Bisnis.com, CIREBON – Struktur pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cirebon sepanjang 2023–2025 menunjukkan pergeseran signifikan. Belanja pegawai terus merangkak naik, sementara belanja barang dan jasa tertekan dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penggunaan anggaran dan ruang fiskal daerah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus, menilai dinamika APBD Cirebon mencerminkan tantangan tata kelola belanja yang perlu dicermati lebih dalam.

Darwis menyampaikan porsi belanja pegawai pada APBD Cirebon mengalami peningkatan konsisten. Pada 2023 komposisinya tercatat 39,10%, lalu sedikit turun di 2024 menjadi 37,06%. Namun alokasi 2025 melonjak ke 40,13%.

Pergerakan ini ditemani pertumbuhan tahunan yang fluktuatif, tetapi tetap mengarah pada tren kenaikan. Tahun 2024 mencatat pertumbuhan belanja pegawai mencapai 29,78%, diteruskan kenaikan 10,36% pada 2025.

“Peningkatan anggaran pegawai terlihat terus menanjak. Pola ini menandai bagian terbesar pengeluaran daerah masih terserap untuk kebutuhan operasional ketimbang penguatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Darwis, Jumat (28/11/2025).

Berbanding terbalik dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa melemah dari tahun ke tahun. Pada 2023 porsinya tercatat 32,94%, turun menjadi 30,66% pada 2024, lalu kembali menyusut ke 28,89% pada anggaran 2025.

Pertumbuhannya mencatat penurunan tajam terutama pada 2023 yang merosot 10,40% dan kembali menurun 15,55% pada 2025. Kondisi ini mengindikasikan ruang operasional pemerintah daerah semakin terbatas.

Darwis menjelaskan penurunan belanja barang dan jasa sering berdampak pada turunnya kualitas layanan publik, terutama yang bergantung pada pengadaan rutin, sarana penunjang, serta biaya operasional aparatur. Ia menilai penekanan pada pos ini bisa mengurangi efektivitas belanja, terutama pada sektor layanan dasar.

“Ketika barang dan jasa menurun terlalu dalam, risiko gangguan layanan publik meningkat. Pemerintah daerah perlu menjaga proporsi yang ideal agar pengeluaran operasional tidak tersedot sepenuhnya ke belanja pegawai,” ungkapnya.

Belanja modal sempat mencetak kenaikan signifikan pada 2023–2024, meningkat dari 7,87% menjadi 9,45%, kemudian naik lagi ke 10,39% pada 2025. Namun laju pertumbuhan belanja modal justru terkoreksi di tahun terakhir.

Setelah tumbuh 31,82% pada 2024, pos ini terkontraksi 12,45% pada 2025. Kondisi ini menandai ketidakstabilan investasi pembangunan fisik daerah.

Darwis menilai kenaikan belanja modal seharusnya dijaga secara konsisten untuk mendorong multiplier effect ekonomi daerah. Ketika belanja modal turun, akselerasi pembangunan mudah tertahan.

“Belanja modal yang naik lalu turun menandakan ritme pembangunan yang tidak stabil. Konsistensi sangat penting agar dampak pembangunan menyebar luas,” ujarnya.

Belanja lainnya, termasuk hibah dan bantuan sosial, bergerak tidak beraturan. Belanja hibah sempat melejit 63,18% pada 2023 dan 61,07% pada 2024, tetapi kembali anjlok 38,99% pada 2025.

Belanja tidak terduga mencatat dinamika ekstrem, terjun 61,58% pada 2024 kemudian melonjak empat kali lipat atau 207,33% pada 2025.

Menurut Darwis, struktur belanja daerah yang bergejolak akan menyulitkan perencanaan jangka panjang. Penguatan tata kelola, konsistensi alokasi, serta pengendalian belanja pegawai menjadi tantangan paling krusial bagi Cirebon. Ia mendorong pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja layanan publik.

“Ketika belanja pegawai mendominasi, kemampuan daerah mendorong ekonomi melalui pembangunan dan layanan publik menjadi terbatas. Perlu keberanian mengoreksi struktur anggaran agar tidak terus terjebak pada pola yang sama,” kata Darwis.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum membelanjakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,48 triliun hingga akhir Oktober 2025.

Berdasarkan laporan realisasi APBD yang dirilis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Cirebon, tingkat serapan anggaran belanja baru mencapai 68,23% dari total pagu Rp4,65 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon mencatat realisasi sebesar Rp3,54 triliun atau 77,44% dari target Rp4,57 triliun.

Kondisi ini menunjukkan penerimaan daerah lebih cepat dibanding pengeluaran, sehingga terjadi penumpukan kas daerah yang belum tersalurkan ke masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan rendahnya realisasi belanja daerah terjadi karena sejumlah proyek fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang baru mencatat serapan 40,32% dari pagu Rp289,45 miliar.

"Sebagian kegiatan konstruksi masih dalam proses pelaksanaan. Kami dorong percepatan penyelesaian agar bisa terealisasi maksimal pada Desember," kata Imron, Rabu (12/11/2025).

Selain Dinas PUTR, sejumlah perangkat daerah lain juga mencatat serapan rendah, seperti Dinas Sosial (55,39%), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (55,18%), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (58,69%).

Sementara kinerja yang relatif baik terlihat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (66,04%), Dinas Lingkungan Hidup (64,95%), dan Dinas Pertanian (64,23%).

Imron menilai, pola serapan yang melambat di triwulan III dan IV disebabkan oleh proses administrasi yang panjang, revisi paket kegiatan, serta penyesuaian teknis di lapangan.

Meski demikian, pihaknya optimistis capaian belanja bisa meningkat hingga 90% pada akhir tahun.

Dari sisi fiskal, selisih antara pendapatan dan belanja daerah per Oktober mencapai sekitar Rp366,3 miliar. Namun jika memperhitungkan keseluruhan pagu, maka dana APBD yang belum terserap mencapai Rp1,48 triliun.

Kondisi ini berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun, seperti yang kerap terjadi dalam 2 tahun terakhir.

Dalam SIPD itu pun tercatat, realisasi pendapatan terbesar masih bersumber dari dana transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD diperkirakan stagnan dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, efisiensi belanja yang tinggi tidak selalu bermakna positif jika disebabkan oleh penundaan kegiatan dan lemahnya eksekusi program.

"Serapan tinggi memang penting, tapi belanja yang terburu-buru menjelang tutup tahun sering kali menurunkan akuntabilitas dan mutu pekerjaan," kata Imron.