REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keterlibatan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih dinilai masih berada dalam koridor tugas yang diatur melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kehadiran TNI disebut dapat mendukung percepatan pelaksanaan program sekaligus memperkuat pengawasan hingga tingkat desa.

Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan, Raj Mayyasari Timur Gondokusumo, mengatakan TNI memiliki jaringan personel yang tersebar hingga pelosok daerah sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pemerintah di tingkat akar rumput.

Menurut Raj, kemampuan jangkauan TNI yang luas memungkinkan proses pembangunan, termasuk pengembangan koperasi desa, dapat dipantau secara lebih efektif.

“TNI memiliki kemampuan daya jangkau pengawasan yang luas dengan personel yang tersebar hingga pelosok daerah, termasuk desa-desa,” kata Raj dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad (31/5/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bentuk kesiapan institusi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya penguatan ekonomi pedesaan yang menjadi salah satu agenda pemerintah.

Raj menilai pengawasan yang terstruktur dapat membantu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung hingga operasional koperasi di lapangan.

Menurut dia, koordinasi antara TNI dan instansi terkait juga menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tidak menghadapi hambatan di daerah.

“TNI perlu berkoordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di setiap daerah dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Raj menegaskan pelibatan TNI dalam program tersebut bertujuan mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan desa.

Ia menambahkan, keterlibatan tersebut juga dapat ditempatkan dalam konteks OMSP yang mencakup bantuan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Raj, keberadaan TNI diharapkan dapat membantu mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sehingga manfaat ekonomi dapat lebih cepat dirasakan masyarakat desa.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya angkat bicara terkait video viral yang menampilkan sejumlah truk bertuliskan ‘Koperasi Desa Merah Putih’ mengambil barang di gudang perusahaan swasta distributor produk consumer goods.

Dalam unggahan yang beredar di Instagram, terlihat dua truk putih bertuliskan ‘Koperasi Desa Merah Putih’ keluar dari gudang bergaris gerbang biru yang diduga berada di kawasan pergudangan Rungkut Industri, Surabaya.

“Keciduk, mobil Kopdes mengambil barang di PT Indomarco,” tulis akun Instagram @adogawe.palembang dalam video tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya Reza Fahreddy mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi gudang dalam video tersebut.

“Kalau [unggahan video truk Koperasi Desa Merah Putih] itu di [kawasan pergudangan] Rungkut, saya kurang tahu,” kata Reza, Kamis (21/5/2026).

Namun, Reza menjelaskan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku BUMN pengelola program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memang bekerja sama dengan PT Indomarco sebagai distributor produk.

“Kalau versinya Indofood, Indomarco itu distributornya Indofood, ke kami dinas menginformasikan Indofood sebagai prinsipal sudah bekerja sama dengan PT Agrinas,” ujarnya.

Karena itu, menurut Reza, kemungkinan besar video truk KDMP mengambil barang di gudang PT Indomarco memang benar adanya. Pasalnya, perusahaan tersebut menjadi salah satu distributor produk yang akan dipasarkan di gerai KDMP.

“Jadi ya kemungkinan betul. Yang saya tahu bahwa Indofood (Indomarco) adalah salah satu prinsipal yang ditunjuk oleh Agrinas untuk mengisi gerai,” jelasnya.

Reza menegaskan Pemkot Surabaya hanya memiliki kewenangan terkait aset atau bangunan KDMP yang dibangun pemerintah pusat. Sementara pengelolaan barang dagangan sepenuhnya berada di bawah Agrinas.

“Yang menentukan barangnya bukan kita, Agrinas yang mengelola. Agrinas bekerja sama dengan pabrik mana saja, tahunya kita salah satunya sama Indofood (Indomarco),” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pembangunan KDMP sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah hanya menyiapkan lokasi atau lahan untuk pembangunan fasilitas KDMP.

“Infonya dari pusat itu pemerintah daerah yang menyiapkan tempatnya. Berarti harus ada serah terima dulu baru nanti perjanjian lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa program Koperasi Desa Merah Putih telah menyerap 18.000 tenaga kerja baru di Indonesia hingga saat ini.

Dia menyebut bahwa program prioritas tersebut akan membuka lapangan kerja formal baru di tingkat desa, dengan perkiraan 17 pekerja per unit koperasi yang beroperasi.

“Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat,” kata Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Dia juga menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan di Tanah Air saat ini, mengingat daya beli masyarakat yang dapat meningkat apabila berstatus sebagai pekerja.

Program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah membuka lapangan kerja sebanyak 1,2 juta seiring masifnya pembangunan dapur MBG.

Prabowo menyebut program tersebut telah menjamin keberlangsungan pasar dalam negeri untuk puluhan juta petani, peternak hingga nelayan.

Lebih lanjut, dia lantas memaparkan bahwa masih banyak program pemerintah lainnya yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Prabowo mengaku telah mendapatkan laporan terciptanya 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri sepanjang 2025, dan akan ditingkatkan pada tahun ini.

“Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, telah kita susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Pelemahan nilai tukar rupiah sering dianggap sebagai isu ekonomi makro yang jauh dari kehidupan masyarakat desa. Padahal, imbasnya justru sangat nyata dirasakan di desa, ruang yang selama ini menjadi sentra utama produksi pangan nasional.

Tak boleh ditampik bahwa sistem produksi pangan bangsa kita masih sangat bergantung pada rantai pasok global. Pupuk, pestisida, pakan ternak, alat mesin pertanian, hingga bahan bakar distribusi didominasi oleh ketersediaan impor yang tentu saja dipengaruhi oleh harga internasional.

Efek dominonya panjang. Ongkos tanam meningkat, margin keuntungan petani menurun, harga pangan terdorong naik, dan daya beli masyarakat desa ikut tertekan. Dalam situasi seperti ini, isu ketahanan pangan bukan lagi sekadar persoalan produksi, tetapi juga soal kemampuan ekonomi domestik bertahan dari tekanan global.

Karena itu, ketika pemerintahan Presiden Prabowo berambisi untuk membangun setidaknya 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), arah kebijakannya sebenarnya dapat dipahami. Negara membutuhkan institusi ekonomi lokal yang tidak hanya mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, tetapi juga mencapai swasembada pangan melalui distribusi yang terjaga, produksi domestik yang mumpuni serta mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Ambisi Besar, Potensi Rapuh

Pemerintah memosisikan KDMP bukan sekadar koperasi biasa. Dalam berbagai narasi resmi, koperasi desa diproyeksikan menjadi pusat distribusi pupuk, gudang hasil panen, pengelola logistik desa, penyedia sembako murah, hingga penopang rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koperasi sebenarnya bisa menjadi bantalan ekonomi nasional di tengah gejolak global dan pelemahan rupiah. Namun persoalannya, koperasi tidak pernah berhasil hanya karena dibentuk negara. Dan di sinilah problem utama KDMP mulai terlihat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara jelas mendefinisikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang lahir dari partisipasi sukarela dan kebutuhan kolektif anggotanya. Koperasi seharusnya tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan dibangun secara seragam melalui instruksi administratif.

Perjalanan koperasi di Indonesia sebenarnya bukan cerita baru. Sejak awal kemerdekaan, koperasi selalu ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Bahkan Pasal 33 UUD 1945 secara jelas menempatkan semangat usaha bersama sebagai fondasi ekonomi Indonesia.

Indonesia sebenarnya pernah mengalami pola serupa KDMP melalui Koperasi Unit Desa (KUD) pada era Orde Baru. Saat itu, KUD diposisikan sebagai tulang punggung distribusi pangan dan pertanian nasional. Namun banyak KUD akhirnya hidup karena proyek dan subsidi negara, bukan karena kekuatan ekonomi anggota.

Ketika dukungan negara melemah, banyak KUD ikut runtuh. Ironisnya, pola serupa kini berpotensi terulang kembali.

Data juga menunjukkan bahwa kini Indonesia memiliki sekitar 200.000 koperasi aktif. Namun banyak jumlah tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kelembagaan maupun dampak ekonominya. Banyak koperasi hidup secara administratif, tetapi minim aktivitas usaha, tidak memiliki anggota aktif, atau bergantung pada bantuan dan proyek pemerintah.

Ketahanan pangan dibangun dari produktivitas petani, efisiensi distribusi, akses teknologi, dan kepastian pasar. Jika koperasi hanya menjadi toko sembako baru di desa, maka kontribusinya terhadap swasembada pangan akan sangat kecil. Bahkan koperasi berpotensi mematikan usaha kecil lokal karena bersaing langsung dengan warung rakyat, toko kelontong, dan BUMDes yang sudah lebih dulu ada.

Lebih lanjut dalam konteks pelemahan rupiah, koperasi idealnya menjadi agregator ekonomi desa. Koperasi dapat menyediakan pupuk dan benih secara kolektif agar lebih murah, mengelola alat mesin pertanian bersama, membangun pusat pengolahan pascapanen, hingga memperkuat distribusi pangan lokal.

Ketahanan Pangan Tidak Dibangun dari Papan Nama

Pemerintah Indonesia kerap menggunakan negara-negara maju sebagai contoh keberhasilan koperasi. Namun yang perlu dipahami bahwa koperasi di negara-negara tersebut tumbuh dari kebutuhan nyata dari level tapak, bukan dari target administratif negara.

Arla Foods misalnya, merupakan koperasi yang dimiliki sekitar 12.000 peternak susu dan kini menjadi perusahaan susu terbesar keempat di dunia. Keberhasilannya bukan karena pemerintah Denmark memerintahkan seluruh desa membentuk koperasi susu secara seragam.

Arla Foods tumbuh karena peternak memiliki kepentingan ekonomi bersama yakni meningkatkan posisi tawar, memperkuat distribusi, dan menguasai rantai nilai produksi susu. Koperasi ini juga didukung tata kelola profesional, transfer teknologi, dan insentif ekonomi yang jelas bagi anggota.

Hal yang sama terlihat di Jepang melalui Japan Agricultural Cooperatives (JA Group). Koperasi pertanian di Jepang tidak hanya menjadi tempat jual beli hasil panen, tetapi juga mengelola pembiayaan, distribusi pangan, asuransi, teknologi pertanian, hingga pemasaran produk.

Artinya, koperasi sukses bukan karena jumlahnya banyak, tetapi karena mereka menguasai ekosistem ekonomi anggotanya. Laporan OECD bahkan menegaskan bahwa koperasi efektif mengurangi kemiskinan ketika mampu menciptakan peluang ekonomi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara kolektif.

Indonesia memang membutuhkan institusi ekonomi rakyat yang kuat di tengah tekanan global, pelemahan rupiah, dan ancaman krisis pangan. Dalam konteks itu, koperasi memiliki potensi besar menjadi bagian dari solusi.

Namun, koperasi tidak bisa dibangun hanya melalui target angka dan instruksi birokrasi. Koperasi yang sehat membutuhkan partisipasi, rasa memiliki, dan kepentingan ekonomi nyata dari anggotanya sendiri. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi proyek administratif yang hidup selama anggaran negara masih mengalir.

Ukuran keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih semestinya tidak berhenti pada jumlah koperasi yang terbentuk atau banyaknya bangunan yang berdiri. Ukurannya jauh lebih substantif sekaligus lebih menantang: apakah petani tetap resilien ketika rupiah melemah, apakah rantai distribusi pangan menjadi lebih pendek dan efisien, serta apakah desa menjadi lebih mandiri dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Jika pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut belum mampu dijawab secara utuh dalam desain saat ini, maka Koperasi Desa Merah Putih berisiko menjadi proyek besar dengan dampak ekonomi yang tidak sebanding dengan sumber daya dan anggaran negara yang telah digelontorkan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan pembentukan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jabar yang berjumlah sekitar 3.600 unit dapat selesai pada akhir Juli 2026 sesuai arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap keberadaan Koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan demikian, masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bahan pangan dan energi. "Jadi tidak ada lagi ke depan alasan masyarakat sulit mendapatkan gas LPG, sulit membeli beras dan lain sebagainya," ucap Erwan Setiawan, Selasa (19/6/2026).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Yuke Mauliani Septina melaporkan bahwa dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 koperasi telah siap dibentuk, terdiri dari koperasi baru (5.349 unit), pengembangan koperasi (347 unit), dan revitalisasi koperasi (10 unit).

Namun demikian, masih terdapat 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pembentukan KDKMP. Sementara itu, 336 koperasi tengah dalam proses pengesahan akta notaris, 8 di antaranya telah resmi berbadan hukum.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dia menekankan koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara.

"Koperasi ini tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah-putih. Artinya, kepentingannya negara," tegasnya.

KDM – sapaan akrab gubernur menjelaskan koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga daging saat hari raya. "Uangnya akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu didorong agar mampu berkembang lebih kompetitif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Ia mengatakan transformasi digital penting dilakukan agar koperasi tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan usaha.

“Layanan koperasi tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan teknologi jika ingin menjangkau pasar yang lebih luas,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, digitalisasi koperasi dapat dilakukan melalui penggunaan perangkat lunak manajemen dan aplikasi akuntansi berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, koperasi juga perlu memperluas akses pasar melalui perdagangan elektronik seperti e-commerce dan pemanfaatan media sosial untuk memperkuat pemasaran produk anggota.

Esther menilai koperasi desa juga perlu memiliki aplikasi seluler agar anggota dapat memantau simpanan, mengajukan pinjaman, hingga melakukan transaksi dengan lebih mudah.

Ia mengatakan modernisasi koperasi juga harus diiringi penguatan profesionalisme manajemen dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Rekrutmen talenta ahli penting dilakukan dengan menempatkan tenaga profesional di posisi manajerial, seperti manajer bisnis, akuntan, atau ahli IT, bukan sekadar memilih pengurus berdasarkan senioritas,” ujarnya.

Menurut dia, koperasi juga perlu melakukan diversifikasi usaha agar tidak hanya bergantung pada unit simpan pinjam, tetapi turut mengembangkan sektor riil seperti agribisnis dan perdagangan produk desa.

“Produk yang ditawarkan harus benar-benar menjawab kebutuhan anggota, misalnya koperasi pertanian menyediakan pupuk bersubsidi dan bantuan akses pasar langsung,” ucap Esther.

Ia menambahkan penguatan koperasi juga membutuhkan dukungan permodalan dan akses pembiayaan yang memadai, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kerja sama dengan perbankan.

Lebih lanjut, Esther menilai edukasi perkoperasian penting dilakukan secara berkala agar anggota memahami manfaat koperasi dan memiliki loyalitas terhadap usaha bersama tersebut.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP secara bertahap di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan distribusi pangan nasional.

Dari jumlah tersebut, pemerintah telah meresmikan operasional 1.061 KDMP pada tahap awal dengan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi untuk mendukung pengembangan usaha dan operasional koperasi desa.

Program KDMP juga diperkirakan dapat menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru di desa melalui pengembangan usaha pangan, distribusi logistik, pergudangan, hingga layanan ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan digitalisasi menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan KDMP.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menyebut digitalisasi koperasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, dan memperkuat integrasi rantai pasok desa.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Koperasi tengah menyiapkan sistem digital koperasi melalui pengembangan platform Si Kopdes, integrasi data anggota, transaksi nontunai, hingga pemantauan kinerja koperasi secara real time.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan dukungan konektivitas digital di wilayah prioritas KDMP, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar transformasi digital koperasi dapat berjalan lebih merata.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nah, ini dengan fungsi agregator dia bisa (meningkatkan) ekspor, dia bisa (memperkuat) nilai tambah (hasil produksi), sehingga harga komoditas pertanian juga akan lebih bagus,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai agregator pangan desa untuk memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Bhima mengatakan, fungsi agregator penting agar produk pertanian, kerajinan, dan industri kreatif desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

“Soal Koperasi Desa Merah Putih, saran saya kalau mau bertahan maka harus menjadi agregator,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, selama ini sejumlah produk desa masih menghadapi rantai pasok yang panjang dan akses pasar yang terbatas.

Karena itu, KDMP perlu diarahkan untuk menyerap, mengonsolidasikan, dan memperluas pemasaran produk desa agar harga komoditas pertanian menjadi lebih baik.

Dia menilai, penguatan fungsi agregator juga dapat membantu menjaga pasokan pangan sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa.

“Nah, ini dengan fungsi agregator dia bisa (meningkatkan) ekspor, dia bisa (memperkuat) nilai tambah (hasil produksi), sehingga harga komoditas pertanian juga akan lebih bagus,” ujarnya.

Ia menyarankan, KDMP tidak hanya berfokus menjadi usaha ritel atau warung agar tidak bersaing langsung dengan warung rakyat dan pelaku UMKM yang sudah berjalan.

Menurut Bhima, koperasi desa justru perlu lebih fokus menjadi penghubung antara produksi masyarakat desa dan pasar yang lebih luas melalui sistem agregasi, distribusi, serta penguatan nilai tambah.

Ia juga mendorong agar fungsi tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara dan badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

“Saran untuk menjadi agregator inilah yang harusnya dilakukan juga oleh Agrinas, sehingga Agrinas juga bisa menyerap produk-produk pertanian, produk-produk kerajinan, produk-produk industri kreatif dari desa-desa,” ucapnya.

Bhima mengatakan, kolaborasi tersebut dapat mendukung pembiayaan, distribusi, dan orientasi ekspor produk desa sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Ia menambahkan, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional saat ini masih sekitar 15 persen dari total ekspor nasional.

Menurut dia, kontribusi tersebut berpotensi naik menjadi sekitar 25-30 persen apabila fungsi agregator koperasi desa berjalan optimal.

“Itu butuh (memperkuat peran sebagai) agregator tadi ya. Nah, selama ini itu yang kurang, fungsi-fungsi koperasi sebagai agregator masih sangat sedikit, sebagian besar koperasi simpan pinjam. Jadi kalau ada perubahan seperti itu, maka bisa mengamankan pasokan pangan, bisa mendorong nilai ekspor UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, KDMP dapat menjadi agregator pangan desa apabila perannya dalam ekosistem pangan dijalankan dengan benar.

“Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi agregator pangan desa jika peran dalam ekosistem pangan dilaksanakan dengan benar,” ungkapnya.

Menurut Esther, peran tersebut mencakup fungsi sebagai penyerap hasil panen atau offtaker, penyedia infrastruktur penyimpanan seperti gudang dan cold storage, serta pendukung program prioritas seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan, penguatan peran tersebut dapat membantu memotong rantai pasok yang terlalu panjang dan menjaga kualitas produk pertanian sebelum didistribusikan.

Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan fungsi offtaker KDKMP penting untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa KDMP akan turut menyerap hasil pertanian, hortikultura, peternakan, hingga perikanan masyarakat.

Pemerintah pada Sabtu (16/5) meresmikan operasional 1.061 KDMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa, distribusi pangan, dan koperasi berbasis masyarakat.

Hal tersebut bagian dari target pembangunan 80 ribu KDMP secara bertahap di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan, pembiayaan, dan pengembangan usaha desa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) yang dilakukan secara simbolis di KDKMP Nglawak, Kertosono, Nganjuk.

Menkop menyampaikan syukur atas prosesi peresmian tersebut. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem KDKMP yang selanjutnya akan diresmikan ribuan KDKMP secara bertahap di wilayah lainnya.

"Nanti di bulan Agustus (2026), meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan akan diresmikan lagi 20.000 KDKMP, tapi kami akan berusaha maksimal untuk lebih dari pada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," kata Ferry.

Pengoperasian KDKMP pun ditegaskan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/ kelurahan akan terwujud. Kehadiran KDKMP disebut Ferry menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat berbasis koperasi.

"Ini (peresmian operasionalisasi) awal permulaan dari KDKMP yang saat ini sudah selesai 100 persen pembangunannya hampir 9.200 unit, namun atas arahan Pak Presiden diresmikan untuk tahap pertama 1.061 unit," ujar Ferry.

KDMP yang sudah beroperasi dipastikan akan menjadi offtaker dari berbagai produk masyarakat desa mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan,kerajinan, kuliner dan lain sebagainya untuk kemudian dapat diserap oleh koperasi. Selain itu KDKMP juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan berbagai produk sembako atau barang-barang bersubsidi lainnya untuk masyarakat.

"Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan keberadaan KDKMP ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk anggota dan juga untuk masyarakat," kata Menkop.

Merespons kendala pembangunan KDKMP di beberapa daerah yang memiliki luas lahan kurang dari ketentuan minimal 1.000 meter persegi, Ferry menyatakan sedang melakukan kajian agar konsep pembangunan gerai, gudang atau sarana kelengkapan lainnya didesain /dibangun secara vertikal.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk lokasi tanah yang kurang dari seribu meter. Khususnya untuk kelurahan maupun daerah-daerah di pedesaan yang duduknya sedikit," katanya.

Sejalan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan bahwa secara umum, pembangunan aset fisik KDKMP untuk wilayah Jawa tidak ada kendala yang berarti. Namun untuk di desa atau kelurahan terpencil seperti di Papua, diakui memang memerlukan tindakan yang ekstra karena keterbatasan sumber daya dan lokasi yang sulit ditembus dengan transportasi darat.

Sementara, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa sebagai pelaksana tugas untuk membangun gerai, gudang dan sarana kelengkapan lainnya, Agrinas optimis target pengoperasian 30.000 unit KDKMP pada tahap berikutnya akan dapat tercapai.

"Untuk KDKMP susulan, kami sangat optimis dan kami yakin bahwa berkat dukungan seluruh Lembaga Kementerian dan Lembaga Negara itu akan mempermudah mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan bersama," katanya.

Dalam acara peresmian, Presiden menyatakan bahwa KDKMP merupakan milestone pada sejarah Indonesia karena mampu membangun ekosistem koperasi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Ia optimis melalui KDKMP, Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan besar karena peran masyarakat desa melalui gerakan koperasi.

"Saya kira kalau dicari di negara-negara lain apalagi di sejarah bangsa kita, suatu pemerintahan yang (bisa) meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi secara fisik itu belum ada. (Sehingga) saya kira hari ini adalah hari yang cukup penting," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik koperasi dimulai pada November 2025. Dalam tujuh bulan, berhasil dioperasionalkan lebih dari seribu unit. Atas capaian ini, Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran Menteri, Kepala Badan/Lembaga di Kabinet Merah Putih.

Menurut Prabowo, KDKMP akan menjadi fondasi utama dalam strategi pemerintah membangun ekonomi desa atau kelurahan. Program ini akan digabungkan dengan inisiatif lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Desa Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga keyakinannya terhadap efektivitas program dalam upaya membangun perekonomian di desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

"Program MBG kalau ditopang dengan KDKMP dan nanti akan ditopang dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan ujungnya adalah hilirisasi dan industrialisasi. Melalui KDKMP nanti akan kita sediakan kredit murah untuk rakyat," ucap Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam agenda peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Presiden, koperasi akan menjadi bagian penting dalam mendorong industrialisasi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.

“Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” kata Prabowo.

Ia mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan skema kredit berbunga rendah untuk masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha ultra mikro.

“Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan penurunan bunga pinjaman program Mekaar milik Permodalan Nasional Madani yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen.

“Tadinya bunganya itu 24%, 22%, saya perintahkan harus turun di bawah 10%,” tutur Presiden.

Ia menyebut kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara hingga tingkat bunga berhasil ditekan menjadi 8 persen.

“Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, ‘Sudah Pak, 8% saja,’ katanya begitu,” ucap Prabowo.

Prabowo menilai kondisi sebelumnya tidak adil karena pengusaha besar bisa memperoleh kredit dengan bunga rendah, sementara masyarakat kecil justru dikenakan bunga tinggi.

“Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%? Nggak benar itu. Kita ubah!” ujarnya.

Dia menambahkan, ke depan koperasi juga akan dilengkapi layanan lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan murah langsung ke masyarakat.

“Nanti akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut keberadaan koperasi diharapkan membuat desa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar dalam distribusi hasil produksi maupun kebutuhan logistik.

“Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi. Dia akan punya kekuatan dia sendiri,” tuturnya.

Menurut Presiden, persoalan klasik petani selama ini selalu berkaitan dengan pupuk, modal usaha, dan distribusi hasil panen ke pasar.

“Masalah petani dari dulu masalahnya sama: pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar,” kata Prabowo.

Ia mengungkapkan banyak petani sebelumnya kesulitan menjual hasil panen karena keterbatasan akses transportasi dan distribusi.

“Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick-up sendiri. Dia tidak akan tergantung ke mana pun,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan Koperasi Merah Putih nantinya menjalankan berbagai fungsi layanan ekonomi, mulai dari distribusi sembako, pupuk subsidi, gas elpiji, layanan logistik, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Selain itu, koperasi juga akan dilengkapi fasilitas apotek dengan harga obat murah bagi masyarakat.

“Akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirene di lokasi acara.

Museum tersebut dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Marsinah yang dikenal sebagai simbol pergerakan buruh Indonesia pada era 1990-an.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini Sabtu, 16 Mei 2026 saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah," kata Prabowo di lokasi.

Sebelum acara peresmian berlangsung, Presiden meninjau sejumlah koleksi museum yang memuat barang-barang pribadi serta dokumentasi terkait perjalanan hidup Marsinah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Di Kabupaten Nganjuk, Presiden Prabowo tak hanya meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.

Selanjutnya, Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan membangkitkan ekonomi rakyat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

"Saudara saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati, sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan," kata Prabowo dalam pidatonya pada peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu.

Prabowo mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, terutama MBG.

Presiden mengatakan pemerintah akan menertibkan pihak-pihak yang melanggar, menyimpang, maupun menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Presiden, pemerintah tidak akan ragu mencopot pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memiliki integritas dalam mengelola program pemerintah.

"Pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapa pun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," kata Presiden menegaskan.

Prabowo menambahkan program MBG memiliki arti penting bagi masyarakat karena banyak rakyat kecil dan petani menyampaikan agar program tersebut tidak dihentikan lantaran membantu kebutuhan keluarga sehari-hari.

"MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, 'Pak tolong Pak, MBG jangan dihentikan. Ini sangat membantu. Cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya'. Jadi, MBG sangat penting," kata Presiden.

Prabowo mengatakan program MBG akan semakin kuat seiring adanya program lain, seperti KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih, yang ditujukan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional.

"Jadi, ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih. Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat," ujarnya.

Untuk itu, Prabowo juga telah menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 10 persen.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat kecil, termasuk perempuan pelaku usaha di desa, dapat memperoleh akses pembiayaan lebih murah dibandingkan sebelumnya.

"Tadinya bunganya itu 24 persen, 22 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen. Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, ',sudah Pak, 8 persen'. Pokoknya di bawah (10 persen). Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung-kampung dapat 24 persen, nggak benar itu. Kita ubah," ujar Presiden.

Prabowo menambahkan nantinya akan tersedia gerai lembaga keuangan di KDKMP untuk mendukung penyaluran kredit kepada masyarakat.

"Dengan koperasi ini, saya kira pertumbuhan kita akan nyata dan akan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi dan akan punya kekuatan dia sendiri," tambah Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan kewarganegaraan Anggota Komisi X DPR Verrel Bramasta. Momen unik ini terjadi saat Prabowo memberikan sambutan dalam peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada Sabtu (16/5/2026).

Awalnya, Prabowo menyebut beberapa nama anggota DPR yang hadir dalam peresmian itu. "Anggota Komisi X DPR RI, Verrel Bramasta," kata Prabowo mengabsen.

Mendengar hal tersebut, Verrel merespons dengan berdiri dan memberi gestur hormat kepada Prabowo. Saat Verrel kembali ke posisi duduk, Prabowo melanjutkan dengan menanyakan kewarganegaraannya.

"Kamu warga negara Indonesia?" tanya Prabowo yang disambut tawa hadirin.

Verrel merespons dengan gestur mengangguk sebagai tanda dirinya merupakan WNI. "Keturunan mana? Ada keturunan mana?" lanjut Prabowo bertanya.

Verrel menjawab bahwa dirinya merupakan keturunan Bali dan Jawa Timur. Jawaban Verrel yang tidak mengenakan pengeras suara sempat terdengar samar-samar oleh Prabowo.

"Belgi (Belgia)?" tanya Prabowo memastikan.

Verrel kemudian meluruskan bahwa dirinya merupakan keturunan Bali. "Bali, ada orang Bali kayak kau?" respons Prabowo yang kembali disambut tawa hadirin.