Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa perangkat lunak global, SAP SE, menggelontorkan dana hingga €100 juta atau Rp2 triliun untuk mendorong program bagi pelanggan dan mitran guna mempercepat perjalanan organisasi menuju Autonomous Enterprise.

Selain itu, perusahaan juga mendorong integrasi SAP Business AI Platform dan SAP Autonomous Suite untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis paling kritikal agar lebih strategis dan aman.

Fokus utama dari inisiatif ini adalah memastikan akurasi data dan kepatuhan regulasi dalam setiap pengambilan keputusan otomatis di tingkat perusahaan.

CEO SAP SE Christian Klein menjelaskan proses yang benar dalam menjalankan bisnis merupakan sesuatu yang sangat krusial. Hasil yang sekadar mendekati benar tidaklah cukup. Perusahaan dapat menanamkan AI agents langsung ke dalam proses bisnis, data, dan tata kelola perusahaan guna menghadirkan hasil yang akurat serta membuka potensi pendapatan baru bagi organisasi.

Guna mempercepat adopsi teknologi ini, SAP meluncurkan dana sebesar €100 juta yang diperuntukkan bagi para mitra.

Dana tersebut dialokasikan untuk membantu pelanggan menerapkan asisten dan agen AI yang dibangun oleh SAP. Selain itu, investasi ini tersedia bagi mitra yang ingin memperluas atau membangun agen baru di atas SAP Business AI Platform menggunakan Joule Studio.

Langkah ini didukung dengan peningkatan penawaran pada solusi RISE with SAP dan SAP GROW.

"Kedua solusi tersebut kini mencakup akses ke portofolio Joule Assistants. Pelanggan RISE with SAP akan memiliki tiga assistants yang aktif dalam tahun pertama, sementara pelanggan SAP GROW mendapatkan akses penuh ke seluruh portofolio sejak proses onboarding," ujar Klein, dikutip Rabu (13/5/2026).

Bagi organisasi yang masih menggunakan sistem on-premises atau ERP pusat, tambah Klien, SAP menyediakan jalur transformasi khusus. Pelanggan yang berkomitmen memindahkan sistem ke SAP Cloud ERP akan memperoleh akses ke skenario AI tertentu.

Selain itu, SAP juga mendorong alat transformasi berbasis agen AI yang diklaim mampu mengurangi beban kerja migrasi ERP hingga lebih dari 35% melalui otomatisasi analisis sistem dan remediasi kode.

Di sisi operasional, SAP menilai industri butuh asisten penutupan keuangan otonom yang mampu mempersingkat proses penutupan buku dari hitungan minggu menjadi hanya beberapa hari.

SAP nmenilai AI akan mengelola alur kerja, data, dan agen secara proaktif, bahkan ketika pengguna tidak sedang mengarahkan proses tersebut secara aktif.

Dengan kebijakan investasi dan pengembangan ekosistem ini, SAP berupaya menjembatani kesenjangan antara sistem tradisional dengan masa depan bisnis yang sepenuhnya terotomatisasi dan berbasis data.

Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan.

"BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat dikonfirmasi dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2), dikutip dari Antara.

Menurut dia, proses verifikasi dilakukan oleh BPS yang berkolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan keberadaan mitra statistik sangat dibutuhkan karena besarnya jumlah sasaran verifikasi.

Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.

BPS bersama Kemensos sudah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang akan berlangsung sekitar dua bulan itu. Dalam hal ini salah satunya di Jawa Barat yang jumlah keluarga sebanyak 1 juta dan beberapa di provinsi lain kurang dari 500 ribu keluarga.

Amalia menyebut dengan pemetaan wilayah tersebut, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga dimungkinkan mendapatkan data akurat, yang menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat.

Selain 11 juta peserta, BPS juga melakukan verifikasi lapangan terhadap 106.153 peserta yang telah direaktivasi otomatis dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.

Kendati demikian, Amalia menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar pembaruan data berjalan cepat, akurat, dan dapat segera digunakan sebagai dasar kebijakan.

"Data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perengkingan atau pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah, karena perengkingan desil 1-10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah. Pendesilan atau perengkingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah," katanya.

KOMPAS.com – Ketersediaan dan kualitas bahan penunjang merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah penelitian, baik untuk keperluan industri, institusi riset, maupun pendidikan.

Pasalnya, penggunaan akibat bahan kimia (chemical) yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan instrumen laboratorium rusak dan membuat penelitian tertunda karena analisa yang tidak akurat.

Oleh karena itu, memahami peran distributor laboratorium yang profesional menjadi hal penting.

Pasalnya, distributor yang kompeten bukan hanya sekadar penjual, melainkan mitra strategis yang memastikan rantai pasok barang, mulai dari reagen hingga instrumen, berjalan lancar demi keakuratan data.

Sebagai informasi, distributor laboratorium adalah entitas bisnis yang bertugas menyediakan, mengimpor, dan mendistribusikan produk serta layanan penunjang kebutuhan laboratorium.

Produk tersebut umumnya meliputi reagen (reagents), instrumen ilmiah, serta bahan habis pakai (consumables).

Tidak hanya menyalurkan barang, distributor profesional juga memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan pengguna memiliki jaminan keaslian dan memenuhi Selain menyalurkan barang, distributor profesional juga berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan pengguna memiliki jaminan keaslian dan memenuhi standar internasional.

Hal ini sangat krusial, terutama dalam penggunaan alat-alat presisi seperti HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) yang membutuhkan pelarut dengan tingkat kemurnian sangat tinggi.

Adapun secara umum, ruang lingkup distributor laboratorium meliputi penyediaan bahan kimia analitis, media untuk mikrobiologi, hingga layanan purna jual dan kalibrasi.

Perbandingan layanan distributor umum vs profesional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai standar kualitas yang dibutuhkan, berikut sejumlah aspek yang membedakan layanan distributor umum dengan layanan yang ditawarkan oleh PT Karunia Jasindo.

Pertama, dari aspek sertifikasi produk, PT Karunia Jasindo menjamin standar internasional seperti ACS, JIS, dan ISO. Hal ini berbeda dengan layanan distributor umum yang sering kali tidak memiliki standar yang sertifikasi produk yang jelas.

PT Karunia Jasindo juga bekerja sama dengan agen resmi. Beberapa di antaranya termasuk Tedia Chemical, Kanto, dan Sigma–Aldrich.

Perbedaan antara PT Karunia Jasindo dengan layanan distributor umum juga terlihat pada kualitas reagen yang ditawarkan.

Untuk akurasi maksimal, PT Karunia Jasindo menyediakan Reagen High Purity (HPLC grade). Sedangkan kualitas reagen dari layanan distributor biasa cenderung memiliki kemurnian rendah atau teknis grade.

Dari segi dukungan teknis, PT Karunia Jasindo tidak hanya terbatas pada penjualan, tetapi juga menghadirkan konsultasi teknis serta layanan purnajual.

PT Karunia Jasindo juga memiliki jaringan luas ke seluruh Indonesia dengan pengiriman yang efisien.

Kriteria utama memilih distributor laboratorium

Untuk menjamin keberlangsungan operasional laboratorium, berikut sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih mitra distributor:

1. Penyediaan produk lengkap dan terverifikasi

Laboratorium modern membutuhkan ragam produk yang kompleks. Mulai dari baku pembanding (Reference Standards) yang digunakan untuk kalibrasi sistem, hingga media khusus seperti media kromogenik (Chromogenic media) untuk deteksi bakteri yang lebih cepat dan akurat.

Untuk itu, distributor yang baik harus mampu menyediakan portofolio produk yang komprehensif dari berbagai kategori teknis.

2. Sertifikasi dan standar kualitas

Validitas data adalah segalanya dalam dunia analisis. Pasalnya, validitas menjadi fondasi utama agar laboratorium dapat lulus dalam uji profisiensi (Proficiency Testing).

Penggunaan reagen atau bahan kimia berkualitas rendah dapat menghasilkan bias data yang fatal.

Oleh karena itu, pastikan distributor hanya menyuplai produk yang memiliki sertifikasi internasional, seperti standar ACS (American Chemical Society), JIS (Japanese Industrial Standards), atau ISO.

3. Dukungan teknis dan layanan purnajual

Selain produk, distributor yang ideal juga menyediakan layanan konsultasi teknis. Tim yang berpengalaman harus mampu membantu pengguna dalam pemilihan produk yang tepat sesuai aplikasi, serta memberikan solusi ketika terjadi kendala teknis pada instrumen.

PT Karunia Jasindo menjadi mitra tepercaya sejak 2002

Sebagai implementasi dari kriteria di atas, PT Karunia Jasindo hadir sebagai contoh distributor yang memenuhi standar profesionalisme tinggi.

Didirikan sejak 2002, perusahaan ini telah berkomitmen mendukung kemajuan dunia penelitian, pendidikan, dan industri di Indonesia.

PT Karunia Jasindo dikenal sebagai importir dan distributor resmi berbagai merek global ternama.

Kepercayaan global itu turut dibuktikan melalui kemitraan eksklusif dengan Tedia Chemical (Amerika Serikat) dan Kanto Chemical (Jepang). Kedua merek tersebut diakui secara internasional karena konsistensi dan kemurnian produknya, yang sangat vital untuk kebutuhan analisa sensitif seperti menggunakan HPLC.

Visi dan misi yang terarah

Menjadi perusahaan pilihan pertama pelanggan merupakan visi PT Karunia Jasindo. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT Karunia Jasindo menjalankan misi yang sangat jelas, yaitu menyediakan ragam produk laboratorium berkualitas tinggi, memberikan standar pelayanan pelanggan setinggi mungkin, dan menjamin pengiriman yang cepat untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Menawarkan harga kompetitif yang memberikan nilai tambah, memperluas jaringan cabang di seluruh Indonesia, serta memberdayakan staf yang kompeten untuk memberikan layanan profesional juga menjadi bagian dari misi perusahaan.

Portofolio produk dan layanan

PT Karunia Jasindo tidak hanya berperan sebagai penyalur, tetapi juga solusi bagi kebutuhan teknis.

Melalui kerjasama dengan berbagai merek global seperti Kanto, Sigma-Aldrich, Labscan, LGC, Thermo Fisher Scientific, dan lainnya, perusahaan menyediakan solusi komprehensif.

Sebagai distributor laboratorium profesional, PT Karunia Jasindo menyediakan puluhan ribu jenis bahan kimia analitis dan pelarut dengan tingkat kemurnian tinggi (HPLC Grade) yang memenuhi standar ACS dan JIS.

Untuk mikrobiologi, perusahaan ini menawarkan berbagai jenis media, termasuk media kromogenik yang efektif untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme.

Sementara untuk instrumen dan aksesoris, PT Karunia Jasindo selaku agen resmi As-One dan Yamato (Jepang), menyediakan instrumen laboratorium berstandar tinggi.

PT Karunia Jasindo juga menawarkan dukungan uji profisiensi yang dapat membantu laboratorium dalam mempersiapkan kebutuhan standar untuk keakurasian hasil uji.

Komitmen terhadap kualitas dan layanan

PT Karunia Jasindo memahami bahwa setiap tetes bahan kimia atau setiap strip reagen yang didistribusikan memiliki dampak langsung terhadap validitas riset dan kualitas produksi para pelanggan.

Oleh karena itu, perusahaan memposisikan diri tidak hanya sebagai penjual, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga standar kualitas laboratorium di Indonesia.

“Visi kami sederhana, yaitu menjadi mitra pertama yang diingat pelanggan ketika mereka membutuhkan solusi laboratorium yang andal," ujar manajemen PT Karunia Jasindo dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (2/2/2026).

Dengan integritas dan kepercayaan sebagai pilar utama, perusahaan yang didirikan sejak 2022 ini menjalin kemitraan dengan merek-merek global ternama, untuk memastikan agar setiap pelanggan memiliki akses ke teknologi dan bahan terbaik dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - "Data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemerintah maupun pelaku usaha memerlukannya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran."

Kutipan tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, saat memberikan arahan kepada jajaran internal dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan dunia usaha.

Sensus Ekonomi sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran "6", menjadikannya salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi riil perekonomian, tetapi juga menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan strategis, memotret tren terbaru, serta membantu pelaku usaha mengenali peluang dan tantangan bisnis di masa mendatang.

Data apa saja yang akan dihasilkan? Merujuk pada situs landing page SE2026 sensus.bps.go.id/se2026/ bahwa dari kegiatan besar yang diselenggarakan BPS ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Melalui pendataan menyeluruh, SE2026 memotret struktur ekonomi terkini dengan informasi mendalam mengenai setiap sektor, baik berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) maupun berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, serta kabupaten/kota). Peta ekonomi ini menjadi dasar untuk memahami dinamika dunia usaha secara lebih akurat.

Jika ditarik ke tingkat daerah, data SE2026 memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya secara lebih menyeluruh. Dengan pendataan lengkap terhadap seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memetakan klaster ekonomi yang tumbuh, mengidentifikasi sektor unggulan, dan mengenali potensi spesifik di setiap wilayah. Informasi ini membantu pemerintah daerah menemukan pusat pertumbuhan baru, memantau wilayah yang berkembang cepat, serta mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja.

Selain itu, hasil SE2026 sangat berperan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur daerah. Data sensus dapat menjadi dasar dalam pembangunan pasar, penataan sentra UMKM, penguatan jaringan logistik, serta penentuan lokasi kawasan industri dan pergudangan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi setempat. Dengan mengetahui persebaran pusat pertumbuhan usaha, pemerintah daerah juga dapat menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan dukungan, misalnya melalui perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Data rinci yang dikumpulkan melalui SE2026 memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, profil usaha yang lengkap dan terstandar nasional mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru mempermudah pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi kepada calon investor. Informasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan investment brief, mulai dari sektor yang memiliki prospek, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang kemitraan dengan usaha lokal.

SE2026 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring (Online/CAWI) berlangsung pada 1–31 Mei 2026, khususnya untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Selanjutnya, pada 1 Juni–31 Juli 2026, akan dilakukan pendataan lapangan secara langsung (door to door) untuk seluruh usaha/perusahaan yang tidak mengisi secara mandiri. Pendataan lapangan ini dilakukan oleh petugas SE2026 yang direkrut dari berbagai wilayah.

Melalui SE2026, BPS berharap Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan rebasing PDB, memperbaiki kerangka data nasional, serta menyajikan beragam analisis ekonomi yang sangat dibutuhkan. "Statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi memiliki makna dan cerita di baliknya," ujar Amalia Adininggar Widyasanti pada berbagai kesempatan.

Data, termasuk data SE2026, memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Membangun dengan data ibarat membangun rumah menggunakan blueprint yang lengkap, setiap langkah terarah karena mengetahui di mana meletakkan fondasi, seberapa tinggi dinding, dan bagaimana struktur terbaiknya. Sebaliknya, membangun tanpa data seperti membangun rumah berdasarkan perkiraan: rawan kesalahan, boros sumber daya, dan berisiko runtuh.

Sama seperti menggunakan GPS saat berkendara, data memberi rute terbaik, sedangkan tanpa data kita hanya menebak arah dan mudah tersesat. Singkatnya, data membuat pembangunan lebih terukur, efisien, dan dapat diandalkan. Membangun dengan data memang membutuhkan investasi, tetapi membangun tanpa data pada akhirnya akan jauh lebih mahal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Akurasi penyaluran empat program besar bansos terus menurun pada 2020 hingga 2023. Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), rata-rata akurasi pada 2023 hanya mencapai 41,5 persen, jauh dari target 57 persen. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya inclusion error dan exclusion error yang harus segera diperbaiki,” ungkap Rachmat Pambudy dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional di Kantor Kementerian Dalam Negeri, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah merupakan langkah mendasar untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, sekaligus memperkuat kedaulatan data nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjutnya pemerintah mendorong reformasi menyeluruh pada sistem data nasional.

Salah satu fondasi utama yang dipersiapkan adalah penerapan single data entry dan single identity number, yakni satu orang hanya memiliki satu data terverifikasi sesuai identitas dan karakteristik. Sistem ini disebut menjadi dasar sebelum pemerintah melangkah ke tahap penguatan kebijakan berikutnya.

Menteri PPN menyampaikan bahwa pengelolaan data harus dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu membangun ekosistem single data entry dan single identity number sebagai bagian integral dari program nasional untuk penyaluran bansos maupun pengambilan kebijakan lintas sektor.

Dalam orkestrasi kesatuan data nasional, Bappenas disebut berperan sebagai koordinator penyelenggaraan tata kelola pertukaran data yang aman dan terintegrasi.

Transformasi digital turut diperkuat melalui pembangunan sistem penargetan nasional yang terhubung dengan sistem pembayaran nasional.

“Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi instrumen penting untuk mencegah pemalsuan dan perpindahan identitas, sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju,” kata Kepala Bappenas

Sebagai langkah konkret, pihaknya melalui Satu Data Indonesia telah menetapkan tata kelola pertukaran data melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menyediakan portal digital untuk pertukaran data tanpa perjanjian kerja sama berulang.

Rachmat menekankan bahwa transformasi digital, penguatan data kependudukan, serta integrasi sistem lintas lembaga merupakan fondasi bagi Indonesia yang berdaulat dan maju.

“Ini adalah langkah besar, langkah strategis, sekaligus langkah bersejarah yang mencatat babak baru dalam mewujudkan kedaulatan data,” ucap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BANDUNG--Potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat (Jabar) selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hanya saja, potensi ini belum sepenuhnya terekam secara optimal dalam data resmi. Pasalnya, data tersebut penting sebagai dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar mengambil langkah cepat dengan mengonsolidasikan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jabar untuk memperkuat akurasi data industri.

Kadisperindag Jabar Nining Yuliastiani menegaskan, kekuatan industri Jabar tidak akan terlihat secara utuh tanpa data yang lengkap di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Sektor industri adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Jabar. Tetapi jika pelaporannya rendah, maka nilai tambah yang sesungguhnya tidak tertangkap. Kita menjadi undervalue, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kontribusi industri manufaktur mencapai Rp311,6 triliun atau 40,94% dari total PDRB Jabar," katanya, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak produksi industri di Jabar berbeda dari yang tercatat akibat rendahnya pelaporan.

“Untuk mengejar target pertumbuhan Triwulan IV, kita tidak bisa mengandalkan pembangunan fisik. Satu-satunya cara adalah capturing data, mengambil data yang selama ini belum dilaporkan,” tegasnya.

Data terakhir menunjukkan tingkat pelaporan SIINas baru mencapai 33,5%. Rendahnya kepatuhan pelaku industri ini membuat perhitungan PDRB daerah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Mengenai arah kebijakan, Nining menyampaikan bahwa Disperindag Jabar telah menyiapkan langkah percepatan pemanfaatan SIINas, mulai dari penyebaran informasi melalui e-mail dan WhatsApp, sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran akun SIINas dan pelaporan triwulanan SIINas hingga pembukaan helpdesk untuk memudahkan industri dalam proses pendaftaran maupun pelaporan.

Ia menegaskan bahwa kabupaten/kota pun perlu terjun langsung mengawal industri di wilayah masing-masing agar tidak ada potensi data yang hilang atau tidak tercatat. Menurutnya, setiap pelaporan yang masuk merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan data industri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, konsolidasi untuk pembukaan akses pasar dan fasilitasi ekspor pada tahun mendatang juga menjadi bagian dari agenda tindak lanjut, disertai dorongan agar BPS daerah memperoleh akses SIINas demi mempercepat sinkronisasi data.

Dalam sesi diskusi, Ketua Tim Industri dan PEK dari BPS Jabar, Marisa menegaskan bahwa SIINas merupakan salah satu sumber utama dalam menyusun PDRB sehingga rendahnya pelaporan menyebabkan gambaran ekonomi daerah menjadi bias.

“Integrasi data SIINas-BPS masih memerlukan penguatan karena belum adanya identifikasi tunggal yang memadai untuk pemadanan data,” ujarnya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Muda dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, Nona Widharosa menjelaskan bahwa beberapa pembaruan sistem SIINas disampaikan, termasuk peningkatan validasi isian untuk memastikan kualitas data yang lebih konsisten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis (13/11/2025), mengatakan ketidaktepatan sasaran terjadi karena belum tercapainya akurasi data penerima manfaat di berbagai program perlindungan sosial selama ini.

“Inilah data-datanya, termasuk di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Jadi ada sekitar Rp500 triliun yang disalurkan lewat APBN, tetapi ditengarai tidak tepat sasaran,” ujar Saifullah yang didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

Saifullah menegaskan, akurasi data merupakan kunci dalam memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan efektif. Tanpa basis data yang kuat, bansos berpotensi salah sasaran dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara.

Hal tersebut terbukti dari temuan Kementerian Sosial yang menunjukkan masih ada keluarga penerima bansos selama 10 hingga 18 tahun tanpa pernah diverifikasi ulang, padahal kondisi ekonomi mereka telah berubah.

Menurut Saifullah, hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial bersama BPS dan pemerintah daerah kini memperkuat integrasi data melalui DTSEN, yang akan menjadi satu-satunya basis rujukan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial mendapat penugasan untuk menyalurkan bansos reguler berupa bantuan PKH, sembako, serta bantuan langsung tunai sementara (BLTS) untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah itu, tercatat 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan data DTSEN.

“Tujuannya tidak lain untuk menjawab persoalan ketidaktepatan data yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Negara sudah mengalokasikan anggaran sangat besar. Kalau datanya salah, maka keadilan sosial juga tidak tercapai,” ujar Saifullah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," ucap Tito.

Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

"Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," tegasnya.

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga," papar Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]