mencegah penurunan energi, kami gunakan additive yang meningkatkan performa. Untuk risiko korosi, kami tambahkan corrosion inhibitor, dan untuk sifat higroskopis etanol, kami tambahkan demulsifier agar air tidak tercampur," tuturnya.

"Semua ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan bakar dengan standar tinggi, performa stabil, dan aman bagi kendaraan," lanjut Ega.

Di Indonesia, penentuan spesifikasi BBM sendiri diatur oleh Dirjen Migas di bawah pengawasan LEMIGAS. Pertamina kemudian berkolaborasi dengan kedua pihak itu terkait uji mutu BBM.

Menurut EGa, pengujian tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Prosedur pun dipastikan mengikuti standar internasional ASTM.

"Kami juga bekerja sama dengan Lemigas agar hasilnya objektif. Semua spesifikasi produk baru mengacu pada ketentuan resmi dari pemerintah," ujar Ega.

Pertamina Patra Niaga juga telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang menjaga kualitas BBM campuran etanol agar tetap stabil di sepanjang rantai distribusi, termasuk fasilitas khusus sebagai antisipasi, seperti kelembapan udara serta tangki penyimpanan.

Ega menambahkan, Pertamina Patra Niaga sebelumnya juga berpengalaman dengan biodiesel (B40). Salah satu kemudahan adalah karena sumber bahan baku etanol dari dalam negeri, sehingga tak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi kurs.Dalam rangka transisi menyeluruh, Pertamina juga akan melakukan retail makeover di SPBU untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, antara lain lewat perbaikan fasilitas toilet dan musala.

BBM E5 adalah bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 5 persen bioetanol dan 95 persen bensin, seperti kandungan Pertamax Green 95, yang memiliki angka oktan RON 95. Bioetanol yang digunakan berasal dari sumber nabati, seperti tebu, jagung, atau singkong.

Penggunaan BBM E5 ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sejak diluncurkan pada 2003, Pertamax Green 95 menerima respons positif dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi.

"Dengan dorongan kuat dari pemerintah, kami siap menjalankan amanah ini untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan," pungkas Ega.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana penerapan bensin campuran etanol 10 persen (E10) pada 2027 harus diawali dengan penguatan produksi bahan baku di dalam negeri. INDEF menilai peningkatan kapasitas produksi menjadi syarat utama agar kebijakan tersebut tidak membebani industri maupun fiskal negara.

Head of Center for Food, Energy & Sustainable Development (FESD) INDEF, Abra Talattov, menerangkan bahwa saat ini produksi dalam negeri baru mampu memenuhi di bawah 10 persen dari kebutuhan untuk campuran E5. Padahal, program E5 saja membutuhkan sekitar 350 ribu kiloliter (KL) etanol per tahun.

“Kalau kita mau menggenjot sampai E10, ini butuh upaya keras untuk meningkatkan bahan baku etanol di dalam negeri,” ujar Abra di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menyebut pengembangan industri bioetanol juga menjadi momentum untuk memperkuat sektor perkebunan tebu nasional. Ke depan, petani tidak hanya menjual hasil utama berupa gula, tetapi juga produk sampingan seperti molase yang dapat diolah menjadi etanol. Dengan cara ini, nilai tambah tebu meningkat tanpa mengganggu kebutuhan pangan nasional.

Abra menjelaskan, potensi peningkatan produktivitas tebu masih terbuka lebar. Saat ini, produktivitas tebu Indonesia rata-rata baru mencapai 70 ton per hektare, sementara potensi maksimalnya dapat mendekati 100 ton per hektare. Ia meminta pemerintah fokus terlebih dahulu memperkuat sisi hulu, mulai dari ekosistem pertanian, sarana produksi, hingga efisiensi pasokan bahan baku.

Ia menekankan pentingnya langkah bertahap untuk menjaga kesinambungan. Abra mencontohkan, pengembangan biosolar tidak langsung melompat ke B40, tetapi dimulai dari B5, B10, hingga B40, menyesuaikan dengan kesiapan bahan baku di dalam negeri.

“Jadi bukan soal apakah harus langsung E10, tetapi dilihat dulu dari kesiapan nasional. Pemerintah perlu realistis dan belajar dari pengalaman program biosolar,” kata Abra.

Tantangan lain muncul dari sisi keekonomian. Harga bioetanol saat ini mencapai sekitar Rp 16.000 per liter, lebih tinggi dibandingkan harga BBM nonsubsidi. Peneliti INDEF tersebut menilai, pemerintah perlu menakar kapasitas fiskal nasional sebelum mengimplementasikan E10.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberlakuan simultan B50 dan E5 mulai Juli 2026 membuka peluang penurunan impor bbm nasional dan mendukung program ketahanan energi. Namun, kebijakan agresif biofuel tersebut juga memunculkan risiko baru terhadap subsidi energi dan pasokan bahan baku domestik.

Terbaru, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50.