REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan kerangka baru untuk mempercepat pengembangan bahan bakar nabati. Regulasi ini menjadi pijakan menuju mandatori biofuel yang lebih terukur, termasuk target peningkatan campuran hingga B50.

Pemerintah menetapkan dua aturan utama, yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN. Kedua regulasi ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian energi, meningkatkan bauran energi terbarukan, serta menekan impor energi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi mengatakan, penguatan regulasi diperlukan agar implementasi biofuel berjalan realistis sesuai kesiapan nasional.

“Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kita ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” kata Eniya.

Eniya menjelaskan, bahan bakar nabati memiliki peran strategis dalam sistem energi nasional, tidak hanya untuk menekan emisi tetapi juga memperkuat basis energi domestik. Pemanfaatannya dinilai dapat mendorong industri berbasis sumber daya dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Dalam skema tersebut, implementasi mandatori biofuel akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kesiapan infrastruktur, dukungan pembiayaan, dan kesiapan sektor pengguna. Pendekatan ini diharapkan menjaga stabilitas pasokan dan tidak mengganggu operasional di lapangan.

Keputusan Menteri ESDM tentang penahapan BBN menjadi acuan strategis untuk pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar minyak. Aturan ini juga memberi kepastian bagi investasi dan pengembangan industri biofuel, termasuk untuk sektor pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 mengatur rantai usaha BBN secara menyeluruh, mulai dari penyediaan hingga distribusi dan pemanfaatan akhir. Regulasi ini juga mencakup penetapan harga, kewajiban badan usaha, aspek teknis, keselamatan, lingkungan, hingga insentif dan nilai ekonomi karbon.

Penahapan pemanfaatan BBN tidak hanya mencakup biodiesel, tetapi juga bioetanol, diesel biohidrokarbon, hingga bioavtur. Seluruhnya akan diterapkan bertahap sesuai kebutuhan pengembangan sektor energi nasional.

Perwakilan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Abdul Rahim mengatakan, dukungan industri terhadap biofuel tetap mempertimbangkan kesiapan teknologi kendaraan.

“Kami mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap karakteristik teknologi kendaraan yang beragam di Indonesia,” kata Abdul.

Perwakilan Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah untuk Energi Terbarukan Indonesia Matias Tumanggor mengatakan, kebijakan ini membuka peluang pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku energi.

“Kebijakan pemanfaatan BBN memberikan peluang besar bagi pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel dan bioavtur, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi sirkular di sektor energi,” kata Matias.

Pemerintah menilai regulasi ini menjadi fondasi awal untuk memperkuat ekosistem biofuel nasional. Implementasinya diharapkan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transisi energi menuju target net zero emission 2060.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat bauran energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai bahan baku biofuel.

Hal tersebut disampaikan Amran menjelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai potensi kontribusi sektor pertanian dalam kebijakan energi nasional, Amran menyebut biofuel masih menjadi fokus utama, dengan komoditas unggulan berasal dari hasil pertanian.

“Kalau untuk biofuel, yang pertama itu adalah sawit. Sawit kemudian tebu. Ini kan sumber-sumber energi untuk biofuel,” ujar Amran.

Selain sawit dan tebu, Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan singkong sebagai sumber energi alternatif. Menurutnya, singkong memiliki potensi besar mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya lahan yang luas.

“Jadi nanti kita dorong singkong. Ini potensi kita besar, kita ini negara agraris,” katanya.

Amran optimistis kebijakan peningkatan bauran biofuel akan berdampak langsung pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil. Ia menargetkan mulai tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor solar seiring penerapan program campuran biodiesel B50.

“Dan InsyaAllah tahun ini sesuai hasil koordinasi, kita tidak impor lagi solar. Karena kita masuk B50,” tegasnya.

Sebagai informasi, program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50% biodiesel berbasis nabati dengan 50 persen solar, yang diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan menekan defisit neraca perdagangan energi.

Bisnis.com, BALI — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskanIndonesia akan mulai mengimplementasikan biofuel atau program bahan bakar ramah lingkungan berbasis nabati pada semester II/2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan hilirisasi sawit dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak kelapa sawit.Pasalnya, dia menyampaikanhilirisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat industri nasional.

“Program biodiesel kita merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal penggunaan bahan bakar nabati, dan pemerintah akan mulai menerapkan biofueling tahun depan, pada semester kedua,” kata Airlangga dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Menurut Airlangga, minyak kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia. Sepanjang Januari–September 2025, ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,55 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“India dan China terus menjadi pembeli terbesar, sementara Jepang dan Selandia Baru menjadi pasar yang berkembang untuk produk non-minyak,” ujarnya.

Airlangga menuturkan, harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) dan minyak sawit segar masih bertahan di kisaran Rp3.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut memberikan dampak positif bagi produsen kecil di sektor perkebunan.

Adapun untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan industri, Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperkuat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar produksi sawit nasional selaras dengan standar lingkungan global.

Dalam hal ini, pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi ISPO yang menghubungkan data kualifikasi, sertifikasi, dan perdagangan. Nantinya, sistem ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secarareal-time.

Selain itu, sambung dia, pemerintah menargetkan penggunaan limbah sawit untuk irigasi berkelanjutan dan bahan bakar alternatif.

“Emisi gas rumah kaca kita telah berkurang sekitar 41,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Kami juga sedang mempersiapkan pemanfaatan limbah sawit untuk irigasi berkelanjutan dan bahan bakar, dan diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan produk ini dapat terealisasi,” terangnya.

Menurut Airlangga, Indonesia boleh berhenti hanya pada ekspor bahan mentah, melainkan juga harus melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

“Kami ingin meningkatkan produksi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Adapun saat ini, pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan hektare tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensinseiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” Kata Zulhasdalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan inovasi seperti Bobibos (bahan bakar original buatan Indonesia, bos) sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian energi nasional. BRIN siap menelaah produk serta proses riset Bobibos guna memastikan validitas ilmiah dan potensi penerapan di lapangan.

Peneliti Bidang Sistem Penggerak Berkelanjutan, Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar BRIN, Hari Setyapraja mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum melakukan komunikasi langsung dengan pengembang Bobibos. Namun, institusi tersebut berencana menjalin kontak dalam waktu dekat untuk membahas inovasi yang viral dan diklaim menjadi bahan bakar alternatif nonfosil.

“Inovasi seperti ini sangat diperlukan. Dan menggembirakan karena ternyata inovasi tidak hanya muncul dari peneliti atau akademisi, tetapi juga dari masyarakat,” kata Hari kepada Republika.co.id, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, setiap produk bahan bakar yang akan diedarkan secara luas harus melalui kajian menyeluruh. Pemerintah telah memiliki mekanisme perizinan edar, pengawasan distribusi, dan regulasi teknis yang menuntut jaminan mutu bagi konsumen.

Hari menjelaskan, keterlibatan BRIN bersifat ilmiah dan mendasar, khususnya dalam menilai kelayakan teknologi serta standar kualitas bahan bakar. Peran BRIN lebih pada tahapan riset dan inovasi, sedangkan izin edar dan komersialisasi berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Proses inovasi energi baru meliputi analisis ketersediaan bahan baku, teknologi konversi, dan kelayakan ekonomi. Dalam konteks Bobibos, bahan dasar jerami menjadi fokus karena limbah pertanian ini berpotensi dikembangkan menjadi bahan bakar. Jerami mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, dan glukosa yang memungkinkan diolah menjadi energi, dengan kandungan relatif seragam di berbagai wilayah.

BRIN mendorong pemanfaatan bahan non-edible agar tidak bersaing dengan pangan, termasuk jerami, tandan kosong kelapa sawit, kelapa, nyamplung, dan sorgum. Menurut Hari, munculnya inovasi seperti Bobibos menunjukkan semangat masyarakat dalam menciptakan solusi energi.

BRIN menekankan perlunya pendampingan lanjutan untuk verifikasi, validasi, dan asistensi teknoekonomis agar inovasi bisa dimanfaatkan secara luas. Peluncuran Bobibos oleh M. Ikhlas Thamrin bersama timnya di Kabupaten Bogor pada 2 November 2025 menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan siap berkoordinasi dengan pengembang Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos!). Langkah ini diambil menyusul viralnya inovasi tersebut yang diklaim dapat menjadi bahan bakar alternatif nonfosil.

BRIN berencana menelaah produk dan proses riset yang melatarinya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan validitas ilmiah serta potensi penerapan inovasi tersebut di lapangan. Peneliti Bidang Sistem Penggerak Berkelanjutan, Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar BRIN, Hari Setyapraja mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan komunikasi langsung dengan tim pengembang Bobibos. Namun, BRIN berencana segera menjalin kontak dalam waktu dekat.

“Mungkin dalam waktu dekat, pihak BRIN akan berinisiatif untuk berkontak dengan Bobibos terkait inovasi ini. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau awal minggu depan kami sudah bisa berkomunikasi dengan pihak Bobibos,” ujar Hari kepada Republika.co.id, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, setiap produk bahan bakar yang akan diedarkan secara luas perlu melalui proses kajian menyeluruh. Pemerintah telah memiliki mekanisme perizinan edar, pengawasan distribusi, dan regulasi teknis yang menuntut jaminan mutu di lapangan.

Menurutnya, keterlibatan BRIN dalam proses tersebut bersifat ilmiah dan mendasar, terutama dalam menilai kelayakan teknologi serta standar kualitas bahan bakar. “Karena ini produk bahan bakar, apalagi jika targetnya untuk transportasi. Itu akan melibatkan konsumen di banyak tempat, sehingga harus ada jaminan terhadap kualitasnya,” kata dia.

Hari menegaskan, peran BRIN lebih pada tahapan riset dan inovasi, sedangkan penentuan izin edar dan komersialisasi berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“BRIN itu lembaga riset dan inovasi. Ketika berbicara tentang bahan bakar yang akan dikomersialkan, itu sudah menjadi ranah Kementerian ESDM,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam pengembangan biodiesel atau biofuel, kajian dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan produsen, pembuat mesin, dan regulator. Hasil akhirnya berupa bahan bakar yang memiliki spesifikasi tertentu sesuai standar mutu nasional.

Hari menambahkan, setiap inovasi energi baru umumnya memerlukan kajian bertahap dari hulu ke hilir. Prosesnya mencakup analisis ketersediaan bahan baku, teknologi konversi, dan kelayakan ekonomi. Dalam konteks Bobibos, bahan dasar berupa jerami dinilai menarik karena termasuk limbah pertanian yang berpotensi besar untuk dikembangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan untuk mendukung pengembangan etanol sebagai bahan bakar campuran antara bensin dengan 10% etanol (E10).

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan hingga saat ini sebanyak 920.000 hektare sudah teridentifikasi dan siap diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun, lahan tersebut tersebar di hampir 19 provinsi, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Kalimantan.

“Sisanya kurang kan? Kan baru 680 [ribu hektare] tambah 240 [ribu hektare] kan baru 920 [ribu hektare] kan, kurang 80.000 [hektare]. Lagi tak pikir ini cari. Mana lagi ini aku lagi mikir [lahan untuk etanol],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Dia merincikan, sebanyak 680.000 hektare berasal dari eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang (expired). Sementara itu, 240.000 hektare lainnya berasal dari tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, total lahan yang sudah teridentifikasi mencapai sekitar 920.000 hektare, sedangkan sekitar 80.000 hektare sisanya masih dalam proses pencarian dan verifikasi lokasi.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan seluruh data lahan telah diserahkan kepada Kementan untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana tanam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakanb Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” ujar Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sejalan dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” ujarnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

Lebih lanjut, Zulhas menilai jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Berbarengan dengan perhelatan pertemuan global terkait penanganan iklim COP 30 di Brasil, Indonesia telah memasukan program kedua komitmen nasional (NDC) untuk mengurangi emisi karbon. Mitigasi emisi yang diungkap dalam dokumen tersebut meliputi target dan kebijakan meliputi sektor energi, transportasi dan industri, deforestasi, hingga limbah sampah.

Selepas 2020, Indonesia sebenarnya mempunyai target merujuk NDC dengan kemampuan sendiri sebesar 29%, dan 41% dengan bantuan luar. Setelah itu, pemerintah pun telah memperbarui komitmen melalui Enhanced NDC pada 2022, yang mengerek target kemampuan mandiri mengurangi emisi karbon sebesar 31,89%, dan target syarat bantuan sebanyak 43,2% terhadap BAU pada 2030.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menilai target-target dalam pengurangan emisi itu sebagai langkah ambisius, dengan mempertimbangkan tantangan pembangunannya dalam memberantas kemiskinan, serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.

“Indonesia akan terus mengintensifkan upaya untuk mengurangi emisi, yang kontribusi terbesarnya berasal dari sektor energi dan Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU),” tulis dokumen NDC kedua.

Pada sektor FOLU, Indonesia telah menetapkan target ambisius pada 2030 untuk merestorasi lahan gambut seluas sekitar 2 juta ha dan rehabilitasi lahan terdegradasi seluas 8,3 juta ha. Indonesia akan terus mengupayakan Pasal 5 Perjanjian Paris yang mengirimkan sinyal politik yang jelas tentang pengakuan peran hutan dan REDD+, yang tetap menjadi komponen penting target NDC dari sektor tata guna lahan.

Di sisi lain, pada sektor energi, Indonesia telah memulai kebijakan pemanfaatan energi campuran yang mendorong dekarbonisasi. Indonesia juga telah menetapkan pengembangan sumber energi bersih sebagai arahan kebijakan nasional.

Pemerintah mengklaim kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya akan menempatkan Indonesia di jalur dekarbonisasi. Peraturan Pemerintah No. 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, menetapkan ambisi untuk mentransformasi bauran pasokan energi primer dengan porsi energi baru dan terbarukan.

Target tersebut akan digapai pada rentang waktu 2030 sebesar 19-23%, 2040 sebanyak 36-40%, dan pada 2060 bauran EBT mencapai 70-72%.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-14, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor kebijakan reformasi subsidi bahan bakar fosil. Indonesia telah berhasil menghapus subsidi bahan bakar fosil untuk menciptakan ruang fiskal bagi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur, termasuk proyek energi terbarukan dan transportasi umum.

Sementara pada subsektor transportasi, Indonesia telah menetapkan kebijakan biodiesel nasional wajib B20 (campuran bahan bakar yang mengandung 20% ​​biodiesel dan 80% solar) dan meningkatkannya menjadi B30 sejak 2020 — sepuluh tahun lebih awal dari target NDC pertama.

Ke depannya, Pemerintah telah meluncurkan program biofuel yang lebih ambisius dengan menerapkan B40 pada 2025.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan gas, Indonesia sedang mengembangkan kilang baru untuk meningkatkan produksi serta kilang hijau untuk memproduksi berbagai bahan bakar hijau siap pakai. Bahan bakar itu bersumber hayati dan sebagian dicampur dengan bahan bakar yang ada untuk meningkatkan kandungan biofuel dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.

Sebagai bagian dari transformasi menuju transisi energi berkelanjutan, Indonesia telah memberlakukan Peraturan Presiden No. 79/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Dalam rangka memberikan arahan bagi industri, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Industri, antara lain, bertujuan untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan hijau.

Dokumen inipun menjelaskan bahwa NDC Kedua Indonesia berpedoman pada Asta Cita, visi pembangunan negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

NDC Kedua Indonesia sepenuhnya selaras dengan Strategi Pembangunan Rendah Emisi Nasional (RPJMN-2050) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN 2025-2045).

“Keselarasan ini memastikan ambisi iklim Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat tetap terjaga tanpa kemunduran, sekaligus mendukung tujuan ekonomi nasional,” ungkap dokumen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Toyota Motor Corporation menyampaikan komitmen untuk menanamkan investasi sebesar Rp2,5 triliun di Indonesia untuk mengembangkan industri bioetanol, seiring kebijakan pemerintah yang menargetkan penerapan mandatory blending E10 pada 2027. Fasilitas ini nantinya akan memproduksi 60.000 kiloliter bioetanol per tahun.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dengan CEO Toyota Motor Corporation untuk kawasan Asia Masahiko Maeda di Jepang pada Jumat (7/11/2025).

Todotua menyatakan bahwa langkah Toyota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan transisi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan biofuel. Apalagi, harga impor BBM semakin tinggi.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mandatory blending bioethanol dalam bensin sebesar 10% [E10] yang akan mulai diterapkan pada tahun 2027, kami melihat potensi besar kerja sama dengan Toyota untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bioethanol di kawasan," ujar Todotua dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan bakar dalam negeri yang mencapai lebih dari 40 juta kiloliter per tahun akan mendorong permintaan bioetanol hingga sekitar 4 juta kiloliter pada 2027. Oleh karena itu, sambungnya, pembangunan pabrik pendukung harus dimulai sejak sekarang agar Indonesia tidak kehilangan momentum.

Sebagai proyek percontohan, Toyota dan Pertamina New Renewable Energy (NRE) akan memulai kerja sama pengembangan pabrik bioetanol di Lampung. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi 60.000 kiloliter per tahun, dengan target pembentukan perusahaan patungan (joint venture) pada awal 2026.

“Bahan bakunya juga tidak hanya dari perusahaan tapi juga melibatkan petani dan koperasi tani setempat sehingga juga dapat menggerakan perekonomian di daerah," klaim Todotua.

Selain meningkatkan pasokan energi bersih, proyek ini diharapkan memperluas lapangan kerja serta memperkuat rantai pasok biomassa dalam negeri.

Toyota melalui asosiasi riset Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RABIT) juga tengah mengembangkan teknologi bioetanol generasi kedua berbasis biomassa non-pangan, seperti limbah pertanian dan tanaman sorgum.

Teknologi tersebut dinilai relevan dengan karakter agrikultur Indonesia yang memiliki beragam bahan baku potensial, seperti tebu, padi, singkong, kelapa sawit, dan aren.

Sementara itu, Maeda mengklaim bahwa Toyota telah berhasil memiliki teknologi mesin kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan dengan penggunaan bahan bakar E20, bahkan dari riset yang dikembangkan bahan bakar hijau tersebut telah diujicobakan dalam mobil balap Super Formula.

“Mesin dengan bahan bakar E20 dan Hybrid EV merupakan teknologi yang matching untuk digunakan dalam industri mobility saat ini” ujar Maeda.

Adapun negara seperti Brazil sedang mengkaji kebijakan E100, yang artinya 100% bahan bakar berasal dari bioetanol. Kebijakan serupa juga diambil oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, RRT, India, Perancis, Thailand dan Filipina yang sudah menerapkan kebijakan E10—E20.

Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi utama Indonesia. Sejak berlakunya Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 2008, nilai perdagangan kedua negara terus meningkat mencapai US$35,7 miliar.

Sementara dalam lima tahun terakhir, investasi Jepang di Indonesia mencapai US$18,89 miliar, menjadikannya investor asing terbesar keempat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 12,4%.

Bisnis.com, MEDAN – KIS Group, perusahaan global yang fokus pada teknologi Biogas dan Biofuels, resmi mengumumkan masuknya Mitsubishi Corporation ke pasar biogas global lewat akuisisi saham KIS Group di Indonesia hari ini, Rabu (5/11/2025).

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) KIS Group KR Raghunath mengatakan bahwa perusahaan bisnis terpadu global terbesar asal Jepang tersebut telah mengakuisisi sebagian kecil saham (minority equity stake) di operasi KIS Group di Indonesia.

"Investasi ini menandai langkah pertama Mitsubishi Corporation memasuki pasar biogas global," ucap KR Raghunath dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis,Rabu (5/11/2025).

Adapun KIS Group dikenal sebagai perusahaan yang berfokus pada solusi Biogas, BioCNG, dan BioLNG di kancah global.

Sejak berdiri pada 2006, KIS Group telah hadir di 11 (sebelas) negara di dunia termasuk Indonesia, serta telah menyelesaikan berbagai proyek energi terbarukan berskala besar.

Beberapa di antara proyek pembangunan pabrik biomethane skala besar tersebut ada di Sumatra Utara. Salah satunya adalah pabrik BioCNG komersial pertama di Blangkahan Kabupaten Langkat yang mulai beroperasi pada 2024.

Pabrik ini disebut mampu memproduksi sekitar 15.500 meter kubik BioCNG per hari dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent).

Baru-baru ini, KIS juga meresmikan pabrik BioCNG kedua di Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumut.

Kapasitasnya yang mencapai 182.000 MMBtu per tahun menjadikan pabrik ini sebagai fasilitas BioCNG terbesar di Asia Tenggara.

KR Raghunath menyebut KIS menargetkan pembangunan 25 pabrik BioCNG di Sumatra Utara dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun.

Jika seluruh proyek beroperasi, diperkirakan akan mampu mengurangi emisi karbon hingga 3,7 juta ton CO₂ per tahun.

"KIS Group akan terus mempelopori hadirnya teknologi yang mendukung transisi global menuju masa depan rendah karbon," terangnya.

Dikatakan Raghunath, KIS menargetkan untuk berinvestasi sebesar 1 miliar dolar AS dalam solusi gas terbarukan dan biofuel di Indonesia, Asia Tenggara, dan India hingga tahun 2030.

Melalui kemitraan dengan Mitsubishi Corporation, lanjutnya, KIS Group akan memanfaatkan jaringan perusahaan asal Jepang tersebut yang berada di lebih dari 90 negara untuk mempercepat ekspansi internasional.

Keduanya disebut akan bersama-sama mengembangkan dan mengomersialisasikan solusi biogas, BioCNG, dan BioLNG canggih untuk pasar global.

"Kolaborasi ini akan menerapkan praktik operasional terbaik untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan tata kelola di seluruh proyek KIS," ujarnya.

Tak hanya itu, kolaborasi KIS Group dengan Mitsubishi Corporation juga disebut Raghunath akan semakin memperkuat ketahanan rantai pasok melalui infrastruktur perdagangan dan logistik Mitsubishi, serta mendorong tujuan keberlanjutan bersama dengan memperluas solusi energi rendah karbon yang bertanggung jawab.

Hingga saat ini, KIS telah mengembangkan sejumlah proyek BioMethane/gas terbarukan di 11 negara. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini pun diketahui telah menandatangani kontrak pasokan jangka panjang Biomethane dengan Unilever dan Shell, serta mengoperasikan dan mengembangkan berbagai proyek untuk memenuhi permintaan Biomethane.

KR Raghunath menyampaikan KIS Group menarget perluasan portofolio ke pasar Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa dalam 5 tahun ke depan dengan dukungan dari Mitsubishi Corporation.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi gas terbarukan secara signifikan dan berkontribusi terhadap target dekarbonisasi global.

"Dengan menggabungkan kekuatan kami dengan jangkauan global dan keahlian industri Mitsubishi, kami siap untuk pertumbuhan eksponensial dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan," tandas KR Raghunath.