Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas

Ketua KPPU RI 2015-2018

ARTIKEL ini saya akan mulai dari mengutip pandangan tiga ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA. Ketiganya merintis penelitian mengenai bagaimana institusi dibentuk dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara.

Penelitian mereka menyoroti bahwa institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif yang eksploitatif menghambat kemakmuran.

Namun sepertinya gagasan ketiga pemenang nobel di atas tidak berlaku untuk kasus China dengan institusi ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah (state capitalism). Demikian juga institusi politiknya yang ekstraktif dan otoriter dikontrol oleh hanya satu partai, yaitu partai komunis China.

Meskipun demikian, perekonomian China selama hampir tiga dekade pernah menikmati pertumbuhan di atas 10 persen. Dan dalam satu dekade terakhir masih bisa tumbuh secara rata-rata di atas 5,0 persen.

Pandangan ketiga peraih hadiah nobel ekonomi di atas berbeda dengan pandangan ekonom Keyu Jin, pemikir brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam bukunya berjudul ‘The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism” yang terbit tahun 2024.

Keyu Jin dalam bukunya menceritakan pertanyaan paling banyak disampaikan kepadanya dari teman-teman sekelasnya di Harvard University, AS adalah “when will china become a democracy? How do you wake up in the morning knowing that you can’t elect your own president? When will China economy stop growing?”

Secara ekstrim, seperti yang ditulis Keyu Jin, ekonom-ekonom dari barat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi China akan gagal jika tidak mentransformasi ekonominya berdasarkan western value (nilai-nilai ekonomi barat), termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik barat.

Namun faktanya, pembangunan ekonomi China tetap dengan nilai dan budayanya sendiri. Sehingga, model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut sebagai Marxisme yang bermetamorfosis sesuai dengan nilai-nilai dan budaya China.

Atau model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut managed capitalism atau mayor economy. Atau kapitalisme dengan karakteristik nilai dan budaya China.

State capitalism China berbeda dengan model free market economy dalam model pembangunan ekonomi barat yang mengutamakan peran mekanisme pasar. Peran private sector (swasta) sangat dominan.

China Hybrid Economy dalam pandangan Keyu Jin lebih mengutamakan peran pemerintah (mayor economy) melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri yang terkendali, pengaturan sistem keuangan (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran State Own Entreprises (SOEs).

Lalu bagaimana dengan Prabowonomics? Gagasan besarnya dapat ditelusuri dalam buku yang ditulis presiden Prabowo sendiri berjudul: “Paradox Indonesia dan Solusinya” yang terbit pada Mei 2022.

Gagasan besarnya mengenai state capitalism kembali diulang dalam pidatonya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Rabu, 20 Mei 2026.

Gagasan state capitalism berawal dari diskusi meja makan dengan ayahnya, Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy yang bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism).

Prabowonomics diistilahkan sebagai state capitalism atau mayor economy. Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Prabowonomics juga tentu kontras dengan gagasan ekonomi liberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. Mereka berpandangan bahwa “the best government is the least government”. Semakin kecil peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas atau regulator.

Prabowonomics ingin memutar arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar liberal menuju state capitalism yang menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi nasional sebagai prime mover atau pelopor.

Sama dengan state capitalism China, gagasan state capitalism Indonesia juga menimbulkan resistensi tidak hanya dari pemikir beraliran liberal, tetapi juga dari investor global. Hal ini tercermin pada net outflow modal asing dari Indonesia stock exchange market yang mengerek IHSG ke titik terendah dalam setahun terakhir menjadi 6.318 pada Rabu, 20 Mei 2026.

Demikian juga dengan net outflow modal asing dari pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar uang nasional yang menyebabkan kurs rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) melemah hingga mencapai rekor terendah sekitar Rp. 17.598 per dollar AS.

Pidato Presiden Prabowo tentang pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Danantara juga direspons negatif oleh pasar. Hal ini tercermin pada indeks harga saham perusahaan-perusahaan berbasis SDA yang terkoreksi tajam hari ini.

Lalu sikap kita bagaimana sebagai bangsa, saatnya kita berubah. Mendudukan kembali gagasan state capitalism seperti yang pertama kali digagas oleh founding fathers Indonesia. Tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 tentang pentingnya penguasaan negara.

Teringat kata-kata Albert Einstein, “Insanity is doing the same thing ever and ever again, and expect a different result”. Artinya, kebodohan itu adalah melakukan hal yang sama secara terus menerus tetapi mengharapkan hasil berbeda.

Akhirnya, ada baiknya kita juga menyimak dan merenungi peringatan dari ekonom besar abad ke-20, John Mayanrd Keynes, “kesulitan tidak terletak pada bagaimana menerima paradigma baru, tetapi kesulitan sesungguhnya karena kita tidak bisa keluar dari paradigma lama yang telah merasuk dalam pikiran kita”.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Hal itu di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan fiskal negara. Tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2025).

Dia menilai, kehadiran langsung Presiden dalam forum paripurna DPR juga memiliki makna politik yang penting. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi langsung kepala negara dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Dalam politik, kehadiran adalah bahasa. Ketika seorang pemimpin memilih hadir sendiri pada forum yang secara teknis bisa diwakilkan, ia sedang mengirim sinyal bahwa masalah ini penting dan ia bersedia menanggungnya secara langsung,” lanjut Chamad Hojin.

Menurut dia, pesan tersebut menjadi relevan di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah situasi pasar global yang masih fluktuatif.

“Sinyal semacam ini tidak boleh diremehkan. Di tengah rupiah yang bergerak dalam tekanan, di tengah pasar yang sensitif dan publik yang gelisah, ada saat ketika kepala negara perlu berbicara sendiri. Bukan untuk mengambil alih semua urusan, melainkan untuk memberi arah dan menegaskan bahwa negara tidak sedang berjalan tanpa kemudi,” jelasnya.

Puspoll Indonesia juga melihat bahwa langkah Presiden hadir langsung di DPR memperlihatkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif sejak tahap awal pembahasan RAPBN. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap kebijakan fiskal berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Pidato Presiden hari ini mencoba menjawab tiga hal itu sekaligus,” pungkas Chamad Hojin.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pentingnya reformasi fiskal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Dalam situasi seperti ini, pidato Presiden bisa menjadi titik balik positif apabila diikuti reformasi fiskal yang serius. Tetapi, ia juga bisa menjadi sekadar jeda psikologis sementara apabila tidak disertai perubahan nyata," kata Achmad saat dihubungi ANTARAdi Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan secara jangka pendek, pidato tersebut dapat memberikan efek stabilisasi psikologis, sehingga pasar bisa merespons positif.

Pergerakan nilai tukar rupiah juga berpotensi lebih stabil dan investor memperoleh sinyal bahwa pemerintah tidak abai terhadap risiko ekonomi.

Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan yang pemerintah nantinya jalankan sebagai konsekuensi politik dari penyampaian pidato tersebut.

“Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Publik dan pasar tidak lagi hanya menilai janji, tetapi kemampuan eksekusi," ujar Achmad.

Ia menyatakan jika setelah pidato justru muncul kebijakan yang kontradiktif, misalnya belanja populis tanpa sumber pendanaan jelas, maka tekanan terhadap fiskal akan kembali muncul.

Ia menekankan pemerintah harus memahami bahwa kondisi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian, salah satunya akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang masih menekan arus modal ke negara berkembang.

"Konflik geopolitik juga meningkatkan risiko harga energi. Perlambatan ekonomi China ikut mempengaruhi permintaan komoditas Indonesia. Artinya, ruang kesalahan kebijakan semakin sempit," tutur Achmad.

Dalam pidato pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target fiskal tahun depan dan kebijakan pemerintah terbaru.

Presiden mengatakan pemerintah menargetkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun mendatang di rentang 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,5-7,3 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Sementara, kebijakan baru yang disampaikan antara lain pembentukan badan ekspor Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk membacakan langsung kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 demi membangun kepercayaan publik dan investor.

Ia mengatakan tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya terkait pertumbuhan, tapi juga mengenai persepsi publik terhadap masa depan perekonomian nasional.

“Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan,” ujar Achmad Nur Hidayat saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam beberapa bulan terakhir mulai muncul kecemasan publik terhadap kondisi fiskal negara. Defisit APBN memang masih terkendali secara formal tapi tekanan pembiayaan semakin berat, sedangkan penerimaan negara mulai menghadapi perlambatan seiring turunnya harga komoditas global.

Sementara itu, lanjutnya, kebutuhan belanja pemerintah meningkat tajam, mulai dari subsidi energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program populis lainnya.

Ia mengatakan saat para pelaku pasar melihat arah fiskal berpotensi melebar tanpa kepastian sumber pendapatan yang kuat seperti itu, maka yang akan muncul adalah sikap kehati-hatian.

“Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan,” kata Achmad.

Untuk menjawab kecemasan publik tersebut, menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu pagi ini tentu sangat penting.

Melalui langkah tersebut, ia menilai pemerintah berupaya untuk menunjukkan bahwa kendali ekonomi tetap berada di tangan pimpinan negara, bukan berjalan sendiri-sendiri di bawah berbagai kementerian teknis.

“Pidato Presiden hari ini menjadi lebih dari sekadar seremoni kenegaraan. Ia berubah menjadi panggung penegasan arah ekonomi nasional. Kehadiran Presiden juga dapat dibaca sebagai upaya meredam spekulasi negatif,” kata Achmad menambahkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pidato pendahuluan KEM-PPKF RAPBN biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan. Baru kali ini pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebutkan penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto tentang KEM-PPKF menjadi tradisi baru dalam penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR.

Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung pidato pendahuluan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.

"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, hari ini. Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

"Kebetulan tanggal 20 (Mei), hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa. Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," tegas Prasetyo, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan DPR RI. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Dasco menjelaskan, agenda rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir pada KEM-PPKF. Pasalnya, selama ini Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden.

"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," paparnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah justru menilai kondisi fiskal nasional tetap terjaga dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Selama ini pemerintah menjaga kondisi fiskal dengan sangat baik. Jadi yang bilang kebijakan fiskal kita aneh, dia tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Purbaya, kritik terhadap pengelolaan fiskal muncul karena sebagian pihak belum memahami strategi manajemen kas yang diterapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang disoroti adalah pemindahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan likuiditas sektor produktif dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menyebut strategi pengelolaan dana negara itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Menurut dia, pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus menambah belanja negara maupun pengeluaran modal baru.

"Kamu tahu kenapa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat? Kita manage uang lebih bagus. Jangan cuma pindahin cash saja dari BI ke situ, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kita jaga itu. Tapi uangnya masih punya saya kan?" ujarnya.

Ia menilai pemanfaatan dana SAL di sektor perbankan menjadi cara efektif untuk memperluas manfaat ekonomi tanpa membebani APBN. Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil menjaga posisi kas negara tetap aman.

"Artinya apa? Pemerintah dan Pak Prabowo bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa pengeluaran uang tambahan. Uangnya masih utuh, itu ajaib sebetulnya," kata Purbaya.

Purbaya juga memastikan dana SAL yang ditempatkan di sistem perbankan tetap aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan negara. Selain menjaga stabilitas fiskal, dana tersebut diharapkan terus mendukung likuiditas pembiayaan di sektor produktif.

Pemerintah optimistis pengelolaan fiskal yang adaptif dan efisien dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar keuangan global.

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015–2018

SALAH satu kerangka kebijakan moneter internasional yang paling populer sejak tahun 1960-an hingga sekarang adalah impossible trinity atau trilemma kebijakan moneter. Pendekatan ini dipopulerkan oleh ekonom International Monetary Fund (IMF), Robert Mundell (1960) dan Marcus Fleming (1963). Populer dengan Mundell – Fleming model.

Impossible trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak mungkin bisa mencapai tiga tujuan secara bersamaan, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate), menjamin kebebasan arus modal (free capital mobility), dan memastikan independensi kebijakan moneter (independent monetary policy).

Suatu negara harus memilih untuk mencapai dua dari tiga tujuan di atas, yaitu: pertama, menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan kebebasan arus modal tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneternya. Langkahnya, bergabung dalam common currency, seperti euro atau mengaitkan nilai tukar mata uangnya dengan Dollar Amerika Serikat (AS).

Kedua, menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter dari pengaruh eksternal tetapi dengan mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihannya, menerapkan regim nilai tukar fleksibel (floating exchange rate regim).

Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate regim) dan menjamin independensi kebijakan moneter untuk memastikan kontrol ketat terhadap perekonomian nasional suatu negara. Pilihan ini mengorbankan kebebasan arus modal (capital control).

Sejalan dengan tiga opsi di atas, bank sentral China, People Bank of China (PBOC) lebih memilih opsi ketiga, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan mengeliminir eksposur perekonomian China dari faktor eksternal. Pada saat yang sama, PBOC membatasi aliran modal antar negara.

Opsi kebijakan ketiga sangat relevan sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang ditandai oleh depresiasi ekstrim nilai tukar mata uang dan penurunan indeks harga saham beberapa negara di Asia. Hal ini dipicu oleh aliran hot money, yaitu aliran dana jangka pendek untuk tujuan spekulasi (speculative attact).

PBOC menerapkan pembatasan bagi bank-bank China untuk meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham yang dapat dibeli oleh investor asing di pasar saham China. Kebijakan ini efektif membatasi aliran hot money dan mengurangi fluktuasi harga saham.

Kebijakan ini berlanjut hingga saat ini yang menghambat investor asing berbisnis dengan perusahaan-perusahaan China dan membatasi peredaran yuan China secara internasional. Mata uang yuan China belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata uang lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai, 2015, PBOC membedakan suku bunga pasar uang dalam negeri, CNY (mainland) dan pasar uang luar negeri, CNH (offshore). Pemisahan tersebut untuk menjamin ketersediaan yuan China bagi para importir, tetapi pada saat yang sama, PBOC mengontrol lalu lintas devisa antar negara.

Mata uang yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar uang dalam negeri tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar uang yuan China di luar negeri. Kedua pasar uang yuan China juga berbeda dari sisi suku bunga. Selisihnya bisa mencapai 10 persen. Hal ini secara langsung menaikkan biaya transkasi (transaction cost).

Pada dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh ekonom Prasad, 2017, PBOC telah membuka clearing centre untuk memfasilitasi transaksi antar bank di luar negeri dan pasar uang di luar China, tetapi hingga saat ini, yuan China belum tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar uang utama dunia, seperti pusat keuangan dunia di London dan Geneva.

Akibatnya, peran yuan China dalam transaksi perdagangan dan keuangan internasional menjadi terbatas. Hal ini tercermin pada indeks penggunaan mata uang yuan China dalam transaksi internasional yang hanya 2,5. Sementara indeks penggunaan dollar AS secara internasional mencapai 66 pada tahun 2023.

Indeks penggunaan yuan China dalam transaksi internasional tidak sejalan dengan besarnya kontribusi perekonomian China terhadap perekonomian global yang mencapai 17 persen. Lebih besar dari Uni Eropa yang hanya 15 persen dengan indeks penggunaan euro 23.

Demikian juga dengan kontribusi perekonomian AS terhadap perekonomian global yang mencapai 25 persen diukur berdasarkan real Gross Domestic Product (GDP). Kontras dengan indeks penggunaan dollar AS yang mencapai sekitar 67.

Dalam hal perdagangan internasional. Nilai perdagangan China juga sudah melampaui AS yang mencapai sekitar 6,2 trilyun dollar AS tahun 2024. Sementara nilai perdagangan internasional AS hanya 5,3 trilyun dollar AS tahun 2024.

Jika diamati pada awal tahun 2000-an, nilai perdagangan internasional China hanya 447 milyar dollar AS. Pada saat yang sama nilai perdagangan internasional AS mencapai 2,0 trilyun dollar AS. Nilai perdagangan internasional China melampaui AS sejak tahun 2012.

Indeks penggunaan yuan China secara internasional hanya 2,5 disebabkan oleh rendahnya penggunaan yuan China dalam pembayaran perdaganagn barang dan jasa China. Penggunaan yuan China dalam perdagangan barang China hanya 27 persen dan 30 persen dalam perdagangan jasa.

Solusinya, dalam rangka meningkatkan pengaruh yuan China dalam transaksi internasional, ada baiknya kembali merujuk pada ekonom Mundell – Fleming, opsi terbaik bagi bank sentral China, PBOC adalah menjamin kebebasan arus modal antar negara sekaligus menjaga independensi kebijakan moneter dengan beralih ke regim nilai tukar fleksibel.

Sejalan dengan Eichengreen, 2023, PBOC sedikit mengorbankan kestabilan nilai tukarnya tanpa mengorbankan kebebasan arus modal dengan menghilangkan pembatasan nilai transaksi yuan China dengan mata uang lainnya di pasar luar negeri (offshore market).

Akhirnya, bagi perekonomian nasional, dalam jangka pendek masih akan menghadapi tantangan hegemoni dollar AS. Namun, dalam jangka menengah, porsi yuan China akan meningkat signifikan yang memerlukan langkah diversifikasi portofolio cadangan devisa Bank Indonesia (BI).

Sudarsono Soedomo

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University

INDONESIA saat ini berada dalam persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, pemerintah secara agresif menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investasi global.

Namun, di sisi lain, muncul gejala mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi 'hantu' baru bagi stabilitas proyek investasi: penegakan hukum lingkungan yang tidak berbasis sains dan berujung pada ketidakpastian hukum yang masif.

Akhir-akhir ini, narasi mengenai tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup telah menciptakan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.

Bukan karena para investor tersebut anti-lingkungan atau enggan memikul tanggung jawab, melainkan karena cara perhitungan kerugian yang diterapkan telah jauh menyimpang dari prinsip keadilan dan logika ekonomi, bahkan cenderung menjadi alat pemerasan yang terselubung.

Distorsi Permen LH No. 7 Tahun 2014

Akar permasalahan ini berpulang pada distorsi penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. Seharusnya, regulasi ini menjadi pedoman teknis untuk mengkalkulasi dampak kerusakan.

Namun dalam praktiknya, contoh angka-angka yang tercantum di dalamnya seringkali dipaksa masuk ke dalam skenario penegakan hukum seolah-olah merupakan tarif tetapan (fixed tariff) yang bersifat kaku.

Yang lebih memprihatinkan adalah kompetensi pihak-pihak yang melakukan penghitungan. Seringkali, proses ini dilakukan oleh oknum atau tim yang tidak memiliki keahlian teknis mendalam di bidang ekonomi lingkungan, hidrologi, atau toksikologi.

Hasilnya adalah angka-angka kerugian yang 'fantastis' dan tidak masuk akal akibat terjadinya double counting bahkan triple counting. Sebagai contoh, dalam satu kasus, biaya pemulihan lahan dihitung, lalu ditambah lagi nilai jasa ekosistem yang seharusnya sudah terakomodasi dalam biaya pemulihan tersebut.

Total nominal tuntutan yang melambung tinggi ini tidak hanya memukul arus kas perusahaan, tetapi juga merusak kepastian return on investment (ROI) yang telah diproyeksikan.

Kriminalisasi Korban dan Prediksi El Nino

Dinamika ini menjadi semakin berbahaya ketika penegakan hukum lingkungan dijadikan alat untuk mencari 'kambing hitam' atas bencana alam. Momentum banjir bandang di Sumatera beberapa waktu lalu adalah contoh nyata.

Alih-alih mengkaji faktor alam dan tata ruang yang kompleks, aparat penegak hukum dengan mudahnya menunjuk sejumlah pihak sebagai penyebab dan menuntut ganti rugi lingkungan dengan nilai yang sangat tinggi.

Ancaman ini akan membesar seiring dengan datangnya fenomena El Nino tahun ini. Potensi maraknya kebakaran lahan menjadi time bomb bagi para investor sektor lahan.

Dalam banyak kasus sebelumnya, logika hukum dibalik: pemegang hak atas tanah—yang justru menjadi korban kebakaran—dituduh sebagai pelaku dan dipaksa menanggung biaya kerusakan lingkungan yang tidak mereka perbuat.

Logika 'pencemar membayar' (polluter pays principle) berubah menjadi 'siapa yang kebakaran, dia yang membayar'. Hal ini menciptakan risiko liability yang tidak terukur (unlimited liability) bagi investor, di mana mereka tidak hanya berhadapan dengan risiko bisnis, tetapi juga risiko sistem peradilan yang tidak dapat diprediksi.

Darurat Validitas Ilmiah

Isu kerugian lingkungan di Indonesia telah memasuki fase darurat validitas. Jika negara ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai tuan rumah investasi yang ramah lingkungan namun berkeadilan, maka diperlukan langkah transformasi yang radikal.

Pertama, penerapan Permen LH 7/2014 harus dihentikan penggunaannya sebagai 'buku tarif'. Setiap kasus kerusakan lingkungan harus diperlakukan sebagai kasus unik yang memerlukan kajian ilmiah spesifik, bukan sekadar 'copy-paste' rumusan angka.

Kedua, dan ini adalah poin paling krusial, proses penghitungan kerugian lingkungan harus melibatkan lembaga ilmiah independen, bahkan jika perlu melibatkan lembaga internasional yang memiliki standar kredibilitas tinggi. Pengadilan tidak boleh lagi menerima 'pakar' yang memberikan kesaksian tanpa dasar metodologi yang dapat diverifikasi secara internasional.

Kesimpulan bagi Investor

Bagi investor papan atas, situasi ini mengirimkan sinyal peringatan yang jelas: risiko investasi di Indonesia kini tidak lagi bersifat komersial semata, tetapi juga bersifat regulatory risk yang acak. Sebelum berinvestasi, khususnya di sektor ekstraktif dan berbasis lahan, diperlukan due diligence hukum yang sangat ketat terhadap potensi tuntutan kerugian lingkungan.

Pemerintah harus segera menyadari bahwa investasi membutuhkan kepastian, bukan ketakutan. Jika tuntutan kerugian lingkungan terus diperlakukan sebagai alat tekanan yang tidak ilmiah, maka Indonesia bukan hanya akan kehilangan investasi baru.

Tetapi juga akan mengusir investasi yang sudah ada. Keadilan bagi lingkungan hidup tidak boleh dicapai melalui cara yang tidak adil bagi pelaku usaha.

keberhasilan implementasi uji sampling sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan dukungan sistem data yang andal

Jakarta (ANTARA) - Dalam dinamika pengelolaan pajak daerah, tantangan utama yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan data yang akurat dan sumber daya pemeriksa yang terbatas.

Di sinilah teknik pemeriksaan pajak memainkan peran krusial. Teknik ini merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan dalam menilai kepatuhan wajib pajak.

Beragam metode dapat digunakan, mulai dari pengujian keterkaitan, ekualisasi, hingga wawancara. Namun, di antara semua metode tersebut, uji petik atau sampling menjadi salah satu pendekatan paling strategis.

Uji sampling memungkinkan pemeriksa pajak untuk menarik kesimpulan dari sebagian kecil data yang mewakili keseluruhan populasi. Pendekatan ini tidak hanya efisien secara waktu dan biaya, tetapi juga tetap mampu memberikan tingkat keyakinan yang memadai terhadap kebenaran laporan pajak.

Pelaksanaan uji sampling dalam pemeriksaan pajak berlandaskan pada dua regulasi utama, yaitu: PMK No 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mengatur pedoman umum penggunaan metode dan teknik pemeriksaan pajak. SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, yang memberikan arahan mengenai penerapan teknik uji petik (sampling) dalam proses pemeriksaan pajak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa sampling merupakan metode yang sah dan dapat diandalkan dalam proses pemeriksaan pajak.

Secara konseptual, uji petik bukan bertujuan untuk langsung menemukan koreksi pajak, melainkan untuk menguji kewajaran dan konsistensi data dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Oleh karena itu, teknik ini mengandalkan pendekatan statistik yang terukur, dengan mempertimbangkan beberapa unsur penting seperti tujuan pengujian, jumlah populasi dan sampel, metode pemilihan sampel, tingkat toleransi penyimpangan, serta kesimpulan yang dihasilkan.

Untuk itu, dalam konteks pajak daerah, uji sampling dapat digunakan untuk membandingkan data riil dengan data potensial guna mengidentifikasi kesenjangan pajak yang belum tertagih. Melalui metode ini, pemerintah daerah dapat menjalankan dua strategi utama: Intensifikasi pajak, yakni menggali potensi dari objek pajak yang sudah terdaftar. Ekstensifikasi pajak, yaitu menemukan dan mendaftarkan wajib pajak baru

Dengan kemampuan mengidentifikasi tax gap secara lebih dini dan terukur, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Hal ini memungkinkan optimalisasi penerimaan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang. Ketika potensi pajak dapat dipetakan secara sistematis, maka perencanaan anggaran menjadi lebih kredibel, risiko kebocoran dapat ditekan, dan kapasitas fiskal daerah pun semakin kuat.

Strategi optimalisasi

Dalam konteks pajak daerah, uji sampling memiliki nilai strategis yang jauh lebih luas. Metode ini dapat digunakan untuk membandingkan antara data riil yang dilaporkan wajib pajak dengan data potensial yang seharusnya diperoleh berdasarkan kondisi ekonomi atau regulasi yang berlaku.

Dari perbandingan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan pajak (tax gap), yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan realisasi yang masuk ke kas daerah.

Melalui identifikasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar, misalnya melalui pemeriksaan lanjutan atau peningkatan pengawasan. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak melalui penambahan wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdaftar.

Manfaat dari pendekatan ini sangat signifikan. Pertama, uji sampling mampu mengungkap potensi pajak yang selama ini belum tergali, baik karena ketidakpatuhan wajib pajak maupun kelemahan sistem administrasi. Kedua, teknik ini membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dengan memfokuskan sumber daya pada sektor atau objek pajak yang memiliki potensi tinggi.

Ketiga, optimalisasi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Keempat, hasil uji sampling dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Praktik kebijakan

Keberhasilan uji sampling tidak terlepas dari tahapan pelaksanaannya yang sistematis. Proses ini dimulai dari penentuan sampel yang representatif, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan antara data riil dan data potensial untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan.

Dari hasil tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil langkah tindak lanjut yang konkret, seperti pemeriksaan lebih mendalam, pendaftaran wajib pajak baru, hingga penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan sekadar konsep teoritis. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari implementasi uji petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, mereka mampu mengidentifikasi berbagai potensi pajak dari sektor pertambangan dan sektor makanan-minuman.

Hasilnya tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan.

Dalam jangka panjang, uji sampling memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar peningkatan penerimaan. Teknik ini mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih modern, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Pemerintah daerah tidak lagi hanya bergantung pada pelaporan wajib pajak, tetapi juga memiliki alat analisis yang mampu memvalidasi dan menguji kebenaran data tersebut.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penggunaan uji sampling dalam pemeriksaan pajak telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju maupun berkembang sebagai bagian dari pendekatan berbasis risiko (risk-based audit). Otoritas pajak seperti Internal Revenue Service di Amerika Serikat dan Her Majesty’s Revenue and Customs di Inggris secara rutin menggunakan teknik sampling untuk menilai kepatuhan wajib pajak tanpa harus memeriksa seluruh transaksi.

Pendekatan ini biasanya dikombinasikan dengan analisis data besar (big data analytics) untuk menentukan sampel yang paling representatif dan berisiko tinggi. Sementara itu, Australian Taxation Office mengembangkan metode statistical sampling yang terintegrasi dengan sistem pelaporan digital, sehingga hasil pengujian dapat digunakan secara langsung untuk mengestimasi potensi ketidakpatuhan secara agregat.

Bahkan, dalam kerangka kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), teknik sampling direkomendasikan sebagai bagian dari praktik terbaik administrasi perpajakan modern karena mampu meningkatkan efisiensi pemeriksaan, mengurangi biaya kepatuhan, serta tetap menjaga tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi tax gap. Benchmark ini menunjukkan bahwa uji sampling bukan hanya alat teknis, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen strategis yang didukung teknologi dan analisis risiko dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Keberlanjutan fiskal

Pada akhirnya, uji sampling tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam pemeriksaan pajak, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data. Dengan kemampuan mengidentifikasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan, teknik ini memberi arah yang lebih presisi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan uji sampling yang konsisten akan mendorong peningkatan kualitas basis data perpajakan, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, optimalisasi pajak daerah melalui pendekatan ini bukan sekadar upaya meningkatkan PAD, melainkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan kemandirian daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Dengan demikian, uji sampling tidak lagi dapat dipandang semata sebagai instrumen teknis dalam pemeriksaan pajak, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam reformasi pengelolaan pajak daerah.

Di tengah tekanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keterbatasan sumber daya aparatur dan sistem, pendekatan ini menawarkan jalan tengah yang rasional: efisien dalam pelaksanaan, namun tetap akurat dalam menghasilkan kesimpulan. Melalui pemanfaatan data yang representatif, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan menyeluruh yang memakan waktu dan biaya besar, tanpa kehilangan kualitas pengawasan.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi uji sampling sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan dukungan sistem data yang andal. Integrasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi analitik menjadi prasyarat penting agar metode ini benar-benar optimal.

Jika prasyarat tersebut terpenuhi, uji sampling tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga pendorong transformasi tata kelola pajak daerah menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi fiskal daerah di masa depan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi nasional dalam pertemuan lanjutan dengan investor global serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat.

Perry, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa faktor kunci dimaksud yaitu kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional.

Lebih lanjut, faktor kunci pertama yakni konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.​

Faktor kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

Kemudian faktor kunci ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya.

Pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara.

Pada hari yang sama, Gubernur BI juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) IMF Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi.

Diskusi menyoroti bahwa risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global.

Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, BI pun terus memperkuat sinergi kebijakan internasional dan komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai komunikasi aktif pemerintah Indonesia kepada investor global melalui kunjungan di Amerika Serikat, strategis untuk memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung kelancaran arus investasi, baik investasi riil maupun portofolio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan investor global mengenai strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di AS. Sementara pada kesempatan terpisah di AS, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menegaskan bauran kebijakan Indonesia kepada investor global.

“Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mencatat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid meski terdapat tekanan dari dinamika global. Karena itu, penyampaian informasi secara langsung kepada investor dinilai dapat memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Myrdal juga menekankan pentingnya menjaga intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu sentimen negatif.

Pengalaman sebelumnya terkait perubahan outlook dari lembaga pemeringkat menjadi pembelajaran untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke depan.

“Kita berharap langkah itu terus dilakukan rutin, sehingga kita tidak lagi kecolongan seperti pada bulan Januari ataupun Februari lalu di mana kita mendapatkan outlook negatif dari Moody's dan Fitch, juga mendapatkan ancaman dari MSCI,” kata Myrdal.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa untuk jangka pendek, pertemuan langsung seperti ini berguna untuk meredam kebisingan informasi dan memperbaiki pembacaan investor. Namun, ia mengingatkan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat biasanya tidak mengubah pandangan hanya karena penjelasan lisan, melainkan karena melihat bukti yang konsisten pada data, kebijakan, dan kelembagaan.

Agar prospek utang benar-benar membaik, menurut Josua, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa defisit tetap terjaga, tata kelola kebijakan makin konsisten, arah fiskal makin jelas, dan koordinasi pemerintah dengan BI benar-benar terlihat stabil beberapa kuartal ke depan.

Dari sisi arus modal, ia mencatat masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil outreach sudah tercermin dalam arus modal masuk. Pada kuartal pertama 2026, catat Josua, investor asing masih mencatat arus keluar bersih sebesar sekitar 1,78 miliar dolar AS.

Pasar obligasi mencatat arus keluar bersih sebesar 1,48 miliar dolar AS, pasar saham mencatat arus keluar bersih yang lebih besar lagi sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara instrumen SRBI berhasil menarik arus masuk bersih sebesar 1,64 miliar dolar AS.

Sementara kekhawatiran atas arah kebijakan Indonesia sudah menekan sentimen dan mendorong jual bersih asing di saham maupun surat utang negara.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah masih menunjukkan tren pelemahan bersama beberapa mata uang Asia lainnya, cadangan devisa turun secara tahun berjalan, dan risiko arus keluar modal tetap tinggi bila defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal melebar bersamaan.

“Jadi, kalau ditanya apakah roadshow itu sudah mengubah arah arus modal secara tegas, jawaban saya belum. Bukti yang ada masih lebih cocok dibaca sebagai pasar yang belum sepenuhnya pulih, bukan pasar yang sudah kembali percaya penuh,” kata dia.

Namun, ia melihat tanda awal yang layak dicermati meski menurutnya belum boleh dibaca terlalu jauh. DJPPR mencatat bahwa permintaan lelang SBN mencapai Rp78,44 triliun pada 14 April yang lalu, dan terdapat pandangan bahwa meredanya kekhawatiran atas eskalasi AS-Iran ikut membantu aliran dana kembali ke negara berkembang.

Aset negara berkembang sempat menguat ketika pasar mulai berspekulasi tentang lanjutan perundingan damai, penurunan harga minyak, dan pelemahan dolar Amerika.

Dari sini terlihat bahwa kalau ada perbaikan sentimen belakangan ini, penggerak utamanya kemungkinan adalah gabungan antara pertemuan langsung Indonesia dengan investor dan membaiknya suasana global.

"Jadi, menurut saya, terlalu dini jika seluruh perbaikan itu diklaim sebagai hasil outreach. Faktor eksternal masih sangat dominan, sementara efek komunikasi pemerintah dan BI lebih bersifat memperkuat momentum yang memang sedang membaik,” tutup Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara mengandung konsekuensi: siapa yang diuntungkan hari ini dan siapa yang menanggung beban di masa depan.

Dalam waktu lama, banyak pemerintah baik di negara maju maupun berkembang mampu menunda pilihan-pilihan sulit tersebut dengan memanfaatkan utang yang murah. Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari kecenderungan ini.

Namun, perubahan lanskap global dalam beberapa tahun terakhir menandai berakhirnya era tersebut. Ketika utang meningkat dan biaya pinjaman melonjak, kebijakan fiskal tidak lagi sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan.

Sebelum pandemi COVID-19, tren peningkatan utang sebenarnya sudah terlihat. Indonesia relatif disiplin dengan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 30 persen hingga pertengahan 2010-an. Namun tekanan belanja, terutama untuk infrastruktur dan subsidi, perlahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi situasi luar biasa: kontraksi ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan kebutuhan belanja yang melonjak tajam untuk kesehatan serta perlindungan sosial. Defisit anggaran melebar hingga lebih dari 6 persen PDB, dan rasio utang melonjak ke kisaran 40 persen PDB.

Langkah tersebut tidak bisa dihindari. Tanpa ekspansi fiskal yang agresif, Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, seperti banyak negara lain, konsekuensi jangka panjangnya kini mulai terasa.

Ketika ekonomi mulai pulih, dunia tidak kembali ke kondisi semula. Suku bunga global meningkat tajam sebagai respons terhadap inflasi, dan biaya utang pun ikut naik. Indonesia yang sebelumnya dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil relatif rendah kini harus menawarkan yield yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kini telah melampaui Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total belanja negara, atau mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal terserap bukan untuk layanan publik langsung, melainkan untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks karena kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk membiayai transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Pada saat yang sama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan inilah yang menciptakan tekanan struktural pada fiskal Indonesia.

Di sinilah trade-off menjadi nyata. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik berupa pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, perlindungan sosial yang kuat namun tidak selalu bersedia menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi. Pemerintah berada di tengah dilema: meningkatkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resistensi politik, sementara mempertahankan belanja tanpa peningkatan penerimaan akan memperbesar utang.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak berbeda dengan banyak negara lain. Namun yang membedakan adalah ruang fiskal yang relatif lebih sempit. Negara maju mungkin dapat mempertahankan rasio utang di atas 100 persen PDB karena memiliki pasar keuangan yang dalam dan mata uang cadangan global. Indonesia tidak memiliki kemewahan tersebut. Stabilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah gejolak pasar.

Utang yang tinggi juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ketika pemerintah menyerap dana dalam jumlah besar dari pasar keuangan, biaya modal bagi sektor swasta dapat meningkat. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ruang untuk merespons krisis di masa depan menjadi lebih terbatas. Jika terjadi guncangan baru baik krisis global, bencana alam, maupun gejolak geopolitik, pemerintah mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama seperti saat pandemi.

Persoalan utang

Lebih jauh lagi, persoalan utang menyentuh isu keadilan antargenerasi. Utang pada dasarnya adalah janji untuk membayar di masa depan. Jika digunakan untuk membiayai investasi produktif seperti jalan, pelabuhan, pendidikan, atau transformasi energi maka generasi mendatang akan menikmati manfaatnya. Namun, jika utang digunakan untuk menutup defisit konsumtif atau menunda reformasi, maka yang diwariskan hanyalah beban.

Indonesia berada di persimpangan ini. Di satu sisi, investasi infrastruktur dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan belanja rutin termasuk subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi dapat melonjak hingga ratusan triliun rupiah, memaksa pemerintah menyesuaikan anggaran atau menambah utang. Ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran utang itu sendiri.

Namun, di atas semua itu, terdapat satu faktor yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang secara ekonomi rasional pun dapat ditolak. Masyarakat akan enggan menerima kenaikan pajak jika mereka meragukan integritas pengelolaan anggaran. Mereka juga akan menolak pengurangan subsidi jika merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Di Indonesia, tantangan ini nyata. Persepsi terhadap korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaktepatan sasaran program masih menjadi isu. Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan atau kebocoran anggaran, kepercayaan akan terkikis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah kesulitan melakukan reformasi karena resistensi publik, sementara tanpa reformasi, kondisi fiskal semakin memburuk.

Karena itu, solusi terhadap persoalan utang tidak cukup hanya bersifat teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup aspek institusional dan sosial. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat. Publik perlu mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasilnya. Ini bukan sekadar soal keterbukaan data, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif.

Kedua, reformasi perpajakan harus dilanjutkan secara konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara drastis. Namun, kunci keberhasilannya adalah persepsi keadilan—bahwa semua pihak, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi, berkontribusi secara proporsional.

Ketiga, kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Setiap program harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Keempat, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal tanpa kehilangan fleksibilitas. Aturan defisit dan batas utang penting untuk menjaga disiplin, tetapi juga harus memungkinkan respons terhadap situasi darurat. Yang terpenting adalah adanya rencana jangka menengah yang jelas untuk menjaga keberlanjutan utang.

Pada akhirnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi juga bukan solusi tanpa batas. Ia adalah instrumen yang, jika digunakan dengan bijak, dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika digunakan untuk menunda keputusan sulit, ia hanya akan memperbesar beban di masa depan.

Pilihan fiskal yang dihadapi Indonesia hari ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Jawaban atas tantangan ini tidak hanya terletak pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya. Dengan kepercayaan, pengorbanan yang sulit sekalipun dapat diterima demi masa depan yang lebih baik.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026