Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp6,63 triliun hingga April 2026.

"Untuk belanja Pemerintah Pusat di Sulsel ini terealisasi Rp6,63 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,26 triliun, atau mencapai sekitar 27,33 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pengelolaan anggaran, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,20 triliun atau 36,38 persen dari pagu Rp11,53 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp1,82 triliun atau 20,49 persen dari pagu Rp8,86 triliun.

Belanja itu, menurut dia, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

Adapun belanja modal hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp613,10 miliar atau 15,97 persen dari pagu Rp3,84 triliun.

Anggaran ini antara lain digunakan untuk kegiatan preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

"Untuk belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp25 miliar, telah tersalurkan Rp5,75 miliar untuk asistensi rehabilitasi sosial seperti kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan orang dengan HIV," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan nilai kredit usaha rakyat (KUR) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kaltim sebesar Rp4,6 triliun bagi 23.250 debitur pada 2026, sebagai upaya meningkatkan kapasitas daya saing usaha melalui modal kerja dan investasi.

Penyaluran KUR ini antara lain bertujuan untuk memacu sektor usaha produktif tumbuh lebih cepat, membantu pelaku UMK memperoleh modal untuk usaha produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan untuk meringankan beban bunga bagi pelaku usaha agar lebih fokus mengembangkan usaha.

"Nilai KUR sebesar itu anggarannya dipercayakan dikelola oleh sejumlah bank konvensional maupun bank berbasis syariah yang tersebar di kabupaten maupun kota di Kaltim," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, Minggu.

Pembiayaan modal usaha yang dialokasikan lewat bank konvensional total sebesar Rp4,09 triliun bagi 20.935 debitur, kemudian pembiayaan yang dialokasikan lewat bank syariah senilai Rp504,47 miliar untuk permodalan bagi 2.315 debitur.

Ia merinci, untuk pembiayaan UMK dari bank konvensional yang sebesar Rp4,09 triliun terdiri atas pembiayaan pelaku usaha super mikro senilai Rp1,26 miliar bagi 99 debitur, untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp2,98 triliun bagi 18.305 debitur, untuk pelaku usaha kecil senilai Rp1,11 triliun bagi 2.532 debitur.

"Sedangkan yang dialokasikan lewat bank syariah dengan nilai Rp504,47 miliar tersebut terdiri atas pelaku usaha super mikro Rp10,76 miliar untuk 634 debitur, pelaku usaha mikro senilai Rp189,53 miliar untuk 980 debitur, dan untuk pelaku usaha kecil senilai Rp304,17 miliar untuk 701 debitur," ujarnya.

Edih juga menginformasikan tentang hasil kinerja KUR sepanjang 2025 di provinsi ini, yakni total realisasi mencapai Rp4,07 triliun untuk 52.780 debitur, sehingga keberhasilan serapan pembiayaan dari APBN ini diyakini turut mendorong perputaran ekonomi kerakyatan Kaltim.

Rincian realisasinya adalah untuk pelaku usaha mikro menjadi prioritas pembiayaan dengan besaran KUR yang terealisasi mencapai Rp2,59 triliun bagi 46.260 debitur, terbanyak kedua adalah untuk pelaku usaha kecil dengan nilai Rp1,38 triliun bagi 5.528 debitur.

Ada pula pembiayaan suplai rumah, yakni fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dari pemerintah ditujukan khusus bagi pelaku UMK. Pembiayaan melalui fasilitas ini pada 2025 terealisasi Rp43,99 miliar bagi 13 debitur.

"Kemudian ada KUR demand rumah (renovasi atau pembangunan rumah untuk tempat usaha) terealisasi Rp39,33 miliar bagi 217 debitur, untuk pelaku usaha super mikro senilai Rp7,18 miliar bagi 758 debitur, dan KUR TKI atau pinjam bagi calon pekerja migran senilai Rp140 juta bagi 4 debitur," ujar Edih.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian Keuangan pada Rabu (28/1/2026) sore. Pelantikan ini menyasar 36 posisi strategis, dengan pergerakan paling signifikan terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah upaya penguatan internal institusi.

Purbaya menekankan, rotasi ini adalah langkah krusial bagi transformasi Indonesia menuju negara maju. Dia meminta para pejabat baru untuk meninggalkan zona nyaman dan tidak sekadar bekerja mengikuti rutinitas.

"Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini saja," ujarnya saat memberikan arahan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia lantas mengingatkan jabatan yang diemban bukan sekadar perpindahan kursi secara administratif, melainkan penyerahan tugas negara yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan kinerja. Dia mewanti-wanti para pimpinan baru agar selalu mengedepankan etika dalam bekerja.

"Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas," kata Purbaya.

Purbaya juga secara terbuka menanggapi dinamika psikologis yang muncul akibat mutasi. Dia mengakui keputusan ini mungkin tidak diterima dengan suka cita oleh semua pihak, namun dia meminta agar segala kekecewaan segera dikesampingkan demi tugas negara.

"Bagi sebagian orang, bagi sebagian kecil, mungkin enggak baik ya, kesel, 'kenapa gue pindah'. Ini modal awal untuk bekerja dengan pikiran jernih dan hati yang tulus," ujar Purbaya.

Dari total 36 pejabat yang dilantik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendominasi daftar dengan pengisian posisi kunci mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran Direktur di kantor pusat, hingga Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di seluruh Indonesia.

Nama-nama seperti Gatot Sugeng Wibowo yang kini menjabat Sekretaris DJBC, serta Adhang Noegroho Adhi yang memimpin KPU Bea Cukai Tanjung Priok, menjadi bagian dari gerbong transformasi ini.

Selain DJBC, pelantikan juga dilakukan untuk pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga unit baru Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Purbaya menutup arahannya dengan pesan agar para pejabat melihat amanah ini sebagai titipan besar dari rakyat Indonesia.

"Biasanya pengangkatan jabatan itu rutinitas, tapi sore ini jangan lihat ini sebagai seremoni administratif semata. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
- Sekretariat & Kantor Pusat
1. Gatot Sugeng Wibowo: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Imik Eko Putro: Direktur Teknis Kepabeanan
3. Susila Brata: Direktur Fasilitas Kepabeanan
4. Djaka Kusmartata: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
5. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
6. Akhmad Rofiq: Direktur Kepatuhan Internal
7. Priyono Triatmojo: Direktur Penindakan dan Penyidikan
8. Parjiya: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
9. Dwijo Muryono: Kakanwil DJBC Riau
10. Sodikin: Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
11. Agus Sudarmadi: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur
12. Rizal: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat
13. Hendri Darnadi: Kakanwil DJBC Jakarta
14. Agus Yulianto: Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
15. Muhamad Lukman: Kakanwil DJBC Jawa Timur II
16. Iyan Rubiyanto: Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
17. Budi Harjanto: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
19. Martha Octavia: Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
20. Encep Dudi Ginanjar: Kakanwil DJBC Khusus Papua

- Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)
21. Adhang Noegroho Adhi: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

- Akan Dilantik 2 Februari 2026

23. Sugeng Apriyanto: Kepala Biro Advokasi, Setjen
24. Untung Basuki: Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
25. Rachmat Solik: Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
26. Mohammad Aflah Farobi: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
27. Erwin Situmorang: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
28. Rudy Rahmaddi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
29. Rusman Hadi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I
30. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara
31. Agung Widodo: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
32. Agung Yulianta: Direktur Pengelolaan Kas Negara
33. Muhdi: Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
34. Taukhid: Kakanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
35. Kusuma Santi Wahyuningsih: Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
36. Ayu Sukorini: Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan.

(Dhera Arizona)

penyaluran KUR berada di angka Rp15,98 triliun dan ini adalah penyaluran tertinggi pertama di luar Pulau Jawa

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi menyebutkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah itu mencapai Rp15,98 triliun hingga November 2025.

"Untuk penyaluran KUR berada di angka Rp15,98 triliun dan ini adalah penyaluran tertinggi pertama di luar Pulau Jawa," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu.

Dia merinci penyaluran KUR berdasarkan sektornya yakni, sektor usaha pertanian, perburuan dan kehutanan telah tersalur Rp8,07 triliun, disusul sektor usaha perdagangan besar dan eceran telah tersalur sebanyak Rp4,90 triliun.

Pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya tersalurkan Rp1,07 triliun dan sektor lainnya itu sebesar Rp1,94 triliun lebih.

"Untuk penyaluran, sektor usaha pertanian masih mendominasi dan itu setengah dari total penyaluran secara keseluruhan atau sekitar Rp8,07 triliun dari total Rp15,98 triliun," katanya.

Selain itu, Supendi pun menyoroti masih rendahnya penyaluran KUR untuk sektor usaha perikanan di mana penyaluran masih berada di angka Rp600 miliar lebih.

"Ini masih menjadi pekerjaan rumah dari sektor perbankan dalam penyaluran KUR untuk nelayan karena tingkat risiko para nelayan sangat tinggi," tuturnya.

Ia mengaku, pihak perbankan juga telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penyaluran pada sektor usaha perikanan, apalagi perbankan juga bertekad menjaga kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di bawah 2 persen.

Supendi menyebut angka KUR Rp15,98 triliun telah tersalur kepada 271.797 debitur.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

terealisasi Rp18,0 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 74,21 persen

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan Supendi mengatakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp18,0 triliun hingga 30 November 2025.

"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp18,0 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 74,21 persen," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu.

Supendi mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9,8 triliun atau 90,86 persen dari pagu Rp10,7 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun.

Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa pada 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.

Untuk belanja modal, hingga akhir November 2025 realisasi mencapai Rp1,5 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun.

"Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis, di antaranya jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin," terangnya.

Selain belanja tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi hampir sepenuhnya.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar.

Bantuan ini diberikan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Supendi menegaskan realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PALEMBANG — Belanja daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami kontraksi hingga triwulan III/2025. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto menyampaikan realisasi belanja daerah tercatat turun 3,31% secara tahun kalender (year on year/yoy).

“Mungkin tadi pengaruh efisiensi, sehingga belanja jadi terkontraksi meskipun [turunnya] tidak sebesar pemerintah pusat,” ujarnya dalam Diseminasi Kajian Fiskal, Rabu (10/11/2025).

Hingga triwulan III, realisasi belanja daerah baru Sumsel mencapai Rp25,28 triliun atau 50,26% dari target tahun ini sebesar Rp50,29 triliun.

Rahmadi menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi turut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pinjaman pembiayaan dari DJPb. Langkah tersebut menyebabkan pembiayaan melonjak dan mencatatkan surplus hingga Rp6,98 triliun pada triwulan III.

Ia menduga langkah ini merupakan strategi untuk memastikan kecukupan kas jelang tingginya kebutuhan belanja pada triwulan IV, terutama belanja modal. “Sehingga kami harapkan seluruh penyedia layanan di Sumsel dapat dibayar seluruh tagihannya,” katanya.

Di saat pemangkasan belanja, pendapatan asli daerah Sumsel menunjukkan tren positif. Hingga periode yang sama, pendapatan daerah terealisasi Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target, serta tumbuh 21,35 persen yoy.

Rahmadi menyebut perbaikan konsumsi masyarakat dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama pendorong kenaikan pendapatan. Salah satunya berasal dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan begitu terjadi peningkatan ketaatan atas pajak-pajak. Demikian juga, Sumsel tidak mengulangi kesalahan melalui peningkatan PBB, tetapi lebih fokus pada aset produktif yang nilai pajaknya selama ini terlalu rendah,” jelasnya.

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan telah menyalurkan seluruh tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua Barat tahun 2025 senilai Rp1,294 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Senin, mengatakan realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DBH gas bumi sebanyak Rp1,175 triliun dan DBH minyak bumi Rp118,514 miliar.

"Penyaluran tambahan DBH migas otsus per Desember 2025 sudah terealisasi 100 persen dari total pagu," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah provinsi memiliki kewenangan penuh untuk mendistribusikan DBH migas otsus kepada pemerintah kabupaten di Papua Barat sesuai dengan mekanisme dan prioritas yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan melalui DJPb bertanggung jawab secara formil, yaitu memastikan keabsahan data, ketepatan tagihan, serta kelengkapan dokumen yang menjadi syarat dalam penyaluran tambahan DBH migas otsus.

"DJPb hanya memastikan proses pencairan sesuai aturan, sedangkan pengawasan penggunaan berada pada pengguna anggaran masing-masing," ucapnya.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan penyaluran tambahan DBH migas otsus tahun 2025 tidak sesuai dengan linimasa ideal atau pola bulan ganjil yaitu, periode Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November.

Hal ini dipengaruhi beberapa dokumen persyaratan belum dipenuhi oleh pemerintah provinsi, misalnya rancangan anggaran tambahan DBH migas otsus tahun berjalan belum disampaikan pada Januari.

"Periode Mei, laporan realisasi penggunaan belum dipenuhi. Akibatnya, pencairan dilakukan terlebih dahulu untuk tahap Maret dan Juli karena tidak memerlukan syarat salur," ucap Kobir.

Ia menyebut DJPb dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran tambahan DBH migas otsus tahun 2026 sesuai linimasa.

Upaya dimaksud meliputi penyampaian rancangan anggaran (Januari), laporan realisasi penggunaan tahun anggaran lalu (Mei), serta laporan realisasi penggunaan semester I tahun berjalan (September).

“Pemenuhan dokumen persyaratan tepat waktu, maka penyaluran dapat mengikuti jadwal, sehingga pemanfaatannya di daerah semakin optimal,” kata Kobir.

Menurut dia, alokasi pagu tambahan DBH migas otsus untuk Papua Barat pada 2026 mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp2,54 triliun berdasarkan penghitungan DJPK dengan kementerian terkait.

Berbeda dengan alokasi tambahan DBH migas otsus Papua Barat Daya 2026 yang mengalami penurunan dari Rp295,96 miliar menjadi Rp115,94 miliar sesuai formula perhitungan data produksi migas tahun dasar.

"Alokasi pagu tahun 2026 disesuaikan dengan hasil perhitungan DJPK dengan kementerian yang membidangi migas," ucap Kobir.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membangkitkan kembali rencana redenominasi rupiah yang pernah bergulir di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Purbaya berencana menyiapkan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 lewat undang-undang baru pada 2027. Recana itu ia ungkap lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.

Purbaya menitipkan tugas ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab redenominasi.

Ia menyiapkan redenominasi rupiah demi efisiensi perekonomian.

Purbaya juga menjadikan redenominasi rupiah sebagai strategi menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Lalu, apa itu redenominsasi rupiah?

Situs resmi Bank Indonesia (BI) menjelaskan redenominasi rupiah sebagai penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang.

Penyederhanaan hanya dilakukan dengan menghilangkan sejumlah angka nol di uang. Redenominasi tidak mengubah nilai dari uang tersebut.

Misalnya, uang Rp100 ribu akan diganti dengan uang Rp100. Namun, nilai dua uang itu setara.

Jika Rp100 ribu bisa dipakai membeli satu potong kemeja, maka Rp100 juga bisa dipakai membeli satu potong kemeja.

Redenominasi rupiah sering disalahpahami sebagai sanering. Berbeda dari redenominasi yang berupa penyederhanaan angka di uang, sanering berupa pemotongan nilai uang.

Redenominasi tidak memengaruhi daya beli masyarakat karena hanya angka di uang yang disederhanakan. Adapun sanering memengaruhi daya beli masyarakat karena mengubah nilai uang.

Redenominasi dilakukan saat inflasi berada di kisaran yang rendah dan pergerakannya stabil, pertumbuhan ekonomi terjaga, stabilitas harga terjaga, kondisi moneter dan sistem keuangan stabil, ada kebutuhan dan kesiapan masyarakat, serta kondisi sosial dan politik stabil.

Sementara itu, sanering dilakukan saat kondisi perekonomian tidak sehat. Pemotongan nilai uang lewat sanering diharapkan bisa memuihkan ekonomi.

Rencana Purbaya melakukan redenominasi rupiah bukan hal baru. Wacana ini sudah bergulir sejak 2013.

Rencana itu kembali mencuat di era Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo. Pada Desember 2016, Agus meminta restu Presiden ke-7 RI Jokowi untuk mendukung proses penyelesaian UU Redenominasi Uang Rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga pernah merencanakan redenominasi rupiah pada 2023. Bahkan, ia menyebut BI sudah menyiapkan desain dan bentuk baru rupiah.

"Masalah desainnya, kemudian juga masalah tahapannya, itu juga kami sudah siapkan sejak dari dulu secara operasional dan kemudian bagaimana bentuk, langkah-langkahnya," ujar Perry kala itu.

Meski demikian, rencana-rencana itu belum kunjung terwujud. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut redenominsi rupiah butuh waktu bertahun-tahun.

"Seluruh mata uang di dunia ini yang nolnya cukup banyak, seperti Turki, karena pernah alami inflasi sangat tinggi. Sehingga, redenominasi lebih meyakinkan apabila fondasi ekonomi terjaga dengan baik. Kalaupun dilakukan, butuh tujuh tahun agar transisi ini bisa berhasil," kata Sri Mulyani saat masih menjabat Menteri Keuangan pada 19 Desember 2016.

Bank Indonesia (BI) buka suara soal rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan redenominasi rupiah atau lebih dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

"Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Senin (10/11).

Proses redenominasi, sambungnya, direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI.

Selanjutnya, BI bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.

Ramdan menjamin implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

"Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," katanya.

Purbaya berencana menuangkan rencana redenominasi rupiah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Alasan Purbaya melakukan redenominasi rupiah adalah efisiensi perekonomian.

Ia juga menjadikan redenominasi rupiah sebagai strategi menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Purbaya menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab redenominasi rupiah.