Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp6,63 triliun hingga April 2026.

"Untuk belanja Pemerintah Pusat di Sulsel ini terealisasi Rp6,63 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,26 triliun, atau mencapai sekitar 27,33 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pengelolaan anggaran, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,20 triliun atau 36,38 persen dari pagu Rp11,53 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp1,82 triliun atau 20,49 persen dari pagu Rp8,86 triliun.

Belanja itu, menurut dia, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

Adapun belanja modal hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp613,10 miliar atau 15,97 persen dari pagu Rp3,84 triliun.

Anggaran ini antara lain digunakan untuk kegiatan preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

"Untuk belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp25 miliar, telah tersalurkan Rp5,75 miliar untuk asistensi rehabilitasi sosial seperti kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan orang dengan HIV," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2026 berada pada rentang 5%—5,8%, dengan titik tengah sekitar 5,4%.

Angka tersebut tak beda jauh jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2025 yaitu sebesar 5,43%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan ada sejumlah tantangan yang masih menghantui perekonomian Sulsel sepanjang tahun ini, utamanya dari sisi investasi.

Sepanjang 2025, pembiayaan investasi di Sulsel masih didominasi oleh investasi dalam negeri atau Domestic Direct Investment (DDI) senilai Rp11,53 triliun. Sementara itu, investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) hanya Rp8,02 triliun.

Rendahnya pembiayaan asing yang bersumber dari FDI ini bisa membuat pembangunan ekonomi Sulsel akan lambat dalam menciptakan lapangan kerja produktif, serta bakal rentan krisis saat sentimen global memburuk.

"FDI di Sulsel bisa menjadi tantangan, apalagi di tengah investasi portofolio jangka pendek yang fluktuatif seiring dinamika global," ucap Rizki di Makassar, Sabtu (21/2/2026).

Lebih jauh, Rizki juga menyebut bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sulsel pada 2025 berada pada angka 6,62%, yang menandakan bahwa efisiensi investasi Sulsel masih tidak efisien.

Meskipun nilai ICOR mengalami penurunan dibandingkan 2024, namun pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi menahan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sehingga pertumbuhan tahun ini perlu tetap ditopang penguatan permintaan domestik.

"Oleh sebab itu, pemangku kepentingan mesti menopang PMTB dan aktivitas konstruksi dengan memastikan proyek strategis yang telah berjalan tidak tertahan kendala administratif ataupun pembiayaan," jelasnya

Sementara itu kondisi investasi di Sulsel sejatinya sangat dipengaruhi oleh kondisi secara nasional. Rizki mengungkapkan bahwa nilai ICOR Indonesia sendiri masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Vietnam, yang menunjukkan investasi di negara ini belum cukup efisien.

Belum lagi S-I gap yang masih negatif, menunjukkan tabungan domestik belum cukup menopang kebutuhan investasi secara nasional.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Singapura melalui Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia kembali menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

First Secretary (Political) Embassy of the Republic of Singapore–Jakarta Malik Vickland saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel mengatakan pihaknya sedang berusaha melakukan penguatan investasi dan kerja sama bilateral di wilayah ini.

Dia menyebut, saat ini investasi Singapura di Sulsel sudah masuk salah satunya melalui jaringan restoran cepat saji 4Fingers Crispy Chicken di Makassar.

Oleh sebab itu pertemuannya dengan pemerintah provinsi diharapkan membuka peluang yang makin lebar agar lebih banyak perusahaan di negaranya yang bisa masuk ke Sulsel.

"Kami sedang berusaha, harapannya ada lagi perusahaan Singapura yang datang untuk investasi," kata Malik Vickland, Rabu (4/2/2026).

Selain investasi, pihaknya juga berusaha menggalang kerja sama bilateral di sektor pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagaimana dijelaskan bahwa saat ini Singapura memiliki sejumlah program pelatihan yang menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas SDM pemerintahan melalui program Singapore Cooperation Programme (SCP).

"Kita berharap agar ada banyak PNS yang dari Sulsel ke Singapura untuk pelatihan ini," ucap dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel Asrul Sani mengungkapkan pihaknya mendukung upaya Singapura untuk menjajaki rencana kerja sama tersebut.

Kontribusi investasi Singapura di Sulawesi Selatan saat ini baru mencapai sekitar Rp500 miliar. Dengan berbagai potensi yang ada, Singapura masih berpeluang besar menambah jumlah modal.

"Kami mengenalkan berbagai potensi sumber daya di Sulsel yang bisa dijajaki untuk kerja sama. Mulai dari sektor hortikultura yang mencakup pertanian, perkebunan, dan kehutanan, hingga perikanan dan kelautan, pariwisata, sumber daya mineral dan non-mineral, energi terbarukan, serta pengembangan infrastruktur dan sektor strategis lainnya," ucap Asrul Sani.

Sementara itu kolaborasi kerja sama peningkatan kualitas SDM dan penguatan pendidikan juga dianggap perlu dilakukan. Utamanya peningkatan kapasitas pegawai, pelatihan sekolah untuk vokasi, hingga pelatihan sekolah kejuruan.

"Kerja sama peningkatan kapasitas aparatur diharapkan tidak hanya menyasar ASN pemerintah provinsi saja, tetapi juga menjangkau ASN kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi akan melonjak pada Januari-Maret 2026. Hal itu ditengarai lantaran benih gratis yang diberikan kepada petani.

Angka produksi padi awal tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sekitar 267.550 ton GKG atau 34,77% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prediksi ini sejalan dengan potensi luas panen pada Januari-Maret 2026 yang diperkirakan mencapai 204.240 hektare, mengalami peningkatan sekitar 54.710 hektare atau 36,59% jika dibandingkan awal 2025.

"Jika dikonversi menjadi beras, produksi beras Sulsel pada Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 595.110 ton, meningkat 34,77% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto di Makassar, Senin (2/2/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman optimistis produksi padi di wilayahnya bakal meningkat seiring penyebaran 5.000 ton benih padi secara gratis untuk para petani pada November 2025.

Benih-benih tersebut telah dibagikan kepada 9.896 kelompok tani di seluruh kabupaten/kota dengan penanaman di total lahan seluas 200.000 hektare, melalui program Mandiri Benih.

Andi Sudirman mengaku benih gratis tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi agar bisa mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan peningkatan produksi beras nasional.

"Kami mendukung agenda Asta Cita Presiden khususnya MBG dengan menyebar benih padi unggul ke petani. Sekaligus mendukung upaya swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat," ucap Andi Sudirman.

Bisnis.com, MAKASSAR — Total dana desa yang telah disalurkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Sulawesi Selatan sepanjang 2025 mencapai Rp1,81 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 2.226 desa. Meski demikian, terdapat 1.036 desa yang belum menerima pencairan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, seluruh desa telah menerima alokasi sekitar Rp1,1 miliar per desa. Namun pada tahap kedua, sebanyak 1.036 desa belum menerima pencairan dengan total nilai Rp203,39 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Supendi memerinci bahwa dana desa earmark yang belum tersalurkan mencapai Rp1,06 miliar untuk 5 desa. Sementara dana desa non-earmark sebesar Rp202,33 miliar belum disalurkan ke 1.031 desa.

Dana desa earmark merupakan alokasi wajib dari pemerintah pusat dengan peruntukan tertentu seperti bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, dan penanganan stunting. Adapun dana non-earmark bersifat fleksibel dan dapat digunakan sesuai kebutuhan desa.

Supendi menjelaskan, lima desa yang belum menerima dana earmark tahap kedua tengah menghadapi persoalan hukum, yakni Desa Bonto Padang dan Cakkeware di Kabupaten Bone, Desa Tunikamaseang di Maros, Desa Pattallassang di Bantaeng, serta Desa Kayuadi di Selayar.

Di Desa Tunikamaseang, kepala desa tengah menjalani proses hukum sehingga atas rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maros, dana tahap kedua tidak disalurkan. Sementara di Desa Pattallassang, dana desa tahap pertama sebesar Rp300 juta disita kejaksaan sebagai barang bukti dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa 2025.

Adapun Desa Bonto Padang, Cakkeware, dan Kayuadi tidak memenuhi batas minimal laporan realisasi penyerapan dan capaian output.

"Yang earmark ini harusnya semua tersalurkan, tetapi beberapa tidak disalurkan di tahap kedua karena ada beberapa desa yang bermasalah secara hukum," ujar Supendi di Makassar, Rabu (28/1/2026).

Untuk dana desa non-earmark yang belum tersalurkan, Supendi menyebut sejumlah desa tidak memenuhi persyaratan pengajuan hingga batas waktu yang ditetapkan.

Hingga 31 Desember 2025, hanya dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh desanya berhasil mencairkan dana desa, yakni Luwu Utara dan Takalar.

"Pada tahap pertama kan semua dana desa tersalurkan. Namun setelah ada perubahan aturan di September terkait koperasi merah putih, beberapa desa tidak mampu memenuhi. Makanya hanya desa yang cepat melaksanakan pemenuhan kewajiban itu saja yang disalurkan," jelasnya.

penyaluran KUR berada di angka Rp15,98 triliun dan ini adalah penyaluran tertinggi pertama di luar Pulau Jawa

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi menyebutkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah itu mencapai Rp15,98 triliun hingga November 2025.

"Untuk penyaluran KUR berada di angka Rp15,98 triliun dan ini adalah penyaluran tertinggi pertama di luar Pulau Jawa," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu.

Dia merinci penyaluran KUR berdasarkan sektornya yakni, sektor usaha pertanian, perburuan dan kehutanan telah tersalur Rp8,07 triliun, disusul sektor usaha perdagangan besar dan eceran telah tersalur sebanyak Rp4,90 triliun.

Pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya tersalurkan Rp1,07 triliun dan sektor lainnya itu sebesar Rp1,94 triliun lebih.

"Untuk penyaluran, sektor usaha pertanian masih mendominasi dan itu setengah dari total penyaluran secara keseluruhan atau sekitar Rp8,07 triliun dari total Rp15,98 triliun," katanya.

Selain itu, Supendi pun menyoroti masih rendahnya penyaluran KUR untuk sektor usaha perikanan di mana penyaluran masih berada di angka Rp600 miliar lebih.

"Ini masih menjadi pekerjaan rumah dari sektor perbankan dalam penyaluran KUR untuk nelayan karena tingkat risiko para nelayan sangat tinggi," tuturnya.

Ia mengaku, pihak perbankan juga telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penyaluran pada sektor usaha perikanan, apalagi perbankan juga bertekad menjaga kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di bawah 2 persen.

Supendi menyebut angka KUR Rp15,98 triliun telah tersalur kepada 271.797 debitur.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

terealisasi Rp18,0 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 74,21 persen

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan Supendi mengatakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp18,0 triliun hingga 30 November 2025.

"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp18,0 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 74,21 persen," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu.

Supendi mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9,8 triliun atau 90,86 persen dari pagu Rp10,7 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun.

Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa pada 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.

Untuk belanja modal, hingga akhir November 2025 realisasi mencapai Rp1,5 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun.

"Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis, di antaranya jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin," terangnya.

Selain belanja tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi hampir sepenuhnya.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar.

Bantuan ini diberikan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Supendi menegaskan realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) optimistis produksi padi di wilayahnya sepanjang 2025 bisa mencapai 5,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 3,1 juta ton beras.

Jika terealisasi, angka tersebut lebih tinggi 12,05% dibandingkan realisasi GKG di Sulsel pada tahun sebelumnya atau 2024.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan wilayahnya akan terus memperkuat posisi sebagai lumbung pangan nasional, sekaligus menjadi penyumbang pasokan untuk provinsi lain yang tidak memiliki kapasitas produksi setara.

Oleh sebab itu peningkatan panen perlu dilakukan, salah satunya dengan menyebar ribuan ton benih padi di tiap kabupaten/kota.

Langkah ini diharapkan bisa terus meningkatkan produksi dan mengukuhkan Sulsel sebagai salah satu sentra produksi padi paling penting di Indonesia. Begitu pun untuk mencapai target yang ditetapkan tiap tahunnya.

"Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya ketahanan pangan daerah sebagai penopang nasional. Sulsel sendiri merupakan salah satu provinsi yang paling berpotensi menjadi penopang. Makanya pertanian kita akan selalu menjadi prioritas," kata Andi Sudirman di Makassar, Senin (17/11/2025).

Saat ini Sulsel tercatat mengelola seluas 660.638 hektare sawah, dengan proyeksi luas panen tahun 2025 mencapai 1,04 juta hektare atau naik 9,14%.

Peningkatan ini, ditambahkan Andi Sudirman, masih menjadikan wilayahnya sebagai penyangga utama stok beras nasional.