Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp6,63 triliun hingga April 2026.

"Untuk belanja Pemerintah Pusat di Sulsel ini terealisasi Rp6,63 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,26 triliun, atau mencapai sekitar 27,33 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pengelolaan anggaran, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,20 triliun atau 36,38 persen dari pagu Rp11,53 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp1,82 triliun atau 20,49 persen dari pagu Rp8,86 triliun.

Belanja itu, menurut dia, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

Adapun belanja modal hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp613,10 miliar atau 15,97 persen dari pagu Rp3,84 triliun.

Anggaran ini antara lain digunakan untuk kegiatan preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

"Untuk belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp25 miliar, telah tersalurkan Rp5,75 miliar untuk asistensi rehabilitasi sosial seperti kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan orang dengan HIV," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI besok dipastikan akan mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pidato pengantar rancangan fiskal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto .

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar dari keputusan ini. Menurutnya, langkah ini murni diambil karena dokumen KEM-PPKF kali ini memuat arah kebijakan strategis serta program-program unggulan langsung dari kepala negara.

"Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Asumsi Makro RAPBN 2026 Disepakati, Ini Arah Ekonomi Prabowo Tahun Depan



Saat dicecar mengenai latar belakang atau alasan khusus di balik pergeseran mendadak ini, Purbaya merespons santai dengan nada kelakar khasnya. Purbaya mengaku justru merasa terbantu karena beban berpidato di hadapan sidang paripurna parlemen diambil alih oleh Presiden.

"Nggak ada. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya. Suka-suka, kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong hihihihi," kelakar Purbaya sambil tertawa.

Secara substantif, Purbaya meluruskan bahwa keterlibatan langsung Presiden sangat krusial agar poin-poin visi-misi ekonomi jangka panjang pemerintah dapat tersampaikan secara utuh tanpa ada bias sektoral.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF dimana ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tegas Purbaya.

Langkah Presiden Prabowo ini mendobrak tradisi penganggaran yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun di Indonesia. Sepanjang sejarah pasca-reformasi, dokumen KEM-PPKF, yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN, selalu dipidatokan dan diserahkan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal.

Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo), Sri Mulyani selalu menjadi aktor tunggal yang berdiri di podium DPR setiap bulan Mei untuk memaparkan asumsi makro ekonomi.

Menteri Keuangan era terdahulu memegang peran penuh, mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga mendengarkan dan menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik.

Dengan diambil alihnya pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo besok, pemerintah tampaknya ingin memberikan sinyal politik-ekonomi yang kuat kepada pasar dan parlemen bahwa program-program strategis. Termasuk kelanjutan eskalasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), dikendalikan dan dijamin langsung di bawah komando sang kepala negara.

Kalau kunjungan yang mendominasi tetap dari Benua Asia seperti dari Malaysia, Tiongkok dan Singapura

Makassar (ANTARA) - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Januari-Maret 2026 mencapai 5.269 orang kunjungan yang didominasi oleh turis asal Malaysia dan Tiongkok.

Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto di Makassar, Selasa, mengatakan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Sulawesi Selatan selama tiga bulan itu tersebar dari berbagai benua yang didominasi oleh Asia Tenggara.

"Kalau kunjungan yang mendominasi tetap dari Benua Asia seperti dari Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Kemudian yang dari Eropa itu banyak dari Prancis, Belanda, Jerman dan lainnya," ujarnya.

Untuk kunjungan wisatawan yang datang melalui pintu kedatangan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Februari 2026 sebanyak 1.410 orang yang kemudian meningkat menjadi 2.344 pada Maret 2026.

Adapun wisatawan mancanegara asal Malaysia yang datang pada Maret ini sebanyak 1.344 kunjungan, Tiongkok (227 kunjungan), Singapura (34 kunjungan), dan Jepang dengan 17 kunjungan.

Kemudian dari benua Eropa, mulai dari Jerman sebanyak 48 kunjungan, Prancis (34 kunjungan), Belanda (16 kunjungan), Swiss (20 kunjungan), Italia (11 kunjungan), Inggris (10 kunjungan), dan Spanyol sebanyak 8 kunjungan.

Aryanto mengatakan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2025, angka kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Sulawesi Selatan meningkat 80,31 persen atau hanya 1.300 kunjungan.

Sementara itu, angka perjalanan wisatawan nasional (wisnas) yang masuk melalui pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin pada Februari 2026 tercatat sebanyak 9.804 perjalanan.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 20,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya, Februari 2026, yang mencapai 12.396 perjalanan.

"Penurunan tersebut mencerminkan adanya perlambatan arus pergerakan wisatawan domestik melalui salah satu pintu masuk utama di Sulawesi Selatan," terangnya.

Meski demikian, lanjut Arianto, mobilitas wisnas masih menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi, menandakan sektor perjalanan dan pariwisata tetap berjalan stabil di tengah dinamika yang terjadi.

Menurut dia, perubahan jumlah perjalanan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola musiman, kondisi ekonomi, hingga jadwal libur nasional yang berbeda antara bulan Januari dan Februari.

"Pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata diharapkan terus mendorong berbagai strategi untuk menjaga tren kunjungan wisatawan tetap positif pada bulan-bulan berikutnya," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dapat kami laporkan SPT yang sudah masuk per jam 12 tadi itu sudah 12,7 juta SPT masuk

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 12,7 juta per 30 April 2026.

Bimo menyebut angka tersebut merupakan laporan yang telah masuk hingga pukul 12.00 WIB pada hari terakhir penyampaian SPT PPh badan di seluruh Indonesia.

"Di sini kami sedang meninjau hari terakhir submission dari SPT PPh badan tahun 2025, tahun pajak 2025. Dapat kami laporkan SPT yang sudah masuk per jam 12 tadi itu sudah 12,7 juta SPT masuk," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan capaian tersebut menunjukkan partisipasi wajib pajak yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan kepada pemerintah secara nasional.

Menurut dia, tingkat kepatuhan wajib SPT saat ini telah mencapai sekitar 67 persen dari total wajib pajak yang harus melaporkan SPT.

Sementara itu, realisasi pelaporan terhadap target SPT tahun ini telah mencapai sekitar 83,2 persen dari target 15 juta wajib pajak.

"Pencapaian dari yang wajib SPT itu sekitar 67 persen, kemudian dari target SPT tahun ini 83,2 persen. Atas kinerja ini, pertumbuhan penerimaan pun alhamdulillah positif dibanding tahun lalu periode yang sama," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak masih menunggu tambahan pelaporan dari wajib pajak, baik untuk SPT PPh orang pribadi, SPT PPh badan, maupun SPT Pajak Pertambahan Nilai.

Ia mengungkapkan telah meminta arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait kemungkinan pemberian relaksasi atau perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2025.

Menurut dia, kebijakan perpanjangan masa pelaporan masih dalam tahap pengolahan dan akan segera diumumkan setelah melalui analisis yang matang oleh pihak terkait.

Selain itu, pemerintah juga sedang menghitung kemungkinan relaksasi pembayaran pajak yang saat ini masih dalam tahap kajian sebelum diputuskan secara resmi.

Bimo berharap relaksasi tersebut dapat memberikan kepastian serta waktu tambahan bagi wajib pajak untuk menyiapkan kelengkapan administrasi dan perhitungan dalam pelaporan SPT.

"Kami menyadari sistem inti administrasi perpajakan kami memang belum sempurna, tetapi layanan kami, kami betul-betul totalitas. Anggota-anggota kami di seluruh KPP, di seluruh Kanwil, di seluruh Indonesia melayani tanpa ada istirahat, bahkan sampai Jumat, Sabtu, Minggu pun," tegasnya.

Ia menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan layanan, termasuk dengan tetap membuka pelayanan di kantor pajak hingga akhir pekan dan memberikan asistensi langsung kepada wajib pajak.

"Jumat ketika work from home, mereka tetap 50 persen kapasitas layanan tetap dipertahankan. Sabtu Minggu juga demikian. Dan kami juga sudah menjemput bola ke semua korporasi-korporasi yang memang kami deteksi membutuhkan asistensi dari anggota kami di seluruh Indonesia," katanya.

"Jadi sekali lagi, kami komitmen dengan pelayanan yang betul-betul mendekati wajib pajak dan membantu wajib pajak sepenuhnya," tambah Bimo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pangan meski kini Indonesia telah berhasil meningkatkan cadangan beras nasional hingga menembus 5 juta ton.

Menurut dia, stabilitas pasokan dan harga beras sangat penting untuk dijaga, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Menurut konflik itu berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan dunia.

"Stabilitas harus tetap dijaga, baik dari sisi distribusi maupun harga, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, situasi global yang tidak menentu dapat berdampak pada sektor pangan, baik melalui gangguan logistik, kenaikan biaya distribusi maupun tekanan terhadap harga komoditas.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke daerah serta mengantisipasi potensi lonjakan harga.

Selain itu, menurut dia, Komisi IV DPR juga mendorong optimalisasi peran Perum Bulog dalam menjaga keseimbangan pasar, termasuk melalui operasi pasar jika diperlukan.

"Stok yang besar harus diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Jangan sampai stok melimpah, tetapi harga di masyarakat tetap tinggi," kata dia.

Berdasarkan data terbaru, dia mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai sekitar 5.000.198 ton per 23 April 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam produksi serta penyerapan beras dalam negeri.

"Capaian ini tentu sangat baik dan menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," kata dia.

Dengan stok yang tersedia, dia menilai Indonesia dinilai memiliki posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian global.

Alien juga mengingatkan agar pemerintah melakukan pengawasan dan kebijakan yang tepat agar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga secara berkelanjutan.

"Pencapaian stok beras tertinggi ini harus dapat dipastikan stabilitas pasokan dan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat, maka kita perlu berkolaborasi melakukan pengawasan bersama," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 tercatat Rp498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerjanya adalah 706.569 atau naik 18,9 persen secara year-on-year,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026 adalah sebesar Rp498,8 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan, angka ini naik 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan realisasi tahun lalu adalah senilai Rp465,2 triliun.

“Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 tercatat Rp498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerjanya adalah 706.569 atau naik 18,9 persen secara year-on-year,” kata Rosan

Lebih lanjut, ia mengatakan, capaian realisasi kuartal pertama ini adalah sebesar 24,4 persen dari target yang dicanangkan tahun ini yaitu Rp2.041,3 triliun.

Ia pun merinci dari total investasi yang masuk ke Indonesia, besaran penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan modal asing (PMA) hampir sama.

Untuk PMDN memiliki rasio 49,9 persen dari keseluruhan capaian dengan nilai Rp248,8 triliun (naik 6 persen secara tahunan). Sementara, rasio PMA adalah 50,1 persen dengan nilai Rp250 triliun.

Adapun Menteri Rosan mengatakan lima negara teratas yang menjadi penanam modal investasi yaitu Singapura kurang lebih 4,6 miliar dolar AS, Hong Kong (China) 2,7 miliar dolar AS, China 2,2 miliar dolar AS, Amerika Serikat 1,3 miliar dolar AS, dan Jepang 1 miliar dolar AS.

Sementara itu, ia juga menyebut sektor-sektor yang mendapatkan suntikan modal terbanyak, yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (Rp69,4 triliun); jasa lainnya (Rp64,2 triliun); pertambangan (Rp51,9 triliun); perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp48 triliun); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp45,4 triliun).

“Sementara, kalau kita lihat daerah realisasi PMDN dan PMA triwulan I 2026 adalah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah,” ujar Rosan.

Ia pun berharap tren positif ini dapat dipertahankan memasuki triwulan II tahun 2026 sekaligus mewujudkan target investasi nasional tahun ini.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup signifikan pada Maret 2026, yang berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di Kaltim menyentuh angka 3,31 persen, meningkat dari indeks harga konsumen (IHK) 107,73 menjadi 111,30.

Namun inflasi di Kaltim sebesar 3,31 persen itu masih di bawah inflasi secara nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen (year on year/yoy)

Kepala BPS Kaltim, Mas'ud Rifai, di Samarinda, Jumat, menjelaskan bahwa tren kenaikan harga secara umum ini tersebar di empat kabupaten dan kota pantauan utama.

Dari wilayah yang dipantau, Kota Samarinda menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kalimantan Timur dengan angka mencapai 3,92 persen (IHK 111,38). Posisi berikutnya diikuti oleh, Penajam Paser Utara (PPU sebesar 3,02 persen, Balikpapan 2,95 persen, dan Berau 2,38 persen (terendah di Kaltim).

Lonjakan inflasi kali ini dipicu oleh kenaikan hampir di seluruh kelompok pengeluaran. Namun, yang paling mencolok adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meroket hingga 15,65 persen.

Angka ini jauh melampaui kelompok lainnya, menunjukkan adanya tekanan harga yang besar pada komoditas gaya hidup dan kebutuhan jasa personal.

Sektor vital lainnya juga menunjukkan tren serupa, yakni sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar naik 5,25 persen (faktor tarif utilitas); sektor makanan, minuman, dan tembakau naik 3,35 persen; sektor pendidikan naik 2,44 persen, serta sektor penyediaan makanan/restoran naik 1,71 persen.

Menariknya, kata Mas'ud Rifai, di tengah tren kenaikan ini, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga justru mengalami deflasi atau penurunan indeks sebesar 1,06 persen.

Secara bulanan (month-to-month), Maret 2026 mencatatkan inflasi sebesar 0,72 persen. Sementara itu, jika dihitung sejak awal tahun hingga Maret 2026 (year-to-date), tingkat inflasi Kaltim telah mencapai 1,37 persen.

Menurut dia, kenaikan inflasi di Samarinda yang hampir menyentuh empat persen perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang periode hari besar atau fluktuasi harga komoditas energi.

Kemudian, lanjutnya, tingginya inflasi pada sektor perumahan dan utilitas (5,25 persen) juga mengindikasikan adanya kenaikan biaya hidup dasar yang langsung berdampak pada rumah tangga menengah ke bawah.

Pewarta: Arumanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Industri perbankan nasional masih memiliki ruang yang solid untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat dan memadai. Namun demikian, akselerasi penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan, terutama dari sisi permintaan (demand) seiring sikap wait and see dunia usaha serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih di seluruh segmen.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (19/2). Acara tersebut turut dihadiri oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer Standard Chartered Donny Donosepoetro.

Kredit Tahun Depan Diprediksi Tumbuh 9-11%, Perbanas: Artinya Bank Punya Uang



Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4% YoY, dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84% YoY.

Permodalan industri juga tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 26%, jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator. “Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year-on-year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand,” ucap Hery.

Mengacu data Bank Indonesia tercatat bahwa permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9% menjadi 13,4%, serta segmen UMKM yang semula 78,4% menjadi 58,8%. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22%.

“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu," ungkapnya.

Permintaan Kredit Pelaku Usaha Masih Lemas, BI: Dana Belum Cair Rp2.374,8 Triliun



"Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” papar Hery.

Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara itu sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

“Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hery menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini pun berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Namun demikian, optimisme tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan.

Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi. “Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” papar Hery.

Sejalan dengan hal tersebut, perbankan khususnya Himbara termasuk BRI, akan tetap berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang terarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

“Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Hery Gunardi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf) Muhammad Qodari mengapresiasi capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berhasil melampaui target pembangunan perumahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat bukan sekadar target angka dan proyek fisik, melainkan bagian dari ikhtiar besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial.

Menurutnya, rumah layak dan terjangkau adalah pintu masuk utama agar masyarakat kecil bisa hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara.

"Kemarin pidatonya di Davos, salah satu kalimat inti dari Pak Prabowo. Apa beliau ingin apa? Sebagai Presiden yang diberikan amanah oleh para pemimpin Indonesia sebelumnya. Tugas pemimpin adalah membuat yang lemah dan miskin agar tersenyum iso ngguyu," ujar Qodari.

Ia menyebut seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya bermuara pada satu tujuan utama, memastikan rakyat kecil bisa hidup lebih layak, termasuk melalui kepastian hunian yang terjangkau dan berkualitas.

Hunian bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari kebutuhan dasar rakyat yang sangat menentukan kualitas hidup keluarga.

Lebih lanjut, Qodari menyampaikan berbagai program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus dipantau secara langsung, agar program berjalan sesuai target dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa target 2025 dalam RPJMN 2025-2029 yang mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 14 Tahun 2025 adalah 360.112 unit. Namun, realisasi program perumahan menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi.

Data ini menunjukkan pembangunan baru mencapai 579.403 unit, peningkatan kualitas 169.172 unit, dengan kontribusi dari berbagai skema termasuk APBN PKP, APBN non-PKP, pengembang, swadaya, hingga gotong royong.

"Kalau saya lihat data Pembangunan baru 579.403 (unit). Peningkatan kualitas 169.172 (unit). APBN PKP 716 (unit), APBN non PKP 10.926, pengembang 362.582, Swadaya 204.030, gotong-royong 1.149," ucapnya.

Ia menilai capaian total 748.575 unit merupakan hasil kerja kolektif dan terobosan pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga mengoptimalkan peluang pembiayaan lain.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Target realisasi investasi 2025 yang sebesar Rp1905,6 triliun tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang dicanangkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan investasi nasional sepanjang tahun 2025 melampau target dengan realisasi mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen yang menyerap tenaga kerja 2,71 juta orang.

"Target realisasi investasi 2025 yang sebesar Rp1905,6 triliun tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang dicanangkan,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Rosan menyatakan capaian tersebut tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year on year/YoY) yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, serta indikasi kuat bahwa iklim investasi nasional tetap kondusif di tengah dinamika global.

Dari sisi sumber investasi, lanjut Rosan yang juga menjabat sebagai CEO Danantara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang Januari–Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.030,3 triliun atau tumbuh 26,6 persen (YoY), sementara penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp900,9 triliun.

Dari sisi wilayah, kontribusi investasi di luar Jawa mencapai 51,3 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa sebesar 48,7 persen, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi.

Secara sektoral, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi penyumbang terbesar investasi sepanjang 2025 dengan nilai Rp262 triliun.

Subsektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi mencatatkan realisasi Rp211,0 triliun, disusul pertambangan sebesar Rp199,6 triliun, jasa lainnya Rp170,5 triliun, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp140,4 triliun.

Lebih lanjut, Rosan juga menekankan peran strategis kebijakan hilirisasi dalam mendorong nilai tambah investasi.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 43,3 persen (YoY).

Untuk kinerja investasi pada triwulan IV 2025 turut memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tahunan.

Pada periode Oktober–Desember 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp496,9 triliun atau tumbuh 9,7 persen secara tahunan (YoY). Capaian triwulan IV tersebut setara dengan 26,1 persen dari target investasi tahun 2025.

Realisasi investasi triwulan IV 2025 juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 754.186 orang. Dari sisi wilayah, investasi di luar Jawa masih mendominasi dengan kontribusi 50,2 persen, sementara Jawa menyumbang 49,8 persen.

Adapun komposisi sumber investasi relatif seimbang, dengan PMA sebesar Rp256,3 triliun dan PMDN sebesar Rp240,6 triliun.

Pemerintah menurut dia, akan terus memperkuat kebijakan hilirisasi dan mendorong pemerataan investasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis investasi akan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas membukukan kinerja operasional 2025 dengan total throughput IPC Terminal Petikemas menembus 3.597.487 TEUs, tumbuh 13,2 persen dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 3.177.939 TEUs.

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi bukti nyata kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan IPC Terminal Petikemas,” ujar Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas Pramestie Wulandary dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pencapaian ini, kata dia, menjadi yang tertinggi sejak perusahaan berdiri, sekaligus menegaskan peran strategis IPC TPK sebagai penggerak arus logistik dan perdagangan ekspor-impor nasional, khususnya di wilayah barat Indonesia.

Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan transformasi layanan dan penguatan daya saing terminal petikemas yang dilakukan IPC Terminal Petikemas secara berkelanjutan.

Melalui peningkatan efisiensi operasional, pengembangan layanan, penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mendukung operasional terminal yang semakin kompleks dan berstandar internasional.

“Inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta dibukanya sejumlah layanan baru baik reguler maupun adhoc menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan throughput sepanjang 2025,” ujarnya.

Kinerja positif juga tercermin pada capaian bulan Desember 2025 yang mencatatkan throughput sebesar 327.880 TEUs, meningkat 12 persen dibandingkan Desember 2024 sebesar 292.690 TEUs.

Dari total tersebut, petikemas domestik tercatat 247.153 TEUs, sementara petikemas internasional mencapai 80.727 TEUs.

Sepanjang 2025, IPC Terminal Petikemas melayani 25 layanan baru, baik reguler maupun adhoc service, yang membuka peluang baru bagi pengguna jasa serta memperkuat ketersediaan armada pengangkut barang.

Langkah ini turut mendorong kelancaran arus logistik dan memperluas konektivitas perdagangan nasional dan internasional.

Peningkatan kinerja juga terjadi di hampir seluruh area operasional IPC Terminal Petikemas. Di wilayah Tanjung Priok, kinerja meningkat 13,74 persen, disusul Area Panjang yang melonjak 24,5 persen, Area Teluk Bayur tumbuh sebesar 16,74 persen, Area Pontianak meningkat 7,4 persen, serta Area Palembang tumbuh 6,1 persen.

Sejalan dengan capaian tersebut, data Badan Pusat Statistik menunjukkan kinerja perdagangan nasional yang positif, di mana nilai ekspor nonmigas meningkat 7,07 persen menjadi 244,75 miliar dolar AS, sementara impor nonmigas naik 4,37 persen menjadi 188,61 miliar dolar AS, dengan surplus neraca perdagangan nonmigas Januari–November 2025 sebesar 56,15 miliar dolar AS.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2025 menembus Rp1 triliun tanpa menaikkan pajak dan menjadi sejarah baru bagi kabupaten setempat.

"Jember mencatatkan pencapaian fiskal yang luar biasa dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kabupaten, PAD berhasil menembus angka Rp1,024 triliun," katanya dalam konferensi pers yang digelar di aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Selasa.

Ia mengatakan, angka itu menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran Rp774 miliar, sehingga secara persentase, Jember mengalami kenaikan PAD sebesar 32,36 persen dan sebuah lompatan besar yang mengundang apresiasi luas dari berbagai pihak.

"Kenaikan pendapatan daerah yang signifikan itu tidak diperoleh dengan cara menaikkan beban pajak kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah justru melakukan relaksasi fiskal di beberapa sektor kunci," tuturnya.

Menurutnya, kenaikan pendapatan itu patut dibanggakan karena dicapai tanpa menaikkan pajak, bahkan sebaliknya Pemkab Jember menurunkan beberapa pungutan, seperti retribusi pasar tradisional.

"Langkah itu diambil sebagai bentuk implementasi filosofi keberpihakan kepada wong cilik atau masyarakat kecil, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Bupati yang biasa dipanggil Gus Fawait itu menekankan bahwa pedagang pasar tradisional dan pelaku sektor informal adalah pilar yang menyelamatkan ekonomi nasional di tengah berbagai krisis, mulai krisis moneter 1998, krisis global 2008, hingga pandemi COVID-19.

"Sebagai strategi untuk menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi, Pemkab Jember meluncurkan berbagai program penguatan sektor informal di antaranya, gerobak cinta melalui mlijo cinta dan pengembangan street food," ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa fokus pemerintah daerah bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan adanya pemerataan karena hakikat pembangunan di Jember harus menyentuh masyarakat desa dan sektor-sektor kecil yang selama ini sering terabaikan.

"Filosofi kami jelas. Yang kecil harus dilindungi dan yang besar harus diayomi. Keberhasilan menembus angka Rp1 triliun adalah prestasi kolektif seluruh elemen di Kabupaten Jember," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026